Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRACTIn the current situation, merger is an instrument that could not be separated in the economic sector, particularly in the banking sector. Merger is one of many ways for banks to expand their business and originate the inter connection that it faces. Hence, the merger of these three banks is a measure to expand and compete with the global market and nevertheless to comply with regulations set forth by the Indonesian government. The research method used in this research is juridical normative. The result of this research suggests the Indonesian government has succeed in their plans to continuously regulate matters in the banking sector to compete and modernize the banking sector in in Indonesia.

---

ABSTRAKDalam situasi saat ini, merger merupakan instrumen yang tidak dapat dipisahkan di sektor ekonomi terutama di sektor perbankan. Merger adalah salah satu dari banyak cara bagi bank untuk mengembangkan bisnis mereka dan memulai hubungan antar muka yang dihadapinya. Dengan demikian, merger ketiga bank tersebut merupakan ukuran daya saing global memathi peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia telah berhasil dalam mengelola sektor perbankan di Indonesia. "

"Bank Indonesia dalam mewujudkan konsep Arsitektur Perbankan Indonesia dan penguatan struktur dan permodalan perbankan Indonesia berupaya mendorong bank untuk melakukan merger berdasarkan inisiatif perbankan itu sendiri. Oleh sebab itu, Bank Indonesia memberikan insentif dalam rangka konsolidasi perbankan melalui Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/17/PB1/2006 dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/12/PBI/2007. Insentif yang diberikan Bank Indonesia terdiri dari enam alternatif pilihan atau gabungan pilihan yang dapat diambil bank yang akan melakukan merger. Akan tetapi, adanya insentif merger dari Bank Indonesia tersebut perlu diikuti dengan insentif pajak dari Departemen Keuangan, misalnya dalam merger Rabobank International Indonesia dengan Bank Haga dan Bank Hagakita. Karena itu, adanya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.03/2008 memungkinkan adanya insentif pajak atas merger dalam bentuk penghitungan pajak atas dasar nilai buku. Dengan latar belakang tersebut, ada dua permasalahan yang diteliti berkaitan dengan topik ini, yaitu Bagaimanakah ketentuan peraturan perundang-undangan mengatur pemberian insentif terhadap merger bank dalam rangka konsolidasi perbankan nasional? Selain itu, Bagaimana pelaksanaan pemberian insentif atas merger Rabobank International Indonesia dengan Bank Haga dan Bank Hagakita? Kedua permasalahan akan dianalisis dengan pendekatan penelitian yuridis-normatif dengan menggunakan data sekunder. Setelah dianalisis, jawaban permasalahan tersebut adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur insentif merger adalah Peraturan Bank Indonesia yang pelaksanaannya dilakukan dengan pendekatan metode sistematis-komprehensif, artinya dengan tahapan yang cepat, hati-hati, dan efektif mendorong bank melakukan merger. Pelaksanaan pemberian insentif atas merger Rabobank International Indonesia dengan Bank Haga dan Bank Hagakita memanfaatkan tiga insentif merger dari Bank Indonesia dan insentif pajak dari Departemen Keuangan, setelah merger dilakukan dengan memenuhi tahapan dan persyaratan yang ditentukan sebelumnya.

---

Bank Indonesia in implementing the concept of Indonesian Banking Architecture (API) and in strengthening the Indonesian bank structure and capitalization efforts to encourage banks to take the initiative to implement merger. For that reason, Bank Indonesia granted beneficial incentives under the ongoing bank consolidation program by issuing Bank Indonesia Regulation Number 8/17/PBI/2006 and Bank Indonesia Regulation Number 9/12/PBI/2007. Incentives granted by Bank Indonesia consist o f six alternatives or combined alternatives that can be chosen by banks implementing merger. However, these incentives on merger given by Bank Indonesia urgently needed to be followed by tax incentive from Ministry o f Finance, such in merger o f Rabobank International Indonesia with Bank Haga and Bank Hagakita. The issuance of Minister of Finance Regulation Number 43/PMK.03/2008 makes tax incentive on merger feasible in the form o f the use of the book value on tax calculation. With that background, there arc two problems that need to be study related to the matter, which are; How do the law regulate incentives gift on bank merger in the framework o f bank consolidation? And, How do the implementation of incentives gift on merger o f Rabobank International Indonesia with Bank Haga and Bank Hagakita? Both problems will be analyze with juridical-normative research based on secondary data. After analyzed, the results show The law that regulate incentives gift on bank merger are Bank Indonesia Regulations which implement through systematic and comprehensive approaches, meaning with simplifies procedures, prudent, and effective to drive banks implementing merger. Implementation o f incentives given on merger of Rabobank International Indonesia with Bank Haga and Bank Hagakita benefits three merger incentives from Bank Indonesia and tax incentive from Ministry of Finance, after the merger conducted by fulfilling procedures and requirements regulated."

