Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAK<>br>Pada praktik pekerjaan kepolisian, khususnya pada saat menangani tindak kejahatan, seringkali terjadi tindakan kekerasan seperti kekerasan fisik, dalam konteks ini pada saat menggunakan senjata api. Seorang polisi yang melakukan kekerasan termasuk didalamnya pada saat menggunakan senjata api yang tidak sesuai dengan aturan dapat tergolong sebagai penyimpangan. Tugas karya akhir ini melihat bagaimana bentuk penyimpangan yang dilakukan oleh polisi dalam hal penggunaan senjata api ketika menangani tindak pencurian dengan kekerasan. Penulis menggunakan teori pilihan rasional untuk menjelaskan penyimpangan tersebut dengan analisis deskriptif, data kepolisian antara tahun 2014 hingga 2016, dan data laporan magang. Karya akhir ini menemukan hasil bahwa penyimpangan penggunaan senjata api masih terjadi dan diakui oleh salah satu anggota polisi yang melakukannya.Pada praktik pekerjaan kepolisian, khususnya pada saat menangani tindak kejahatan, seringkali terjadi tindakan kekerasan seperti kekerasan fisik, dalam konteks ini pada saat menggunakan senjata api. Seorang polisi yang melakukan kekerasan termasuk didalamnya pada saat menggunakan senjata api yang tidak sesuai dengan aturan dapat tergolong sebagai penyimpangan. Tugas karya akhir ini melihat bagaimana bentuk penyimpangan yang dilakukan oleh polisi dalam hal penggunaan senjata api ketika menangani tindak pencurian dengan kekerasan. Penulis menggunakan teori pilihan rasional untuk menjelaskan penyimpangan tersebut dengan analisis deskriptif, data kepolisian antara tahun 2014 hingga 2016, dan data laporan magang. Karya akhir ini menemukan hasil bahwa penyimpangan penggunaan senjata api masih terjadi dan diakui oleh salah satu anggota polisi yang melakukannya.

---

ABSTRACT<>br>In police work practices, particularly when dealing with crimes, there are often violent acts such as physical violence, in this context when using firearms. A police officer who commits violence is included when using firearms that do not comply with the rules can be classified as a police deviance. This final paperwork looks at how a form of deviance committed by the police in the use of firearms when handling the act of theft by force. The author uses rational choice theory to explain the aberrations by descriptive analysis, police data between 2014 to 2016, and internship report data. This final work found the result that irregularities in the use of firearms are still occurring and are recognized by one of the police members doing so. "

"ABSTRAK<>br>Pada praktik pekerjaan kepolisian, khususnya pada saat menangani tindak kejahatan, seringkali terjadi tindakan kekerasan seperti kekerasan fisik, dalam konteks ini pada saat menggunakan senjata api. Seorang polisi yang melakukan kekerasan termasuk didalamnya pada saat menggunakan senjata api yang tidak sesuai dengan aturan dapat tergolong sebagai penyimpangan. Tugas karya akhir ini melihat bagaimana bentuk penyimpangan yang dilakukan oleh polisi dalam hal penggunaan senjata api ketika menangani tindak pencurian dengan kekerasan. Penulis menggunakan teori pilihan rasional untuk menjelaskan penyimpangan tersebut dengan analisis deskriptif, data kepolisian antara tahun 2014 hingga 2016, dan data laporan magang. Karya akhir ini menemukan hasil bahwa penyimpangan penggunaan senjata api masih terjadi dan diakui oleh salah satu anggota polisi yang melakukannya.

