Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKLaporan magang ini bertujuan untuk membahas mengenai proses audit yang dilakukan oleh KAP XYZ atas pajak penghasilan pada reksa dana syariah efek asing yang dimiliki oleh PT CBD. Proses audit yang dilakukan KAP XYZ berdasarkan dengan CBD Audit Guide yang sudah disesuaikan dengan standar audit. Proses audit pajak penghasilan berjalan cukup lama karena diskusi tiga arah antara KAP XYZ tim audit dan tim tax , PT CBD, dan CTY sebagai bank kustodian. Hasil audit dari Reksa Dana SGSE menunjukkan pengendalian dan pengungkapan sudah disajikan dengan wajar.Kata kunci:Audit, Prosedur Audit, Pajak Penghasilan.

---

ABSTRACTThe purpose of this report is to analyze audit process by KAP XYZ on corporate income tax of SGSE equity fund, one of the product of PT CBD. The audit process that was conducted by KAP XYZ is based on XYZ Audit Guide which has been adjusted to International Standards on Auditing ISA . The audit process cost a quite long time due to the complexity of the fund, which involved KAP XYZ audit and tax team , PT CBD, and CTY as a custodian bank. The audit results of corporate income tax of SGSE shows the control and disclosure of SGSE that is related to corporate income tax has been presented fairly in all material aspects.Keywords Audit, Audit Process, Corporate Income Tax"

"Laporan magang ini menjelaskan prosedur audit atas akun perpajakan pada perusahaan publik yang bergerak dalam industri teknologi informasi dan penyelenggaraan internet. Dalam pelaksanaan prosedur audit perpajakan juga dilakukan pengecekan terhadap Pajak Penghasilan Badan (PPh Badan). Selain itu, di bahas juga temuan audit perpajakan. Setelah melaksanakan prosedur audit, dapat disimpulkan bahwa perusahaan telah akun perpajakan perusahaan telah disajikan secara wajar dan bebas dari salah saji material.

---

This internship report explains about taxations audit procedure for public company in information technology industry dan internet provider. While doing the audit procedure, the corporate income tax was examined. Moreover, the audit finding in taxation is disscused. After the taxations audit procedure was done, it can be concluded that the taxation account is presented fairly and free from material misstatement."

"Konsekuensi atas sistem pemungutan pajak di Indonesia yang menganut Self Assessment System menuntut Dirjen Pajak untuk meningkatkan pengawasan atas kewajiban perpajakan melalui pemeriksaan pajak. Oleh karena itu, wajib pajak perlu melakukan persiapan untuk menghadapi pemeriksaan, salah satunya melalui ekualisasi SPT. Penelitian ini membahas mengenai ekualisasi peredaran usaha dalam SPT PPh badan dan PPN sebagai bagian dari perencanaan pajak dalam rangka pemeriksaan berdasarkan studi kasus PT XYZ. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian ini adalah pelaksanaan ekualisasi dipengaruhi oleh proses bisnis wajib pajak dan permasalahan teknis. Ekualisasi memiliki peran sebagai perencanaan pajak untuk meminimalisir adanya kejutan pajak dalam pemeriksaan.

---

As a consequence of tax collecting system in Indonesia applied Self Assessment System requires Directorate General of Taxation to increase monitoring system of tax obligation by tax audit. Thus, taxpayer have to prepare facing tax audit, through equalization of tax return. This research discusses sales equalization of Corporate Income Tax Return and VAT Tax Return as a part of tax planning in audit based on the case study at PT XYZ. This study is a descriptive qualitative research design. The result of this study shows that equalization is influenced by business nature of taxpayer and the technical problems. Equalization has a role as tax planning to minimize tax surprise in audit."

"Pajak Penghasilan Pasal 22 (PPh Pasal 22) adalah bentuk pemotongan atau pemungutan pajak yang dilakukan satu pihak terhadap Wajib Pajak dan berkaitan dengan kegiatan perdagangan barang. PT DDD Indonesia selaku perusahaan produksi makanan ringan tentunya sering melakukan transaksi impor barang. Transaksi atas Impor Barang yang terjadi antara PT DDD Indonesia dengan perusahaan lain dikenakan PPh 22. Melalui perhitungan dan pelaporan yang baik, maka perusahaan dapat dikatakan telah memenuhi peraturan yang berlaku guna untuk meningkatkan anggaran pembangunan nasional Pemerintah. Melalui laporan magang ini akan diketahui mengenai penerapan PPh 22 yang dilakukan oleh perusahaan seperti pencatatan, perhitungan, serta pengkreditan dan pelaporannya. Kesimpulan dari laporan magang ini adalah Perusahaan telah melaksanakan pelaporan PPh 22 atas impor barang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun demikian, masih terdapat kekurangan yang dapat diperbaiki oleh PT DDD yang berkaitan dengan pemenuhan kewajiban PPh 22, yaitu belum adanya kontrol atas dokumen-dokumen yang terlampir dalam website perusahaan logistik sehingga menghambat proses pelaporan.