"Pada tahun 1997, terjadi krisis ekonomi di Indonesia membawa dampak besar bagi dunia perbankan. Upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi masalah tersebut adalah melakukan restukturisasi di bidang perbankan, salah satunya dengan cara melakukan merger antar bank. Dalam pelaksanaan merger bank terdapat beberapa pihak yang terlibat, diantaranya adalah kreditor. Kreditor seringkali dirugikan dikarenakan merger bank yang dilatarbelakangi oleh itikad buruk. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan informasi mengenai perlindungan hukum bagi kreditor dalam merger bank di Indonesia dan untuk mengetahui apa saja upaya hukum yang dapat dilakukan apabila dirugikan dalam pelaksanaan merger bank. Penelitian dengan metode Juridical Normative ini akan menjelaskan mengenai perlindungan dan upaya hukum untuk kreditor dalam pelaksanaan merger bank. Contoh kasus terkait perlindungan kreditor dalam merger bank yaitu antara PT Bank IFI dan PT Bank Danamon Indonesia Tbk juga akan dianalisa dalam penelitian ini. Penelitian ini pada akhirnya akan memberikan kesimpulan terkait perlindungan hukum untuk kreditor dalam pelaksanaan merger bank, serta memberikan saran demi terjaminnya kepastian hukum bagi para kreditor.

---

In 1997, the economic crisis in Indonesia had a huge impact on the banking world. The government rsquo s effort to resolve the problem was made restructuring in the banking sector, such as implement merger between commercial banks. In the implementation of bank merger there are several parties involved, one of them is the creditor.

Most of the time, creditors rights was harmed due to bank merger backed with bad faith. Therefore, the purpose of this thesis is to provide information about the legal protection for creditor in the bank merger in Indonesia and to know the legal remedies which can be done if felt disadvantaged by the implementation of bank merger.

This Juridical Normative research will explain the legal protection for creditor in the implementation of bank merger. Examples of case between PT Bank IFI and PT Bank Danamon Indonesia Tbk will be provided in this research. In the end, this research will provide conclusions regarding legal protection for creditor in the implementation of bank merger, as well as provide advice to ensure the legal certainty for the creditor."

"Merger merupakan alternatif strategi yang lazim digunakan untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan suatu perusahaan. Dalam dunia perbankan, baik skala nasional maupun internasional, alternatif merger adalah merupakan salah satu alternatif strategi bisnis  yang dipandang efektif untuk memperbaiki kondisi kesehatan perbankan di sebuah negara.Strategi merger yang ada di Indonesia juga merupakan salah satu agenda dalam regulasi Bank Indonesia sebagai bank sentral yang tertuang dalam Arsitektur Perbankan Indonesia (API). Sesuai dengan strategi konsolidasi perbankan yang tertuang dalam API, terdapat kewajiban pemenuhan permodalan perbankan yang harus dipenuhi sebesar Rp 80 miliar sampai dengan akhir 2007. Hal ini yang menjadikan motif utama mergernya PT Bank Y (BY) kedalam PT Bank X Tbk (BX) pada tanggal 8 Januari 2008.Dengan telah dilakukannya merger antara BY dengan BX, perlu dilakukan penilaian atas sinergi yang tercipta yaitu untuk mengetahui apakah keputusan strategis bisnis bank untuk melakukan merger merupakan keputusan yang tepat atau tidak. Salah satu cara yang dilakukan untuk mengukur sinergi adalah mengetahui adanya benefit dari bank hasil merger salah satunya adalah melalui penilaian rasio-rasio keuangan pokok sesuai perhitungan tingkat kesehatan bank yang dilakukan oleh Bank Indonesia. Termasuk juga penilaian atas hasil yang telah dicapai selama triwulan pertama setelah merger dan penilaian atas proyeksi laporan keuangan sampai dengan satu tahun setelah merger.Laporan keuangan yang dihasilkan pada saat penggabungan atau merger adalah dengan menggunakan metode pooling of interest. Dimana nilai laporan keuangan dari mergernya kedua bank ini merupakan penjumlahan dari masing-masing akun dari tiap-tiap bank. Sehingga laporan keuangan konsolidasi Bank hasil merger merupakan penggabungan harta, kewajiban, ekuitas dari masing-masing perusahaan yang melakukan penggabungan usaha

