Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAK<>br>Laporan ini membahas perhitungan dan pelaporan Pajak Penghasilan Orang Pribadi yang mengikuti program Pengampunan Pajak dengan mengambil kasus pada ekspatriat Jepang yang bekerja di Indonesia. Sebagai Wajib Pajak Dalam Negeri, ekspatriat memiliki kewajiban untuk membayar dan melaporkan pajak penghasilan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Selain itu, sebagai Wajib Pajak Dalam Negeri ekspatriat juga memiliki hak untuk mengikuti program Pengampunan Pajak.

---

ABSTRACT<>br>This report discusses the calculation and reporting of income tax for Japanese expatriate works in Indonesia. As a Resident Taxpayer, expatriate has the responsibility to pay and report income tax according to the tax regulation in Indonesia. However, as a Resident Taxpayer, expatriate also has the right to participate in Tax Amnesty programme."

"

Tujuan penulisan laporan magang ini adalah mengevaluasi proses perhitungan, pengisian, dan pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan (SPT Tahunan PPh) yang dilaporkan oleh ekspatriat sebagai Wajib Pajak Dalam Negeri Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Proses evaluasi atas perhitungan, pengisian dan pelaporan SPT Tahunan dijelaskan dengan membandingkan empat kasus SPT ekspatriat yang berbeda kondisi atau sumber penghasilannya. Berdasarkan hasil evaluasi, praktik perhitungan dan pelaporan SPT Tahunan PPh telah sesuai dengan ketentuang perpajakan yang berlaku. Namun, masih terdapat praktik pengisian SPT Tahunan Pajak Penghasilan yang belum sesuai, yaitu ada SPT Tahunan yang tidak dilengkapi dengan daftar harta dan/atau utang serta daftar susunan anggota keluarga. Walaupun dalam pengisian melalui sistem e-Filing dokumen SPT Tahunan tersebut diterima, namun ketidaklengkapkan ini tetap berpotensi untuk dianggap sebagai pelanggaran ketentuan oleh pemeriksa pajak.

---

The purpose of writing this internship report is to evaluate the process of calculating, filing, and reporting the Annual Income Tax Return reported by expatriates as Indonesian Tax Resident based on tax legislation that applies to individual taxpayers. The process of evaluating the calculation, filing, and reporting of the Annual Income Tax Return is explained by comparing four cases of expatriate’s Tax Return that have different conditions or sources of income obtained. Based on the evaluation result, it shows that the practice of calculation and reporting of the Annual Income Tax Returns are in accordance with applicable tax legislation. However, there are still some practices in filing the Annual Income Tax Return that are not in accordance with the applicable tax legislation, that is the absence of filing the list of assets and/or liabilities and list of family members. Although in filing out through e-Filing system the Tax Return document is accepted, but this incompleteness has the potential to be considered as a violation of tax legislation by the tax auditor.

"

"Laporan magang ini membahas evaluasi pelaporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi yang dilakukan oleh divisi Individual Tax DV Indonesia. Subjek evaluasi laporan magang ini adalah seorang ekspatriat dari India bernama Mr. B yang dipilih berdasarkan keunikan kasusnya yang melaporkan SPT Tahunan berstatus Kurang Bayar meskipun hanya menerima penghasilan dari satu pemberi kerja dan sudah dipotong PPh 21. Hasil evaluasi menunjukkan perlakuan perpajakan sebagai Wajib Pajaka Dalam Negeri, penghitungan pajak penghasilan terutang, pengisian Formulir SPT Tahunan, pembayaran PPh kurang bayar hingga pelaporan SPT Tahunan secara e-filing sudah dilakukan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia. DV Indonesia juga melakukan prosedur verifikasi data penghasilan dan harta untuk menjamin pengisian SPT Tahunan Mr. B telah memenuhi kriteria benar, lengkap dan jelas. Meskipun bukan ranah konsultan pajak, perhitungan PPh 21 yang dilakukan oleh pemberi kerja juga dibahas pada laporan magang ini untuk mencari penyebab masih terdapatnya pajak kurang bayar pada SPT Tahunan Mr. B.

