Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tindak kejahatan pencopetan masih saja terjadi di bus dan halte milik PT. Transjakarta. Hal ini terjadi karena masih lemahnya sistem pencegahan kejahatan yang ada dan belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Dimana suasana tersebut dapat menimbulkan ketidaknyamanan dan kurang aman. Terdapat berbagai faktor yang mempengaruhi terjadinya kejahatan pencopetan yang terjadi didalam transportasi umum, salah satu faktornya adalah tingginya pertemuan antar pelaku dan korban disuatu tempat dan waktu tertentu yang menyebabkan diperlukannya pencegahan kejahatan yang bersifat situasional. Dalam karya tulis ini akan membahas bagaimana pencegahan yang dilakukan oleh PT. Transjakarta berdasarkan 16 teknik pencegahan kejahatan milik Clarke. Selain itu tindakan pencopetan akan dibahas menggunakan Rational Choice Theory dan Routine Activity Theory. Hasilnya PT. Transjakarta belum menjalankan sepenuhnya ke 16 teknik yang ada sehingga tidak efektif dalam mencegah tindak kejahatan pencopetan.

---

The pickpocketing still happened in the bus and the shelter belonging to PT. Transjakarta. This is due to the weakness of the existing crime prevention system and has not fully functioned properly. Where the atmosphere can cause discomfort and less safe. There are various factors that influence the occurrence of pickpocketing crimes occurring within public transport, one of the factors being the high number of meetings between perpetrators and victims in a particular place and time that leads to the need for situational crime prevention. In this paper will discuss how the crime prevention of PT. Transjakarta based on 16 crime prevention techniques owned by Clarke. Also pickpocketing will be discussed using rational choice theory and routine activity theory. The result is PT. Transjakarta has not yet fully implemented all 16 existing techniques so that it is ineffective in preventing the crime of pickpocketing."

"Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauhmana persepsi penumpang tentang efektivitas strategi pencegahan kejahatan yang telah dilakukan TransJakarta dalam mengatasi terjadinya pencopetan berdasarkan 16 tehnik pengurangan kesempatan kejahatan dari Ronald V. Clarke. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode dengan pendekatan kuantitatif dengan populasi yang diteliti adalah rata-rata penumpang TransJakarta dalam satu hari yaitu sebanyak 215.000 orang penumpang dan sampel yang diteliti adalah 100 orang penumpang. Instrumen penelitian dalam bentuk kuesioner dengan pertanyaan tertutup menggunakan skala nominal. Dari hasil penelitian ini didapatkan data bahwa persepsi penumpang tentang efektivitas strategi pencegahan kejahatan yang dilakukan oleh pihak TransJakarta dalam mengatasi terjadinya pencopetan secara umum efektif.The object of this research is to learn the perception of passengers about the effectiveness of crime prevention strategy taken place in TransJakarta based on Ronald V Clarke?s 16 techniques of crime opportunity reduction. In this research, researcher utilizes quantitative approach method. The researched populations were taken from average daily ridership of TransJakarta (numbering 215,000) with 100 passengers taken as sample. As the mean of research instrument, closedquestions questionnaire with nominal scales is used. From the result, it could be concluded that from the passengers? perception about crime prevention effectiveness taken by TransJakarta authorities in fighting with pickpockets is generally positive (it is effective enough)"

"Tulisan ini membahas pencegahan kejahatan situasional yang dilakukan oleh TIMPORA Jakarta Selatan dalam mencegah terjadinya pelanggaran keimigrasian yang dilakukan oleh warga negara asing di Apartemen X. Untuk mencapai pencegahan Tenaga Kerja Asing (TKA) ilegal yang efektif diperlukan pengawasan yang maksimal dan tanpa hambatan. Namun jika dalam proses pengawasan faktor penghambat muncul, maka akan menyebabkan warga asing memiliki pilihan rasional untuk melakukan pelanggaran keimigrasian. Tulisan ini menunjukan pencegahan kejahatan situasional yang dilakukan oleh TIMPORA Jakarta Selatan belum cukup efektif. Faktor penghambat seperti kurangnya sumber daya manusia yang bertugas untuk melakukan pengawasan terhadap warga negara asing serta belum maksimalnya koordinasi terhadap instansi terkait lainnya dalam melaksanakan pengawasan secara administratif maupun pengawasan langsung di lapangan. Dampak dari lemahnya pengawasan tersebut adalah mudahnya warga negara asing melakukan pelanggaran keimigrasian. Perlu adanya upaya peningkatan pengawasan baik secara administrartif maupun pengawasan lapangan agar meningkatkan resiko bagi warga negara asing yang ingin menjadi TKA ilegal di Apartemen X.

