Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Manajemen kepegawaian merupakan kegiatan pengelolaan kepegawaian mulai perencanaan pegawai sampai dengan pegawai pensiun. Pelaksanaan pengelolaan manajemen kepegawaian Kementerian Ketenagakerjaan saat ini belum optimal. Masih sering terjadi keterlambatan dalam pembuatan SK kenaikan pangkat dan SK kenaikan gaji berkala, sering terjadinya kesalahan dalam pembuatan SK, sulitnya membuat laporan tentang data-data kepegawaian. Untuk menyelesaikan masalah tersebut perlu adanya Perancangan Sistem Informasi Kepegawaian. Selain menyelesaikan masalah, Sistem Informasi Kepegawaian juga mampu meraih peluang dengan memberikan nilai tambah yaitu update data kepegawaian menjadi lebih mudah dan proses pelayanan kepegawaian dapat menjadi lebih efisien. Tahapan perancangan sistem informasi kepegawaian menggunakan tahapan pengembangan metodologi Waterfall. Untuk menentukan layak tidaknya perancangan tersebut, dilakukan analisis kelayakan yang mencakup kelayakan teknis, kelayakan ekonomi dan kelayakan organisasi. Berdasarkan analisis kelayakan, proyek perancangan sistem informasi kepegawaian layak dikerjakan. Untuk menggambarkan sistem yang sudah ada as-is system dan sistem informasi kepegawaian to-be system digunakan pemodelan UML Unified Modelling Language yang meliputi use case diagram, activity diagram, sequence diagram, collaboration diagram, state chart mechine diagram, class diagram dan deployment diagram. Manfaat sistem informasi kepegawaian terdiri dari 3 kategori yakni Business Process Automation BPA , Business Process Improvement BPI dan Business Process Reengineering BPR . Rancangan Sistem Informasi Kepegawaian yang dihasilkan dibagi dalam 6 modul subsistem, yaitu modul login, modul master data, modul data pegawai, modul proses kepegawaian, modul pengguna dan modul laporan.

---

Personnel management is an activity of personnel management from planning employee until retirement employee. Implementation of the management of personnel management the Ministry of Labour is currently not optimal. Still frequent delays in manufacturing SK SK promotions and salary increases periodically, frequent occurrence of errors in the manufacturing of SK, the difficulty of making a report on the employment data. To solve these problems need to be their Human Resources Information Systems Design. In addition to resolving the problem, Human Resources Information System is also able to seize the opportunity to provide added value, namely update employee data becomes easier and the process could be more efficient staffing services. Stages of personnel information system design using Waterfall methodology development stage. To determine the appropriateness of the design, feasibility analysis which includes the technical feasibility, economic feasibility and viability of the organization.

Based on the feasibility analysis, project personnel information system design feasible. To illustrate the existing system as is system and personnel information system to be system used modeling UML Unified Modeling Language, which includes use case diagrams, activity diagrams, sequence diagrams, collaboration diagrams, state charts mechine diagram, class diagrams and deployment diagrams. Benefits of personnel information system consists of three categories, Business Process Automation BPA , Business Process Improvement BPI and Business Process Reengineering BPR . Human Resources Information System divided into six modulesvsubsystem, there are the login module, the master data module, the employee data module, the management process module, the user module and the report module."

"Keterbukaan informasi secara global tanpa batas serta didukung perkembangan teknologi yang pesat berisiko memberikan kerawanan terhadap obyek informasi yang terekspose yang memberi celah kepada pihak yang tidak berkepentingan untuk mengambil atau memanipulasi informasi Organisasi Kementerian Luar Negeri mengelenggarakan fungsi fungsi sesuai dengan Perpres RI Nomor 9 Tahun 2005 dan UU RI Nomor 39 tahun 2008 membutuhkan informasi yang cepat tepat akurat serta terjamin keamanannya Sehingga tuntutan ketersediaan suatu Manajemen Resiko yang efektif merupakan sesuatu yang mendesak Manajemen Resiko diperlukan untuk melindungi aset informasi organisasi dan melanjutkan misi dan visi organisasi Dalam penelitian ini penulis melakukan Perancangan Manajemen Resiko Sistem Informasi studi kasus Pusat Komunikasi Kementerian Luar Negeri dengan metodologi NIST Hasil dari penelitian menggambarkan tingkat kematangan dan kelengkapan penerapan manajemen resiko di lingkungan Kementerian Luar Negeri.

