Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKLaporan magang ini bertujuan untuk membahas mengenai proses audit yang dilakukan oleh KAP XYZ atas pajak penghasilan pada reksa dana syariah efek asing yang dimiliki oleh PT CBD. Proses audit yang dilakukan KAP XYZ berdasarkan dengan CBD Audit Guide yang sudah disesuaikan dengan standar audit. Proses audit pajak penghasilan berjalan cukup lama karena diskusi tiga arah antara KAP XYZ tim audit dan tim tax , PT CBD, dan CTY sebagai bank kustodian. Hasil audit dari Reksa Dana SGSE menunjukkan pengendalian dan pengungkapan sudah disajikan dengan wajar.Kata kunci:Audit, Prosedur Audit, Pajak Penghasilan.

---

ABSTRACTThe purpose of this report is to analyze audit process by KAP XYZ on corporate income tax of SGSE equity fund, one of the product of PT CBD. The audit process that was conducted by KAP XYZ is based on XYZ Audit Guide which has been adjusted to International Standards on Auditing ISA . The audit process cost a quite long time due to the complexity of the fund, which involved KAP XYZ audit and tax team , PT CBD, and CTY as a custodian bank. The audit results of corporate income tax of SGSE shows the control and disclosure of SGSE that is related to corporate income tax has been presented fairly in all material aspects.Keywords Audit, Audit Process, Corporate Income Tax"

"Laporan magang ini menjelaskan prosedur audit atas akun perpajakan pada perusahaan publik yang bergerak dalam industri teknologi informasi dan penyelenggaraan internet. Dalam pelaksanaan prosedur audit perpajakan juga dilakukan pengecekan terhadap Pajak Penghasilan Badan (PPh Badan). Selain itu, di bahas juga temuan audit perpajakan. Setelah melaksanakan prosedur audit, dapat disimpulkan bahwa perusahaan telah akun perpajakan perusahaan telah disajikan secara wajar dan bebas dari salah saji material.

---

This internship report explains about taxations audit procedure for public company in information technology industry dan internet provider. While doing the audit procedure, the corporate income tax was examined. Moreover, the audit finding in taxation is disscused. After the taxations audit procedure was done, it can be concluded that the taxation account is presented fairly and free from material misstatement."

"Laporan magang ini membahas tentang evaluasi kecukupan prosedur audit yang telah dilakukan oleh KAP Bintang terhadap kewajiban pajak penghasilan pada PT Bulan. Pembahasan mencakup implementasi prosedur audit yang telah dilakukan oleh KAP Bintang dan evaluasi atas kecukupan prosedur audit tersebut. Evaluasi dilakukan dengan membandingkan prosedur audit yang dilaksanakan dengan teori dan standar audit yang berlaku. Dari hasil evaluasi yang dilakukan, proses audit yang dilakukan KAP Bintang telah sesuai dengan teori dan standar audit yang berlaku.

---

This internship report discusses the evaluation of the adequacy of audit procedures that have been carried out by KAP Bintang on income tax obligations at PT Bulan. The discussion includes the implementation of audit procedures that have been carried out by KAP Bintang and an evaluation of the adequacy of the audit procedures. Evaluation is done by comparing the audit procedures carried out with the theory and applicable audit standards. From the results of the evaluation conducted, the audit process carried out by KAP Bintang has been in accordance with the theory and applicable audit standards."

"Konsekuensi atas sistem pemungutan pajak di Indonesia yang menganut Self Assessment System menuntut Dirjen Pajak untuk meningkatkan pengawasan atas kewajiban perpajakan melalui pemeriksaan pajak. Oleh karena itu, wajib pajak perlu melakukan persiapan untuk menghadapi pemeriksaan, salah satunya melalui ekualisasi SPT. Penelitian ini membahas mengenai ekualisasi peredaran usaha dalam SPT PPh badan dan PPN sebagai bagian dari perencanaan pajak dalam rangka pemeriksaan berdasarkan studi kasus PT XYZ. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian ini adalah pelaksanaan ekualisasi dipengaruhi oleh proses bisnis wajib pajak dan permasalahan teknis. Ekualisasi memiliki peran sebagai perencanaan pajak untuk meminimalisir adanya kejutan pajak dalam pemeriksaan.

