Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAK<>br>Laporan magang ini membahas tentang proses tindak lanjut hasil audit Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan dan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia terkait kerugian Negara. Proses ini mengacu kepada Peraturan Menteri 91 Tahun 2015 tentang Tata Cara Tetap Pengawasan di Lingkungan Kementerian Perhubungan, Peraturan Inspektur Jenderal No. SK/79/KP.801/ITJEN-2014 tentang Petunjuk Pengolahan dan Pemantauan Tindak Lanjut LHA di Lingkungan Kementerian Perhubungan, Undang-Undang No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia BPK RI , dan Undang-Undang No. 15 Tahun 2014 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Berdasarkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester IHPS I BPK RI Tahun 2016, Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan telah melakukan tindak lanjut 100 .

---

ABSTRACT<>br>This internship report explains the follow up process of Audit recommendation regarding public losses in Inspectorate of Ministry of Transportation. This processs referred to Peraturan Menteri 91 Tahun 2015 tentang Tata Cara Tetap Pengawasan di Lingkungan Kementerian Perhubungan, Peraturan Inspektur Jenderal No. SK 79 KP.801 ITJEN 2014 tentang Petunjuk Pengolahan dan Pemantauan Tindak Lanjut LHA di Lingkungan Kementerian Perhubungan, Undang Undang No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia BPK RI , dan Undang Undang No. 15 Tahun 2014 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. According to Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester IHPS I BPK RI Tahun 2016, Inspectorate of Ministry of Transportation has been followed up all the recommandations 100 ."

"ABSTRAK

Skripsi ini membahas persepsi kepuasan auditee yang bekerja di Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang Kementerian Keuangan Republik Indonesia dilihat dari perencanaan audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit setelah mereka diaudit oleh tim audit yang terdiri dari peran pengendali teknis, ketua tim, dan anggota tim. Tim audit berasal dari Inspektorat III yang berada di bawah Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian membuktikan bahwa tidak ada perbedaan persepsi kepuasan auditee atas kinerja pengendali teknis, ketua tim, dan anggota tim dalam suatu tim audit dilihat dari keempat variabel tersebut.

---

ABSTRACT

This study examines auditee perception working in the Directorate General of Treasury and the Debt Management Office, Ministry of Finance of the Republic of Indonesia in terms of audit planning, audit implementation, audit reporting, and follow up the recommendation which were performed by auditor team which is consist of technical controller, leader and team members from Inspectorate III authorized by Inspectorate General of the Ministry of Finance. The design of this research is descriptive quantitative. The research proves that there is no difference perception on auditee satisfaction with auditor performance in a team reviewed from four variables mentioned earlier.

"

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh temuan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan terhadap tingkat korupsi serta pengaruh tingkat korupsi dan tindak lanjut hasil pemeriksaan terhadap jumlah temuan audit pada Kementerian/Lembaga di Indonesia. Penelitian ini menggunakan data panel dengan sampel 24 Kementerian/Lembaga yang terindikasi terdapat korupsi yang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selama periode tahun 2010-2013. Hasil Penelitian ini menunjukan bahwa jumlah temuan audit berpengaruh positif terhadap tingkat korupsi dan tingkat keparahan korupsi juga berpengaruh positif terhadap jumlah temuan audit. Tindak lanjut hasil pemeriksaan terbukti berpengaruh negatif terhadap tingkat korupsi. Hal ini menunjukan bahwa hasil audit dapat digunakan sebagai deteksi awal terjadinya tindakan korupsi di Kementerian/Lembaga dan juga keparahan tingkat korupsi dapat mengindikasikan banyaknya temuan audit di instansi tersebut. Selain itu, upaya dalam melakukan perbaikan sesuai dengan rekomendasi auditor secara signifikan dapat menurunkan tingkat korupsi.

---

The purpose of this research is to analyze the influence of findings and follow-up audit results to level of corruption and the influence of level of corruption and follow-up audit result to the number of audit findings in the ministry / Agency in Indonesia. This research uses panel data with a sample of 24 Ministries / Agency in Indonesia indicates that there is corruption handled by the Corruption Eradication Commission (KPK) over the period 2010-2013. Results of this research showed that the number of audit findings has a positive influence on the level of corruption and the degree of severity of corruption is also positively related to the audit findings. And follow-up audit results has negative influence on the level of corruption. Results of this research showed that audit result can be used as an early detection of the occurrence of acts of corruption in the Ministry / Agency and also the severity of corruption levels can indicate the number of audit findings in the institution. In addition, efforts to make improvements in accordance with the auditor's recommendations can significantly lower the level of corruption."