---

Disclosure of information globally seamless and supported the development of technologies that provide rapid risk exposure to information objects that give loopholes exposed to unauthorized parties to retrieve or manipulate information Organization of the Ministry of Foreign Affairs provide functions in accordance with Presidential Decree No 9 of 2005 and Act No 39 of 2008 need information fast precise accurate and guaranteed safety So the demand for the availability of an effective risk management is something urgent Risk management is needed to protect the information assets of the organization and continue the mission and vision of the organization In this study the authors conducted a Risk Management Information System Design case study Communication Center Ministry of Foreign Affairs with NIST methodology The results of the study illustrate the level of maturity and completeness of the application of risk management in the Ministry of Foreign Affairs."

"ABSTRAKPemenuhan pangan merupakan hak asasi setiap rakyat Indonesia yang harus senantiasa tersedia setiap waktu, aman, bermutu, bergizi, dan beragam dengan harga yang terjangkau oleh daya beli masyarakat. Tetapi pada kenyataannya, stabilisasi harga bahan pokok di Indonesia belum sepenuhnya tercapai, dimana rata-rata koefisien variasi (KV) harga pada beberapa komoditas bahan pokok misalnya daging ayam, bawang merah, dan cabai masih melewati KV wajar. Salah satu faktor penyebab fluktuasi harga bahan pokok di Indonesia adalah faktor distribusi barang, misalnya infrastruktur distribusi yang belum memadai, rantai distribusi yang panjang, biaya distribusi tinggi, serta data pasokan dan permintaan barang yang belum terpantau.Dalam rangka mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah membuat kebijakan pengembangan sistem logistik nasional berdasarkan konsep supply chain management (SCM), dengan membangun fasilitas Pusat Distribusi di daerah. Untuk mendukung penerapan program tersebut, diperlukan strategi penerapan dan dukungan sistem informasi yang handal agar mampu mencapai tujuan program tersebut yaitu menjamin stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok, serta mengurangi disparitas harga antar daerah. Penelitian ini menggunakan pendekatan soft system methodology (SSM) dalam menyusun model dan strategi penerapan sistem informasi Pusat Distribusi. Hasil dari penelitian ini adalah rancangan model kebutuhan fungsional sistem informasi Pusat Distribusi yang digambarkan dalam use case diagram serta 18 strategi penerapan sistem informasi logistik.

---

ABSTRACT

The right to food is a fundamental right of every people that should be available every time, safe, have certain quality, nutritious and various with affordable price. But in fact, the price stabilization of staple food in Indonesia have not been fully achieved, where the average of coefficient of variation (CV) of some staple food items, exceed the reasonable CV (more than 9 percents). Distribution of goods is one of the main factors which cause price fluctuations on the staple food in Indonesia, such as inadequate distribution infrastructure, long distribution channel, high distribution costs, and also unmonitored data of supply and demand.

To overcome these problems, the government made a policy on national logistics system development based on the concept of supply chain management (SCM). It was manifested by constructing distribution center facility in the region. The implementation strategy and reliable information system was needed to support the system implementation. It has the aim to be able to ensure the prices stability and availability of the staple foods, and also to reduce the price disparity between regions. This research uses soft system methodology (SSM) approach to develop information system models and the implementation strategy. Results from this research are design of information system model which is described in use case diagram and 18 activities for implementation strategies of logistics system."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebutuhan dan menyusun rancangan sistem informasi terintegrasi untuk Sistem Informasi Cekrekening dengan sistem informasi perbankan sebagai salah satu upaya untuk mengoptimalkan fungsi database blacklist Sistem Informasi Cekrekening. Hal ini dilakukan dalam rangka menekan jumlah tindak pidana yang berkaitan dengan internet atau informasi dan transaksi elektronik serta meminimalisasi jumlah korban. Integrasi ini dilakukan dengan sistem informasi perbankan karena pihak perbankan memiliki wewenang dalam melakukan tindak lanjut terhadap nomor rekening terindikasi pidana di dalam database blacklist Sistem Informasi Cekrekening. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menggunakan teknik wawancara semi-terstruktur dalam pengumpulan datanya. Wawancara dilakukan dengan melibatkan beberapa stakeholders, yaitu satu orang anggota Tim Layanan Aduan Cekrekening.id serta tiga orang perwakilan perbankan dari tiga bank yang berbeda. Analisis data hasil wawancara dilakukan dengan menggunakan teknik thematic analysis dengan alat bantu NVivo 12 Pro. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah salah satu dari metodologi System Development Life Cycle, yaitu Rational Unified Process (RUP) dengan menerapkan disiplin requirements dan analysis & design pada fase inception dan elaboration dengan tiga kali iterasi. Iterasi pertama dilakukan pada fase inception dan elaboration, sedangkan iterasi kedua dan ketiga dilakukan pada fase elaboration. Penelitian ini menghasilkan sembilan artefak RUP serta high-fidelity prototype.