---

This paper discusses about the situational prevention conducted by the TIMPORA in order to prevent the immigration misuse that doing by the foreign citizen in X Apartemen. To reach the effective prevention of the immigration misuse, they need the maximum supervision without any problem. If in the supervision process there is a problem, it made the foreign citizen has the rational reason to do the immigration misuse. This paper show that the supervision of the immigration misuse at the TIMPORA is not effective yet. The factors that can be a problem of this surveillance is the human resource to watch the foreign citizen from the immigration misuse. the other factor is the coordination with the relevant instance not maximal either administration or surveillance at the location the effect from that less surveillance is the foreign citizen can do the immigration misuse easily. Increase the surveillance both of the administrative or live surveillance at the location is needed to increase the risk for the citizen foreign that want to become Illegal foreign worker in X Apartement."

"Tugas karya akhir ini membahas mengenai sebuah program strategi pencegahan kejahatan insider threat pada industri aviasi melalui proses seleksi kinerja karyawan. Data yang digunakan pada penulisan ini diambil dari laporan program Security Clearance pada salah satu perusahaan industri aviasi PT. X yang bergerak dibidang MRO (Maintenance, Repair, Overhaul) dan hasil temuan kasus yang terjadi selama periode 2012-2016. Data ini hanya digunakan sebagai entry point untuk melihat efektifitas program security clearance sebagai strategi pencegahan kejahatan pada industri aviasi terhadap kejahatan yang terjadi. Program security clearance sebagai strategi pencegahan kejahatan ini dianalisis menggunakan 25 teknik dalam situational crime prevention dan faktor-faktor yang membuka peluang terjadinya kejahatan industri aviasi dianalisis lebih lanjut menggunakan routine activiy theory.

---

This thesis evaluates the effectiveness of Security Clearance as a crime prevention strategy in preventing and handling insider threats in the aviation industry, particularly the ones committed through the industry's employee selection process. The data used in this paper are obtained from the Security Clearance report from an aviation company, PT. X who focuses on Maintenance, Repair, and Overhaul (MRO), as well as case reports ranging from 2012-2016. The data are used only as an entry point in evaluating the program's effectiveness in handling insider threats. Analysists done in this paper uses the 25 technics of situational crime prevention, accompanied by an analytical discourse based on routine activity theory on the criminogenics of the aviation industry."

"Melihat pola sasaran serangan teroris dari tahun 2000 sampai 2009, teroris cenderung menjadikan tempat-tempat dengan simbol barat sebagai sasarannya. Seiring berjalannya waktu, terjadi pergeseran sasaran di mana polisi menjadi pertimbangan sasaran serangan teror. Penulisan ini menggunakan teori routine activity, rational choice dan crime pattern dengan mempertimbangkan tingkat keberhasilan serangan dengan kondisi kerentanan pengamanan yang ada. Penulisan ini menggunakan analisis data sekunder. Hasil penulisan ini memperlihatkan serangan pada Polda, Polres, Polsek hingga Pos Polisi akibat minimnya pengawasan dan keamanan. Selain itu ditemukan diantrannya masih terdapat Standar Operasional Prosedur (SOP) yang tidak sesuai. Upaya pencegahan yang dilakukan kantor polisi terhadap serangan teroris mencakup beberapa teknik dalam pencegahan kejahatan situasional

---

Seeing the pattern of targets of terrorist attacks from 2000 to 2009, terrorists tend to target places with western symbols as their targets. Over time, there was a shift in the target where the police became the target of terrorist attacks. This writing uses the theory of routine activity, rational choice and crime pattern by considering the success rate of attacks with the existing security vulnerability conditions. This writing uses secondary data analysis. The results of the writings showed attacks on the Regional Police, Polres, Polsek to Police Posts due to lack of supervision and security. In addition, it was found that there were still Standard Operating Procedures (SOPs) that were not appropriate. Prevention efforts undertaken by the police station against

terrorist attacks include several techniques in situational crime prevention."

