Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Laporan magang ini membahas tentang sengketa pajak PT ABC yaitu sengketa material terkait cara perhitungan koreksi dan penentuan DPP PPN yang tepat atas koreksi yang dilakukan oleh DJP. PT ABC tidak menyetujui cara perhitungan koreksi DJP yaitu pembagian 12 Masa Pajak untuk menetapkan koreksi atas setiap Masa Pajak dan atas jumlah koreksi Peredaran Usaha. PT ABC berpendapat bahwa terdapat beberapa mutasi debet dari buku bank yang seharusnya dibatalkan dan beberapa akun yang seharusnya dimasukkan dalam perhitungan. Dalam laporan ini, diperoleh kesimpulan bahwa seharusnya PT ABC menyajikan perhitungan Peredaran Usaha untuk setiap Masa Pajak dan jumlah DPP PPN yang tepat adalah sebesar Rp78.459.456.227,00.

---

This internship report discusses about PT ABC rsquo s tax dispute which is material dispute about correction rsquo s calculation and the correct VAT rsquo s tax base assessment of the correction from DGT. PT ABC disagree with DGT rsquo s calculation where the correction divided equally for 12 tax period to determine the correction for each tax period and also the total correction of Gross Income. PT ABC state that there are some mutation debit in bank rsquo s book that should be off the calculation and some account that should be included in the calculation. This report concluded that PT ABC should have present the Gross Income calculation for each tax period and the correct VAT rsquo s tax base should be Rp78.459.456.227,00."

"Skripsi ini bertujuan untuk menganalisis perlakuan Pajak Penghasilan atas pembebanan biaya piutang tak tertagih yang terjadi pada sengketa pajak PT ABC dan untuk menganalisis implikasi cost of taxation yang timbul pasca terjadinya sengketa pajak atas biaya piutang tak tertagih tersebut. Metode penelitian yang digunakan pada skripsi ini adalah metode penelitian kuantitatif. Data yang digunakan pada skripsi ini diperoleh dengan cara melakukan wawancara mendalam kepada beberapa narasumber yang dianggap relevan dengan permasalahan yang diangkat. Berdasarkan hasil analisis, atas biaya piutang tak tertagih yang dihapuskan oleh PT ABC, tidak dapat dibebankan sebagai biaya pengurang penghasilan bruto karena tidak dipenuhinya ketentuan untuk melampirkan beberapa dokumen pada saat pelaporan SPT Tahunan. Tidak dipenuhinya ketentuan tersebut disebabkan oleh tingkat kepatuhan pajak PT ABC yang masih rendah dan adanya bunyi ketentuan yang belum mencerminkan asas kepastian (certainty), yang kemudian menimbulkan perbedaan pendapat antara PT ABC dengan pemeriksa. Kemudian, cost of taxation yang harus ditanggung PT ABC pasca terjadinya sengketa pajak tersebut, yang disebabkan oleh ketidakpatuhannya adalah besarnya pokok pajak yang kurang dibayar beserta sanksi administrasinya, perasaan tidak nyaman, serta waktu yang terbuang untuk mengurus sengketa perpajakan yang terjadi. Sedangkan cost of taxation yang harus ditanggung oleh pemerintah sebagai akibat dari regulasi yang tidak jelas adalah hilangnya potensi penerimaan negara dari pajak untuk pembangunan, waktu yang dikorbankan untuk menyelesaikan sengketa dengan PT ABC, serta perasaan tidak tenang dan was was terhadap keputusan dan putusan yang akan terbit. Biaya piutang tak tertagih, Pajak Penghasilan, dan sengketa pajak.

---

This thesis aims to analyze income tax treatment toward the imposition of cost of uncollected receivables incurred in PT ABC and to analyze the implications of cost of taxation arising in accordance with tax dispute of costs of uncollectible recivables. The research method used in this thesis is quantitative research method. The data used in this thesis is obtained by conducting in-depth interviews with several informants who are relevant to case of this thesis. Based on the results of the analysis, the cost of uncollected receivables incurred in PT ABC cannot be charged as a deductible expense because the provisions to attach several documents at the time of reporting of the Annual Tax Return cannot be fulfilled by PT ABC. The not fulfilment of the provisions is triggered by the level of tax compliance of PT ABC which is still low, and wording of the provisions that have not reflected certainty aspect. Those two major causes then trigger argument between PT ABC and tax auditor. Then, the cost of taxation that must be borne by PT ABC after the tax dispute occurs, which is caused by its non-compliance is the amount of the underpayment income tax principal along with administrative sanctions, feelings of discomfort, and time wasted in managing tax disputes that occur. While the cost of taxation that must be borne by the government as a result of unclear regulations is the loss of potential state revenue from taxes for development, time sacrificed to resolve disputes with PT ABC, and feelings of unease and anxiety about decisions and decisions that will be issued."