---

This study aims to analyze the needs and design an integrated information system for the Cekrekening Information System with a banking information system to further optimize the function of the Cekrekening Information System’s blacklist database. This is done to reduce the number of criminal acts related to the internet or electronic information and transactions and to minimize the number of victims. This integration is carried out with the banking information system because the bank is the party that has the authority to follow up on the account number indicated by a criminal in the Cekrekening Information System’s blacklist database. This research is qualitative research that uses semi-structured interview techniques in collecting data. Interviews were conducted involving several stakeholders: a member of the Cekrekening.id Complaints Service Team and three banking representatives from three different banks. The interview data were analyzed using the thematic analysis technique with the NVivo 12 Pro tool. The software (prototype) development methodology used in this study is one of the System Development Life Cycle methodologies, namely the Rational Unified Process by applying the requirements discipline in the inception and elaboration phases with three iterations. The first iteration is carried out in the inception and elaboration phases, while the second and third iterations are carried out in the elaboration phase. This research resulted in nine artifacts of the Rational Unified Process and high-fidelity prototype that illustrate the design of integrated information systems between checking account information systems and banking information systems."

"Sistem Informasi INAPORTNET telah mulai dibangun pada tahun 2007 oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. Pembangunan sistem ini diikuti dengan revitalisasi yang tidak berjalan baik dalam kurun waktu 7 tahun, sehingga pada tahun 2015 dibentuk Task Force Laut (terdiri dari Pustikomhub dan Ditjen Hubla) untuk membenahi dan meningkatkan pelayanan sektor laut dengan membuat sistem informasi INAPORTNET yang berbasis web yang bersifat komprehensif dimulai sejak pengajuan permohonan kedatangan kapal, kapal masuk, kegiatan bongkar muat, hingga kapal keluar meninggalkan pelabuhan termasuk di dalamnya adalah pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Target waktu dari Menteri Perhubungan adalah Sistem Informasi INAPORTNET terimplementasi pada bulan Oktober 2015 di seluruh pelabuhan. Posisi sistem INAPORNET saat penelitian ini dilakukan adalah telah dilakukan softlaunching pada tanggal 17 Maret 2016 di 4 pelabuhan yaitu: Makassar, Bitung, Balikpapan dan Ambon. Oleh karena itu, perlu dilakukan evaluasi terkait keterlambatan implementasi. Hasil penelitian ini mendapatkan 4 domain masalah yaitu, kebijakan, penerimaan pengguna, infrastruktur SI/TI dan best practice kerangka evaluasi. Pada penelitian ini digunakan kerangka kerja COBIT 5 sebagai panduan metodologi evaluasi. Berdasarkan pengumpulan data dan wawancara, kemudian penentuan masalah, selanjutnya dilakukan pemetaan antara tujuan sistem INAPORTNET dengan enterprise goals. Kemudian pemetaan dengan ITRG sampai didapatkan pemetaan proses area COBIT 5 yang relevan terhadap setiap akar masalah. Sehingga didapatkan pola solusi berdasarkan proses area COBIT 5 terpilih, sebagai hasil evaluasi dan rekomendasi bagi sistem informasi INAPORTNET.

---

INAPORTNET Information System has been develop by The Directorate General of Sea Transportation since 2007. From the start, the development of this system followed by the revitalization that not going well almost in 7 year, therefore in 2015 they formed task force (consist of Pustikomhub and Ditjen Hubla) to reorganize and improve services of the marine sector by develop INAPORTNET Information System, a comprehensive web based system that start with submission of application for the arrival of the ship, incoming ships, loading and unloading activities, until ship out leaving the harbor, inlcuding payment of Tax State Revenue (non-tax).

The Ministry of Transportation has given the time target that INAPORTNET Information System will be implemented in October 2015 across the harbor. Current condition in the time this study conduct, softlaunching has been done on March 17, 2016 at 4 ports: Makassar, Bitung, Balikpapan, and Ambon. Therefore, the delays in implementation need to be evaluated. The results of this study are within 4 domain problem: policies, user acceptance, infrastructure SI / IT and best practice evaluation framework.