---

Article 22 Income Tax is a form of tax deduction or tax collection that is carried out by one party to the Taxpayer related to goods trading activities. PT DDD Indonesia, as a multinational food and beverage company often conducts goods import transactions. Transactions on Goods Import that occur between PT DDD Indonesia and other companies is the subject of PPh 22. Through good calculation and reporting, the company have complied with applicable regulations to help in increasing the Government's national development budget. Through this internship report, it will be known about the application of Income Tax 22 carried out by the company such as recording, calculation, crediting, and reporting. The conclusion of this report is that the PPh 22 reporting on the import of goods in accordance with the applicable laws and regulations. However, there is still weakness that can be corrected by PT DDD related to the fulfillment of PPh 22 obligations, that is the lack of control over the documents attached to the logistic company's website, thus hampering the reporting process."

"Laporan magang ini membahas mengenai evaluasi atas praktik pengisian SPT Pajak Penghasilan pada PT ABC dan refleksi diri atas pengalaman magang yang telah dilakukan. Pengisian SPT ini dilakukan oleh Mirian Indonesia, sebagai konsultan bisnis dalam bidang perpajakan. PT ABC merupakan sebuah perusahaan yang bergerak dalam usaha pertambangan yang dengan rutin membayarkan pajaknya sesuai dengan SPT setiap tahunnya. Evaluasi yang dilakukan dalam laporan magang ini terkait dua hal utama, yaitu pengisian pada formulir SPT 1771 dan lampiran khusus SPT. Evaluasi dilakukan berdasarkan ketentuan yang ada pada Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-19/PJ.2014 mengenai Petunjuk Pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan. Hasil dari evaluasi yang dilakukan adalah adanya kesesuaian dengan penilaian dari senior in charge dan beberapa hal yang kurang sesuai dengan petunjuk teknik yang ada pada Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-19/PJ.2014 mengenai Petunjuk Pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan PajakPenghasilan Wajib Pajak Badan.

---

ABSTRACTThis report discusses the evaluation of corporate annual tax return filling at PT ABC and self reflection on the internship experience that has been done. The tax return filing was conducted by Mirian Indonesia, as a business consultant in the taxation field. PT ABC is a company engaged in the mining business that routinely pays taxes according to the annual tax return. The evaluation carried out on this report is related to two main things, filling in the SPT form 1771 and the special attachment of the annual tax return. The evaluation carried out based on the provisions in the Regulation of the Director Generalof Tax Number PER-19 / PJ.2014 regarding Instructions for Completing Annual Tax Returns for Corporate Taxpayers. The result of the evaluation is the conformity with the assessment of the senior in charge and some things that are lacking in accordance with the technical Instructions in the Regulation of the Director general of taxation number PER-19/PJ. 2014 on the annual notice of Income tax law."

"Pembanding internal untuk melakukan pengujian arm’s length principle dinilai dapat memberikan hasil analisis yang lebih akurat dibandingkan pembanding eksternal. Oleh karena itulah, pembanding internal diutamakan terlebih dahulu sebelum beralih menggunakan pembanding eksternal. Salah satu sengketa pajak terkait dengan penggunaan pembanding internal dalam penerapan arm’s length principle terjadi pada PT X untuk tahun pajak 2016. Pihak Direktorat Jenderal Pajak (DJP) selaku otoritas pajak menolak penggunaan pembanding internal PT X dan beralih menggunakan pembanding eksternal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah penggunaan pembanding internal PT X telah sesuai dengan arm’s length principle. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif dan pengumpulan data melalui wawancara dan studi literatur. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan arm’s length principle oleh PT X pada tahun pajak 2016 dengan menggunakan pembanding internal telah sesuai dengan regulasi di Indonesia dan panduan internasional yang berlaku.

---

Internal comparables to carry out arm's length principle testing are considered to provide more accurate analysis results than external comparables. For this reason, internal comparables are prioritized before switching to using external comparables. One of the tax disputes related to the use of internal comparables in applying the arm's length principle occurred at PT X for the 2016 fiscal year. The Directorate General of Taxes (DGT) as the tax authority refused to use PT X's internal comparables and switched to using external comparables. This study aims to analyze whether PT X's use of internal comparables is in accordance with the arm's length principle. This research was conducted with a qualitative approach and data collection through interviews and literature studies. This study's results indicate that the arm's length principle by PT X in the 2016 fiscal year using internal comparables complies with Indonesian regulations and applicable international guidelines."

