Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKBerdasarkan teori ekonomi, salah satu cara memberantas korupsi adalah dengan meningkatkan upah pegawai negeri sipil PNS melalui salary top-ups. Namun, terdapat perbedaan pendapat di antara para ahli mengenai kebijakan ini. Beberapa ahli berpendapat bahwa meningkatkan upah PNS bukanlah cara yang efektif untuk mengurangi tingkat korupsi, justru hal tersebut hanya akan memperkuat kekuatan para koruptor. Sebaliknya, para ahli yang lain berpendapat bahwa kebijakan tersebut akan mengurangi tingkat korupsi karena dengan meningkatnya upah para PNS mereka akan bekerja dengan penuh tanggung jawab. Melalui kajian literatur yang mendalam, makalah ini berpendapat bahwa kenaikan gaji PNS hanya akan menjadi solusi yang signifikan di negara-negara berkembang. Agar peningkatan upah PNS lebih efektif dalam menurunkan tingkat korupsi kapasitas peraturan pemerintah, pendidikan moral, dan prinsip etika yang mendasari masyarakat juga perlu ditingkatkan dan diperkuat. Di sisi lain, meningkatkan kapasitas peraturan pemerintah dan reformasi moral di masyarakat tanpa perlu meningkatkan upah PNS dapat menjadi solusi terhadap masalah korupsi di negara maju.

---

ABSTRACTEconomic theory suggests that by increasing the wages of public officials through salary top ups would lower the corruption levels. However, this policy causes controversy among experts. Some argue that increasing government officials wages is not an effective way of alleviating corruption as it would only strengthen the power of corruptors to make corruption even more. On the contrary, others argue that the policy will reduce corruption rate, as it motivates them to work with full responsibility and thus corruption rate decreases. Through in depth literature review, this paper found that increasing government officials wages would only be a significant solution to corruption problems in developing countries. For higher wages to be effective, improving the regulatory capacity of government and encouraging moral education and strengthening ethical principles underpinning the society should also be implemented at the same time. On the other hand, enhancing the regulatory capacity of government and encouraging moral reform in the society, without increasing wages of civil servants, would solve corruption problems in developed countries."

"Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana persepsi pekerja terhadap sistem penggajian yang ada di perusahaan tempat mereka bekerja ditinjau dan analisis sistem Skill based Plans. Seperti diketahui Sumber Daya Manusia adalah sebagai faktorkunci bagi pengembangan perusahaan sehingga dapat mempengaruhi produktifitas perusahaan. Salah satu aspek dari Sumber Daya Manusia adalah sistem penggajian. Terdapat 2 sisi dari aspek penggajian yang saling terkait. Pertama, gaji merupakan aspek motivator bagi pekerja. Kedua, karena gaji merupakan salah satu tujuan utama pekerja bersedia bekerja dan dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat Indonesia saat ini, sering terjadi gaji menjadi masalah perselisihan antara pekerja dengan pengusaha.. Salah satu masalahnya adalah tidak adanya internal consistency, sehingga muncul ketidak adilan yang dirasakan pekerja dan di lain pihak pengusaha tidak melihat adanya peningkatan produktifitas pekerja.Salah satu konsep yang dapat mengatasi masalah ini adalah penerapan konsep Skill-based plans dalam sistem penggajian. Dimana konsep ini dapat memberikan jalan keluar dengan cara "memberikan tarnbahan penghasilan kepada pekerja atas dasar keahlian yang dapat diperlihatkan pekerja sewaktu bekerja. Selain penambah penghasilan merekapun akan merasakan kepuasan kerja karena terdorong untuk meningkatkan keahlian masing-masing, merasakan makna dari pekeraaan.Penelitian ini ingin mengetahui apakah perusahaan yang diteliti telah memiliki sistem skill based ini dalam penggajiannya secara benar. Karena dalam salah salah satu komponen penggajiannya perusahaan ini memberikan semacam tunjangan keahlian kepada salah satu unit kerjamya tetapi tidak kepada unit lainnya. Dan apakah penerapan seperti itu mencapai rasa keadilan bagi pekerjanya atau tidak.Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, dimana sebelumnya . dilakukan semacam survey untuk mengetahui keadaan sebenamya. Dari hasil penelitian diketahui bahwa perusahaan yang diteliti belum menerapkan konsep skill-based dalam sistem penggajiannya dan kondisi ini dirasakan memunculkan ketidak puasan pada pekerjanya.Selanjutnya perusahaan dapat disarankan untuk menerapkan konsep skill-Based secara sederhana.

