Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKLaporan magang ini membahas mengenai prosedur dan hasil audit SPSE di Kementerian Perhubungan untuk pengadaan barang/jasa tahun 2015. Audit SPSE dilakukan menggunakan Teknik Audit Berbantuan Komputer CAATs . Pembahasan dalam laporan magang ini mencakup prosedur audit yang dilakukan oleh Tim Audit SPSE Kementerian Perhubungan dan hasil audit yang berupa temuan-temuan dalam pengadaan barang/jasa di Kementerian Perhubungan. Prosedur audit yang dilakukan oleh Tim Audit telah sesuai dengan teori tahapan- tahapan penggunaan Teknik Audit Berbantuan Komputer. Kemudian berdasarkan temuan-temuan yang didapat dari proses audit, diketahui bahwa terdapat beberapa indikasi kecurangan yang mengakibatkan pengadaan barang/jasa Kementerian Perhubungan menjadi tidak sesuai dengan peraturan pengadaan barang/jasa pemerintah.

---

ABSTRACT This internship report explain the Electronic Procurement System SPSE audit procedures and result in Ministry of Transportation for procurement of goods services in 2015. The SPSE audit is done using the Computer Assisted Audit Techniques CAATs . The explanation in this report consist of the audit procedures done by Ministry of Transportation rsquo s SPSE Audit Team and also the results which is in form of findings about the procurement process in Ministry of Transportation. Audit procedures are done already comply with the CAATs theory. According to the findings, there are indications of fraudulence which means that the procurement of goods services did not fully comply to the established law on procurement in government institutions."

" ABSTRAKTujuan penulisan laporan magang ini adalah untuk menganalisis serta membandingkan Kendali Mutu Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah KMA-APIP pada Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 tahun 2009 Permenpan 19/2009 . Hasil dari penelitian ini adalah penerapan kendali mutu audit pada Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan secara keseluruhan telah berjalan dengan baik. Namun dalam prosedur mutu perencaan audit Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan, ditemukan ketidaksesuaian dengan Permenpan 19/2009 yaitu tidak adanya rencana audit jangka menengah. Selain itu, terdapat beberapa dokumen dalam PKMA-APIP yang tidak dibuat selama proses pengendalian mutu audit di Itjen Kementerian Perhubungan, seperti Laporan Mingguan Pelaksanaan Audit dan prosedur mutu supervisi audit..

---

ABSTRACTThis internship report aims to analyze and compare the Quality Control of the Government Internal Supervisory Apparatus KMA APIP to the General Inspectorate of the Ministry of Transportation with Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 tahun 2009 Permenpan 19 2009 . The result is the implementation of audit quality control at General Inspectorate of the Ministry of Transportation as a whole has been running well. However, in the quality planning procedures of the General Inspectorate of the Ministry of Transportation, a mismatch with Permenpan 19 2009 was found in the absence of a medium term audit plan. In addition, there are several documents in PKMA APIP that were not made during the audit quality control process at the General Inspectorate of the Ministry of Transportation, such as the Weekly Report on the Implementation of Audit and audit quality supervision procedures."

"E-Procurement merupakan kegiatan mengadakan barang dan jasa oleh suatu organisasi yang dilakukan secara elektronik. E-Procurement di pemerintahan Indonesia bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, persaingan sehat, dan akuntabilitas di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah. Penerapan e-Procurement di Kementerian Keuangan merupakan amanat dari Menteri Keuangan yang dicanangkan sejak tahun 2008. Jumlah paket yang dilaksanakan melalui sistem pengadaan secara elektronik (SPSE) mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Namun demikian, masih terdapat paket pengadaan yang tidak dilaksanakan secara elektronik. Salah satu hal yang menjadi kendala adalah tingkat penerimaan SPSE oleh pengguna.Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui tingkat penerimaan pengguna terhadap SPSE dengan menggunakan pendekatan Technology Acceptance Model 2 (TAM2). Penelitian ini mengguunakan teknik survey dengan melibatkan 185 responden, dalam hal ini panitia pengadaan barang/jasa, yang ada di kantor pusat Kementerian Keuangan. Pengujian model dan pengolahan data hasil survey dengan menggunakan Structural Equation Modeling (SEM).Hasil penelitian ini membuktikan bahwa dari 11 hipotesis yang dikembangkan, 9 hipotesis diterima dan 2 hipotesis ditolak. Variabel yang terbukti signifikan dalam penerimaan pengguna terhadap SPSE, yaitu: (a) Job Relevance; (b) Output Quality; (c) Result Demonstrability; (d) Perceived Ease of Use; (e) Perceived Usefulness; (f) Employee Training; dan (g) Infrastructure Support.