"Risiko pemeriksaan atas transfer pricing masih menjadi salah satu isu yang menjadi kekhawatiran di kalangan eksekutif perpajakan dan keuangan masuk ke dalam posisi teratas dalam survei Ernest & Young tahun 2023. Selain itu, isu ini masih menjadi pembahasan antara OECD dan negara yang tergabung dalam G20 Inclusive Framework on BEPS yang mana mereka mulai mengembangkan pendekatan Pillar One & Pillar Two untuk salah satunya untuk mengatasi sengketa pajak transfer pricing. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis karakteristik wajib pajak sebagai indikator penting untuk menentukan pemenuhan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha. Selain itu, penelitian ini menganalisis penyebab sengketa pajak pada seluruh jenis transaksi afiliasi yang mengalami sengketa pajak transfer pricing sehingga memperoleh hasil analisis yang lebih luas. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa setiap jenis transaksi afiliasi yang mengalami sengketa pajak transfer pricing memiliki karakteristik wajib pajak dengan kondisi industri dan kondisi transaksi afiliasi yang berbeda-beda. Selain itu, hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa setiap jenis transaksi afiliasi memiliki penyebab sengketa pajak transfer pricing berbeda tergantung pada indikator-indikator prinsip kewajaran dan kelaziman usaha yang paling dominan menimbulkan sengketa pajak. Penelitian ini diharapkan bisa menjadi acuan informasi bagi pemeriksa pajak untuk melakukan evaluasi atas proses pemeriksaan ketika dalam menentukan koreksi sengketa pajak transfer pricing, serta mendorong wajib pajak untuk membuat dokumentasi transfer pricing yang benar, jelas, dan komprehensif.

---

The risk of transfer pricing’s audit is still the main issues and concerns among and finance executives according to the 2023 survey by Ernest & Young. Furthermore, this issue is still hot topic for discussion between the OECD and the members of the G20 that join in Inclusive Framework on BEPS (IF). One of the topics of discussion is related to dispute resolution with the Pillar One & Pillar Two approach developed by OECD to resolve transfer pricing tax disputes. Therefore, this study aims to analysis the characteristics of taxpayers as important indicator in the application of arm’s length principle. Furthermore, this study aims to analyzes the causes of tax disputes according to all types of affiliate transactions that experience transfer pricing tax disputes to obtain extensive analysis. The results of this study show that each type of affiliates transactions that experiences a transfer pricing tax dispute have the different characteristics of taxpayers with different industry conditions and affiliate transactions. The results of this study also show that each type of affiliates transaction has different causes of tax disputes according to the indicators of arm’s length principles. Hereinafter, this study should be become an information reference for tax auditors to evaluate the audit process when determining corrections to transfer pricing tax disputes, as well as encourage taxpayers to prepare correctly, clear, and comprehensive transfer pricing documentation."

"Kebijakan perpajakan pada setiap negara menghasilkan implementasi yang berbeda. Perbedaan kebijakan dalam proses pengembalian PPN antara Indonesia dengan negara lain, terutama untuk Perwakilan Diplomatik ditentukan berdasarkan asas resiprositas. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kebijakan pengembalian pajak (VAT Refund) bagi Perwakilan Diplomatik di Indonesia dan menganalisa kendala-kendala yang terjadi dalam pengimplementaian kebijakan tersebut. Analisa pengembalian pajak ini difokuskan pada kewenangan dalam perpajakannya, objek pajak, subjek pajak, proses pengembalian pajak. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan tujuan untuk menganalisa bagaimana proses pengembalian pajak di Indonesia untuk perwakilan diplomatik. Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah belum adanya kebijakan umum yang mengatur mengenai jangka waktu yang diperlukan dalam proses pengembalian PPN dan belum adanya sistem terintegrasi antara Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler, Perwakilan Diplomatik dan KPP Badan dan Orang Asing untuk pengecekan faktur pajak online. Kendala – kendala yang dihadapi antara lain (1) Kurangnya koordinasi Pusat dengan Kedutaan, (2) Proses pencairan yang lama, (3) Kesalahan input data pada aplikasi, (4) Aplikasi belum diterapkan secara maksimal.

---

Tax policy in every country has differences with each other in implementation. The differences of regulation regarding VAT Refund policies (Value Added Tax Returns) and other country. Especially for Diplomatic Representatives is determined by the principle of reciprocity. The purpose of this study is to analyze VAT Refund regulations between for Diplomatic Representatives in Indonesia, in addition to analyze the obstacles in the implementation of the policy. The Analysis of the tax refund system will be focused on the structure of authority on the taxation fields, tax objects, tax subjects, tax return processes. The research using qualitative research. The aim of this research is to describe how the implementation of VAT refunds in Indonesia. The Conclusion of this research is the absence of a policy that regulates the time period for the process of tax returns for Diplomatic Representatives and the absence of an integrated online system between the Directorate General of Protocol and Consular, Diplomatic Representatives and KPP Badan dan Orang Asing to facilitate and reduce human errors for verification online tax invoice. The obstacles in the implementation of the policy are (1) Lack of coordinating between Embassies and Central Office, (2) Long disbursement process, (3) Error in data inputting, (4) The application has not been maximally implemented."