---

As a consequence of tax collecting system in Indonesia applied Self Assessment System requires Directorate General of Taxation to increase monitoring system of tax obligation by tax audit. Thus, taxpayer have to prepare facing tax audit, through equalization of tax return. This research discusses sales equalization of Corporate Income Tax Return and VAT Tax Return as a part of tax planning in audit based on the case study at PT XYZ. This study is a descriptive qualitative research design. The result of this study shows that equalization is influenced by business nature of taxpayer and the technical problems. Equalization has a role as tax planning to minimize tax surprise in audit."

"Pendapatan bidang jasa konstruksi merupakan pendapatan yang berasal dari aktivitas konstruksi yang dilakukan oleh kontraktor berdasarkan kontrak yang diberikan oleh pemberi kerja. Terdapat beberapa metode yang digunakan untuk menghitung jumlah pendapatan yang dapat diakui oleh kontraktor. Metode pengakuan pendapatan yang digunakan oleh PT ABC Indonesia adalah metode persentase penyelesaian. Laporan magang ini berisi tentang proses audit yang dilakukan oleh penulis atas akun pendapatan PT ABC Indonesia untuk memastikan bahwa pendapatan yang diakui oleh PT ABC Indonesia telah disajikan secara wajar dan sesuai dengan PSAK 34 mengenai Kontrak Konstruksi.

---

Revenue from construction contract is obtained from construction activity done by contractor based on contract given by client. There are some methods to calculate the amount of revenue recognized by contractor. PT ABC Indonesia uses percentage-of-completion method to recognize its revenue. This internship report contains audit process of construction revenue done by the writer to ensure that construction revenue recognized by PT ABC Indonesia is fairly presented and has been recorded based on PSAK 34 accounting standard about Construction Contract."

"Pajak Penghasilan Pasal 22 (PPh Pasal 22) adalah bentuk pemotongan atau pemungutan pajak yang dilakukan satu pihak terhadap Wajib Pajak dan berkaitan dengan kegiatan perdagangan barang. PT DDD Indonesia selaku perusahaan produksi makanan ringan tentunya sering melakukan transaksi impor barang. Transaksi atas Impor Barang yang terjadi antara PT DDD Indonesia dengan perusahaan lain dikenakan PPh 22. Melalui perhitungan dan pelaporan yang baik, maka perusahaan dapat dikatakan telah memenuhi peraturan yang berlaku guna untuk meningkatkan anggaran pembangunan nasional Pemerintah. Melalui laporan magang ini akan diketahui mengenai penerapan PPh 22 yang dilakukan oleh perusahaan seperti pencatatan, perhitungan, serta pengkreditan dan pelaporannya. Kesimpulan dari laporan magang ini adalah Perusahaan telah melaksanakan pelaporan PPh 22 atas impor barang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun demikian, masih terdapat kekurangan yang dapat diperbaiki oleh PT DDD yang berkaitan dengan pemenuhan kewajiban PPh 22, yaitu belum adanya kontrol atas dokumen-dokumen yang terlampir dalam website perusahaan logistik sehingga menghambat proses pelaporan.

---

Article 22 Income Tax is a form of tax deduction or tax collection that is carried out by one party to the Taxpayer related to goods trading activities. PT DDD Indonesia, as a multinational food and beverage company often conducts goods import transactions. Transactions on Goods Import that occur between PT DDD Indonesia and other companies is the subject of PPh 22. Through good calculation and reporting, the company have complied with applicable regulations to help in increasing the Government's national development budget. Through this internship report, it will be known about the application of Income Tax 22 carried out by the company such as recording, calculation, crediting, and reporting. The conclusion of this report is that the PPh 22 reporting on the import of goods in accordance with the applicable laws and regulations. However, there is still weakness that can be corrected by PT DDD related to the fulfillment of PPh 22 obligations, that is the lack of control over the documents attached to the logistic company's website, thus hampering the reporting process."