"Laporan ini menganalisis ekualisasi pajak penghasilan badan dengan pajak pertambahan nilai PT OP Indonesia dalam rangka pengajuan restitusi pajak penghasilan badan. Terdapat beberapa kondisi yang menyebabkan PT OP Indonesia harus melakukan ekualisasi antara peredaran usaha dalam SPT PPh Badan dengan total penyerahan dalam SPT Masa PPN setahun. Ekualisasi yang dilakukan oleh PT OP Indonesia disebabkan karena ada perbedaan waktu. Dari hasil analisis tersebut diperoleh bahwa PT OP Indonesia telah melakukan kewajiban perpajakannya dengan baik dan ekualisasi yang dibuat oleh PT OP Indonesia tidak melanggar peraturan perpajakan.

---

This report analyze equalization of corporate income tax with value added tax PT OP Indonesia in order to apply for corporate income tax refund. There are several conditions that cause PT OP Indonesia made equalization between gross income stated in Annual Corporate Income Tax Return (1771 Form) and total delivery of taxable goods stated in Value Added Tax Periodic Return in annual. Equalization that had been made by PT OP Indonesia due to the time difference. The result of analysis shows that PT OP Indonesia has performed its tax obligation well and equalization made by PT OP Indonesia does not violate the taxation rules."

"The transaction price of goods, or service fees, are affected by a variety of factors such as types and quality of the goods concerned, competition, consumer demand and general economic condition. In general transaction prices constitute base prices added by the firm's margin. In the business world at a particular time transaction prices do not account for margins, with some perhaps even being found lower than the cost of goods production. However, tax authorities pay attention to related party transactions as their prices may be subject to manipulation. These prices will be set at arm's length if we compare them with those for independent parties. As a further result, the taxable income reported in tax returns of the taxpayers in question are less than what it should be. The main issue and question in the author's research are how to determine that a transaction has been conducted at arm's length and what connection can be found between the corrections made through audit and income tax revenue. The pricing set for transactions between related parties are called as transfer pricing. A related party transaction is deemed to occur when there is a link between the common and controlling shareholders, management of the parties involved, including their horizontal and vertical family relationships. One way to determine if there is an arm's length price is to compare the transfer pricing on related parties and those on unrelated parties. Some of the common approaches applied-are the comparable uncontrol price method, resale price method, cost plus method and comparable profit method.

The author surveyed the results of inspections conducted by the State Revenue Optimization Team (SROT) into related firm transactions.

From the survey, the author has found:

1. In practice it is difficult to arrive at an accurate comparative figure as the period of the audit above has been limited and data and information concerning similar firms to taxpayers are lacking. A new approach which has been employed by tax authorities in several countries for the purpose of reducing the occurrences of problems associated with the determination of transaction prices is called as the Advanced Pricing Arrangement. This method has been set out in Article 18(3a) of Law number 17 of 2000.

2. The corrections through audit into or the potential income tax revenue by SROT from the transactions conducted between taxpayers and their related parties amount to Rp 932,952,280,602. However, only Rp 51,821,609,658, or 5.55% of this amount was accepted by taxpayers. Hence, these taxpayers did want to pay a total of Rp 881,130,670,944, or 94.45%. The taxpayers then request of objection or appeals on the assessments made by the Director General of Taxation. However, the Director General of Taxation rejected these request . In addition, the Tax Court rejected appeals which amounted to Rp 4,696,385,476.

The corrections above were conducted due to the fact that:

- There has been lack of audit guidelines concerning related party transactions.

- Taxpayers are unable to make clear explanations on how they arrived at transfer pricing. In addition, the factors which cause transfer pricing vary from those affecting market prices, or the transaction prices among unrelated parties.

The author recommends as follows:

- Taxpayers should make a pricing policy whereby transaction prices are described and broken down. In addition, they should explain the factors which cause their transfer pricing to differ from market prices, or the transaction prices among unrelated company.

- Tax authorities set a comparative figure or indicator, taken from taxpayers' data bases, as a reference for auditor for the purpose of assessing transaction fairness.

- Consideration should be made to re-evaluate the fines in the form of interest payments, and penalties which are regulated in Law number 16 of 2000. Different sanctions, in the form of, for example, higher percentage or without correspondence adjustments, should be charged on taxpayers who do provide information on their related party transactions.

- Issuance of the implementation guidelines for Article 18(3a) of Law number 17 of 2000 to both taxpayers and the Directorate General of Taxation regarding agreements about the determination of transaction prices."

"ABSTRAKPenelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan penyusunan audit plan dan audit program di wilayah Kanwil DJP Jakarta Timur berdasarkan aspek strategi yang dilakukan, operasional pelaksanaan, dan manajemen kasus yang dibuat. Penelitian ini juga mempunyai tujuan untuk menganalisa pengaruh penyusunan audit plan dan audit program dalam meningkatkan kualitas pemeriksaan.Penelitian ini menggunakan pendekatan mix methods dengan menggabungkan metode kualitatif dan kuantitatif untuk memahami masalah penelitian. Metode Kuantitatif dilakukan dengan menggunakan kuesioner dengan memanfaatkan sebanyak 70 sampel petugas pemeriksa pajak yang diambil dengan menggunakan tehnik covenience sampling, diolah melalui uji statistik deskriptif, uji regresi dan uji koefisien determinasi. Untuk metode kualitatif, peneliti menggunakan wawancara dan mengolahnya untuk melakukan cek silang dan membantu menginterpretasikan hasil penelitian kuantitatif sehingga diperoleh hasil yang lebih komprehensif.Hasil penelitian memberikan gambaran bahwa penyusunan audit plan dan audit program di wilayah Kanwil DJP Jakarta Timur secara garis besar telah dilakukan dengan baik, Namun masih terkendala dengan supporting data yang dimiliki masih kurang mendukung untuk mengetahui operasional bisnis WP yang sebenarnya. Sedangkan berdasarkan hasil pengujian dengan analisa regresi linier sederhana yang dilakukan diketahui bahwa antara penyusunan audit plan dan audit program dalam meningkatkan kualitas pemeriksaan menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan. Sementara itu nilai beta yang bertanda positif menunjukkan bahwa semakin baik penyusunan audit plan dan audit program akan meningkatkan kualitas pemeriksaan pajak.

---

ABSTRACTThis research was conducted to analyze how the implementation of audit plan and program audit on Kanwil DJP Jakarta Timur based on the strategy aspect, implementation operation, and case management made. This study also has a purpose to analyze the effect of preparation of audit plan and audit program in improving the quality of examination.This research uses mix method approach by combining qualitative and quantitative methods to understand the research problem. Quantitative method is done by using questionnaires by utilizing as many as 70 samples of tax auditors taken with covenience sampling technique, processed through descriptive statistical test, regression test and coefficient of determination test. For qualitative methods, researchers use interviews and process them to cross check and help interpret the results of quantitative research to obtain more comprehensive results.The results of the study provide an illustration that the preparation of audit plan and program audit on Kanwil DJP Jakarta Timur has been done well, but still constrained by supporting data owned is still less support to know the actual Tax Payer business operations. While based on the test results with regression analysis conducted know that between the preparation of audit plan and audit program in improving the quality of examination showed a significant influence. Meanwhile, the beta value marked positive indicates that the better preparation of audit plan and audit program will improve the quality of tax audit."