---

E-Procurement is an electronic procuring activity that held by an organization. In Indonesian government e-Procurement aimed to improve efficiency, effectiveness, transparency, healthy competition and accountability in Procurement. E-Procurement enforcement in Ministry of Finance is the mandate from Finance Minister that has been run since 2008. The number of package executed by e-Procurement has increase from year to year/year by year. However, there are several Procurement that is still executed in conventional way/cannot be executed by e-Procurement because of several constraints, one of the them is the level of user’s e-Procurement acceptance.

The goal of this research is to know the user’s e-Procurement acceptance using Technology Acceptance Model 2 approachment (TAM2), with research methodology that involving 186 respondents, (in this case procurement committees in Ministry of Finance head office) and Structural Equation Modeling (SEM) in examining the survey result.

This research find that out of 11 developed hypothesis 9 as the accepted hypothesis and 2 as rejected hypothesis. Variables influencing user’s e-Procurement acceptance, namely: (a) Job Relevance; (b) Output Quality; (c) Result Demonstrability; (d) Perceived Ease of Use; (e) Perceived Usefulness; (f) Employee Training; and (g) Infrastructure Support."

"ABSTRAK<>br>Laporan magang ini membahas tentang proses tindak lanjut hasil audit Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan dan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia terkait kerugian Negara. Proses ini mengacu kepada Peraturan Menteri 91 Tahun 2015 tentang Tata Cara Tetap Pengawasan di Lingkungan Kementerian Perhubungan, Peraturan Inspektur Jenderal No. SK/79/KP.801/ITJEN-2014 tentang Petunjuk Pengolahan dan Pemantauan Tindak Lanjut LHA di Lingkungan Kementerian Perhubungan, Undang-Undang No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia BPK RI , dan Undang-Undang No. 15 Tahun 2014 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Berdasarkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester IHPS I BPK RI Tahun 2016, Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan telah melakukan tindak lanjut 100 .

---

ABSTRACT<>br>This internship report explains the follow up process of Audit recommendation regarding public losses in Inspectorate of Ministry of Transportation. This processs referred to Peraturan Menteri 91 Tahun 2015 tentang Tata Cara Tetap Pengawasan di Lingkungan Kementerian Perhubungan, Peraturan Inspektur Jenderal No. SK 79 KP.801 ITJEN 2014 tentang Petunjuk Pengolahan dan Pemantauan Tindak Lanjut LHA di Lingkungan Kementerian Perhubungan, Undang Undang No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia BPK RI , dan Undang Undang No. 15 Tahun 2014 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. According to Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester IHPS I BPK RI Tahun 2016, Inspectorate of Ministry of Transportation has been followed up all the recommandations 100 ."

"Laporan magang ini bertujuan untuk membandingkan penerapan konsep IA-CM di Itjen Kemenhub berdasarkan konsep yang dikembangkan oleh IIA, pedoman yang diterbitkan oleh BPKP, dan Permenpan 19/2009 dengan membandingkan tiga kriteria, yaitu tahap penilaian, metodologi penilaian, dan tata cara pengambilan kesimpulan. Laporan ini juga menjabarkan strategi, hambatan, dan hal-hal yang belum terpenuhi oleh Itjen Kemenhub dalam melakukan peningkatan kapabilitas pengawasan. Itjen Kemenhub telah menerapkan konsep IA-CM sesuai dengan konsep yang dikembangkan oleh IIA, dan mengikuti penyesuaian yang dilakukan oleh BPKP, serta memodifikasi formulir KMA untuk menjaga mutu audit sesuai dengan tujuan Permenpan 19/2009. Untuk meningkatkan kapabilitas, Itjen Kemenhub optimis akan mencapai level 3 integrated pada akhir tahun 2016 dengan melakukan hal-hal yang belum terpenuhi dan menjawab hambatan dengan peluang yang ada.