This study used COBIT 5 framework to guide the evaluation methodology. Based on data collection and interviews, then the determination of the problem, and then the mapping between the goal INAPORTNET system with enterprise goals. Then mapping used ITRG to obtain the mapping COBIT 5 process areas that are relevant to each root of the problem. So we get the solution patterns based on the chosen COBIT 5 process areas, as a result of the evaluation and recommendation for INAPORTNET information systems."

"Sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 08/PRT/M/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Pekerjaan Umum mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang pekerjaan umum dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan Negara. Demi menjalankan proses penyelenggaraan urusan di bidang pekerjaan umum yang berkualitas, maka Kementerian juga harus memiliki infrastruktur Teknologi Informasi (TI) yang handal. Demi mewujudkan infrastruktur yang handal diperlukan perencanaan arsitektur teknologi informasi agar terwujud keselarasan penerapan TI terhadap strategi bisnis organisasi sebagai acuan dalam pengambilan keputusan TI jangka panjang yang efektif dan efisien.Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan rancangan arsitektur TI untuk Kementerian Pekerjaan Umum. Penelitian ini berdasarkan kerangka kerja The Open Group Architecture Framework Architecture Development Method (TOGAF ADM). Penelitian ini menggunakan pendekatan dengan mengumpulkan data primer dengan melakukan wawancara ke pihak pengelola TI di Kementerian Pekerjaan Umum serta mengumpulkan data sekunder melalui cetak biru TIK Kementerian Pekerjaan Umum serta kebijakan terkait TIK.Hasil penelitian ini diantaranya: (1) Dari hasil perancangan menggunakan TOGAF ADM diperoleh 22 kandidat aplikasi baru yang diusulkan untuk dikembangkan di Kementerian Pekerjaan Umum.(2) Menghasilkan 10 prinsip arsitektur. (3) Hasil perancangan arsitektur teknologi berupa rancangan private cloud.

---

According to the Regulation of the Minister of Public Works No. 08/PRT/M/2010 on the Organization and Administration of the Ministry of Public Works, the Ministry of Public Works has the task of organizing affairs in the field of public works in the government to assist the President in carrying out the State government. For doing the affairs of the implementation process in the quality of public works, the ministry must also have an infrastructure of Information Technology (IT) are reliable. Reliable infrastructure in order to realize the necessary planning information technology architecture to realize the alignment of the application of IT to the organization's business strategy as a reference for long-term IT decisions are effective and efficient.

This research aims to deliver a design of information and technology architecture for the Ministry of Public Works. This research is based on The Open Group Architecture Framework Architecture Development Method (TOGAF ADM) framework. This research approach to collect primary data by conducting interviews to IT manager in the Ministry of Public Works and collecting secondary data through ICT blueprint Ministry of Public Works and ICT related policies.

Results of this research are: (1) From the results of the design using the TOGAF ADM acquired 22 new applications candidate are proposed to be developed Ministry of Public Works. (2) Generate 10 principles of architecture. (3) The results of technology architecture is private cloud."

"Keamanan informasi sudah menjadi prioritas utama dalam organisasi yang modern. Dalam peraturan pemerintah nomor 82 tahun 2012 bahwa penyelenggara sistem elektronik wajib memiliki dan menjalankan prosedur dan sarana untuk pengamanan sistem elektronik. Kemenlu hingga saat ini sudah mempunyai 108 aplikasi, di antara aplikasi tersebut digunakan untuk pengelolaan informasi dalam pelayanan dan perlindungan Warga Negara Indonesia. Terdapat beberapa ancaman yang dapat mengganggu ketersediaan, kerahasiaan maupun keutuhan data atau informasi di lingkungan Kemenlu. Salah satu penyebab terjadinya ancaman dan gangguan tersebut disebabkan karena belum adanya kebijakan keamanan informasi di lingkungan Kemenlu.Penelitian ini mempunyai klasifikasi penelitian studi kasus dan action research. Kerangka kerja yang digunakan dalam perancangan kebijakan keamanan informasi ini menggunakan kerangka kerja ISO/IEC 27001:2013. Wawancara dilakukan pada pejabat-pejabat struktural dan staf teknis pada Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Kementerian dan Perwakilan PusTIK KP untuk mengambil data kualitatif. Penelitian ini mendapatkan 30 kontrol pada Annex A yang dapat diterapkan dan dijadikan rancangan dokumen kebijakan keamanan informasi pada lingkungan Kementerian Luar Negeri.