---

Merger is an alternative strategy that is commonly used to increase the growth and development of a company. In the world of banking, both on a national and international scale, alternative mergers are one of the alternative business strategies that are considered effective in improving the health condition of banking in a country.

The merger strategy in Indonesia is also one of the agendas in the regulation of Bank Indonesia as the central bank as stated in the Indonesian Banking Architecture (API). In accordance with the banking consolidation strategy contained in the API, there is an obligation to fulfill banking capital that must be met in the amount of Rp 80 billion by the end of 2007. This is the main motive for the merger of PT Bank Y (BY) into PT Bank X Tbk (BX) on January 8, 2008.

With the merger between BY and BX, it is necessary to evaluate the synergy created, namely to determine whether the strategic decision of the bank's business to conduct a merger is the right decision or not. One way to measure synergy is to know the benefits of the merged bank, one of which is through the assessment of basic financial ratios according to the calculation of the soundness of the bank conducted by Bank Indonesia. This includes an assessment of the results that have been achieved during the first quarter after the merger and an assessment of the projected financial statements up to one year after the merger.

The financial statements produced at the time of the merger or merger are using the pooling of interest method. Where the value of the financial statements of the merger of these two banks is the sum of each account from each bank. Therefore, the consolidated financial statements of the Bank resulting from the merger are a combination of assets, liabilities, and equity of each of the companies conducting the business combination."

"Tesis ini membahas tentang praktek dari penerapan strategi pada pengumuman Merjer dan Akuisisi dengan objek Industri keuangan di Indonesia pada tahun 2008-2013. Perusahaan pembeli ("pembeli" atau "yang melakukan penawaran" atau "objek perusahaan") di artikan disini sebagai perusahaan terdaftar pada BEI (yang merupakan perusahaan yang berasal dari Indonesia maupun luar negeri) yang terlibat dengan transaksi merjer dan akuisisi dengan perusahaan yang bergerak di bidang keuangan di Indonesia selama periode tahun 2008-2013. Tujuan dari tesis ini adalah untuk mengidentifikasi strategi apakah yang diterapkan oleh para perusahaan pembeli tersebut dalam melakukan pengumuman merjer dan akuisisi dan apakah strategi tersebut berperan dalam perubahan harga saham perusahaan tersebut. Adapun hasil dari penelitian ini adalah: (1) Adanya hubungan antara quantitative-future oriented disclosure strategy dengan kenaikan harga saham; (2) tidak ada hubungan antara kenaikan harga saham yang lebih tinggi dengan mengimplementasikan future-oriented disclosure strategy dibandingkan dengan retrospective disclosure strategy; (3) Credibility disclosure strategy suatu perusahaan tidak memiliki efek yang jelas dalam kenaikan harga saham perusahaan; (4) tidak ada hubungan antara kenaikan dividen yang dibagikan dengan kenaikan harga saham (5) stock repurchase disclosure strategy dapat berperan dalam kenaikan harga saham.

---

This thesis discussed the practice of Mergers and Acquisitions ("M&A") announcements strategy particularly in the financial services industry in Indonesia, with the case study of Bank BRI and Bank Niaga. The acquirers ("the acquirers" or "the bidders" or the "object companies") are defined here as publicly listed companies (Indonesian company or overseas company) who are involved in M&A transaction with Indonesian financial services company during the period of 2008-2013. The aim of the study is to identify what are the strategies acquirers implement towards the announcement of their M&A deals and does the strategy have the effect on their share price movement. This study has found that(1) there is a relationship between quantitative-future oriented disclosure strategy with the increase in share price; (2) implementing a future-oriented disclosure strategy rather than retrospective disclosure strategy not always result in higher increase in share price; (3) there is not enough evidence to conclude that credibility disclosure strategy has effect on the increase of share price of the acquirer; (4) implementing an increase in dividend payment not always result in increase of an acquirer's share price (5) stock repurchase disclosure strategy might have an effect on increase in acquirer's share price."

