Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Laporan ini membahas mengenai pemberian tunjangan pajak bagi eskpatriat ITR Global yang bekerja di Indonesia. Tunjangan pajak ini timbul akibat adanya perbedaan tarif dan perlakukan perpajakan di negara asal eskpatriat dengan di Indonesia. Hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat komponen penghasilan atas pekerjaan yang belum diperhitungkan dalam perhitungan hypothetical tax pada awal tahun pajak. Hal tersebut dapat meningkatkan selisih pajak yang perlu dibayar jika pada akhir tahun pajak terutang lebih besar dari hypothetical tax. Selain itu, pemberian tunjangan dalam bentuk tax equalization akan lebih menguntungkan bagi ekspatriat karena seluruh beban pajak yang lebih tinggi dari pajak dalam negeri asal akan ditunjang oleh perusahaan.

---

This report explains the tax allowance given for ITR Global expatriates who work in Indonesia. This allowances arise due to the differences in tariffs and tax treatment in expatriates' country of origin and in Indonesia. The results of the analysis show that there is an employment income component which has not been taken into account in the calculation of the hypothetical tax at the beginning of the fiscal year. This treatment can increase the tax difference that would be paid if the actual tax payable at the end of the fiscal year is higher than the calculated hypothetical tax. In addition, the provision of allowance in the form of tax equalization will be more advantageous for expatriates, since higher tax burdens caused by higher tax rate in Indonesia compared to the tax rate of origin country will be paid by the company."

"Laporan ini menganalisis ekualisasi pajak penghasilan badan dengan pajak pertambahan nilai PT OP Indonesia dalam rangka pengajuan restitusi pajak penghasilan badan. Terdapat beberapa kondisi yang menyebabkan PT OP Indonesia harus melakukan ekualisasi antara peredaran usaha dalam SPT PPh Badan dengan total penyerahan dalam SPT Masa PPN setahun. Ekualisasi yang dilakukan oleh PT OP Indonesia disebabkan karena ada perbedaan waktu. Dari hasil analisis tersebut diperoleh bahwa PT OP Indonesia telah melakukan kewajiban perpajakannya dengan baik dan ekualisasi yang dibuat oleh PT OP Indonesia tidak melanggar peraturan perpajakan.

---

This report analyze equalization of corporate income tax with value added tax PT OP Indonesia in order to apply for corporate income tax refund. There are several conditions that cause PT OP Indonesia made equalization between gross income stated in Annual Corporate Income Tax Return (1771 Form) and total delivery of taxable goods stated in Value Added Tax Periodic Return in annual. Equalization that had been made by PT OP Indonesia due to the time difference. The result of analysis shows that PT OP Indonesia has performed its tax obligation well and equalization made by PT OP Indonesia does not violate the taxation rules."

"Karya Akhir ini memiliki tujuan untuk mengetahui latar belakang dilakukannya proses pemeriksaan dengan metode ekualisasi pada suatu perusahaan. Proses ekualisasi dilakukan oleh konsultan pajak untuk menggali potensi pajak yang dilakukan suatu perusahaan. Penulis berfokus kepada Pajak Penghasilan Pasal 15 terkait pengangkutan. Proses ekualisasi dilakukan dengan menandingkan angka antara SPT dengan buku besar. Hasil pemeriksaan oleh konsultan digunakan mengetahui faktor yang menyebabkan selisih antara SPT yang dilaporkan oleh Wajib Pajak dengan laporan keuangan. Melalui proses analisis, ditemukan bahwa faktor yang menyebabkan selisih perhitungan antara SPT dengan laporan keuangan adalah adanya selisih kurs antara DPP yang tercatat dalam buku besar dengan yang dilaporkan, kesalahan dalam melakukan penjurnalan, dan potensi tidak lapor oleh wajib pajak. Oleh karena itu, penulis menyarankan agar perusahaan melakukukan penjurnalan dengan sebaik mungkin dan lebih patuh dalam peraturan akuntansi dan perpajakan.