"Penelitian ini membahas bagaimana Pencegahan Kejahatan Terhadap Tindakan kekerasan Para Pemabuk di Teminabuan, Kabupaten Sorong Selatan, Papua Barat Daya dengan menggunakan etnometodologi, yaitu pendekatan yang melihat kondisi atau situasi dalam suatu etnis tertentu. Penelitian ini berpendekatan Kriminologi Post Modern. Pengambilan data dilakukan dengan cara wawancara pada beberapa pihak terkait, seperti Pemerintah Daerah, Polisi Resor Sorong Selatan dan Masyarakat adat Kabupaten Sorong Selatan. Dari proses analisa data, diperoleh bahwa kriminologi budaya sebagai pendekatan yang penting diterapkan untuk melihat bagaimana mabuk merupakan produk budaya di daerah tersebut. Kriminologi budaya lebih tepat digunakan karena akar permasalahan berasal dari budaya. Ketika pencegahan mabuk tidak dapat terlaksana dengan baik, maka akan berakibat pada tindakan kekerasan yang mengikuti. Oleh sebab itu perlu pencegahan tindakan kekerasan yang diakibatkan oleh pelaku mabuk dengan menggunakan Peacemaking Criminology. Wujud dari teori ini adalah restorative justice yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Resor Sorong Selatan, Dinas Satuan Polisi Pamong Praja, Perlindungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sorong Selatan dan juga masyarakat adat (Kepala Suku tehit dan Ketua Dewan Adat Suku). Adanya pencegahan kejahatan dalam konteks tesis ini adalah tindakan kekerasan akibat mabuk sebagai bentuk pengendalian sosial. Dimana terdapat pencegahan kejahatan situasional dan komunitas yang dilakukan oleh pihak terkait, juga pendekatan peacemaking criminology dalam pencegahan kebiasaan mabuk serta tindakan kekerasan yang diakibatkan oleh aktivitas tersebut.

---

This research discusses how crime prevention against violent acts of drunks in Teminabuan, South Sorong Regency, Southwest Papua using ethnomethodology, which is an approach that looks at conditions or situations in a particular ethnicity. This research has a Post Modern Criminology approach. Data collection was carried out by interviewing several related parties, such as the Regional Government, South Sorong Resort Police and the indigenous people of South Sorong Regency. From the data analysis process, it is found that cultural criminology as an important approach is applied to see how drunkenness is a cultural product in the area. Cultural criminology is more appropriate because the root of the problem comes from culture. When the prevention of drunkenness cannot be implemented properly, it will result in acts of violence that follow. Therefore, it is necessary to prevent acts of violence caused by drunk offenders using Peacemaking Criminology. The manifestation of this theory is restorative justice done by the South Sorong Resort Police, the Office of the Civil Service Police Unit, Community Protection and Fire Fighters of South Sorong Regency and also the indigenous community (Tehit Tribal Chief and Chairman of the Tribal Indigenous Council). Crime prevention in the context of this thesis is the act of violence due to drunkenness as a form of social control. Where there is situational and community crime prevention carried out by related parties, as well as the peacemaking criminology approach in the prevention of drunkenness and acts of violence caused by these activities."

"ABSTRAKFarmasi merupakan salah satu kebutuhan dari kehidupan manusia, sehingga perlu dijamin kualitasnya agar dapat dimanfaatkan dengan baik. Dalam pembuatannya, harus memenuhi kriteria dalam segi mutu, manfaat, keamanan, dan kualitasnya. Kriteria tersebut harus terpenuhi mulai dari pembuatan (pada tahap produksi), pendistribusian hingga penyerahan obat ke tangan konsumen (tahap perdagangan). Namun, farmasi sendiri telah menjadi objek dari tindak kejahatan yang dikenal dengan kejahatan farmasi. Dalam mengatasi kejahatan farmasi, pemerintah Indonesia dihadapkan pada beberapa tantangan, antara lain maraknya produk impor akibat globalisasi, minimnya pengetahuan masyarakat dalam mengetahui, mengenali, dan mewaspadai farmasi ilegal dan palsu, kemajuan teknologi karena terjadinya modernisasi, pembuat kebijakan dan pemangku kepentingan belum terkoordinasi dengan baik, lemahnya penegakan hukum, dan aspek penal atau sanksi yang belum memberikan efek jera. Tujuan penelitian ini untuk memberikan penjelasan yang komprehensif mengenai upaya dan mekanisme dalam rangka pencegahan kejahatan berbasis kemitraan sinergis antar lembaga (multi-agency crime prevention) yang dapat dilakukan oleh stakeholder dan pihak yang berkepentingan dalam mengendalikan angka kejahatan farmasi serta strategi yang dapat diimplementasikan. Dalam konteks penelitian ini, wawancara dilakukan dengan Kepolisian, Badan Pengawas Obat dan Makanan, dan Kementerian Kesehatan. Pada dasarnya, pencegahan kejahatan multi agen bertujuan untuk mengurangi risiko kejahatan, meningkatkan upaya pengawasan, dan kolaborasi antar agen. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah kualitatif dengan melakukan wawancara dan studi kasus. Pada penelitian ini mengacu pada dasar teoretik pencegahan kejahatan multi agen dengan menggunakan pendekatan situasional. Hasil dalam penelitian ini menyimpulkan bahwa mekanisme pencegahan melalui kemitraan memiliki pengaruh yang potensial dalam menekan kejahatan dan upaya-upaya yang dapat dilakukan melalui kemitraan harus mencakup peningkatan upaya/usaha mempersukar terjadinya tindak kejahatan farmasi, intervensi terhadap biaya dan keuntungan dari kejahatan farmasi, serta strategi menghilangkan justifikasi/alasan terjadinya kejahatan farmasi.