---

ABSTRACT<>br>In police work practices, particularly when dealing with crimes, there are often violent acts such as physical violence, in this context when using firearms. A police officer who commits violence is included when using firearms that do not comply with the rules can be classified as a police deviance. This final paperwork looks at how a form of deviance committed by the police in the use of firearms when handling the act of theft by force. The author uses rational choice theory to explain the aberrations by descriptive analysis, police data between 2014 to 2016, and internship report data. This final work found the result that irregularities in the use of firearms are still occurring and are recognized by one of the police members doing so. "

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menjelaskan penanganan penerapan HukumProgresif atas kasus pencurian 3 biji kakao oleh nenek Minah di wilayah PolresBanyumas. Penyidik Polres Banyumas, seharusnya tidak melihat kasus tersebuthanya dari hukum positif saja, melainkan harus juga melihatnya dari perspektifhukum progresif. Penegakan hukum sering mengingkari rasa keadilan. Penegakanhukum ini terlihat jika berhadapan dengan orang lemah, yang tidak mempunyaikekuasaan dan sebagainya, hukum bisa menjadi sangat tajam. Dari perspektifhukum progresif, maka kasus Nenek Minah idealnya tidak relevan sampai padaranah pengadilan. Bahkan, proses penegakan hukum tersebut selainmengeyampingkan rasa keadilan masyarakat, juga merupakan bukti bahwa kiblathukum di Indonesia adalah hukum positivime, tanpa memperdulikan dimensisosiologis yang ada. Penegakan hukum terhadap nenek Minah harus dilepaskandari unsur-unsur sosial serta moralitas, karena menurut kaca mata aliran ini tujuanhukum adalah kepastian, tanpa adanya kepastian hukum tujuan hukum tidak akantercapai walaupun harus mengenyampingkan rasa keadilan. Padaperkembangannya terkait dengan penegakan hukum, Polisi diminta untukmenggunakan falsafah integrasi solutif yang terdapat pada sila KeempatPancasila, yakni musyawarah yang merupakan prioritas utama untuk mencapaikebijaksanaan yang adil dan menciptakan perdamaian. Falsafah seperti itulahdalam hal ini bisa dijadikan alternatif atau cara lain peradilan kriminal denganmelakukan pendekatan integrasi atau pembauran antara pelaku dengan korban/masyarakat hingga menjadi satu kesatuan yang utuh untuk mencari solusi denganharapan dapat kembali pada suatu hubungan yang baik dalam masyarakatnantinya. Alternatif penghukuman inilah yang biasa disebut sebagai restorativejustice. Tidak ada salahnya polisi mencoba menggunakan kewenangannya melaluipenerapan keadilan restorative atau restorative justice. Keberanian polisimenerapkan keadilan restorative justice diperlukan, agar Polri tidak selaludisalahkan dalam menangani suatu kasus, yang menurut masyarakat telahmencederai hukum itu sendiri. Tidak ada kepentingan umum yang terganggu jikapenyidik melakukan Diskresi. Polisi juga sebenarnya dapat melakukan DiskresiPemidanaan kalau memang alasan dari pihak perkebunan kakao PT. Rumpun SariAntan RSA IV Darmakradenan hanya untuk memberi efek jera. Bagi masyarakatmiskin, dibawa ke kantor polisi saja mereka sudah ketakutan dan bisa menimbulkan efekjera.

---

ABSTRACTThe purpose of this research is to describe the handling of the application ofprogressive law on the three cacao beans theft case perpetrated by GrandmaMinah in the jurisdiction of Banyumas resort police. The Banyumas resort policedetectives should not regard the case solely from the standpoint of positive law,but must also regard it from the progressive law perspective as well. Lawenforcement often denies sense of justice. This law enforcement is visible whendealing with the weak, the ones who lack power and the like, in which downwardlaw is greater. From a progressive law perspective, ideally Grandma Minah rsquo s casehas no relevance to reach the court. In fact, in addition to ruling out thecommunity sense of justice, the law enforcement process is also proof that thelegal direction in Indonesia is legal positivism, without taking heed of the existingsociological dimension. Law enforcement against Grandma Minah must bedetached from social elements and morality because according to this genre, thepurpose of law is certainty. Without legal certainty, the purpose of law cannot beachieved even though sense of justice must be put aside. In its developmentrelated to law enforcement, the police force are asked to use the philosophy ofsolutive integration contained in the Fourth Principle of Pancasila, which isdeliberation as the first priority to gain fair wisdom and create peace. Suchphilosophy in this case can be an alternative or other means of criminal justice byapplying the integration approach or assimilation between offenders and theirvictims society until they become a unified whole in order to search for a solutionin the hope of repairing the relationships in the community eventually. Suchalternative punishment is called restorative justice. It does no harm for the policeforce to try to exert their authority through the application of restorative justice.The police force should have courage to apply restorative justice so that theIndonesian police are not always to blame in handling cases, which society deemsas harming the law itself. If detectives use discretion, public interest is notdisturbed. In fact, police can also exercise Criminal Discretion if indeed themotivation of cocoa plantation PT. Rumpun Sari Antan RSA IV Darmakradenanis merely to deter. For the poor, being brought in to the police station itself isterrifying and can lead to a deterrent effect."