---

This study aims to determine the background of the tax audit by equalization method. The objective of equalization carried out by the tax consultants is to explore the tax potential of the company. In this process, author focused on the Article 15 of Income Tax related to freight. The process of equalization is done by comparing the numbers between the tax return (SPT) and general ledgers. Tax examination by the consultant is conducted to find the differences between the SPT submitted by the taxpayer with the general ledger.

Through the process, it was found that the factors that led to the differences between the SPT and general ledger were the use of different foreign exchange in DPP calculation in general ledgers, errors in journalizing, and underreporting potential by the company. Therefore, the author recommend that the company should carry out more accurate journalizing and be more compliant to various regulations in taxation."

"Pada Juli 2021, Komisi Uni Eropa (EU) mengeluarkan proposal CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism) yang akan mengenakan biaya tambahan secara sepihak terhadap lima kategori barang padat karbon yang diimpor ke wilayah EU. CBAM yang biasa disebut sebagai Carbon Border Tax (CBT) akan mulai diterapkan oleh EU pada Oktober 2023 sebagai kebijakan pelengkap dari mekanisme Emission Trading System di wilayah EU. CBT bertujuan untuk memperkuat upaya EU dalam mengurangi emisi karbon sekaligus mendorong negara lain untuk mengurangi emisinya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peluang dan tantangan Indonesia apabila kedepannya akan menerapkan Kebijakan CBT sebagai kebijakan pelengkap setelah Indonesia berhasil menerapkan Kebijakan Harga Karbon secara efektif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa studi lapangan melalui wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Penelitian ini berhasil mengidentifikasi 4 peluang dan 3 tantangan yang akan diterima oleh Indonesia apabila akan menerapkan Kebijakan CBT berdasarkan dinamika perkembangan dan kesiapan yang sudah ada baik dari sisi pemerintah, swasta (industri), maupun masyarakat. Adanya peraturan terkait Kebijakan Harga Karbon; Dibentuknya Standar Industri Hijau; Langkah untuk mengendalikan impor dan melindungi industri dalam negeri; serta Indonesia memiliki 285 juta jiwa pada Tahun 2030 akan menjadi peluang apabila akan menerapkan kebijakan CBT. Sementara itu, tantangan yang harus dihadapi yaitu belum adanya kepentingan nasional Indonesia dan komitmen di ASEAN; Tarif yang masih rendah dan tidak seriusnya Kebijakan Harga Karbon di Indonesia; serta Kondisi industri dalam negeri yang belum siap. Penelitian ini memberikan rekomendasi kepada pemerintah agar dapat berfokus dalam mempersiapkan kondisi dalam negeri ke arah yang lebih rendah karbon sebelum berencana untuk menerapkan Kebijakan CBT.

---

In July 2021, the European Union (EU) Commission issued a CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism) proposal that would unilaterally impose surcharges on five categories of carbon-intensive goods imported into the EU. The CBAM, commonly referred to as the Carbon Border Tax (CBT), will be implemented by the EU in October 2023 as a complementary policy to the Emission Trading System mechanism in the EU. The CBT aims to strengthen the EU's efforts to reduce carbon emissions while encouraging other countries to reduce their emissions. This research aims to find out Indonesia's opportunities and challenges if in the future it will implement the CBT Policy as a complementary policy after Indonesia has successfully implemented the Carbon Pricing Policy effectively. This research uses a qualitative approach with data collection techniques in the form of field studies through in-depth interviews and literature studies. This research succeeded in identifying 4 opportunities and 3 challenges that will be accepted by Indonesia if it will implement the CBT Policy based on the dynamics of development and existing readiness both in terms of government, private (industry), and society. The existence of regulations related to Carbon Pricing Policy; The establishment of Green Industry Standards; Steps to control imports and protect domestic industries; and Indonesia having 285 million people in 2030 will be an opportunity when implementing CBT policies. Meanwhile, the challenges that must be faced are the absence of Indonesia's national interest and commitment in ASEAN; Low tariffs and the lack of seriousness of the Carbon Pricing Policy in Indonesia; and The condition of the domestic industry that is not ready yet. This study provides recommendations for the government to focus on preparing domestic conditions to become lower carbon before planning to implement the CBT Policy."

