Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPersoalan ketiadaan status kewarganegaraan etnis Rohingya yang tidak kunjung berakhir merupakan salah satu isu global yang tengah marak dibahas. Ketiadaan status kewarganegaraan etnis Rohingya merupakan hal kompleks yang mencakup permasalahan mengenai perbedaan interpretasi historis, permasalahan identitas agama, kepentingan politik, serta diskriminasi dan pelanggaran HAM. Permasalahan ini kemudian menyebabkan arus perpindahan etnis Rohingya ke negara-negara di sekitar Myanmar. Dengan menggabungkan metode organisasi literatur secara kronologi dan taksonomi, tinjauan pustaka ini melihat perkembangan literatur berdasarkan fenomena yang terjadi kepada etnis Rohingya, baik di Myanmar maupun di luar Myanmar, dalam rentang waktu sekitar tahun diterbitkannya literatur. Tinjauan pustaka ini memperlihatkan bahwa perkembangan literatur mengenai ketiadaan status kewarganegaraan etnis Rohingya telah berkembang cukup pesat, khususnya setelah proses demokratisasi Myanmar. Hal ini terlihat melalui frekuensi kemunculan literatur yang berkembang pesat setelah kerusuhan tahun 2012 di Myanmar. Tinjauan literatur ini juga memperlihatkan perkembangan permasalahan ketiadaan status kewarganegaraan etnis Rohingya yang sebelumnya merupakan isu domestik menjadi isu regional. Pendekatan keamanan yang banyak digunakan dalam literatur yang dikaji memperlihatkan bagaimana sebelumnya Rohingya merupakan ancaman domestik bagi masyarakat Myanmar, namun telah berkembang menjadi ancaman bagi regional. Dengan menggunakan banyaknya literatur yang ditulis oleh berbagai penulis dari berbagai kalangan, tinjauan literatur ini memperlihatkan adanya bias kewarganegaraan penulis dalam membahas permasalahan Rohingya. Hal ini menunjukkan pembahasan yang bervariasi sesuai dengan nilai serta kepentingan dari negara asal kewarganegaraan penulis. Studi ini kemudian berkontribusi untuk menunjukkan pentingnya status kewarganegaraan bagi setiap individu untuk mendapatkan hak-hak fundamentalnya sebagai manusia.

---

ABSTRACTThe unresolved case of statelessness in Rohingya remains one of the most complex global issues. The complexity of this case stems from multiple interpretation of history, religious identity, political interests, discrimination and human rights violations. It has also created the influx of Rohingya refugees to Myanmar rsquo s neighboring countries. Using chronological and taxonomy method, this literature review sees the development of issue based on the situation that happened to inside and outside of Myanmar. This liteature review found that the literature about the statelessness of Rohingya has developed rapidly, especially after Myanmar rsquo s democratization process. This is seen through the frequency of literature publication which developed after 2012 riots in Myanmar. This literature review also shows that the development of statelessness of Rohingya which was previously a domestic issue has become a regional issue. Security approach which is used in the literature shows how Rohingya used to be the domestic threat only for Myanmar, but now has developed into a regional threat. Using literatures written by various authors, this literature review shows that every author has their own bias based on where they come from. This indicates that the discussion varies according to the value and interest of the country of origin of the author. This study then contributes to show the importance of citizenship status for each individual to claim their fundamental human rights."

"Penelitian ini mengkaji kekerasan struktural yang terjadi pada anak-anak rohingya tanpa kewarganegaraan. Peneliti mengkaji kasus anak-anak pengungsi rohingya yang ada di Wisma YPAP Medan, Indonesia. Konsep kekerasan struktural dan teori kriminologi konstitutif digunakan sebagai perspektif dalam mengkaji permasalahan ini. Untuk memahami kekerasan struktural yang dialami oleh anak-anak pengungsi Rohingya, peneliti melakukan sebuah penelitian menggunakan metode kualitatif dengan teknik wawancara mendalam dan observasi dengan anak-anak pengungsi Rohingya di community housing Wisma YPAP Medan. Untuk mendapatkan data yang komprehensif, peneliti turut melibatkan orang tua, lembaga supra-negara, pemerintah Indonesia, serta masyarakat sekitar dalam pengumpulan data. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa ketiadaan kewarganegaraan pada anak-anak rohingya merupakan sebuah bentuk kekerasan struktural yang memisahkan jarak antara potensi anak dengan situasi riil yang dialami anak saat ini. Kekerasan struktural ini dilakukan oleh berbagai agen dalam kehidupan anak dalam berbagai bentuk, yaitu pembersihan etnis, hate crime, kriminalisasi migrasi, dan tidak terpenuhinya hak anak-anak rohingya yang tidak berkewarganegaraan.Penelitian ini mengkaji kekerasan struktural yang terjadi pada anak-anak rohingya tanpa kewarganegaraan.