---

This internship report discusses the evaluation of reporting of Individual Annual Income Tax Return conducted by the Individual Tax division of DV Indonesia. The subject of this internship report evaluation is an expatriate from India named Mr. B, who was chosen based on the uniqueness of his case, who reported his Annual SPT underpayment status even though he only received income from one employer and had been deducted with Income Tax Art. 21. The evaluation results show that the tax treatment as a domestic taxpayer, the calculation of income tax payable, the filling of the Annual Income Tax Return, the payment of underpaid income tax to the reporting of the Annual Income Tax Return through e-filing have been carried out in accordance with the applicable tax regulations in Indonesia. DV Indonesia also performs procedures for verifying income and assets data to ensure that the filling of Mr. B's Annual Income Tax Return has met the correct, complete and clear criteria. The calculation of Income Tax Art. 21 is also discussed in this internship report, although it is not the realm of tax consultants to find out the cause of the underpayment income tax in Mr. B' Annual Income Tax Return."

"Walaupun banyak yang targetnya tidak tercapai, cukup banyak Wajib Pajak yang mengikuti Pengampunan Pajak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor apa saja yang dapat mendorong seorang Wajib Pajak untuk melakukan kepatuhan perpajakannya, dalam hal ini Pengampunan Pajak. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara terhadap Wajib Pajak yang mengikuti Pengampunan Pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keputusan Wajib Pajak untuk ikut serta dalam Pengampunan Pajak dipengaruhi oleh faktor ekonomi dan non-ekonomi. Transparansi penggunaan pajak oleh pemerintah, besaran tarif pajak yang berlaku, tarif Uang Tebusan yang dikenakan jika ikut Pengampunan Pajak, serta audit pajak merupakan faktor ekonomi yang mempengaruhi keputusan Wajib Pajak. Pengetahuan tentang pajak dan Pengampunan Pajak, kesadaran akan manfaat yang didapat dan penalti yang akan diterima, sistem dan peraturan perpajakan dan Pengampunan Pajak yang sederhana, kualitas pelayanan otoritas pajak, perubahan kebijakan pemerintah, serta pengaruh lingkungan sosial merupakan faktor non-ekonomi yang juga menjadi pertimbangan Wajib Pajak dalam melakukan kepatuhan.

---

Although many of the targets are not achieved, there are quite a lot of Taxpayers participate in Tax Amnesty Program. This study aims to analyze what factors can drive a Taxpayer to perform tax compliance, in this case the Tax Amnesty. Data collection is done by interviewing Taxpayers that participate in Tax Amnesty. The results show that the Taxpayer's decision to participate in Tax Amnesty is influenced by economic and non-economic factors. Transparency of tax usage by the government, the amount of tax rate applicable, the Tariff of Ransom that is imposed if Taxpayers take the Tax Amnesty, and tax audit are economic factors that affect the Taxpayer's decision. Knowledge of Taxes and Tax Amnesty, awareness of the benefits gained and the penalties to be received, simple Tax Amnesty and taxation law and system, the quality of the tax authority service, the change of government policy, and the influence of the social environment are non- economic factors that is also consideration of Taxpayers in doing compliance."

"Skripsi ini membahas mengenai program pengampunan pajak yang berlangsung di Indonesia. Pengampunan Pajak merupakan salah satu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah untuk mendapatkan pendapatan dalam waktu yang relatif singkat. Program Pengampunan Pajak seringkali langsung dianggap berhasil selama negara mendapatkan penerimaan yang cukup besar atau sesuai dengan target. Namun, pendapatan yang mencapai target tidak dapat dijadikan satu satunya indikator untuk menentukan keberhasilan program Pengampunan Pajak.Dalam skripsi ini, permasalahan yang akan dibahas adalah bagaimana tingkat kepatuhan Wajib Pajak setelah dilakukannya Pengampunan Pajak dan bagaimana penerapan Pengampunan Pajak di Indonesia. Penelitian yang dilakukan bersifat yuridis normatif dengan meneliti norma hukum tertulis dan bahan pustaka digunakan sebagai bahan utama penelitian, dengan metode penelitian untuk menganalisa data adalah secara kualitatif. Kesimpulan yang didapatkan adalah bahwa tingkat kepatuhan Wajib Pajak meningkat, tetapi tidak signifikan meski telah dilaksanakan program Pengampunan Pajak di Indonesia, dan pengaturan Pengampunan Pajak di Indonesia masih kurang ideal.