---

Information security has become a top priority in modern organizations. In Peraturan Pemerintah number 82 of 2012 that the organizers of electronic systems should have and implemented procedures and tools for securing electronic systems. Kemenlu up to now already has 108 applications, some of the applications are used for information management in the service and protection of Indonesian Citizens. There are several threats that could interfere with the availability, confidentiality and integrity of data or information within the Kemenlu. One of the causes of such threats and disturbances is caused by Kemenlu still don rsquo t have information security policy.

This research has a classification case study and action research. The framework used in the design of this information security policy uses the ISO IEC 27001 2013 framework. Interviews were conducted with structural officials and technical staff at Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Kementerian dan Perwakilan PusTIK KP to obtain qualitative data. The research found 30 control in Annex A that can be applied and used as draft of information security policy on the environment of the Ministry of Foreign Affairs."

"Dalam rangka menunjang program penataan sumber daya manusia, Kementerian Luar Negeri membangun aplikasi Sistem Informasi Manajemen Pegawai (Simpeg) sebagai tahapan dalam pembangunan Human Resource Information System (HRIS) Kementerian Luar Negeri. Akan tetapi, sistem tersebut memiliki kendala karena tidak berjalan sesuai dengan harapan stakeholder.Penelitian ini bertujuan untuk melakukan evaluasi faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kesuksesan penerapan aplikasi Simpeg di Kementerian Luar Negeri dengan menggunakan model turunan dari Information System Success Model, Technology Acceptance Model, UTAUT dan Trust Model. Data penelitian didapatkan dengan menyebarkan kuesioner kepada 160 pegawai di kantor pusat serta kantor perwakilan RI di beberapa negara. Data penelitian tersebut dianalisa menggunakan konsep Structural Equation Modelling (SEM) bebasis kovarian dengan menggunakan perangkat lunak Amos.Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang berpengaruh secara signifikan terhadap kesuksesan penerapan Simpeg di Kementerian Luar Negeri adalah System Quality, Information Quality, Service Quality, Percieved Ease of Use, Habit dan User Satisfaction.

---

In order to support Human Resource Management program, Ministry of Foreign Affairs develops Human Resource Information System in a small scale. However, there are some problems while implementing this system because it did notalign with the stakeholder requirements yet.

The objective of this research is to evaluate factors that influence the successful implementation of Human Resource Information System in Ministry of Foreign Affairs using derrivative model of Information System Success Model, Technology Acceptance Model, UTAUT and Trust Model. The research model wa applied to collect from the questionnaries answered by 160 users of Human Resource Information System from the headquarter office and also from Indonesian Embassy offices in some countries.The results were analyzed using Structural Equation Modelling (SEM) covarian-based in Amos.

The results indicated factors that influence the successful implementation of Human Resource Information System in Ministry of Foreign Affais are System Quality, Information Quality, Service Quality, Percieved Ease of Use, Habit and User Satisfaction."

"Dalam rangka menunjang program penataan sumber daya manusia Kementerian Luar Negeri membangun aplikasi Sistem Informasi Manajemen Pegawai Simpeg sebagai tahapan dalam pembangunan Human Resource Information System HRIS Kementerian Luar Negeri Akan tetapi sistem tersebut memiliki kendala karena tidak berjalan sesuai dengan harapan stakeholder Penelitian ini bertujuan untuk melakukan evaluasi faktor faktor apa saja yang mempengaruhi kesuksesan penerapan aplikasi Simpeg di Kementerian Luar Negeri dengan menggunakan model turunan dari Information System Success Model Technology Acceptance Model UTAUT dan Trust Model Data penelitian didapatkan dengan menyebarkan kuesioner kepada 160 pegawai di kantor pusat serta kantor perwakilan RI di beberapa negara Data penelitian tersebut dianalisa menggunakan konsep Structural Equation Modelling SEM bebasis kovarian dengan menggunakan perangkat lunak Amos Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor faktor yang berpengaruh secara signifikan terhadap kesuksesan penerapan Simpeg di Kementerian Luar Negeri adalah System Quality Information Quality Service Quality Percieved Ease of Use Habit dan User Satisfaction.