---

ABSTRACTPharmacy is one of the necessity of human life, which needs to be guaranteed of its quality, thus can be utilized properly. Pharmacy must comply particular criteria regarding of quality, benefits, and safety. These criterias must be fulfilled from the stage of manufacture, distribution, until the trade of pharmacy to consumers. However, the pharmacy itself has become the object of crime, known as pharmaceutical crime. In order to control pharmaceutical crime, the government of Indonesia confronts with several challenges, including the rise of imported products due to globalization, the lack of public knowledge and awareness toward illegal and counterfeit medicines, technological development due to modernization, deficient coordination among stakeholders, weak law enforcement, and lack of deterrent effect of the criminal sanctions. The aim of this research is to provide a comprehensive explanation of prevention effort and mechanisms of crime based on partnerships between institutions (multi-crime prevention) that might be held by stakeholders and concerned parties in controlling pharmaceutical crime rates. In this research, interviews were conducted with the Police Department, Indonesia National Agency of Drug and Food Control, and the Ministry of Health. Basically, multi-agent crime prevention is aim to reduce the risks of crime, increase security and surveillance, as well as the partnership among stakeholders. The method of this research is qualitative method by conducting interviews and case studies. This research refers to the theoretical basis of the multi-agent prevention crime with situational approach. The results of this research conclude that prevention mechanisms through partnerships have a potential influence in suppressing crime. The prevention strategy of pharmaceutical crime through partnerships must involve increased efforts in committing crimes, eliminating or reduce the rewards and benefits, and remove the excuses or compromises toward crime.

 

Key words : pharmaceutical crime, illegal pharmacy, crime prevention, partnership, multi-agent

"

"This research was an overview about the crime prevention program following the implementation of Suramadu Bridge. The Crime Prevention Program occures there are conducted by the police and Badan Pengembangan Wilayah Suramadu. This research starts when mass media publication exposed a lot of criminalities occured around Suramadu Bridge after it established. The purpose of this research is to find out the effective way of crime prevention to be implicated there. This research uses qualitative method with descriptive design which the data is obtained through the process of interviewing and observation on the field. This study concludes that community development and crime prevention should be run at its best. This is very important for the future,simple crime won?t be a social problem."