---

This thesis discusses about the comparison of several tax amnesty programs in Indonesia. Tax Amnesty is one of the policies made by Indonesia rsquo s governement to earn income in a relatively short period of time. Tax Amnesty programs are often deemed as successful when one rsquo s country receive a large sum of money or when they reach the nominal targeted from the programs. Although considered very successful in terms of increasing national income but income is not the only indicator that makes taxation program successful.

This thesis will further discusses about several programs that have been implemented in Indonesia and Indonesia rsquo s tax compliance rate after these programs were implemented, as well as the ideal arrangement for such programs. Research conducted for this thesis is juridical normative by examining norms of written law and using written material for research with qualitative research method to analyze the data. In conclusion, Indonesia rsquo s Tax Compliance Rate has not increased much or significantly after the Tax Amnesty programs, and that the programs implemented are still far from ideal."

"Laporan ini menjelaskan evaluasi perhitungan pajak individu dan administrasi perpajakan untuk ekspatriat Jepang yang diterapkan di Kantor Konsultan ABC. Ekspatriat Jepang yang berstatus Wajib Pajak Dalam Negeri yang digunakan sebagai subjek ilustrasu dalam laporan ini. Perhitungan subjek pajak yang terkait memiliki penghasilan dari Indonesia dan dari Jepang. Perhitungan pajak akan menggunakan sistem worldwide income berdasarkan peraturan yang berlaku. Laporan ini juga akan menjelaskan evaluasi terkait administrasi perpajakan yang mencangkup pengajuan E-Filing Identification Number, pembayaran pajak, dan pelaporan SPT Tahunan melalui surat elektronik. Hasil dari laporan ini, akan menggambarkan perhitungan pajak dan administrasi perpajakan yang sudah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia.

---

This internship report explains the evaluation of individual tax calculation and tax administration for a Japanese expatriate that has been implemented by Consulting Firm ABC. Japanese expatriate is an Indonesian tax resident, who will be the subject of the evaluation in this internship report. The tax calculation for the aforementioned subject has incomes both from Indonesia and Japan. The tax calculation will be demonstrated using the worldwide income system, following the applicable tax regulation. This report will also explain the evaluation of tax administration within the scope of E-Filing Identification Number application, tax payment, and tax filing of the annual tax return through e-SPT. The outcome of this internship report will demonstrate the tax calculation and tax administration that comply with the prevailing tax regulation in Indonesia."

"Penelitian ini bertujuan, pertama, untuk mengetahui praktek peran dan tanggung jawab AP terhadap informasi laporan keuangan auditan pada klien yang mengikuti program pengampunan pajak dan penerapan pertama kali PSAK 70 serta mengetahui standar audit dan peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur dan memberikan jaminan hukum terhadap praktek peran dan tanggung jawab AP atas pelaksanaan audit pada klien yang mengikuti program pengampunan pajak. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif dengan paradigma interaksionisme simbolik sebagai metode analisis praktek peran dan tanggung jawab AP. Teknik analisis data dilakukan dengan model interaktif Milles dan Huberman.Hasil analisis penelitian menunjukan 1 AP dalam pelaksanaan audit atas transaksi pengampunan pajak memiliki peran dan tanggung jawab sesuai dengan Standar Audit 250, Standar Audit 315 dan Dokumen TJ 07 serta PSAK 70 sebagai standar akuntansi, sehingga transaksi pengampunan pajak menghasilkan adanya risiko yang harus diminimalisasi melalui prosedur audit; 2 Hasil evaluasi atas standar audit dan peraturan perundang-undangan menunjukan tidak ada standar audit dan peraturan peraturan pemerintah yang saat ini berlaku untuk membatasi tanggung jawab AP dan memberikan kepastian jaminan hukum terkait praktek peran dan tanggung jawab AP ketika mengaudit transaksi pengampunan pajak meskipun UU No. 11 tahun 2016 membatasi AP sebagai pihak ketiga untuk menguji transaski pengampunan pajak.

---

This study aims, firstly, to know the practice of Public Accountant PA roles and responsibilities to the audited financial statement information on clients engaged to Indonesia tax amnesty program and the initial application of PSAK 70 and also to know audit standards and legislation specifically provide legal guarantees on the practice of PA roles and responsibilities in conducting audit on clients participated in tax amnesty programs. This research was conducted with qualitative approach through symbolic interactionism paradigm as PA role and responsibility analysis method. Data analysis techniques were conducted with Milles and Huberman interactive models.