---

This study discuss structural violence happened to stateless rohingyan children. The case of rohingyan child refugees in Wisma YPAP Medan had been researched using structural violence concept and constitutive criminology theory. Research with qualitative method was done to understand the situation of structural violence towards rohingyan children in Wisma YPAP Medan. Parents, supra-state actor, Indonesian government, and the community also involved in this research to get a comprehensive data. The research shows that statelessness in rohingyan children is a form of structural violence that creates a gap between potential and real situation of rohingyan children. This structural violence was done by many agents in the course of their lives, and happen in many forms, as recognized in this research, ethnic cleansing, hate crime, criminalization of migration, and unfulfilled rights of rohingyan stateless children."

"Skripsi ini membahas perlindungan dalam hukum internasional terhadap etnis yang tidak memiliki kewarganegaraan. Perlindungan terhadap kelompok etnis dan hak atas bekewarganegaraan sudah cukup banyak pengaturannya dalam hukum internasional. Tetapi dalam prakteknya masih terdapat banyak pelanggaran. Etnis Rohingya adalah salah satu contoh kelompok etnis yang tidak diakui kewarganegaraanya sehingga hak-haknya sering dilanggar, bahkan mereka sering mendapat penganiayaan. Hal ini menyebabkan sebagian etnis Rohingya melarikan diri ke negara lain untuk mencari perlindungan. Negara asal, negara transit, negara tujuan, dan UNHCR berperan dalam menanggulangi arus pengungsi Rohingya ini. Peran yang diambil tersebut didasarkan pertimbangan kemanusiaan terhadap penderitaan pengungsi Rohingya dan perlindungan HAM.

---

This paper discusses the protection according to international law on ethnic groups who have no nationality. Protection of ethnic groups and the right to nationality have regulate in international law. But in practice there are still many violations to these rights. Ethnic Rohingya is one of examples for ethnic groups that is not recognized on their nationality. It caused their rights are often violated, even they often get abuse. Some ethnic Rohingyas fled to other countries to seek protection. Country of origin, transit countries, destination countries, and UNHCR's role in tackling these Rohingya refugee flows. The role taken by humanitarian considerations were based on the suffering of the Rohingya refugees and protection of human rights."

"Permasalahan statelessness bukanlah sebuah fenomena baru dalam dunia internasional. Permasalahan ini mulai banyak dibahas semenjak berakhirnya Perang Dunia ke-I dan terus berlanjut hingga terjadinya Perang Dunia ke-2. Penanganan terhadap permasalahan statelessness pada dunia internasional pun telah diserahkan PBB terhadap UNHCR. Mandat tersebut telah tertuang jelas dalam Convention on the Reduction of Statelessness 1961. Namun, ketika mandat ini telah ditetapkan hal yang ditemukan justru semakin banyaknya jumlah orang-orang yang masuk dalam kondisi statelessness ini. UNHCR memperkirakan terdapat sekitar 12 juta orang-orang tanpa kewarganegaraan yang tersebar luas di dunia ini di tahun 2011. Hal ini tentunya menarik perhatian penulis untuk membahas lebih lanjut mengenai bagaimana sebenarnya tanggapan dari dunia internasional terhadap isu statelessness ini pasca penerapan mandat UNHCR dalam Convention on the reduction of Statelessness. Dalam tulisan ini, juga akan menyinggung mengenai perkembangan definisi dn ragam penyebab statelessness di berbagai kawasan.

---

Statelessness is not a new phenomenon in international world. Statelessness has been discussed since its first appearance in the end of First World War until Second World War. United Nations has given its mandate to UNHCR to overcome the rising of statelessness in the world. Its mandate is based on Convention on the Reduction of Statelessness 1961. However, since this mandate had been set, what we can find is the total amount of stateless person is increasing. UNHCR predicted that there are up to 12 million of stateless people worldwide. Considering this fact, it caught the author attention to develop further discussion about how international response to statelessness after the creation of Convention on the reduction of statelessness 1961. In this writing, the author will also mention about the progress definition of statelessness and various causes of statelessness."