"Untuk mendukung terciptanya pengelolaan keuangan Negara yang baik, diadakan suatu Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) yang bersifat indenpenden. BPK melakukan pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara, salah satunya pemeriksaan atas pengadaan barang dan jasa pemerintah. Pada proses pengadaan barang dan jasa pemerintah, seringkali ditemukan kecurangan-kecurangan yang mengakibatkan kerugian negara. Skripsi ini membahas pola-pola kecurangan yang terjadi, serta penyebab kecurangan pada pengadaan barang dan jasa pemerintah. Pola kecurangan dikelompokan berdasarkan fraud tree. Faktor penyebab kecurangan antara lain terjadi karena kurangnya pemeriksaan, lemahnya tindak lanjut, lemahnya penegakan undang-undang, serta lemahnya pengawasan dari badan pengawas internal pemerintah. Dengan mengetahui pola-pola dan penyebab kecurangan ini, diharapkan mampu memberi solusi untuk menemukan cara-cara terbaik untuk menghilangkan kecurangan yang mengakibatkan kerugian negara.

---

To support a good public governance an Independen Audit External for Public entities was made there is BPK RI BPK do audit for public finance activity one of them is audit for public procurement of goods and services In procurement process fraud is always happened and make loss ini public finance This thesis discuss about pattern of fraud and the causes of fraud in Indonesia The pattern of fraud classified base on fraud tree The causes of fraud can happen because a weak in auditing law and weak in control By knowing the pattern and causes of fraud the solution to avoid fraud could be found."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh temuan audit, tindak lanjut hasil pemeriksaan, dan kualitas sumber daya manusia terhadap opini audit melalui tingkat pengungkapan laporan keuangan Kementerian/Lembaga. Variabel kualitas sumber daya manusia terdiri dari kapasitas operator pengelola keuangan dan latar belakang pendidikan pimpinan Kementerian/Lembaga. Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 74 Kementerian/Lembaga dari tahun 2010-2013. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa rata-rata tingkat pengungkapan laporan keuangan dari tahun 2010-2013 adalah 45.39%. Hasil penelitian membuktikan bahwa temuan audit, tindak lanjut hasil pemeriksaan, kapasitas operator pengelola keuangan berpengaruh positif terhadap opini audit melalui tingkat pengungkapan laporan keuangan. Namun, latar belakang pendidikan pimpinan Kementerian/Lembaga tidak memiliki pengaruh terhadap opini audit melalui tingkat pengungkapan laporan keuangan.

---

The purpose of this research to analyze the effect audit findings, the follow up of audit recommendation, and quality of human resources on the audit opinion with disclosure level of financial statements of the Ministries/Institutions as intervening variable. The quality of human resources variable consist of the capacity of the operator and the educational background of the leadership Ministries/Institutions. The samples of this research were 74 Ministries/Institutions.

The results showed that average of disclosure level of financial statement during 2010-2013 are 45.39%. The results prove that audit findings, follow up of audit recommendation, the human resources of capacity of the operator?s have positive effect on audit opinion through disclosure level of financial statements. However, the educational background of leadership Ministries/Institutions are proved to have no effect on audit opinion with the disclosure level of financial statements as intervening variable."

" ABSTRAKTujuan penulisan laporan magang ini adalah untuk menganalisis serta membandingkan Kendali Mutu Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah KMA-APIP pada Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 tahun 2009 Permenpan 19/2009 . Hasil dari penelitian ini adalah penerapan kendali mutu audit pada Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan secara keseluruhan telah berjalan dengan baik. Namun dalam prosedur mutu perencaan audit Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan, ditemukan ketidaksesuaian dengan Permenpan 19/2009 yaitu tidak adanya rencana audit jangka menengah. Selain itu, terdapat beberapa dokumen dalam PKMA-APIP yang tidak dibuat selama proses pengendalian mutu audit di Itjen Kementerian Perhubungan, seperti Laporan Mingguan Pelaksanaan Audit dan prosedur mutu supervisi audit..

---

ABSTRACTThis internship report aims to analyze and compare the Quality Control of the Government Internal Supervisory Apparatus KMA APIP to the General Inspectorate of the Ministry of Transportation with Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 tahun 2009 Permenpan 19 2009 . The result is the implementation of audit quality control at General Inspectorate of the Ministry of Transportation as a whole has been running well. However, in the quality planning procedures of the General Inspectorate of the Ministry of Transportation, a mismatch with Permenpan 19 2009 was found in the absence of a medium term audit plan. In addition, there are several documents in PKMA APIP that were not made during the audit quality control process at the General Inspectorate of the Ministry of Transportation, such as the Weekly Report on the Implementation of Audit and audit quality supervision procedures."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas tindak lanjut rekomendasi BPK di Kabupaten Polewali Mandar menggunakan kerangka ISSAI 12 Value and Benefit dengan menekankan peran serta stakeholder. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara semi terstruktur kepada pejabat yang ada dalam Tim TLHP dan dokumentasi dalam proses penyelesaian tindak lanjut. Hasil penelitian menunjukkan adanya permasalahan yang meliputi tindak lanjut belum sesuai rekomendasi dan rekomendasi yang tidak dapat ditindaklanjuti sehingga berdampak terhadap rendahnya tingkat penyelesaian tindak lanjut.  Dengan menerapkan konsep value and benefit yang melibatkan pemangku kepentingan, penelitian ini dapat memberikan manfaat kepada Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar dalam menyelesaikan tindak lanjut rekomendasi LHP BPK.