---

The objective of this internship report is to compare the application of IA CM in General Inspector Ministry of Transportation based on the concept developed by IIA, the guideline published by BPKP, and Permenpan 19 2009 by comparing three criterias, which are the assessment stage, the assessment method, and procedures for making conclusion. This report also describes the strategies, obstacles, and several things that has not been achieved by General Inspector Ministry of Transportation for internal audit capability improvements. General Inspector Ministry of Transportation has been applying the IACM concept developed by IIA, and following the adjustments made by BPKP, as well as modifying KMA forms to ensure the quality of the internal audit according to Permenpan 19 2009. To improve its capabilities, General Inspector Ministry of Transportation is optimistic will achieve level 3 integrated at the end of 2016 by doing things that has not been achieved and answering obstacles with opportunities."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah probity audit diperlukan dalam mengawal proses pengadaan barang/jasa pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan apakah probity audit yang dilaksanakan telah berjalan secara optimal. Penelitian dilakukan dengan metode kualitatif. Dilakukan analisis terhadap sepuluh paket yang telah dilakukan probity audit selama tahun 2011-2014 dan sepuluh paket yang tidak dilakukan probity audit dalam periode yang sama. Dilakukan juga analisis terhadap pelaksanaan probity audit yang telah dilaksanakan oleh Kementerian PUPR. Hasil dari penelitian ini adalah probity audit diperlukan dan probity audit terbukti dapat memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan pada ketentuan dan mampu mencegah pelanggaran peraturan. Probity audit yang dilaksanakan oleh Kementerian PUPR belum berjalan optimal karena pelaksanaannya belum sesuai dengan Perka BPKP Nomor: PER-362/K/D4/2012

---

The aim of this research is to analyze whether probity audit urgently needed within procurement process at Ministry of Public Works and Housing and investigate the implementation towards its effectiveness. By using qualitative method, analysis was carried out as based on ten probity audit work during the 2011 and 2014 as well as ten packages without probity audit which were taken in the same period. This research also analyze the implementation of the probity audit which has been conducted at that period. The results indicates that probity audit is urgently needed by Ministry of Public Works and Public Housing as quality assurance to prevent fraud and minimalize risks on procurement process. Secondly, the result concludes that the probity audit were not well executed as mandated by Perka BPKP Number: PER-362/K/D4/2012."

"Pengadaan barang dan jasa merupakan komponen krusial yang dalam tata kelola pemerintahan. Di Indonesia pada tahun 2020 sebanyak 70% kasus korupsi yang ditemukan dan ditangani oleh KPK berkaitan dengan pengadaan barang/jasa. Dalam mengatasi hal tersebut pemerintah menggunakan e-Government dalam bentuk e- Procurement untuk meminimalisir terjadinya tindak pidana korupsi. E-Procurement yang dikembangkan oleh LKPP bernama aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) yang saat ini sudah menjadi Aplikasi Umum SPBE. Maka dari itu penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang menentukan keberhasilan implementasi Aplikasi SPSE sebagai SPBE dengan menggunakan teori dari Sirat (2013). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah post-positivist, teknik pengumpulan data melalui data primer yang dilakukan dengan wawancara mendalam dan data sekunder berupa studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 10 dan 11 faktor yaitu visi, misi dan tujuan, strategi, pelatihan, keamanan, kolaborasi, infrastruktur, dukungan pimpinan, budaya organisasi, peraturan,dan keuangan merupakan Penentu keberhasilan implementasi SPSE sebagai SPBE.

---

Procurement of goods and services is a crucial component in the governance of the government. In Indonesia in 2020 as many as 70% of corruption cases found and handled by the KPK were related to the procurement of goods/services. In overcoming this, the government uses e-Government in the form of e-Procurement to minimize the occurrence of corruption. The E-Procurement developed by LKPP is called the Electronic Procurement System (SPSE) application which is currently an SPBE General Application. Therefore, this research aims to analyze the factors that determine the successful implementation of the SPSE Application as SPBE using the theory from Sirat (2013). The method used in this study is post-positivist, A data collection technique through primary data conducted with in-depth interviews and secondary data in the form of literature studies. The results showed that 10 of the 11 factors, namely vision, mission and objectives, strategy, training, security, collaboration, infrastructure, leadership support, organizational culture, regulations, and finance are the determinants of the successful implementation of SPSE as SPBE."