"ABSTRAKTindak pidana perjudian merupakan tindak pidana asal penyebab terjadinya tindak pidana lain seperti pencurian, pencurian dengan kekerasan, penculikan, bahkan pembunuhan. Tindak pidana perjudian tidak bisa dikurangi crime total nya. Langkah yang bisa dilakukan oleh Polres Metro Jakarta Barat adalah melakukan pengungkapan perkara atau meningkatkan angka crime clearance terhadap tindak pidana perjudian yang terjadi di masyarakat Jakarta Barat. Dengan meningkatnya pengungkapan perkara tindak pidana perjudian di masyarakat Jakarta Barat, diharapkan para tersangka yang ditangkap oleh Penyidik Sat Reskrim Polres Metro Jakarta Barat mendapatkan efek jera deterrence effect . Hal ini yang menjadi suatu ketertarikan bagi penulis, dengan tingginya angka pengungkapan tindak pidana perjudian di wilayah Jakarta Barat, apakah efek jera tersebut diperoleh bagi para pelaku tindak pidana perjudian? Apakah terdapat hal-hal lain yang mempengaruhi efektifitas penegakan hukum tindak pidana perjudian sehingga mampu memberikan efek jera bagi para pelaku? Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang didukung dengan metode economic analysis of law EAL dengan alat bantu cost benefit analysis CBA untuk menghitung efisiensi penegakan hukum perjudian di wilayah Jakarta Barat selama tahun 2013-2016. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yang didukung dengan data kuantitatif. Hasil penelitian ini ditemukan bahwa 1 trend crime total dan trend crime clearance tindak pidana perjudian meningkat sebesar 2,5 selama 3 tahun berturut-turut; 2 perjudian jenis togel menempati urutan pertama dan perjudian online menempati urutan kedua dalam kuantitas selama tahun 2013-2016; 3 Kecamatan Tambora menempati urutan pertama sebagai tempat kejadian perkara terbesar selama tahun 2013-2016; 4 88,26 dari 179 perkara selama tahun 2013-2016 memperoleh putusan hakim selama satu tahun ke bawah; 5 13,25 dari 320 pelaku yang ditangkap selama tahun 2013-2016 merupakan residivis; 6 Putusan pidana yang diberikan hakim terlalu ringan, sehingga tidak memberikan efek jera, karena untung yang diperoleh para pelaku perjudian lebih besar dibanding dengan lamanya masa hukuman; 7 KUHP tidak mengatur batas minimal ancaman pidana, sehingga bukan menjadi suatu kesalahan bagi Hakim untuk memberikan hukuman pidana yang ringan, serta bukan suatu kesalahan bagi Jaksa untuk memberikan tuntutan yang ringan; 8 Perlunya peningkatan kompetensi penyidik; 9 Masih banyaknya pembiaran dan rasa acuh tak acuh bagi masyarakat apabila menemukan terjadinya tindak pidana perjudian di sekitarnya.

