Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKMasa cohabitation pertama pada Republik V Prancis dimulai dengan diangkatnya Jacques Chirac sebagai perdana menteri. Presiden Prancis Francois Mitterrand memilih Jacques Chirac sebagai perdana menteri setelah koalisi partai kanan berhasil memenangkan pemilihan legislatif tahun 1986. Francois Mitterrand yang berasal dari Partai Sosialis dan beraliran kiri harus bekerja sama dengan Jacques Chirac dari RPR (Rassemblement pour la Republique) yang beraliran kanan untuk menjalankan pemerintahan. Banyak konflik yang timbul karena perbedaan politik di antara keduanya. Saling akomodasi antara Francois Mitterrand dan Jacques Chirac terjadi pada saat pembentukan kabinet. Jacques Chirac menyetujui untuk melibatkan Francois Mitterrand dalam pembentukan kabinet. Sebagai gantinya, Jacques Chirac meminta dilibatkan dalam pengambilan keputusan masalah luar negeri. Namun, pada saat penetapan kebijakan, tidak ada akomodasi di antara keduanya. Francois Mitterrand menolak kebijakan yang diambil oleh cabinet Jacques Chirac dengan cara menolak menandatanganinya atau melalui wakil-wakilnya di parlemen.

---

"

"ABSTRAKDalam aspek sejarah, Prancis selalu memiliki hubungan yang erat dengan imigran. Pasca-PD II, imigran memiliki peran yang sangat penting dalam upaya restrukturisasi ekonomi di Prancis. Sejak saat itu pula, imigran Magribi masuk ke Prancis secara sporadis. Saat itu, masuknya imigran ke industri Prancis memberikan keuntungan yang besar bagi Prancis yang tengah mengalami krisis demografi akibat perang. Meskipun demikian, masalah mengenai imigran Magribi mulai muncul seiring dengan terjadinya krisis ekonomi di Prancis, seperti krisis 1973, krisis 2004, hingga krisis 2008. Permasalahan paling utama yang berkaitan dengan imigran Magribi pada masa krisis ekonomi, yakni isu mengenai pengangguran dan kekerasan. Pada masa pemerintahan Sarkozy, Prancis terkena dampak krisis ekonomi global yang pada akhirnya memengaruhi bidang ketenagakerjaan di Prancis. Masalah utama saat itu, yakni tingginya jumlah pengangguran. Terlebih, data menunjukkan bahwa pekerja imigran Magribi menjadi pihak yang paling tidak diuntungkan pada masa krisis, dengan tingginya jumlah pemutusan hubungan kerja yang mereka alami. Hal ini mengindikasikan bahwa pekerja imigran Magribi menjadi korban utama krisis ekonomi. Aspek pekerjaan, pendidikan, dan penghasilan sangat penting untuk menjelaskan keadaan sosial-ekonomi para pekerja imigran Magribi.

---

ABSTRACT

In the historical aspect, France always closely related to the immigrants. Since the post-World War II, immigrants play an important role in France's efforts to restructure the economy. Since post-World War II, immigrants entered sporadically to France (especially Maghreb migrants). Immigrants at that time entered into the industry and were considered very beneficial because France was experiencing a demographic crisis due to the war. However, the problem of immigrants always appear when France suffered an economic crisis, such as during the 1973 crisis, the crisis of 2004, until the crisis of 2008. Issues that arise are generally caused by high unemployment and violence. In the Sarkozy administration (2007 -2012), France affected by the global economic crisis that led to employment problem. The biggest problem is the high number of unemployed. In the aspect of ethnicity, the Maghreb migrant workers always have the higher risk of being unemployed index than migrant workers from other countries. This indicates that the Maghreb immigrants become main victims of the economic crisis. Aspects of occupation, education, and income are important subjects to determine the social and economic conditions of Maghreb migrant workers."