"Penerimaan pajak menjadi tulang punggung penerimaan negara sejak beralihnya status Indonesia menjadi negara net importer minyak bumi yang dikarenakan produksi minyak dalam negeri tidak dapat memenuhi kebutuhan domestik. Kriteria kinerja penerimaan pajak suatu negara dilihat dari tax ratio negara tersebut, dimana kalau berdasarkan tax ratio , negara kita memiliki index yang paling rendah di antara negara Asean, sehingga masih ada potensi untuk meningkatkannya Tax ratio dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya adalah kepatuhan Wajib Pajak dan salah satu usaha Direktorat Jenderal Pajak (DJP) meningkatkan kepatuhan adalah dengan melakukan Pemeriksaan terhadap Surat Pemberitahuan pajak yang disampaikan oleh Wajib Pajak.Dalam melakukan pemeriksaan, seringkaii masyarakat mempertanyakan mutu dan laporan Pemeriksaan Pajak dan standar yang dipakai oleh pemeriksa pajak dalam melakukan pemeriksaan. Untuk menjawab keragu-raguan tersebut, Kantor Wilayah (Kanwil) DJP-Jawa Bagian Barat I melakukan review terhadap Laporan Pemeriksaan Pajak atas Surat Pemberitahuan Pajak tahunan yang menyatakan lebih bayar datas Rp 100 juta yang diiakukan oleh Karikpa dalam Iingkungannya.Tujuan penelitian ini adalah untuk meiihat hubungan antara kualitas pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh Karikpa Tangerang dan Hasil Audit Review yang dilakukan Kanwil DJP-Jawa Bagian Barat I terhadap Laporan Pemeriksaan Pajak terhadap SPT Iebih bayar yang dilakukan oleh Karikpa Tangerang Mutu Laporan Pemeriksaan Pajak, terkait dengan profesionalisme pemeriksa dan untuk meneliti mutu Laporan Pajak tersebut dilakukan dengan mengajukan kuesioner terhadap 20 orang perneriksa di Karikpa Tangerang, dimana kuesioner tersebut meliputi : pemeriksa pajak, perencanaan pemeriksaan dan pelaksanaan pemeriksaan. Sedangkan untuk Audit review, dilakukan analisa terhadap hasil review dan mengkuantifisir dengan cara pemberian nilai terhadap hasil review.Metode penelitian yang dipakai adalah metode survey dengan eksplanasi asosiatif dimana alat pengumpulan data yang utama adalah kuesioner dan menjelaskan hubungan antara dua variabel yaitu kualitas pemeriksaan pajak sebagai independen variabel, dengan hasil audit review terhadap Laporan Pemeriksaan Pajak sebagai dependen variabel.Hipotesis yang diajukan adalah ada hubungan atau pengaruh yang signifikan antara kualitas pemeriksaan dengan hasil audit review.Dari hasil penelitian dapat diperoleh gambaran tentang profil Sumber Daya Manusia (SDM) pemeriksa yang menjadi responden rata-rata memiliki kualifikasi yang baik untuk menjadi pemerik sadari tingkat pendidikan, pengalaman, dan usia. Sedangkan dalam pelaksanaan pemeriksaan, tahapan-tahapan yang dilakukan, yaitu mulai perencanaan, pelaksanaan pemeriksaan, pelaporan hasil pemeriksaan, tindak Ianjut hasil pemeriksaan, dan tanggapan Wajib Pajak Serta pengetahuan ketentuan perpajakan telah dilaksanakan dengan baik. Hasil penelitian yang menggunakan uji statistik Spearman rank diperoleh hasil bahwa tidak ada hubungan yang signifikan antara kualitas pemeriksaan di Karikpa Tangerang dengan hasil audit review yang dilakukan Kanwil DJP-Jawa Bagian Barat I terhadap Iaporan pemeriksaan pajak lebih bayar.

---

Tax revenue has become the back bone of the state's earning since the change of status of Indonesia to becoming a net importer of oil for the domestic production of oil cannot meet the domestic demand. The criterion of performance of tax eaming of a country is viewed from the tax ratio of the country, where based on the tax ratio point of view, our contry has the lowest index amongst the Asean countries, so tha there is still a potential to improve it. Tax ratio is influenced by some factors, among others by the obedience of Tax Payers and one of the efforts of the Directorate General of Tax to enhance the obedience is through verification of Tax Notice Submitted by Tax Payers.

ln doing the verification, people often raise questions regarding the quality of the Tax Verification Report and the srandard applied by the tax verification official in carrying out the verification. To respon to the hesitation, the Regional Office of the Directorate General of Tax Western Java I, conducts a review on the Tax Verification Report on annual Tax Notice indicating over payment over Rp 100 million carried out by the Tax Verification Office within its circle.

The purpose of this survey is to see thr relationship between the verification quality carried out by the Office of Tax Verification Tangerang and the outcome of Audit Review carried out by the Regional Office of Directorate General of Tax Westem Java I against te Tax Verification Report on over-payment Tax notice done by the Office of Tax Verification Tangerang. The quality of Tax report is related to the professionalism of the verification officials and in order to examine the quality of the Tax Report a set of questionnaries is addressed to 20 verification officials in Tax Verification Office Tangerang ; the questionnaries include : tax verification, verification planning, and implementation of verification. As for Audit Review, analyze the outcome of review and quantify by giving point to the review result.

The survey method used is a survey method with associative explanation where the main data gathering is questionnaries and to explain the relationship between two variables namely the quality of tax verification as an independent variable, with the result of audit review of Tax verification report as dependent variable. The hypothesis put forward is the significant relationship or influence between the quality of verification and the result of the audit review.

From the result of examination, we can get a picture regarding the profile of Human Resources of the responding verification officials ; from education, experience, and age point of view generally they have good qualification for becoming verification officials. As for implementation of verification, the steps to be taken, namely starting from planning, implementation of verification, reporting of verification result, follow-up action of the verification result, response of Tax Payers, as well as knowlwdge of taxation regulation have been caried out appropriately. The result of the survey using statistical test spearman rank indicates that there is no significant relationship between the verification quality at Tax Verification Office Tangerang and the result of Audit Review carried out by the Regional Office of the Directorate General of Tax Western Java i on the verification report on over-paid tax."