---

ABSTRACTThis study aims to evaluate the effectiveness of following up BPK recommendations in Polewali Mandar District using the ISSAI 12 Value and Benefit framework by emphasizing stakeholder participation. This research uses a qualitative approach with a case study method. Data collection was carried out using semi-structured interviews with officials in the TLHP Team and documentation in the follow-up completion process. The results of the study indicated that there were problems which included follow-up not according to recommendations and recommendations that could not be followed up, which resulted in a low level of follow-up completion. By applying the concept of value and benefit involving stakeholders this research can provide benefits to the Polewali Mandar District Government in completing the follow-up of BPK's LHP recommendations."

"Penelitian ini membahas tugas APIP Kementerian Dalam Negeri yang melaksanakan pengawasan umum dan teknis atas penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi. Dalam melaksanakan pengawasan, bukan hanya sampai menemukan temuan dan memberikan rekomendasi sebagai upaya korektif, namun juga sampai dengan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan. Tujuan penelitian ini adalah guna memahami Kapasitas Organisasi Dalam Sistem Pengawasan di Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri dalam dimensi sumber daya dan manajemen. Penelitian menggunakan metode kualitatif pendekatan post positivis dengan studi literatur yang terkait dengan pengembangan kapasitas dan pengawasan. Sebagai bahan pendukung, peneliti melakukan tinjauan literatur. Hasil analisis memperlihatkan bahwa Inspektorat Jenderal Kementerian dalam Negeri telah memiliki kapasitas untuk melaksanakan tugas, namun dapat dioptimalkan. Selanjutnya, telah terdapat pengembangan kapasitas kemampuan SDM yang terlihat dari pelaksanaan dan partisipasi APIP melalui pelatihan, pemanfaatan sistem informasi dalam pelaksanaan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan, proses evaluasi kinerja secara menyeluruh, dukungan dari pimpinan, dan kerja sama secara kelembagaan antar mitra pengawas untuk sharing knowledge sudah baik namun masih dapat dimaksimalkan.

---

This research discusses the apip task of the Ministry of Home Affairs which carries out general and technical supervision over the implementation of provincial regional government. In carrying out supervision, not only to find findings and provide recommendations as a corrective effort, but also up to monitoring follow-up surveillance results. The purpose of this research is to understand the Organizational Capacity in The Supervisory System in the Inspectorate General of the Ministry of Interior in the dimensions of resources and management. Penelitian uses    qualitative methods of post positivist approach with literature studies related to capacity building and supervision. As supporting material, researchers conduct literature reviews. The results of the analysis showed that the Inspectorate General of the Interior Ministry already has the capacity to carry out tasks, but can be optimized. Furthermore, there has been a development of human resource capability capacity   seen from the implementation and participation of APIP through training, utilization of information systems in the implementation of monitoring follow-up supervision results, a thorough performance evaluation process, support from leaders, and institutional cooperation between supervisory partners for knowledge sharing.   It's good but it can still be maximized.

 

"

"Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi Peraturan Bupati ABC No. 29 Tahun 2021 dan kendala dalam penyelesaian tindak lanjut rekomendasi atas LHP Inspektorat Provinsi XYZ pada Pemerintah Daerah ABC. Metode penelitian ini bersifat penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus di Pemerintah Daerah ABC. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini berupa hasil wawancara kepada Tim Tindak Lanjut dan 9 (sembilan) Perangkat Daerah yang belum menyelesaikan tindak lanjut atas LHP Inspektorat Provinsi XYZ. Data sekunder yang digunakan berupa profil tim tindak lanjut, peraturan dalam pelaksanaan tindak lanjut dan dokumen pelaksanaan tindak lanjut atas LHP Inspektorat Provinsi XYZ. Pelaksanaan tindak lanjut atas LHP Inspektorat Provinsi XYZ dievaluasi dengan mengidentifikasi implementasi prosedur penyelesaian tindak lanjut yang terdapat dalam Peraturan Bupati ABC No. 29 Tahun 2021. Hasil penelitian ini yaitu implementasi Peraturan Bupati ABC No. 29 Tahun 2021 terkait prosedur penyelesaian tindak lanjut belum seluruhnya dilaksanakan sesuai ketentuan karena Perangkat Daerah belum melaksanakan tindak lanjut dalam waktu 14 hari, Tim Tindak Lanjut belum melakukan koordinasi dengan MPTGR, dan belum dilakukan penerbitan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak. p yaitu rekomendasi yang cacat dan sudah lama sehingga tidak dapat ditindaklanjuti, kurangnya koordinasi, Perangkat Daerah kekurangan sumber daya manusia, perubahan struktur organisasi di Perangkat Daerah, proses pengembalian dari penyedia yang lama, proses pembuatan peraturan yang lama, kurangnya monitoring di Perangkat Daerah, perbedaan persepsi antara Inspektorat Kabupaten ABC dan Perangkat Daerah dalam memenuhi dokumen tindak lanjut, dan proses evaluasi yang belum menggunakan aplikasi. Implikasi penelitian ini yaitu Inspektorat Kabupaten ABC meningkatkan koordinasi dengan pihak terkait, meningkatkan peran consulting, dan meningkatkan komitmen penyelesaian tindak lanjut.

---

This research aimed to evaluate the implementation of ABC Regent Regulation Number 29 Year 2021 and the obstacles in completing the follow-up recommendations on the Province Inspectorate of XYZ reports at the ABC Regional Government. This research utilizes the qualitative method and uses ABC Regional Government as a case study. The primary data used in this research are the results of interviews with the Follow-up Team and 9 (nine) Regional Apparatus that have not completed the follow-up to the Province Inspectorate of XYZ report. The secondary data used in this research are follow-up team profiles, regulations in the implementation of follow-up, and documents on the implementation of follow-up to the LHP of the Province Inspectorate of XYZ report. The implementation of the follow-up to the Province Inspectorate of XYZ report is evaluated by identifying the implementation of the follow-up completion procedure contained in ABC Regent Regulation Number 29 Year 2021. The research found that the implementation of ABC Regent Regulation Number 29 Year 2021 regarding the procedure for completing follow-up has not been fully implemented according to the regulations because the Regional Apparatus has not carried out follow-up within 14 days, the Follow-up Team has not coordinated with MPTGR, and the issuance of a Certificate of Absolute Responsibility has not been carried out. There are obstacles in completing the follow-up recommendations, which are flawed and outdated recommendations that cannot be followed up, lack of coordination, Regional Apparatus's lack of human resources, changes in the organizational structure in Regional Apparatus, the long process of returning from the vendor, the long process of making regulations, lack of monitoring in Regional Apparatus, and differences in perceptions between the ABC Regency Inspectorate and Regional Apparatus in completing follow-up documents. The implication of this research is that the ABC Regency Inspectorate improves coordination with related parties, increases the consulting role, and increases the commitment to completion of follow-up."

"Tuntutan Ganti Rugi merupakan salah satu bentuk dari upaya penyelesaian kerugian negara. Latar belakang falsafah penyelesaian kerugian negara beranjak dari pengertian kesempurnaan tanggung jawab keuangan negara. Tanggung jawab keuangan negara (public accountabili ty) atau menurut istilah ICW (Indische Comtabiliteit Wet) di sebut "Comtabiliteit" yang senantiasa harus bulat dan utuh. Apabila dalam tanggung jawab keuangan negara ada yang kurang, maka harus segera dikembalikan, dipulihkan kembali menjadi bulat dan utuh melalui penyelesaian kerugian negara. Kebocoran dan penyelewengan-penyelewengan yang terjadi dalam pengurusan dan pengelolaan keuangan negara mengakibatkan banyak terjadinya kasus kerugian negara. Proses Tuntutan Ganti Rugi sangatlah penting, karena disamping sebagai usaha untuk mendapatkan kembali penggantian kerugian negara juga dalam rangka mendidik dan menegakkan disiplin dan rasa tanggung jawab para pegawai pada umumnya dan para petugas yang diserahi pengurusan keuangan negara pada khususnya, termasuk para bendaharawan. Dengan adanya penyelesaian kerugian negara melalui proses Tuntutan Ganti Rugi, diharapkan kebocoran dan penyelewengan-penyelewengan yang terjadi di dalam pengurusan dan pengelolaan keuangan negara dapat ditekan seminim mungkin. Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan dua macam metode penelitian, yaitu metode penelitian kepustakaan dengan alat penggumpulan data yang berupa studi dokumen dan metode penelitian lapangan melalui wawancara langsung dengan narasumber yang berkompeten."