---

ABSTRACTThe gambling crime constitute a criminal act origin cause of the other crimes, such as theft, violent theft, kidnapping, even murder. Public couldn rsquo t reduce the total number of gambling crimes. A steps that could be taken by West Jakarta Metro Police Resort is to disclosure the case or increasing the crime clearance rate against gambling crimes that emerged in West Jakarta society, it is expected that the suspects who was arrested by the investigator of West Jakarta police officer received a deterrent effect. It is what became an interest for the writer, with the high disclosure gambling crimes verdict number in West Jakarta, are the deterrent effects were obtained for the suspect Is there are other things that affects the criminal law enforcement effectiveness of gambling in order to give a deterrent effect for the players This research using the normative juridical method which supported by the economic analysis of law method EAL , with cost benefit analysis CBA as a tools to calculate the efficiency of gambling rsquo s law enforcement in West Jakarta area during 2013 2016. The approach use in this research is a qualitative approach which supported by quantitative data. This research found that 1 the crime total trend and crime clearance trend of criminal gambling is increased by 2,5 for 3 years in a row 2 Gambling kind of ldquo togel rdquo ranks the first and online gambling is in the second place in the quantity during 2013 2016 3 Tambora District ranked first as the largest crime scene during 2013 2016 4 88,26 of the 179 cases during 2013 2016 get the judicial decisions over the past year 5 13,25 of the 320 perpetrators that arrested during 2013 2016 is a recidivists 6 The judicial decision are too light, so it does not provide a deterrent effect, because the benefit the perpetrators got from gambling crimes are greater than the length of the punishment 7 KUHP does not set a minimum limits of criminal penalties, so is not the judges fault to give light criminal penalties, also a mistake of prosecutor to give a light demands 8 The needs of improving the investigators competence 9 There are a lot of people ignorance and indifference even they finds gambling crimes arounds."

"Penelitian ini dilakukan pertama, untuk menganalisis faktor-faktor yang melatar belakangi terjadinya kekerasan oleh aparat Kepolisian dalam kasus Wasior tahun 2001. Kedua, untuk menganalisis mengapa kekerasan dalam konfiik Wasior tahun 2001 berkembang menjadi masalah politis. Ketiga, untuk melihat bagaimana dampak kekerasan oleh aparat Kepolisian bagi masyarakat di Wasior.Asumsi teoritik yang dipakai dalam penelitian ini adalah teori negara, teori kekuasaan, teori kebijakan, teori integrasi nasional, teori pertahanan dan keamanan , teori konflk, teori kekerasan, teori hak asasi manusia (HAM),teori otonomi daerah, teori hak ulayat. teori ekonomi politik kekerasan (poiiticai economy of violence), Penelitian ini menggunakan metode kualitaiif dengan teknis analisa deskripiif analitis. Teknik pengumpulan data yang dipakai adalah kajian dokumen serta kepustakaan, dipadukan dengan wawancara secara terbatas.Temuan dari penelitian ini adalah tanah Papua sebagai Salah salu provinsi di Indonesia yang subur akan konfIik. Sehingga sejarah konflik yang panjang di daerah ini, menyebabkan peristiwa kekerasan senantiasa muncul dengan berbagai faktor yang melingkupinya dalam skala Iuas, baik yang dilakukan oleh aparat negara lndonesia,TNI dan Polri ataupun oleh berbagai komponen masyarakat sipil Papua dengan orientasi politik dan kepentingan masing-masing. Gambaran potensi konflik dan kekerasan yang meluas, menandakan kekerasan di tanah Papua bisa datang dari berbagai faktor yang saling berkaitan dan dapat dipetakan variabel mana saja yang paling potensial mempengaruhi terjadinya kekerasan.Secara umum kasus Wasior ini dapat mencerminkan berbagai kasus konflik dan kekerasan yang ditengarai oleh masyarakat bahwa aparat negara, TNI dan Polri kerap melakukan bisnis keamanan (security Business) di daerah rawan konflik, tidak terkecuali di Papua. Hal ini rnenggambarkan bahwa masalah keamanan merupakan private business di negara ini,dimana pihak yang bisa membayar aparat keamanan akan memperoleh iasa keamanan. Umumnya aparat negara melakukan pembenaran atas kehadirannya di area komersial sumber daya alam, berpijak sebagai tugas pengamanan obyek vital strategis negara, namun hal ini tidak dapat diterapkan dalam kasus wasior tahun 2001.Hasil dan analisis menunjukkan bahwa Konflik dan kekesasan dalam kasus Wasior tahun 2001, sejatinya tidak hanya mengabaikan nilai-nilai hak asasi manusia (HAM) dari masyarakat di seputar Wasior, namun juga menggambarkan pola lama dan aparat negara Indonesia,TNl dan Polri dalam melakukan pembenaran atas semua kebijakan penanganan keamanan di Iapangan yang sangat represif. Aparat Polri mengadakan pengalihan atau pengaburan masalah, dari permasalahan ekonomi dan sosial budaya semata menjadi permasalahan politis melaIui politik stigmanisasi (separatis).Implikasi teoritik dari penelitian ini adalah adanya benang merah antara pemasalahan konflik dan kekerasan di tanah Papua dengan sisi historis proses integrasi suatu wilayah yang dilakukan oleh negara dengan segenap kekuasaan dan otoritasnya. Eksistensi kedaulatan negara diwujudkan oleh berbagai kebijakan negara yang terkadang menafikan nilai-nilai dasar dari hak-hak rakyat sipil yang menuntut pengakuan atas nilai adat dan budayanya. Aparat negara dalam hal ini Kepolisian telah meluaskan perannya dalam area komersial sumber daya alam dan melakukan kekerasan secara kasat mata dalam menangani suatu konflik."