"Laporan ini menjabarkan mengenai perlakuan, penghitungan dan pelaporan pajak penghasilan ekspatriat sebagai wajib pajak dalam negeri yang memperoleh penghasilan dari Indonesia. Pada tahun pajak yang berjalan, yaitu Tahun Pajak 2014, pasangan ekspatriat (istri) juga bekerja dan menerima penghasilan dari satu pemberi kerja serta diberikan NPWP baru yang mengakibatkan pelaporan pajak penghasilan antara suami dan istri dilakukan secara terpisah dengan status perpajakan MT. Namun melalui pengamatan lebih lanjut, pasangan ekspatriat ini memiliki alternatif lain dalam perlakuan, penghitungan, dan pelaporan pajak penghasilan mereka yang secara tidak langsung lebih memudahkan dan menghemat usaha, uang dan waktu.

---

This report explains about expatriate's individual income tax treatment, calculation and filing tax as Indonesian tax resident who get monthly income from Indonesia. In the current tax year, which is Tax Year 2014, spouse of this expatriate (wife) works and receives regular income from one employer and accepted new tax identification number that leads to separate tax filing between husband and wife with filing status as "MT". After a further observation, the expatriate can do another alternative income tax treatment, calculation and filing tax which is easier, spend less effort, time and money."

"Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana penerapan insentif pajak berupa tax allowance dan tax holiday di Indonesia dan melihat bagaimana dampaknya terhadap kegiatan penanaman modal terutama setelah Pemerintah melakukan relaksasi terkait kedua kebijakan tersebut, serta mengetahui perbandingan kedua kebijakan tersebut di Indonesia dengan ASEAN. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun Pemerintah telah melakukan relaksasi, peminat kedua insentif tersebut masih relatif sedikit. Banyak investor yang tetap menanamkan modalnya di Indonesia meskipun tidak memanfaatkan insentif karena mereka mempertimbangkan faktor lain selain insentif pajak. Namun, insentif ini tetap diberlakukan karena Indonesia masih memiliki kekurangan terutama di bidang infrastruktur. Insentif pajak dalam hal ini menjadi kompensasi atas kekurangan yang ada. Penerapan insentif ini di ASEAN berbeda-beda tergantung pada kebijakan dan kebutuhan masing-masing negara. Untuk tax holiday, negara yang paling memberikan kemudahan adalah Singapura. Sedangkan untuk tax allowance, negara yang paling menguntungkan adalah Vietnam. Untuk memperbaiki kebijakan insentif pajak di Indonesia, Indonesia dapat mencontoh negara-negara lain di ASEAN.

---

This research aims to analyze the implementation of tax allowance and tax holiday in Indonesia and to see the implication of the tax incentives on investment activities, especially after the government relaxes the policy, also to understand the comparison between tax incentives in Indonesia and in ASEAN member countries. This research approach is descriptive qualitative.

The result of this research concludes that although the government has relaxed the policy, the amount of investors who took those incentives is relatively small. There are many investors who still invested in Indonesia even though they did not get the incentives because they considered other factors besides tax incentives. But, tax incentives are still needed to compensate the lack of infrastructure.

The implementation of tax incentives in ASEAN are different depends on the policies and the needs of each country. For tax holiday, the country which provides the most convenience policy in terms of tax holiday is Singapore. For tax allowance, the most profitable country in terms of paying taxes is Vietnam. Indonesia can take advantages from other countries in ASEAN and use them as an example to improve tax incentive policies."