"Laporan magang ini membahas mengenai dua topik, yaitu prosedur audit dan analisis akun pendapatan pada Athena Indonesia, sebuah perusahaan e-commerce yang bergerak pada industri OTA online travel agency. Prosedur audit yang dibahas merupakan prosedur audit yang dilakukan oleh Maven Indonesia berdasarkan ISA. Sedangkan, analisis terhadap akun pendapatan di Athena Indonesia dilakukan berdasarkan PSAK 23. Analisis akun pendapatan tersebut meliputi dua topik, yaitu mengenai hubungan keagenan dan pengakuan pendapatan. Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa Athena Indonesia bertindak sebagai agen untuk supplier dan telah mengakui pendapatan sesuai dengan PSAK 23.

---

This internship report aims to examine audit procedures of revenue account in Athena Indonesia and to analyze that account. Athena Indonesia is an e-commerce company in OTA online travel agency industry. Audit procedures being examined are those procedures done by Maven Indonesia based on ISA. Whereas, analysis of revenue account will be done according to PSAK 23. The analysis will cover two topics, those are: agency relationship and recognition of revenue. Based on the analysis, it is concluded that Athena Indonesia acts as an agent for suppliers and has recognized its revenue in accordance with PSAK 23."

"ABSTRAKPada penyelenggaraan transportasi nasioanal, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat memiliki peranan pokok sebagai pengumpan feeder .Pengadaan Jasa Konsultansi merupakan salah satu bagian yang krusial dalam hubungan kerja unsur-unsur pelaksanaan pembangunan. Oleh karena itu perlu dilakukan analisis penerapan Sistem Manajemen Mutu pada instruksi kerja Proses Pengadaan Jasa Konsultansi. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui kegiatan yang paling berpengaruh dalam proses pengadaan jasa konsultansi terhadapkinerja pengadaan jasa konsultansi dan kepuasan pengguna jasa yang ada di instruksi kerja proses pengadaan jasa konsultansi. Penelitian ini menggunakan metode survei dan analisa statistik dimana risiko tertinggi terdapat pada proses pengendalian. Selanjutnya dilakukan penyempurnaan prosedur dalam Instruksi Kerja Proses Pengadaan Jasa Konsultansi.

---

ABSTRACTIn organizing the transport nasioanal , the Directorate General of Land Transportation has a fundamental role as a feeder. Procurement of Consultancy Services is a crucial part in the employment relationship elements of the construction work. Therefore it is necessary to analyze the implementation of the Quality Management System at work instructions Procurement Process Consultancy Services. The purpose of this study was to determine the most influential activities terhadapkinerja konsutansi procurement in the procurement process work instructions consulting services. This study used survey method and statistical analysis where the risk is highest in the control process. Furthermore, the improvement of natural procedures Procurement Process Work Instruction Consulting Services."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis kendala dalam penerapan probity audit di lingkungan Kementerian Keuangan dan memberikan rekomendasi rumusan strategi penerapan probity audit dalam rangka mitigasi risiko fraud pengadaan barang/jasa. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat tiga hambatan utama penerapan probity audit. Tiga hambatan dimaksud adalah kurangnya penguasaan substansi keahlian teknis pengadaan barang/jasa tertentu, risiko hukum bagi auditor, dan interkoneksi data yang belum berkesinambungan. Selanjutnya dari hasil analisis dan pembahasan hasil penelitian, dapat disampaikan rekomendasi hasil penelitian berupa usulan strategi penerapan probity audit yang mencakup kebijakan yang perlu dipersiapkan, sisi sumber daya manusia dan sisi infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi TIK .

---

ABSTRACTThis study aimed to analyze existing constraints in the adoption of probity audit in the Ministry of Finance and provide recommendations of probity audit implementation strategy in order to mitigate the risk of procurement fraud. This research is a qualitative case study method. Upon deeper analysis reveals that there are three main constraints in the implementation of probity audit. Three main constraints in the implementation of probity audit are lack of technical proficiency in procurement, certain legal risks for auditors, and interconnection of data that has not been sustainable. Furthermore, the analysis and discussion of the results can be submitted on the form of the proposed probity audit implementation strategy. These strategies are the policies that need to be prepared, the human resources and the information communication technology ICT infrastructure."