"Perbedaan antara penegakan hukum maritim dan use of force di wilayah yurisdiksi negara pantai sama rumitnya dalam hukum internasional dan juga mendasar dalam praktiknya. Putusan arbitrase kasus Guyana/Suriname serta putusan pengadilan kasus M/V Saiga (No. 2) dan M/V Virginia G menjadi sangat signifikan dalam hal ini karena pengadilan-pengadilan tersebut harus mempertimbangkan beberapa pertanyaan penting yang melibatkan kategorisasi tindakan paksa di laut. Penelitian skripsi ini akan menawarkan beberapa refleksi awal tentang apa yang dianggap sebagai aspek kunci dari perbedaan antara penegakan hukum maritim dan use of force di wilayah yurisdiksi negara serta bagaimana seharusnya implementasi penegakan hukum yang diatur di dalam 1982. Berdasarkan penelitian hukum normatif yang dilakukan, tindakan use of force pada penegakan hukum di wilyayah yurisdiksi negara merupakan suatu hal yang tidak dilarang, namun harus sesuai dengan prinsip-prinsip necessity, unavoidability, dan reasonableness. Use of force dalam konteks ini juga harus dianggap sebagai kasus lex specialis dan tidak termasuk dalam lingkup larangan umum use of force di bawah pasal 2 (4) Piagam PBB.

---

The distinction between maritime law enforcement and the use of force in the jurisdiction of a coastal state is as complex in international law as it is fundamental in practice. The Guyana/Suriname arbitration award and the judgments of the M/V Saiga (No. 2) and the M/V Virginia G cases have been significant in this regard since the tribunal had to consider several important questions involving the categorization of forcible action at sea. This thesis research will offer some initial reflections on what are considered the key aspects of the difference between maritime law enforcement and the use of force in the jurisdiction of a coastal state and how law enforcement should be implemented as regulated in the United Nations Convention on the Law of the Sea 1982. Based on normative legal research conducted, use of force in law enforcement in the jurisdiction of a coastal state is something that is not prohibited, but must comply with the principles of necessity, unavoidability, and reasonableness. The use of force in this context must be considered as a lex specialis case and does not fall within the scope of the general prohibition of use of force under article 2 (4) of the UN Charter."

"The story of any military operation revolves not just around strategies and equipment, but around people. Now for the first time, readers will get an intimate look at the people behind CAS Close Air Support. Their work is both delicate and deadly, their actions rooted in months of planning and executed with split-second timing. Acting as a bridge between special ops ground troops and lethal air power, CAS demands a skill set unparalleled even among the most elite military forces. But just as important is the mindset, dedication, and daring of a very special brand of Airman. Military enthusiasts, history buffs, and readers inspired by stories of exceptional bravery and patriotism will all be drawn to the heroes of Deadly Blue, the Air Force Special Operations Command that orchestrates and executes these critical missions."