"Skripsi ini membahas politisasi agama yang terjadi di dalam konflik antara Buddha Rakhine dan Muslim Rohingya di Myanmar dari tahun 2012 hingga tahun 2017. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan penjelasan yang bersifat eksplanatif. Penelitian ini menggunakan teori instrumentalis dalam menganalisis politisasi agama yang terjadi dalam konflik Rohingya dan Rakhine. Permainan isu agama membangkitkan sentimen anti-Muslim Rohingya dan menyebabkan situasi semakin panas sehingga terjadi pengusiran terhadap Muslim Rohingya secara besar-besaran dari wilayah Rakhine. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa pemerintah sebagai aktor penting dalam pembentukan identitas nasional Myanmar yang menyebabkan eksklusifitas agama Buddha di Myanmar dan dalam proses ini framing anti-Muslim Rohingya pun terjadi. Melalui konflik ini pemerintah mendapatkan keuntungan ekonomi dan politik.

---

This thesis discusses the politicization of religion that occurred in the conflict between Buddha Rakhine and Rohingya Muslims in Myanmar from 2012 to 2017. This research is qualitative research with explanatory explanations. This study uses instrumentalist theory in analysing the politicization of religion that occurred in the Rohingya and Rakhine conflicts. The religious issue game aroused anti-Muslim Rohingya sentiments and caused the situation to become hotter, resulting in massive expulsion of Rohingya Muslims from the Rakhine region. The results of this study prove that the government as an important factor in the formation of Myanmar's national identity that led to the exclusivity of Buddhism in Myanmar and in this process the anti-Muslim Rohingya framing ensued. Through this conflict, the government gets economic and political benefits."

"ABSTRAKPenelitian ini ditujukan untuk menjawab pertanyaan penelitian yang terkait dengan bagaimana dampak dari terjadinya stateless terhadap kehidupan masyarakat etnis Rohingya pasca penerapan Myanmar Citizenship Law tahun 1982. Adapun, perspektif yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan teori statelessness. Dalam teori tersebut, disebutkan bahwa terdapat empat jenis faktor penyebab terjadinya stateless, yaitu adanya konflik hukum kewarganegaraan, warisan penjajahan, perampasan kewarganegaraan secara sewenang-wenang dan hambatan administratif beserta kurangnya dokumentasi. Selain itu, dalam teori itu juga disebutkan mengenai dampak dari terjadinya stateless, yaitu hilangnya sejumlah hak fundamental sebagai warga negara. Hak-hak fundamental itu diantaranya adalah hak untuk mengakses dan menggunakan layanan publik, hak untuk memilih dan melakukan fungsi publik tertentu, hak untuk berdaya secara ekonomi serta hak untuk berpartisipasi dan memperoleh perlindungan. Di samping itu, metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan teknik studi literatur. Untuk itu, hasil penelitian ini adalah bahwa hilangnya sejumlah hak fundamental masyarakat etnis Rohingya sebagai warga negara tersebut merupakan dampak dari terjadinya stateless pasca penerapan Myanmar Citizenship Law tahun 1982.

---

ABSTRACT

This research is intended to answer research questions related to how the impact of statelessness on the lives of Rohingya ethnic communities after the implementation of the Myanmar Citizenship Law in 1982. Meanwhile, the perspective used in this study is to use the statelessness theory. In this theory, it is stated that there are four types of factors causing statelessness, namely the conflict of citizenship law, the legacy of colonization, arbitrary deprivation of citizenship and administrative barriers along with a lack of documentation. In addition, the theory also mentions the impact of statelessness, namely the loss of a number of fundamental rights as citizens. These fundamental rights include the right to access and use public services, the right to choose and perform certain public functions, the right to be economically empowered and the right to participate and obtain protection. In addition, the research method used is qualitative with literature study techniques. To that end, the results of this study are that the loss of a number of fundamental rights of the Rohingya ethnic community as citizens is the impact of the occurrence of stateless post implementation of the Myanmar Citizenship Law in 1982."