"Penerapan self-assessment system (SAS) dalam sistem perpajakan mensyaratkan tingkat kepatuhan pajak yang tinggi untuk mengoptimalkan penerimaan negara, dengan pendekatan modern melalui paradigma cooperative tax compliance yang berfokus pada kerja sama antara otoritas dengan Wajib Pajak. Salah satu instrumen yang mendukung paradigma ini adalah Advance Tax Ruling (ATR), yang memberikan kepastian hukum atas transaksi Wajib Pajak di masa depan. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan pemetaan atas kebijakan ATR yang selama ini berlaku di Indonesia, serta menganalisis peluang dan tantangan penerapan kebijakannya dalam mewujudkan cooperative tax compliance. Pendekatan yang digunakan penelitian kualitatif dengan pengumpulan data secara kualitatif melalui wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil pemetaan kebijakan menunjukkan mekanisme saat ini di Indonesia melalui Surat Penegasan tidak memenuhi kriteria sebagai ATR karena tidak memiliki kekuatan mengikat, dan dapat mencederai asas kepastian hukum. Penyediaan Surat Penegasan belum mencerminkan fungsi pelayanan administrasi pajak yang baik karena terdapat inkonsistensi dalam prosedur penerbitannya, yang berujung pada penurunan kepercayaan dan kepatuhan sukarela Wajib Pajak. Peluang implementasi ATR adalah meningkatkan kepastian hukum, menarik investasi, mengurangi biaya kepatuhan, serta mewujudkan cooperative tax compliance. Tantangan implementasi ATR adalah diperlukannya reformasi Undang-Undang secara hierarkis, penguatan infrastruktur kelembagaan, dan peningkatan keahlian pegawai pajak. Penelitian ini merekomendasikan perbaikan prosedur Surat Penegasan dalam jangka pendek serta implementasi kebijakan ATR dalam jangka panjang.

---

The implementation of self-assessment system (SAS) in the taxation system requires high level of tax compliance to optimize state revenue, using a modern approach through the cooperative tax compliance paradigm, which focuses on cooperation between tax authority and taxpayers. One instrument that supports this paradigm is the Advance Tax Ruling (ATR), which provides legal certainty regarding taxpayers' future transactions. This study aims to map the ATR policies currently in effect in Indonesia and analyze the opportunities and challenges of implementing such policies to achieve cooperative tax compliance. The approach used is qualitative research with data collection carried out qualitatively through in-depth interviews and library research. Policy mapping results indicate that the current mechanism in Indonesia, through the Confirmation Letter, does not meet the criteria for an ATR as it lacks binding authority and undermines the principle of legal certainty. The provision of Confirmation Letter does not reflect the function of effective tax administration services due to inconsistencies in its issuance procedures, leading to a decline in taxpayer trust and voluntary compliance. The opportunities for implementing ATR include enhancing legal certainty, attracting investments, reducing compliance costs, and achieving cooperative tax compliance. The challenges in implementing ATR involve the need for hierarchical legislative reform, strengthening institutional infrastructure, and improving the expertise of tax officials. The study recommends short-term improvements to Confirmation Letter procedures and long-term ATR adoption. "

"Konsekuensi atas sistem pemungutan pajak di Indonesia yang menganut Self Assessment System menuntut Dirjen Pajak untuk meningkatkan pengawasan atas kewajiban perpajakan melalui pemeriksaan pajak. Oleh karena itu, wajib pajak perlu melakukan persiapan untuk menghadapi pemeriksaan, salah satunya melalui ekualisasi SPT. Penelitian ini membahas mengenai ekualisasi peredaran usaha dalam SPT PPh badan dan PPN sebagai bagian dari perencanaan pajak dalam rangka pemeriksaan berdasarkan studi kasus PT XYZ. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian ini adalah pelaksanaan ekualisasi dipengaruhi oleh proses bisnis wajib pajak dan permasalahan teknis. Ekualisasi memiliki peran sebagai perencanaan pajak untuk meminimalisir adanya kejutan pajak dalam pemeriksaan.