"On January 1, 1999, The Euro was officially launched. The Euro's mounting on European and world arena is the most significant event in international monetary sistem as well as international relation. Since the collapse of the Bretton Wood sistem. Certainly, the Euro will have a far-reaching influence on the dollar and international monetary system, European and world economic, political and financial framework and on Europe-US relations in particular. From a medium and long term point of view, the introduction of Euro will pose a grave challenge to the US Dollar and have significant impact on Europe-USA relations mainly as follows:Firstly. Euro will undermine the supremacy of the US Dollar in the financial field and take over the mantle of one of the leading international reserve currencies, rivaling the US Dollar.Second. Euro ushers in a breakthrough in the world trade framework which is being monopolized by US dollar, the Euro will come to he a new world trade transaction unit.Thirdly, Euro will break the monopoly of the US Dollar on international bond market.Fourthly, Euro will nibble at US vested interest derived from the US Dollar and thus affect US economy directly.Hence, the US will by no means sit by and watch the US Dollar losing its supremacy and give up the position of the US Dollar to the Euro. The US possibly will take the following measures to counter the challenge of Euro:first US will devalue its Dollar and thus boost the competitiveness of US commercials and in turn stimulate the domestic economic growth,second. US will revise some international economic rules under a favorable environment,third, in order to reduce its deficit US will urging Europe to open its economy,fourth} US will provoke trade war against the EU,fifth the US will take its advantageous position in various major international economic organization and financial institution to contain and retard the rise of Euro.Last but not least, US will provoke currency war, and one of them is Iraqi war. Iraqi war pertain not only to control over reserves of petroleum, control over money creation and credit is an integral part of the process of economic conquest. I use qualitative research and international realation theory as well as economic theory in this thesis. The conclusion of this thesis is that euro absolutely has significant influence to the US Dollar, International Monetary System as well as Trans-Atlantic relation between US and European Union nowadays and in the future."

"Penelitian ini membahas mengenai pengaruh dinasti politik pada kegagalan implementasi kebijakan di Sri Lanka tahun 2019-2022. Mengacu pada teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh George S. Edwards, dinasti politik yang mengakar pada perpolitikan Sri Lanka mampu mempengaruhi implementasi kebijakan ekonomi di Sri Lanka. Tulisan ini menyoroti beberapa faktor dan pengaruh yang mengakibatkan krisis keuangan Sri Lanka. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa politik dinasti dengan anggota keluarga Gotabaya Rajapaksa yang mengisi jabatan strategis mampu mempengaruhi kebijakan ekonomi di Sri Lanka pada tahun 2019-2022. Sebagaimana yang telah dikemukakan oleh George S. Edward terkait empat variable yang harus dipenuhi demi keberhasilan implementasi kebijakan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan melakukan studi literatur dan ingin membuktikan hipotesis sementara bahwa dinasti politik keluarga Rajapaksa pada prosesnya mampu memengaruhi implementasi kebijakan yang berujung pada kegagalaan ekonomi pada tahun 2022. Politik dinasti yang memegang jabatan strategis kemudian menghasilkan kebijakan yang kurang matang dan menyebabkan gagalannya kebijakan tersebut yang berujung pada kegagalan ekonomi.

---

This research discusses the influence of political dynasties on the failure of policy implementation in Sri Lanka in 2019-2022. Referring to the theory of policy implementation put forward by George S. Edwards, political dynasties that are rooted in Sri Lankan politics are able to influence the implementation of economic policies in Sri Lanka. This paper examines several factors and influences that resulted in the Sri Lankan financial crisis. The findings from this study indicate that dynastic politics with members of the Gotabaya Rajapaksa family filling strategic positions can influence economic policy in Sri Lanka in 2019-2022. As stated by George S. Edward the four variables that must be met for the successful implementation of the policy. This research uses qualitative methods by conducting literature studies and wants to prove the provisional hypothesis that the political dynasty of the Rajapaksa family in the process is able to influence the implementation of policies that lead to economic failure in 2022. Political dynasties holding strategic positions then produce policies that are inconsiderable and cause policy failure which led to economic failure."

"ABSTRAKArtikel ini membicarakan kondisi sosial ekonomi dan sosial budaya komunitas Magribi di Prancis. Komunitas Magribi di Prancis adalah sebuah komunitas yang cukup signifikan jumlahnya. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti catatan historis kedatangan mereka pasca PD sebagai para pekerja. Komunitas ini cukup berbeda dari kelompok pendatang yang lain, terdapat perbedaan budaya antara orang Magribi dan orang Prancis yang cukup signifikan. Apabila diteliti secara mendalam terdapat banyak konflik yang terjadi dikarenakan perbedaanperbedaan ini. Itulah beberapa faktor yang membuat komunitas Magribi menarik untuk diteliti. Metode yang digunakan dalam artikel ini adalah metode kualitatif dengan studi kepustakaan berdasarkan kategori socioprofessionnelle. Sebagai hasil, penulis menemukan bahwa kondisi sosial ekonomi komunitas Magribi di Prancis masih terbilang sama sejak awal kedatangan mereka ke Prancis hingga dalam kurun waktu tiga dekade terakhir. Mereka masih terjebak dalam situasi yang sangat kompleks dan akan terus berada dalam kemiskinan. Hal ini menyebabkan mereka selalu berada pada tingkat sosial terendah dalam stratifikasi masyarakat di Prancis.