"Lembaga perbankan mempunyai peran strategis dalam peningkatan dana pembangunan, melalui fungsinya sebagai wadah yang dapat menghimpun sekaligus menyalurkan dana masyarakat secara efektif dan efisien. Jenis usaha bank antara lain menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan, pemberian kredit, penjualan surat-surat berharga, penyimpanan barang atau surat berharga, dan sebagainya. Garansi bank merupakan salah satu jenis kegiatan usaha bank. Garansi bank diterbitkan untuk menjamin kepentingan kreditur apabila debitur melakukan wanprestasi. Apabila debitur melakukan wanprestasi, maka kreditur dapat mengajukan klaim pembayaran atas garansi bank tersebut. Dalam (praktek penerbitan garansi bank di PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. terdapat permasalahan-permasalahan, antara lain permohonan garansi bank yang diajukan dalam waktu yang terlalu singkat, dan nilai kontra garansi yang lebih kecil dari nominal garansi bank. Namun kasus-kasus tersebut hanya dapat terjadi di kalangan nasabah yang telah mempunyai hubungan dan reputasi baik dengan pihak bank. Selain itu, ada juga permasalahan mengenai kesepakatan tentang terjadinya wanprestasi, dan juga tentang besarnya uang yang dibayarkan dalam hal terjadi pencairan garansi bank. Apabila belum ada kesepakatan mengenai terjadinya wanprestasi, pihak bank akan menunda pencairan garansi bank sampai tercapai kesepakatan. Sedangkan besarnya jumlah uang yang dibayarkan di perhitungkan dan dipertimbangkan dengan penelitian terhadap proyek yang bersangkutan, atau dimusyawarahkan oleh para pihak."

"Setelah krisis moneter mulai berlalu, kondisi ekonomi mulai membaik. Bagi industri perbankan, keadaan terbilang kondusif dibandingkan dengan keadaan pada 5 sampai 7 tahun lalu. Oleh sebab itu, perbankan mulai berlomba untuk menunjukkan perbaikan kualitas dan pelayanan di mata nasabahnya. Begitu juga dengan Bank Danamon. Bank yang baru keluar dari pengawasan BPPN pada bulan juni 2003 ini terlihat berusaha meningkatkan kualitas pelayanannya. Pada bulan januari 2001, Bank Danamon mengeluarkan layanan jasa phone banking yang bernama Danamon Access Center. Tujuannya adalah sebagai alternative delivery channel bagi nasabah untuk melakukan aktifitas perbankan "anytime & anywhere", selain itu juga sebagai salah satu media untuk membangun customer relationship, dan terakhi r yaitu sebagai salah satu channel untuk customer acquisition dan fee based income generator. Layanan ini terutama ditujukan untuk nasabah dari segmen menengah keatas yang mempunyai mobilitas tinggi. Bank Danamon berhasil mendapatkan predikat terbaik dalam hal performa pelayanan pada tahun 2003. Namun sayangnya, bank ini tidak termasuk kedalam kategori bank terbaik berdasarkan pelayanan phonebanking. Bank yang menduduki peringkat terbaik dalam hal pelayanan phonebanking adalah Bank HSBC. Untuk itu penulis tertarik untuk membandingkan antara Bank Danamon dan Bank HSBC ini. Dalam penelitian ini, penulis membatasi hal yang akan dibandingkan, yaitu mengenai kemudahan untuk dihubungi, kelengkapan feature, keamanan dalam melakukan transaksi dan kecepatan transaksi itu sendiri. Pertama, akan dilakukan analisis terhadap layanan jasa Danamon Acces Center terkait dengan empat hal diatas. Kemudian analisis yang sama juga akan dilakukan terhadap layanan jasa phonebanking Bank HSBC dimana nantinya akan diketahui keunggulan dan kelemahan masing-masing bank tersebut. Keunggulan Bank Danamon akan dijadikan rekomendasi bagi bank ini untuk membangun strategi diferensiasi dan menjadikan dia berbeda. Sedangkan untuk ketemahannya akan diberikan saran-saran guna perbaikan yang terus menerus dalam rangka mencapai perusahaan yang best-in-class.