---

As a consequence of tax collecting system in Indonesia applied Self Assessment System requires Directorate General of Taxation to increase monitoring system of tax obligation by tax audit. Thus, taxpayer have to prepare facing tax audit, through equalization of tax return. This research discusses sales equalization of Corporate Income Tax Return and VAT Tax Return as a part of tax planning in audit based on the case study at PT XYZ. This study is a descriptive qualitative research design. The result of this study shows that equalization is influenced by business nature of taxpayer and the technical problems. Equalization has a role as tax planning to minimize tax surprise in audit."

"Mayoritas sengketa yang bersifat pembuktian di pengadilan pajak berasal dari sengketa pajak hasil penggunaan teknik pemeriksaan berupa analisis angka-angka, pengujian keterkaitan, dan ekualisasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyebab utama terjadinya sengketa pajak hasil penggunaan teknik pemeriksaan analisis angka-angka, pengujian keterkaitan, dan ekualisasi dan memberikan rekomendasi untuk meminimalisasi terjadinya sengketa pajak. Penulis menggunakan analisis konten putusan pengadilan pajak dan analisis tematik hasil wawancara. Penyebab-penyebab sengketa diidentifikasi dengan dikelompokkan dalam 5 (lima) kategori, yaitu kewenangan, materi, fiskus, wajib pajak, dan metode. Dengan bantuan Root Cause Analysis dan Fishbone Diagram ditemukan penyebab utama terjadinya sengketa pajak ini yaitu ketentuan yang mengatur mengenai pedoman penggunaan metode dan teknik pemeriksaan yang ada saat ini kurang jelas dan masalah pembuktian. Upaya untuk meminimalisasi sengketa dapat dilakukan dengan memperbaiki ketentuan terkait metode dan teknik pemeriksaan dan menerbitkan ketentuan ataupun panduan yang jelas terkait pembuktian.

---

The majority of disputes related to evidence in tax courts come from tax disputes arising from the use of examination techniques such as numerical analysis, correlation testing, and equalization. This study aims to analyze the primary causes of tax disputes resulting from the use of numerical analysis, correlation testing, and equalization techniques, and to provide recommendations to minimize tax disputes. The researchers utilized content analysis of tax court rulings and thematic analysis of interview results. The causes of disputes were identified and grouped into five categories: authority, substance, tax officials, taxpayers, and methods. Using Root Cause Analysis and a Fishbone Diagram, the main causes of these tax disputes were found to be unclear regulations governing the guidelines for the use of current methods and examination techniques, as well as issues related to evidence. Efforts to minimize disputes can be undertaken by improving regulations related to examination methods and techniques and issuing clear regulations or guidelines on evidence."

"ABSTRAKTax holiday merupakan salah satu insentif pajak yang diberikan oleh pemerintah dalam menarik investor asing. Meskipun bukan merupakan faktor utama yang mendorong investasi, tax holiday masih menjadi pilihan utama. Namun hal ini memicu timbulnya isu harmful tax competition di suatu kawasan regional. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui implemetasi kebijakan di Indonesia dan Malaysia serta menganalisis potensi harmful tax practices di kedua negara bersangkutan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan wawancara mendalam serta studi literatur. Hasil penelitian ini menunjukkan kedua negara memiliki potensi harmful tax practices meskipun tidak berpotensi pada tax evasion yang serius. Kedua negara tetap memiliki kedaulatan atas kebijakan pajak dengan melakukan koordinasi pajak bersama negara-negara satu kawasan regional.

 

---

ABSTRACT

Tax holiday is one of the tax incentives provided by the government in attracting foreign investors. Although it is not the main factor that drives investment, the tax holiday is still the main choice. However, this creates a harmful tax competition issue in a regional. The purpose of this study was to determine policy implementation in Indonesia and Malaysia and to analyze the harmful tax practices in the both countries concerned. The study used a qualitative approach with in-depth interviews and literature studies. The results of this study indicate that both countries have the potential for harmful tax practices but have no potential for serious tax evasion. Both of countries still have sovereignty over tax policy by carrying out tax coordination with others countries in the same region.

 

"