---

ABSTRACTThis article discusses the socio economic and sociocultural conditions of the Maghreb community in France. The Maghreb community is significantly large in France due to several factors, such as their history as workers post both world wars. This community is quite different from other groups of migrants as there are cultural differences between the Maghreb and French people. As the writer began to analyze in depth, there are many conflicts that occur due to these differences. These are the factors that made the Maghreb community interesting to be learned. The method used in this article is a qualitative method from several datas based on socio professionnelle categories. As the end of analysis the writer found the socio economic conditions of the Maghreb community in France is still quite the same ever since their first arrival to the last three decades. They are still caught in a very complex situation and will continue to be in poverty. This led them to always be positioned at the lowest social level in France."

"Sebagai negara yang meregulasi praktik prostitusi, Prancis memiliki serangkaian kebijakan dan masalah seputar legalitas Pekerja Seks Komesial (PSK). Setelah penandatangan konvensi PBB (mengenai eksploitasi manusia) pada tahun 1949, Prancis resmi menjadi negara abolisionis yang melarang praktik muncikari dan transaksi seksual berbayar yang melibatkan pihak ketiga. Larangan ini kemudian yang menjadi dasar pembuatan kebijakan pada masa pemerintahan Nicolas Sarkozy dan François Hollande. Penelitian ini membandingkan kebijakan mengenai regulasi praktik prostitusi pada masa pemerintahan Nicolas Sarkozy dan masa pemerintahan François Hollande dengan menggunakan metode kualitatif dan teknik studi kepustakaan. Penelitian ini membuktikan bahwa keputusan Sarkozy untuk mengimplementasikan la Loi pour la Sécurité Intérieure (le délit de racolage) pada tahun 2003 menimbulkan masalah karena PSK menjadi pihak yang dikriminalisasi. Di sisi lain, keputusan Hollande untuk menghapus kebijakan Sarkozy dan menerapkan la Loi de Pénalisation de Client de Prostituée juga tidak menyelesaikan masalah karena mengkriminalisasi pelanggan jasa prostitusi. Pada akhirnya, penelitian ini membuktikan bahwa Sarkozy dan Hollande memiliki pendekatan berbeda dalam menanggulangi masalah prostitusi, namun tujuan akhir dari keduanya adalah untuk menghapus budaya prostitusi di Prancis secara bertahap.

---

As a state that regulates prostitution, France has a set of policies and problems on the legalities of commercial sex workers (CSWs). After ratifying a UN convention (on abolishing slavery and human trafficking) in 1949, France banned pimping activities and third-party sexual transactions, thus officially becoming an abolitionist state. This ban became the precedent for regulations made by the Nicolas Sarkozy and François Hollande administration respectively. This research compares the regulations on prostitution by both administrations using qualitative method and literature review. This research shows that Sarkozy’s decision to implement la Loi pour la Sécurité Intérieure (le délit de racolage) in 2003 was problematic as it criminalises CSWs. On the other hand, Hollande’s decision to reverse Sarkozy’s policy and enact la Loi de Pénalisation de Client de Prostituée also fails to offer a solution as it instead criminalises patrons of prostitution. Finally, this research proves that although both Sarkozy and Hollande have different approaches to curb prostitution, their goal is to gradually suppress prostitution culture in France."

"Pada masa transisi dari sekolah ke dunia kerja, individu yang menyelesaikan pendidikan di masa resesi harus berhadapan dengan berbagai permasalahan ketenagakerjaan yang dapat menghambat proses pencarian pekerjaan. Padahal, pemilihan pekerjaan pertama menjadi hal yang sangat penting dalam menentukan perjalanan karir individu kedepannya dan dapat membawa dampak jangka panjang terhadap kondisi sosial ekonominya di masa depan. Berangkat dari permasalahan tersebut, menggunakan data IFLS 5, studi ini dilakukan untuk melihat hubungan jangka panjang antara kelulusan di masa resesi dengan kondisi sosial ekonomi individu yang menyelesaikan pendidikan di masa krisis keuangan Asia. Hasil analisis regresi OLS dan probit menunjukkan bahwa kelulusan di masa resesi akan menurunkan pengeluaran per kapita dan lama bersekolah, serta meningkatkan kekayaan, usia saat pertama kali menikah, dan probabilitas untuk bekerja di sektor informal.

---

During the transition from school to the labor market, individuals who completed their education during a recession had to deal with various employment problems, limiting their ability to find the right job. Early career decisions are crucial in determining future career success and may have long-term consequences on future social economic conditions. Using IFLS 5 data, this study seeks to assess the long-term relationship between graduation during the recession and the social economic conditions of individuals who completed their latest education level during the Asian financial crisis. OLS and probit regression analysis show that graduating during a recession will reduce per capita expenditure and years of schooling, while also increasing wealth, age at first marriage, and the probability to work in the informal sector."