"ABSTRAK

Berkembangnya hukum internasional telah merubah prinsip kedaulatan, ia tidak dapat dijadikan alasan bagi suatu pemerintah negara untuk tidak memberikan perlindungan hak asasi manusia kepada penduduknya. Doktrin intervensi humaniter yang ada, masih menimbulkan keresahan di kalangan komunitas masyarakat internasional. Berangkat dari hal tersebut timbulah gagasan doktrin Responsibiliy to Protect R2P untuk memberikan justifikasi baru terhadap intervensi kepada suatu negara yang telah nyata gagal untuk melindungi penduduknya dari 4 empat kejahatan, yakni: genosida, war crimes, crimes against humanity, dan ethnic cleansing. Penelitian ini lantas menganilis mengenai tindakan kejahatan berat yang terjadi pada etnis Rohingya di Myanmar serta kemungkinan ASEAN untuk menerapkan doktrin R2P tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah dimungkinkannya ASEAN untuk menerapkan R2P kepada pemerintah Myanmar, sebab pemerintah Myanmar telah terbukti melakukan dan memenuhi unsur ndash; unsur dari tindakan kejahatan berat genosida dan crimes against humanity yang diatur pada hukum internasional yang merupakan syarat ndash; syarat untuk diadakannya R2P. Pemerintah Myanmar juga dinilai tidak mampu memenuhi tanggung jawabnya untuk melindungi dan menjadi pelaku kejahatan itu sendiri, maka tanggung jawab tersebut dapat berpindah kepada komunitas internasional dalam hal ini ialah ASEAN.ABSTRACT

As the international law develops, sovereignty now cannot be deemed as granting impunity for the government to not protect their citizen s human rights. Humanitarian intervention doctrine is still lacks of support from the international community. Departing from that, the Responsibiliy to Protect R2P comes to serve a new justification for a State who is failed to protect its citizen from 4 four violations, such as genocide, war crimes, crimes against humanity, and ethnic cleansing. This study thus seeks to analyse gross violation that happen to ethnic Rohingya in Myanmar along with possibility of implementing R2P by ASEAN. The method used in this study is normative method study. This study then found the possibility of ASEAN to implement R2P for Myanmar s government, due to its action and fulfilment of the elements of gross violation genocide and crimes against humanity that stipulated in international law as the requirements of R2P implementation. Myanmar s government might be judged for has no capability to comply its responsibility to protect and becomes the perpetrator itself. Subsequently, the responsibility may devolve to international community especially ASEAN for this case."

"Penelitian ini membahas bagaimana peran FFM (Fact Finding Mission) UNHRC dalam upaya menerapkan Responsibility to Protect. Badan investigasi tersebut dibentuk oleh PBB melalui Dewan Hak Asasi Manusia untuk melihat fakta – fakta yang terjadi terkait dengan krisis kemanusiaan dan pelanggaran Hak Asasi Manusia yang telah berlangsung lama terhadap etnis Rohingya di negara bagian Rakhine. Upaya Dewan Hak Asasi Manusia merupakan upaya pencegahan langsung. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan masalah yang digunakan adalah Live-Case Study, yaitu pendekatan studi kasus pada peristiwa hukum yang masing berlangsung atau belum selesai atau belum berakhir. Hasil dari penelitian adalah adanya bentuk pelanggaran hukum dalam lingkup hukum intenasional yang dilakukan pemerintah Myanmar terhadap etnis Rohingya, sehingga perlu diambil tindakan untuk mengadili pelanggaran hukum yang terjadi dan perlu dilakukan investigasi lebih lanjut oleh badan investigasi yang dibentuk PBB dengan metode yang tepat untuk memperbaiki krisis kemanusiaan yang terjadi terhadap etnis Rohingya.

---

This Research explains the role of the UNHRC’s FFM (Fact Finding Mission) in the effort to implement the Responsibility to Protect.The investigative body was formed by the United Nations through the Human Rights Council to look at the facts related to the long running humanitarian crisis and human rights against the Rohingya ethnicities in Rakhine State.This research uses a normative legal research method with approach used is Live-Case Study, which is a case study approach to legal events that ae ongoing or have not been completed or have not ended. Theresult of the research is that there are forms of legal violations within the scope of international law committed by the Myanmar government against the Rohingya ethnicity, so that action needs to be taken to prosecute the violations of the law that have occurred and further investigations need to be carried out by an investigative agency established by the United Nations with the right method to solve the humanitarian crisis and human rights against the Rohingya ethinicity."