---

In order to support Human Resource Management program Ministry of Foreign Affairs develops Human Resource Information System in a small scale However there are some problems while implementing this system because it did notalign with the stakeholder requirements yet The objective of this research is to evaluate factors that influence the successful implementation of Human Resource Information System in Ministry of Foreign Affairs using derrivative model of Information System Success Model Technology Acceptance Model UTAUT and Trust Model The research model wa applied to collect from the questionnaries answered by 160 users of Human Resource Information System from the headquarter office and also from Indonesian Embassy offices in some countries The results were analyzed using Structural Equation Modelling SEM covarian based in Amos The results indicated factors that influence the successful implementation of Human Resource Information System in Ministry of Foreign Affais are System Quality Information Quality Service Quality Percieved Ease of Use Habit and User Satisfaction."

"[ABSTRAKKualitas pegawai di suatu instansi pemerintah tergantung pada keberhasilan proses manajemen sumber daya manusia di instansi tersebut. Saat ini, masih terdapat beberapa masalah terkait manajemen sumber daya manusia yang dihadapi oleh Biro Kepegawaian dan Organisasi, yang merupakan unit kerja yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan sistem manajemen sumber daya manusia (SDM) di Kementerian Komunikasi dan Informatika. Biro Kepegawaian dan Organisasi juga bertanggungjawab dalam pencapaian program Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur yang merupakan salah satu program strategis dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kementerian Komunikasi dan Informatika, yang saat ini juga masih memiliki kendala dalam pencapaian output-nya.Penelitian ini dilakukan untuk menemukan solusi bagi permasalahan di dalam Sistem Manajemen SDM melalui fitur-fitur pada Sistem Informasi Manajemen Pegawai yang dapat menjadi enabler bagi capaian program Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur di Kementerian Komunikasi dan Informatika dan kegiatan manajamen SDM lainnya.Untuk mendapatkan fitur-fitur tersebut di atas dan merumuskan requirements specification sistem, maka penelitian ini dilakukan melalui perencanaan strategis sistem informasi menggunakan analisa Critical Success Factor (CSF) dan perancangan requirements specification sistem informasi menggunakan metode Rational Unified Process (RUP) pada disiplin Requirements di fase Inception dan Elaboration. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rekomendasi dalam pengembangan Sistem Informasi Manajemen Pegawai di Kementerian Komunikasi dan Informatika pada masa yang akan datang.

---

ABSTRACTThe quality of employees in a government agency depending on the success of the process of human resource management in there. Currently, there are still some problems related to human resource management faced by the Bureau of Human Resources and Organization, which is a business unit responsible for the implementation of human resource management system in the Ministry of Communications and Information Technology. Bureau of Human Resources and Organization is also responsible for the achievement of Human Resources Management System Regulation Program. This program is one of the strategic programs in the implementation of Bureaucratic Reform in the Ministry of Communications and Information Technology, that still has obstacles in achieving its output.This study is done to find solutions of problems in the human resource management system through the features in Human Resources Management Information Systems which can be an enabler for the achievement of the Human Resources Management System Regulation Program in the Ministry of Communications and Information Technology.To get these features above and formulating system requirements specification, this research is done through strategic planning of information systems using Critical Success Factor (CSF) analysis and the design of information systems requirements specification using the Rational Unified Process (RUP) method, especially in the Requirements Discipline in Inception and Elaboration phases. The results of this study are expected to be a recomendation for the development of Human Resources Management Information Systems in the Ministry of Communications and Information Technology in the future., The quality of employees in a government agency depending on the success of the process of human resource management in there. Currently, there are still some problems related to human resource management faced by the Bureau of Human Resources and Organization, which is a business unit responsible for the implementation of human resource management system in the Ministry of Communications and Information Technology. Bureau of Human Resources and Organization is also responsible for the achievement of Human Resources Management System Regulation Program. This program is one of the strategic programs in the implementation of Bureaucratic Reform in the Ministry of Communications and Information Technology, that still has obstacles in achieving its output.This study is done to find solutions of problems in the human resource management system through the features in Human Resources Management Information Systems which can be an enabler for the achievement of the Human Resources Management System Regulation Program in the Ministry of Communications and Information Technology.To get these features above and formulating system requirements specification, this research is done through strategic planning of information systems using Critical Success Factor (CSF) analysis and the design of information systems requirements specification using the Rational Unified Process (RUP) method, especially in the Requirements Discipline in Inception and Elaboration phases. The results of this study are expected to be a recomendation for the development of Human Resources Management Information Systems in the Ministry of Communications and Information Technology in the future.]"