The results analysis show 1 PA roles and responsibilities when conduct the audit on tax amnesty transactions in accordance with Audit Standards 250, Audit Standards 315, Document TJ 07 and PSAK 70 as accounting standards, so risk on tax amnesty transactions were minimized through audit procedures 2 there is no audit standards and current government regulation rules to cap the role and responsibility of the PA and provide certainty of legal guarantees relating to the practice of PA roles and responsibilities before, current and post period of tax amnesty."

"Laporan magang ini menjelaskan evaluasi terhadap perhitungan dan pelaporan SPT Tahunan orang pribadi ekspatriat pada tahun 2023. Subjek yang digunakan dalam laporan ini adalah Warga Negara Filipina yang bertugas di Indonesia bernama Mr. M. Selama berada di Indonesia, Mr. M mendapatkan dua jenis penghasilan yaitu penghasilan luar negeri sehubungan dengan pekerjaannya di Indonesia dan Penghasilan luar negeri lainnya. Sesuai dengan kontrak kerja di Indonesia, pajak penghasilan Mr. M secara langsung dibayarkan oleh perusahaan BB Filipina Inc yang menyebabkan tidak mempunyai bukti potong atas pajak penghasilan. Hasil evaluasi dalam perhitungan dan pelaporan SPT Tahunan Mr. M menunjukan bahwa sebagian besar sudah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Walaupun ada beberapa hal yang belum sesuai dengan ketentuan karena alasan tertentu.

---

This internship report explains the evaluation of the calculation and reporting of the Annual Tax Return of expatriate individuals in 2023. The subject used in this report is a Filipino citizen serving in Indonesia named Mr. M. During his stay in Indonesia, Mr. M earned two types of income, namely foreign income in connection with his work in Indonesia and other foreign income. In accordance with the employment contract in Indonesia, Mr. M's income tax is directly paid by the company BB Philippines Inc which causes him to have no withholding slip for income tax. The evaluation results in the calculation and reporting of Mr. M's Annual Tax Return show that most of them are in accordance with applicable tax regulations. Although there are some things that are not in accordance with the provisions for certain reasons."

"Laporan ini membahas mengenai penentuan Yurisdiksi pemajakan atas penghasilan milik ekspatriat asal Australia yang berdomisili di Indonesia. Ekspatriat tersebut menerima penghasilan dari Malaysia dan Inggris. Analisis dilakukan berdasarkan peraturan penghindaran pajak berganda, tie breaker rule, undang-undang pajak penghasilan dan peraturan lainnya yang berlaku. Hasil analisis menunjukkan bahwa yurisdiksi pemajakan dan pemenuhan kewajiban pajak penghasilan ekspatriat adalah di Indonesia. Selain itu, hasil analisis juga menunjukkan bahwa tidak adanya bukti potong dapat menyebabkan terjadinya pemajakan berganda atas suatu penghasilan.

---

This report explains the determination of taxation jurisdiction for the income of expatriates from Australia that domiciled in Indonesia. The expatriates received income from Malaysia and England. The analysis is done based on tax treaty, tie breaker rule, income tax law and other applicable regulations. The results of the analysis show that the jurisdiction of taxation and compliance of tax obligations of expatriate income is in Indonesia. In addition, the results of the analysis also indicate that the absence of certificate of withholding tax may lead to double taxation of income."

"Laporan magang ini menjelaskan dan mengevaluasi perhitungan pajak penghasilan individu orang pribadi pada tahun 2021. Subjek yang digunakan dalam laporan ini merupakan Warga Negara Indonesia yang mendapatkan penghasilan dari pemberi kerja di Indonesia, penghasilan dari pekerjaan di Amerika Serikat, dan penghasilan dividen. Laporan ini juga akan menjelaskan perhitungan pajak terutang bagi suami-istri yang menjalankan kewajiban pajak secara Memilih Terpisah (MT). Hasil akhir dari laporan magang ini akan menggambarkan perhitungan pajak yang sudah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia.

---

This internship report explains and evaluate the individual income tax calculation for the year 2021. The subject in this report is an Indonesian Citizen that earn income from employers in Indonesia, income from employer in the United States, and dividend income. This report will also explain about the calculation of the tax payable for husband-wife that carry their own tax obligation with Married File Separately. The result from this report shows that the practice of tax treatment and the calculation in accordance with tax regulation that has been determined in Indonesia."