---

Worker Perception Of The Compensation System In PT. HMIThe paper aim is to find out how the worker perception of compensation system in the company where they work, based on analysis of skill-based plans. As we know that human resources is the key factor to company development that impact to the company productivity. One aspect of human resources is compensation system. There are 2 sides of compensation. First, compensation as a motivator for worker and second, since compensation or wage is the main objective that worker to come to work and current Indonesia social-economic condition. Many often that wage become the object of industrial dispute between worker and company. One of the problems is lack of internal consistency in the compensation system of the company and worker perceive of unfairness of the system and in the other side, the company opinion that workers productivity is low.

On of the system that could solve this problem is implemented skill-based plans in the compensation system. With this plans worker could earns more money, on the skill basis, and also its could improved worker skill. This concept is integrating intrinsic and extrinsic compensation and worker job satisfaction will improve.

This paper is to find out whether in this company have the skill-based plans in its compensation system correctly. One of the reasons is, the company was implemented skill allowance in the system, but only applies to one unit.

The method of this research is descriptive-qualitative and use survey for collecting data. It concludes that, the company implemented the system with no references of skill-based plans. Most of the respondent perceived unfairness and job dissatisfaction, even the respondent that received skill allowance."

"Tujuan dari penelitian ini yakni mengetahui bagaimana dampak dari keberadaan, wewenang, dan kinerja (Komisi Pemberantasan Korupsi) terhadap persepsi risiko penghukuman jika melakukan tindakan suap-menyuap di kalangan PNS (Pegawai Negeri Sipil) pada Direktorat Jenderal X, Departemen Y. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan desain cross-sectional. Data dikumpulkan melalui mail-back questionnaire. Hasil penelitian ini memper-lihatkan bahwa keberadaan, wewenang, dan kinerja KPK berdampak terhadap timbulnya rasa takut PNS Direktorat Jenderal X, Departemen Y dalam melakukan tindakan suap-menyuap. Hal ini terlihat dengan tingginya persepsi terhadap risiko dari mayoritas responden.

---

The purpose of this research is to measure the impact of the existence, authority, and performance of KPK (Corruption Eradication Commission) toward bribery on the Group of PNS (Civilian Government Workers), Directorate X, Department Y. This research is quantitative through the cross-sectional design. The data were collected by means of mail-back questionnaire. The result of this research is that the existence, authority, and performance of KPK have deterrent to receive the bribery. Majority of the respondent thought that there is an actual risk of the KPK works."

"Korupsi, dewasa ini, merupakan masalah yang serius dan akut yang di hadapi oleh Bangsa Indonesia dalam rangka untuk mewujudlan tata pemerintahan yang baik...."

"Corruption in Indonesia is cultural and structural in nature and a constant headache for Indonesian stakeholders. Corruption is nevertheless also present in the Education sector, with a variety of actors taking part. This thesis explores the causes of corruption in the Indonesian education sector and tries to conclude what intervention should be made to decrease the level of corruption by drawing from previous studies of corruption worldwide.Based on the analysis conducted in this thesis, it is suggested that sufficient political will is necessary to decrease corruption in the Indonesian education sector.

---

Korupsi di Indonesia bersifat kultural dan struktural dan selalu memusingkan para pemangku kepentingan di Indonesia. Korupsipun juga hadir di sektor pendidikan. Tesis ini mengeksplorasi penyebab korupsi di sektor pendidikan Indonesia dan mencoba menyimpulkan intervensi apa yang harus dilakukan untuk menurunkan tingkat korupsi dengan mengacu pada studi korupsi sebelumnya di seluruh dunia.

Berdasarkan analisis yang dilakukan dalam tesis ini, disarankan bahwa diperlukan kemauan politik yang memadai untuk mengurangi korupsi di sektor pendidikan Indonesia."