"

Permasalahan illegal, unreported and unregulated fishing (IUU Fishing) adalah masalah yang menjadi perhatian negara - negara di dunia, termasuk Indonesia, karena jumlah kasusnya yang semakin meningkat dari tahun ke tahun serta dampak yang ditimbulkan tidak saja pada ketersediaan sumber daya ikan, namun juga berdampak pada masalah sosial dan ekonomi. Selain itu, IUU Fishing juga mengancam kelestarian sumber daya laut serta merupakan suatu tindak kejahatan yang di dalamnya terdapat tindak pidana lainnya yang bersifat lintas negara, dari bentuk penipuan dokumen hingga perdagangan manusia sehingga dapat disebut sebagai bagian dari tindak pidana transnasional terorganisasi. Berdasarkan fakta tersebut, Presiden Joko Widodo membentuk Satgas 115 dengan Perpres No. 115/2015 sebagai satuan tugas dengan mandat untuk melakukan penegakan hukum terhadap kasus - kasus IUU Fishing, yang terjadi di wilayah perairan dan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI). Satgas 115 menjadi “one roof enforcement system” bagi penanganan dan pencegahan IUU Fishing termasuk penegakan hukum di laut di mana di dalamnya terdapat lembaga/instansi yang berwenang melakukan penegakan hukum dan pengawasan laut berdasarkan peraturan perundang - undangan pembentukannya. Kinerja Satgas 115 menunjukkan hasil signifikan dengan menurunnya jumlah pelanggaran IUU Fishing di ZEEI dan meningkatnya jumlah tangkapan yang ditunjukkan dengan jumlah kasus yang ditangani dan pendapatan nelayan. Keberhasilan tugas Satgas 115 dapat menjadi pertimbangan untuk meneruskan sistem pengawasan laut, termasuk di dalamnya penanganan dan pencegahan IUU Fishing, dengan penguatan kelembagaan melalui peraturan perundang - undangan. Penguatan kelembagaan tersebut perlu untuk memperhatikan sifat koordinatif, kewenangan, kedudukan, dan pemanfaatan potensi terintegrasi antarlembaga/instansi terkait sebagai suatu “single agency” yang melanjutkan kinerja Satgas 115.

 

 

---

Illegal, Unreported, and Unregulated fishing (IUU Fishing) has become a concern for countries worldwide. Indonesia is one of those countries because the number of IUU Fishing cases increases from year to year. The impact caused not only on the availability of fish stock but also affected social and economic problems. Besides, IUU Fishing also threatens the preservation of marine resources, sustainable fisheries, and is indicated as a cross country crime in which other offenses included. Those offenses are from frauds in the form of document to human trafficking so that it can be called a part of transnational organized crime. According to those facts, President Joko Widodo established Task Force 115 with Presidential Decree number 115 the year 2015 (Perpres 115/2015) as a task force with a mandate to enforce the law against IUU Fishing cases, which occurred in waters and the Indonesian Exclusive Economic Zone (ZEEI). There are Institutions/agencies authorized to carry out law enforcement and sea surveillance based on the laws and regulations of its formation before the establishment of Task Force 115. Task Force 115 becomes a "one roof enforcement system" for those Institutions/agencies for handling and preventing IUU Fishing, including law enforcement at sea. Task Force Performance 115 showed significant results with a decrease in the number of violations of IUU Fishing in ZEEI and an increase of catches indicated by the number of cases handled and fishermen's income. The success of the Task Force 115 task can be a consideration for continuing the marine surveillance system, including the handling and prevention of IUU Fishing, by strengthening its institutions through legislation. The institutional strengthening needs to pay attention to the coordinative nature, authority, position, and utilization of integrated potential between related institutions/agencies as a "single agency" that continues the performance of Task Force 115.