"Laporan magang ini membahas mengenai evaluasi atas praktik pengisian SPT Pajak Penghasilan pada PT ABC dan refleksi diri atas pengalaman magang yang telah dilakukan. Pengisian SPT ini dilakukan oleh Mirian Indonesia, sebagai konsultan bisnis dalam bidang perpajakan. PT ABC merupakan sebuah perusahaan yang bergerak dalam usaha pertambangan yang dengan rutin membayarkan pajaknya sesuai dengan SPT setiap tahunnya. Evaluasi yang dilakukan dalam laporan magang ini terkait dua hal utama, yaitu pengisian pada formulir SPT 1771 dan lampiran khusus SPT. Evaluasi dilakukan berdasarkan ketentuan yang ada pada Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-19/PJ.2014 mengenai Petunjuk Pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan. Hasil dari evaluasi yang dilakukan adalah adanya kesesuaian dengan penilaian dari senior in charge dan beberapa hal yang kurang sesuai dengan petunjuk teknik yang ada pada Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-19/PJ.2014 mengenai Petunjuk Pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan PajakPenghasilan Wajib Pajak Badan.

---

ABSTRACTThis report discusses the evaluation of corporate annual tax return filling at PT ABC and self reflection on the internship experience that has been done. The tax return filing was conducted by Mirian Indonesia, as a business consultant in the taxation field. PT ABC is a company engaged in the mining business that routinely pays taxes according to the annual tax return. The evaluation carried out on this report is related to two main things, filling in the SPT form 1771 and the special attachment of the annual tax return. The evaluation carried out based on the provisions in the Regulation of the Director Generalof Tax Number PER-19 / PJ.2014 regarding Instructions for Completing Annual Tax Returns for Corporate Taxpayers. The result of the evaluation is the conformity with the assessment of the senior in charge and some things that are lacking in accordance with the technical Instructions in the Regulation of the Director general of taxation number PER-19/PJ. 2014 on the annual notice of Income tax law."

"Pembanding internal untuk melakukan pengujian arm’s length principle dinilai dapat memberikan hasil analisis yang lebih akurat dibandingkan pembanding eksternal. Oleh karena itulah, pembanding internal diutamakan terlebih dahulu sebelum beralih menggunakan pembanding eksternal. Salah satu sengketa pajak terkait dengan penggunaan pembanding internal dalam penerapan arm’s length principle terjadi pada PT X untuk tahun pajak 2016. Pihak Direktorat Jenderal Pajak (DJP) selaku otoritas pajak menolak penggunaan pembanding internal PT X dan beralih menggunakan pembanding eksternal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah penggunaan pembanding internal PT X telah sesuai dengan arm’s length principle. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif dan pengumpulan data melalui wawancara dan studi literatur. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan arm’s length principle oleh PT X pada tahun pajak 2016 dengan menggunakan pembanding internal telah sesuai dengan regulasi di Indonesia dan panduan internasional yang berlaku.

---

Internal comparables to carry out arm's length principle testing are considered to provide more accurate analysis results than external comparables. For this reason, internal comparables are prioritized before switching to using external comparables. One of the tax disputes related to the use of internal comparables in applying the arm's length principle occurred at PT X for the 2016 fiscal year. The Directorate General of Taxes (DGT) as the tax authority refused to use PT X's internal comparables and switched to using external comparables. This study aims to analyze whether PT X's use of internal comparables is in accordance with the arm's length principle. This research was conducted with a qualitative approach and data collection through interviews and literature studies. This study's results indicate that the arm's length principle by PT X in the 2016 fiscal year using internal comparables complies with Indonesian regulations and applicable international guidelines."

"Laporan ini menganalisis ekualisasi pajak penghasilan badan dengan pajak pertambahan nilai PT OP Indonesia dalam rangka pengajuan restitusi pajak penghasilan badan. Terdapat beberapa kondisi yang menyebabkan PT OP Indonesia harus melakukan ekualisasi antara peredaran usaha dalam SPT PPh Badan dengan total penyerahan dalam SPT Masa PPN setahun. Ekualisasi yang dilakukan oleh PT OP Indonesia disebabkan karena ada perbedaan waktu. Dari hasil analisis tersebut diperoleh bahwa PT OP Indonesia telah melakukan kewajiban perpajakannya dengan baik dan ekualisasi yang dibuat oleh PT OP Indonesia tidak melanggar peraturan perpajakan.