"Banyak peneliti yang tertarik untuk mempelajari korupsi dengan menggunakan beberapa Negara dan teknik cross section. Beberapa peneliti telah menguji hubungan antara korupsi dan perdagangan menggunakan share perdagangan terhadap GDP. Akan tetapi, kesimpulan dari beberapa studi empiris berkenaan dengan efek dari korupsi terhadap perdagangan adalah bervariasi. Beberapa literature menemukan bahwa korupsi dapat mengurangi volume perdagangan sedangkan literature lain menunjukkan kesimpulan yang sebaliknya. Oleh karena itu, tulisan ini ditujukan untuk meneliti hubungan antara korupsi dan volume perdagangan pada beberapa komoditi yang terpilih seperti barang mentah, barang capital, barang penghubung (intermediate), dan barang konsumsi di Indonesia.Tulisan ini menggunakan Indeks Persepsi Korupsi (Corruption Perception Index, CPI) dan control terhadap korupsi (control of corruption, CC) sebagai indikator-indikator korupsi. Sementara itu, volume perdagangan diwakili oleh nilai ekspor dan impor Indonesia. Model yang digunakan dalam penelitian ini adalah model Gravitasi. Model tersebut diestimasi menggunakan regresi fixed effect model atau random effect model. Hasil-hasil empiris menunjukkan bahwa tingkat korupsi di Indonesia, baik itu CPI ataupun CC, berpengaruh buruk terhadap volume perdagangan barang capital di Indonesia. Adapun untuk barang konsumsi, barang intermediate, dan barang mentah, hubungan negative terhadap korupsi di Indonesia hanya ditunjukkan untuk CPI saja. Untuk CC dari Negara partner Indonesia, efeknya beragam terhadap volume perdagangan dari komoditas-komoditas terpilih tersebut.

---

Many researchers are interested to study corruption using multiple countries and cross section techniques. Other scholars have examined the relationship between corruption and trade using share of trade to GDP. However, the conclusions of several empirical studies concerning the effect on trade are mixed. Some literatures found that corruption reduce trade volume whereas other literatures showed the opposite conclusion. Therefore, this paper attempts to investigate the association between corruption and trade volume on selected commodities like raw material goods, capital goods, intermediate goods, and consumer goods focusing on Indonesian case.This paper used Corruption Perception Index (CPI) and control of corruption (CC) as corruption indicators. Meanwhile, trade volume was indicated by Indonesian export and import value. Gravity model is used to formulate the problem of this topic and this model is regressed using fixed effect or random effect model. Empirical results demonstrate that trade volume of capital goods is adversely affected by the degree of corruption in Indonesia either CPI or CC. Meanwhile for consumer goods, intermediate goods and raw material goods, these commodities have negative relationship with the level of corruption in Indonesia, only CPI. For CC of Indonesia's trading partner, its effects are mixed for the selected commodities."

"Tindak pidana korupsi senantiasa melibatkan lebih dari satu orang pelaku. Karena itu selain didakwa dengan pasal dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pelaku tindak pidana korupsi juga didakwa dengan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang mengatur mengenai penyertaan melakukan tindak pidana. Namun para pelaku dalam kasus yang sama dihukum dengan hukuman yang berbeda-beda.Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui terjadinya disparitas pemidanaan terhadap para pelaku turut serta melakukan (medeplegen) dalam putusan perkara tindak pidana korupsi di Indonesia, pertimbangan hakim dalam kasus, dan untuk mengetahui pengaruh pemisahan atau penggabungan berkas dakwaan terhadap beratnya hukuman para peserta tindak pidana. Penelitian dilakukan dengan metode penelitian yuridis-normatif dengan menggunakan data sekunder berupa studi dokumen dan wawancara dengan narasumber. Berdasarkan hasil analisis dalam penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa meskipun dilakukan secara bersama-sama, sangat dimungkinkan terjadi penghukuman yang berbeda di antara para peserta. Pertimbangan hakim dalam memutus perkara didasarkan pada hukum yang berlaku, bersumber dari para Terdakwa sendiri, dan bergantung pada Majelis Hakim yang memutus perkara. Sementara tidak selalu penggabungan atau pemisahan berkas perkara punya pengaruh atau hubungan yang signifikan terhadap perbedaan penjatuhan sanksi pidana.

---

Corruption always involves more than one perpetrator. Therefore, not only charged with the Law on Corruption Eradication, perpetrators of corruption are also charged under Article 55 (1) Criminal Code (KUHP) regulating the inclusion of a criminal act. However, the perpetrators in the same case punished with different punishments.

This study aimed to determine the possible disparity of the sentencing for the perpetrators who take a direct part in the execution (medeplegen) corruption cases in Indonesia, consideration of the judge in the case, and to determine the effect of the separation or merger of the indictment against the severity of the punishment of the participant involved in criminal offense. Research conducted by the juridical-normative research methods using secondary data from the study documents and interviews with sources.

Based on the analysis in this study we concluded that although the criminal offense conducted jointly, it is possible that a different judgement occurs among each of the participants. Consideration of the judge in deciding the case based on the applicable law, derived from the defendant's own, and relies on the judges that deciding the case. Merging or splitting the case file does not always have influence or significant relationship to differences in criminal sanctions."