---

After monetary crisis, the economic condition is getting better. It is a conducive situation for banking industries, compared to 7 years ago. That is why, banking industries are trying to perform quality and services improvement. The Danamon bank which is just settled from IBRA in Jun, 2003, seems to increase its quality service. In January 2003, the Danamon Bank was launching phone banking service, namely Danamon Access Center. The goals of this service are as alternative delivery channel for customer to do banking activities "anytime & anywhere", besides that as one of medias to build customer relationship, and the last, as one of channels for customer acquisition and fee based income generator. This service is specially dedicated to middle up customers who have high mobility. The Danamon Bank has got the best predicate in service performance in 2003. Unfortunately, this bank did not include on the best bank in phone banking services category. The best bank in phone banking service category is HSBC Bank. For this reason, the writer is interested in benchmarking between The Danamon Bank and The HSBC Bank. This research was restricted for 4 aspects to be benchmarked, that are easily to access, features, security and velocity in doing transactions. The first step in this research was that analyzing the Danamon Bank's phone banking, Danamon Access Center. This would be done also to the HSBC Banks's phone banking. By this analysis, the writer indicated the strengths and the weaknesses of each bank. The strengths of the Danamon Bank would be recommended to develop the differentiation strategy of this bank. The writer would give suggestions for the weaknesses improvement of this bank in order to get best-in-class company."

"Pandemi COVID-19 berpengaruh besar terhadap kemampuan perusahaan untuk bertahan hidup, dan yang paling marak adalah melalui merger dan akuisisi (M&A), yaitu dalam kondisi perbankan di Indonesia, diperkuat dengan adanya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2020 Tentang Konsolidasi Bank Umum. Dengan ini, kegiatan M&A di industri Perbankan Indonesia makin marak, sehingga tidak dapat lepas dari peran auditor selaku praktisi yang memiliki kompetensi dalam melakukan financial due diligence (FDD) atau uji tuntas keuangan untuk menyoroti aspek-aspek kritis yang terdampak langsung maupun yang tidak terdampak langsung dengan kondisi pandemi sehingga mampu mengurangi risiko kegagalan M&A melalui konfirmasi kebenaran data. Tujuan penelitian berfokus pada evaluasi proses FDD untuk mendukung M&A agar tidak terjadi kerugian dan berhasil menciptakan penambahan nilai bagi pemegang sahamnya. Untuk memahami praktik tersebut, penelitian metode campuran konkuren diterapkan pada kasus akuisisi PT Bank Mayora (Mayora) oleh PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI) melalui wawancara dan dokumentasi. Evaluasi penelitian ini tidak hanya dalam lingkup M&A seperti penelitian sebelumnya, namun mengusung proses FDD M&A industri perbankan terhadap berlakunya POJK tersebut di masa pandemi COVID-19. Hasil penelitian menemukan beberapa aspek baru yang menjadi sudut pandang tambahan yang lebih luas bagi auditor dalam melakukan FDD, juga termasuk perkembangan proses dan prosedur FDD ke arah yang lebih berbasis teknologi.

---

The COVID-19 pandemic took enormous effect on company's ability to survive, and the most popular way to survive is through mergers and acquisitions (M&A), which in Indonesia, is triggered by the stipulation of Financial Services Authority Regulation Number 12/POJK.03/2020 on Commercial Bank Consolidation. Thus, M&A activities in Indonesian Banking industry were increased, in relation to the role of engaged auditors as practitioners who have competency in conducting financial due diligence (FDD) through critical aspects that are directly and not directly affected with pandemic conditions. This research focused on FDD process evaluation to support the aims on reducing failure of M&A by confirming the veracity of data, so it could prevent loss and create value for shareholders. To understand the practice, concurrent mixed method research was applied to the acquisition case of PT Bank Mayora (Mayora) by PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI) through interviews and documentation. The evaluation of this research is not only within the scope of M&A in previous research but carries the banking industry's FDD for M&A process to comply on POJK during the COVID-19 pandemic. The study finds some new aspects to contribute wider points of view for auditors in conducting FDD, including technology based FDD development of process and procedures."