---

This report analyze equalization of corporate income tax with value added tax PT OP Indonesia in order to apply for corporate income tax refund. There are several conditions that cause PT OP Indonesia made equalization between gross income stated in Annual Corporate Income Tax Return (1771 Form) and total delivery of taxable goods stated in Value Added Tax Periodic Return in annual. Equalization that had been made by PT OP Indonesia due to the time difference. The result of analysis shows that PT OP Indonesia has performed its tax obligation well and equalization made by PT OP Indonesia does not violate the taxation rules."

"The transaction price of goods, or service fees, are affected by a variety of factors such as types and quality of the goods concerned, competition, consumer demand and general economic condition. In general transaction prices constitute base prices added by the firm's margin. In the business world at a particular time transaction prices do not account for margins, with some perhaps even being found lower than the cost of goods production. However, tax authorities pay attention to related party transactions as their prices may be subject to manipulation. These prices will be set at arm's length if we compare them with those for independent parties. As a further result, the taxable income reported in tax returns of the taxpayers in question are less than what it should be. The main issue and question in the author's research are how to determine that a transaction has been conducted at arm's length and what connection can be found between the corrections made through audit and income tax revenue. The pricing set for transactions between related parties are called as transfer pricing. A related party transaction is deemed to occur when there is a link between the common and controlling shareholders, management of the parties involved, including their horizontal and vertical family relationships. One way to determine if there is an arm's length price is to compare the transfer pricing on related parties and those on unrelated parties. Some of the common approaches applied-are the comparable uncontrol price method, resale price method, cost plus method and comparable profit method.

The author surveyed the results of inspections conducted by the State Revenue Optimization Team (SROT) into related firm transactions.

From the survey, the author has found:

1. In practice it is difficult to arrive at an accurate comparative figure as the period of the audit above has been limited and data and information concerning similar firms to taxpayers are lacking. A new approach which has been employed by tax authorities in several countries for the purpose of reducing the occurrences of problems associated with the determination of transaction prices is called as the Advanced Pricing Arrangement. This method has been set out in Article 18(3a) of Law number 17 of 2000.

2. The corrections through audit into or the potential income tax revenue by SROT from the transactions conducted between taxpayers and their related parties amount to Rp 932,952,280,602. However, only Rp 51,821,609,658, or 5.55% of this amount was accepted by taxpayers. Hence, these taxpayers did want to pay a total of Rp 881,130,670,944, or 94.45%. The taxpayers then request of objection or appeals on the assessments made by the Director General of Taxation. However, the Director General of Taxation rejected these request . In addition, the Tax Court rejected appeals which amounted to Rp 4,696,385,476.

The corrections above were conducted due to the fact that:

- There has been lack of audit guidelines concerning related party transactions.

- Taxpayers are unable to make clear explanations on how they arrived at transfer pricing. In addition, the factors which cause transfer pricing vary from those affecting market prices, or the transaction prices among unrelated parties.

The author recommends as follows:

- Taxpayers should make a pricing policy whereby transaction prices are described and broken down. In addition, they should explain the factors which cause their transfer pricing to differ from market prices, or the transaction prices among unrelated company.

- Tax authorities set a comparative figure or indicator, taken from taxpayers' data bases, as a reference for auditor for the purpose of assessing transaction fairness.

- Consideration should be made to re-evaluate the fines in the form of interest payments, and penalties which are regulated in Law number 16 of 2000. Different sanctions, in the form of, for example, higher percentage or without correspondence adjustments, should be charged on taxpayers who do provide information on their related party transactions.

- Issuance of the implementation guidelines for Article 18(3a) of Law number 17 of 2000 to both taxpayers and the Directorate General of Taxation regarding agreements about the determination of transaction prices."