"

"[ABSTRAKKejahatan selalu berkembang seiring dengan peradaban manusia, sepertisaat ini dimana manusia sudah beranjak pada penggunaan teknologi untukmemenuhi kebutuhan. Kejahatanpun semakin berkembang, mulai dari kejahatantradisional hingga kejahatan yang menggunakan teknologi canggih dan modern.Kejahatan dapat mengganggu stabilitas nasional, dimana stabilitas nasional dankeamanan dalam negeri menjadi tanggung jawab Polri sebagaimana tercantumdalam UU No 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Halini disebabkan kejahatan dapat membuat ketakutan (Fear of crime) padamasyarakat sehingga masyarakat merasa tidak nyaman dalam melaksanakankegiatan. Polresta Tangerang yang membawahi wilayah penyangga DKI Jakartayaitu meliputi wilayah Tangerang Kabupaten, dimana wilayah ini terdiri dariwilayah pemukiman dan wilayah perindustrian. Wilayah Polresta Tangerangmemiliki tingkat crime total yang cukup tinggi diantara Polres yang lain dijajaranPolda Metro Jaya. Terutama kejahatan pencurian dengan kekerasan, pencuriandengan pemberatan dan pencurian kendaraan bermotor. Polri memiliki salah satustrategi dalam mencegah kejahatan curas, curat dan curanmor Kejahatan sebagaisalah satu fokus dari teori kriminologi menghendaki upaya pencegahan yangbersifat komprehensif serta bukan hanya berorientasi pada penindakan pelakukejahatan saja.Pencegahan Kejahatan bukan hanya merupakan tanggung jawab dariKepolisian semata, namun juga merupakan tanggung jawab seluruh lapisanmasyarakat dan pemerintah. Upaya pencegahan dirasa lebih baik daripada upayarepresif. Upaya Represif belum tentu memberikan efek jera bagi para pelaku,selain itu juga sudah menimbulkan korban baik materiil maupun imateriil. Olehkarena kejahatan curas, curat dan curanmor menyebabkan ketakutan padamasyarakat, maka perlu adanya strategi guna menanggulangi kejahatan.

---

ABSTRACTCrime is always evolving along with human civilization, like today wherepeople have moved to the use of technology to meet the needs. Crime to begrowing, ranging from traditional crimes to crimes using sophisticated andmodern technology. Crime can disturb national stability, where the nationalstability and security in the country is the responsibility of the police as stated inLaw No. 2 years 2002 about the Indonesian National Police. This is due to a crimecan create fear (Fear of crime) in the community so that people feel uncomfortablein carrying out the activities. Police in charge of the Buffer Zone covers an area ofDKI Jakarta, Tangerang is comprised of residential areas and industrial areas.Tangerang Police region has a total crime levels are high enough among others inMetro Jaya Police. Especially theft with violence, theft by weighting and motorvehicle theft. Police have one strategy in preventing street crime.Police Operational Management needs to be implemented properly so thatevery stage in the management of performing well. Crime as one of the focuses ofcriminological theory requires that prevention efforts are comprehensive andaction-oriented not only offenders only. Crime prevention is not only theresponsibility of the police alone, but also the responsibility of all levels of societyand government. Prevention is considered better than the repressive efforts.Repressive efforts do not necessarily provide a deterrent for the perpetrators, but italso has caused loss of material and immaterial. Therefore, street crime cause fearin society, hence the need for a strategy for tackling crime., Crime is always evolving along with human civilization, like today wherepeople have moved to the use of technology to meet the needs. Crime to begrowing, ranging from traditional crimes to crimes using sophisticated andmodern technology. Crime can disturb national stability, where the nationalstability and security in the country is the responsibility of the police as stated inLaw No. 2 years 2002 about the Indonesian National Police. This is due to a crimecan create fear (Fear of crime) in the community so that people feel uncomfortablein carrying out the activities. Police in charge of the Buffer Zone covers an area ofDKI Jakarta, Tangerang is comprised of residential areas and industrial areas.Tangerang Police region has a total crime levels are high enough among others inMetro Jaya Police. Especially theft with violence, theft by weighting and motorvehicle theft. Police have one strategy in preventing street crime.Police Operational Management needs to be implemented properly so thatevery stage in the management of performing well. Crime as one of the focuses ofcriminological theory requires that prevention efforts are comprehensive andaction-oriented not only offenders only. Crime prevention is not only theresponsibility of the police alone, but also the responsibility of all levels of societyand government. Prevention is considered better than the repressive efforts.Repressive efforts do not necessarily provide a deterrent for the perpetrators, but italso has caused loss of material and immaterial. Therefore, street crime cause fearin society, hence the need for a strategy for tackling crime.]"