"Penelitian ini dilatarbelakangi oleh tingginya ancaman kejahatan transnasional sebagai dampak dari sistem perdangan bebas. Kepulauan Riau menjadi salah satu provinsi di Indonesia dengan ancaman kejahatan transnasional crime yang tinggi karena karakter wilayahnya yang merupakan kepulauan, area strategis dekat dengan perbatasan, banyak pelabuhan tidak resmi, serta berada dalam perairan internasional. Berdasarkan persoalan tersebut, penelitian ini ditujukan untuk menganalisa karakteristik kejahatan transnasional, factor pendukung dan penghambat serta strategi yang dilakukan oleh Satuan Tugas Kapal patroli Ditpolair Korpolairud Baharkam Polri dalam melaksanakan pencegahan kejahatan transnasional crime khususnya pada tindak pidana narkotika dan perdagangan orang.Pisau analisis dalam penelitian ini adalah teori pencegahan kejahatan, teori manajemen, serta konsep transnasional crime. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskreptif.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa karakteristik kejahatan transnasional tindak pidana narkotika di Kepulauan Riau yakni terorganisis secara hirarki, transaksi di atas speed boat, terencana, memiliki aturan main dan melayani masyarakat pesisir. Untuk tindak pidana perdagangan orang yakni menggunakan cara penipuan dan pemaksaan, eksploitasi dengan sistem penjeratan utang serta menggunakan intimidasi. Faktor pendukung penghambat pencegahan kejahatan yakni kapabilitas personel, dukungan anggaran BBM, minimnya armada, pergelaran kekuatan, factor geografis, ego sektoral, kompleksnya modus operandi kejahatan, serta kesadaran masyarakat. Factor pendukung meliputi program presisi kapolri, tergelarnya pasukan, dukungan peralatan, kerjasama internasional, visi Indonesia jadi poros maritime dunia, serta adanya institusi, lembaga dan komunitas maritime. Strategi yang diimplementasikan oleh Tugas Kapal patroli Ditpolair Korpolairud Baharkam Polri dalam melaksanakan pencegahan kejahatan transnasional crime yakni menitik beratkan pada upaya preventif melalui patroli. Untuk upaya pre-emtif hanya dilaksanakan pembinaan dan penyuluhan dengan tidak maksimal pada upaya pemolisian komunitas. Untuk upaya represif melalui penegakan hukum juga masih kurang maksimal dimana hanya terealisasi 34 persen dari target.

---

This research is motivated by the high threat of transnational crime as a result of the free trade system. The Riau Archipelago is one of the provinces in Indonesia with a high threat of transnational crime because of the character of its territory which is an archipelago, a strategic area close to borders, many unofficial ports, and is in international waters. Based on these problems, this study aims to analyze the characteristics of transnational crime, supporting and inhibiting factors as well as strategies carried out by the Ditpolair Korpolairud Baharkam Polri patrol boat task force in carrying out prevention of transnational crime, especially in narcotics and human trafficking.

The analytical tools in this study are crime prevention theory, management theory, and the concept of transnational crime. This type of research is descriptive qualitative research.

The results of this study indicate that the characteristics of transnational crime of narcotics crime in the Riau Archipelago are hierarchically organized, transactions on speed boats, planned, have rules of the game and serve coastal communities. For the crime of trafficking in persons, namely using fraud and coercion, exploitation with a debt bondage system and using intimidation. Supporting factors inhibiting crime prevention include personnel capability, fuel budget support, lack of fleet, demonstration of power, geographical factors, sectoral ego, complex crime modus operandi, and public awareness. Supporting factors include the precision program of the chief of police, the deployment of troops, equipment support, international cooperation, Indonesia's vision to become the world's maritime axis, as well as the existence of maritime institutions and communities. The strategy implemented by the Ditpolair Korpolairud Baharkam Polri patrol boat task in carrying out the prevention of transnational crime is to focus on preventive efforts through patrols. For pre-emptive efforts, coaching and counseling are only carried out with not being optimal in community policing efforts. For repressive efforts through law enforcement, it is also still not optimal, where only 34 percent of the target has been realized."

"Tugas Karya Akhir ini membahas pencegahan kejahatan berpendekatan komunitas pada kasus kejahatan di permukiman. Kejahatan sering terjadi di permukiman yang memiliki karakteristik permukiman banyak rumah kontrak dan permukiman banyak rumah mewah. Dalam menanggulangi masalah kejahatan tersebut dibutuhkan pencegahan kejahatan yang berpendekatan komunitas. Pencegahan kejahatan berpendekatan komunitas lebih mengutamakan partisipasi warga komunitas pada perbaikan kapasitas komunitas yang ditentukan oleh kohesi sosial dan kontrol sosial informal warga komunitas yang bersangkutan. Argumen tersebut senada dengan teori-teori tentang pencegahan kejahatan berpendekatan komunitas antara lain yang dikemukakan oleh Dermawan (2010) dan Sampson (1997).

---

This paper discusses community-based crime prevention in cases of crimes comitted in residential areas. Crimes often occurs in settlements that have the characteristics of numerous contracted house, as well as settlements that have many luxurious homes. In tackling these crimes, a community-based crime prevention is needed. Community- based crime prevention prioritizes community participation in improving community capacity, which is determined by the social cohesion and informal social control of the community members. This argument is in line with the theories of community- based crime prevention that was proposed by, among others, Dermawan (2010) and Sampson (1997)."