Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKSkripsi ini berfokus pada implementasi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 pada Perpustakaan Nasional RI. Skripsi ini menjelaskan kegiatan yang dilakukan Perpustakaan Nasional RI untuk menghimpun koleksi deposit dan kendala apa saja yang dihadapi Perpustakaan Nasional RI dan penerbit. Penelitian ini dilakukan dengan mtode kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi, dan studi dokumen. Kesimpulan penelitian ini adalah kegiatan penghimpunan koleksi deposit meliputi Focus Group Discussion, dan hunting dan pemantauan. Kendala yang paling banyak dihadapi penerbit adalah biaya, kendala ini paling banyak dirasakan oleh penerbit kecil dan penerbit yang berlokasi di luar pulau Jawa. Sementara kendala yang dihadapi Perpustakaan Nasional RI adalah sulitnya melaksanakan sanksi. Pada jurnal ini juga terlihat perbandingan penerimaan koleksi saat sebelum dan sesudah menerapkan Perka No. 7 Tahun 2016.

---

ABSTRACTThis thesis focuses on the implementation of Undang Undang Nomor 4 Tahun 1990 in Perpustakaan Nasional RI. This thesis discusses the activities conducted by Perpustakaan Nasional RI to collect the deposit collection and any constraints faced by Perpustakaan Nasional RI and the publishers. This study was conducted using qualitative method. The data collected from interview, observation, and document studies. The conclusion of this study is deposit collection activities including Focus Group Discussion, hunting, and monitoring. The most common constraint faced by the publishers is cost, which mostly affects small publishers and publishers located outside Java. On the other hand, the constraint faced by Perpustakaan Nasional RI is the difficulty of implementing sanctions."

"Penelitian ini membahas mengenai kegiatan akuisisi koleksi di Subdirektorat Deposit Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi akuisisi surat kabar terbitan Jakarta dalam penerapan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990, faktor yang memengaruhi, serta hambatannya. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode penelitian studi kasus dengan pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan observasi partisipatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kegiatan akuisisi koleksi sudah berjalan dengan baik di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia dalam penerapan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990. Namun, dijumpai faktor yang memengaruhi yakni hilang timbulnya penerbit, keterbatasan sarana transportasi, kesadaran wajib serah, sumber daya manusia, komunikasi dan kurang terbukannya penerbit dengan adanya Undang-Undang serah-simpan karya cetak dan karya-rekam. Adapun hambatan yang ditemukan berupa regulasi pajak yang menghambat dan kurang fokusnya pembagian kerja sehingga berdampak kurang baik terhadap penghimpunan karya para wajib serah. Kata kunci: akuisisi, undang-undang nomor 4 tahun 1990, perpustakaan nasional republik indonesia, faktor akusisi koleksi

---

This study discusses the acquisition activities of collection in the National Library of the Republic of Indonesia. The purpose of this study was to identify the acquisition for newspapers publishing in Jakarta in the implementation of Legal Deposit Act Nomor 4 of 1990, the factors that influence it, and also its resistance. This research is a qualitative method with a case study method and data collection through in depth interviews and participation observation. The results of this study showed that the acquisition activities already exist in the National Library of the Republic of Indonesia. In addition, the common factors that affect the acquisition activities, limited transportation, publisher awareness, human resources, communication and low adherence publisher with the legal deposit act. The obstacles encountered are tax regulation and lack of focus that effect the collecting of works."

"ABSTRAKFilm merupakan bagian dari karya rekam, sehingga pelaksanaan pelestarian film nasional harus dilandaskan pada UU Nomor 4 Tahun 1990 tentang Karya Cetak dan Karya Rekam. Pada kenyataannya, sampai dengan awal tahun 1998, penerapan undang-undang tersebut dalam hal film belum dilaksanakan. Kenyata.an tersebut melahirkan asumsi bahwa terdapat masalah dalam pemberlakuan UU Nomor 4 Tahun,. 1990 dan bahwa belum ada upaya untuk menyusun peraturan pemerintah pendukung undang-undang tersebut.Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan upaya pelestarian film nasional, khususnya upaya pemberlakuan UU Nomor 4 Tahun 1990 dalam hal film berikut alternatif pemecahan bagi masalah yang ada. Data penelitian ini dikumpulkan melalui pengamatan dokumen dan wawancara dengan para informan, yang mewakili lembaga-lembaga yang terlibat dalam penetapan dan pelaksanaan kebijakan pelestarian film nasional, lembaga pendidikan, dan pengamat perfilman. Melalui wawancara tersebut didapat informasi tentang praktik pelestarian film yang ada, masalah yang dihadapi, serta saran dan usulan untuk pemecahan masalahnya.Asumsi pertama bahwa terdapat masalah dalam pemberlakuan UU Nomor 4 Tahun 1990 terbukti benar, akan tetapi asumsi kedua, yaitu bahwa belum ada upaya untuk menyusun peraturan pemerintah pendukung undang-undang tersebut dalam hal film ternyata salah. Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Serah Simpan dan Pengelolaan Karya Rekam dalam Hai Film (RPP-FCAFD) ternyata telah selesai disusun. Masalahnya, RPP tersebut belum dapat disahkan sehubungan dengan masih adanya perbedaan-perbedaan pendapat di antara pare pengambil keputusan mengenai substansinya. Hal ini mengungkap adanya masalah yang lebih besar lagi, yaitu terdapatnya kesalahan persepsi yang mendasar dalam kebijakan pelestarian film nasional yang ada.Hasil analisis menunjukkan bahwa seluruh permasalahan yang ada berakar pada dua hal, yaitu: bahwa konsep pelestarian film sangatlah kompleks dan bahwa proses penetapan kebijakan pelestarian film nasional tidak dilaksanakan secara partisipatif dan koordinatif. Kesimpulannya, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap kebijakan pelestarian film nasional yang ada dan proses penyempurnaannya hares dilakukan secara partisipatif dan koordinatif.

---

ABSTRACT

Since film is a part of audio visual materials, efforts on the national film preservation has to be in accordance with the UU Nomor 4 Tahun 1990 tentang Karya Cetak dan Karya Rekam (the deposit act for printed and audio visual materials). As a matter of fact, until early of 1998, enforcement of the act in the field of film had not been able to implement. Such a fact gave in assumptions that there must be problem in the enforcement effort, while no effort has been made to set up any required supporting regulation. Based on the above assumptions, an effort made through the research to identify the problems and to find out the possible solutions of the problem.

The data used was collected by means of document observation and interview methods. The informants consist of the representatives of the institutions involved in the decision making and the implementation of the national film preservation policy, a lecturer at the institute of arts in Jakarta, and a film observer. The data shows the condition of the film preservation taking place in Indonesia, the problem faced in the effort and the problem solving expected by the informants to do.

The first assumption, that there is trouble in the implementation of the act, proved right, but the second one proved wrong, The concept of the regulation supporting the implementation of the act in the field of film has been made. The matter is that the concept has not been able to ratify due to the existing disagreement among the decision makers upon the substance of the regulation. This phenomenon reveals the bigger problems, since the disagreements show misperception of some principal matters related to the film preservation. Based on the analysis it is found that the whole problem is rooted to two facts, namely: the fact that the concept of film preservation is very complex and that there is lack of co-ordination among institutions involved and participation of the competent individuals and the institutions in the process of policy making. The conclusion is that the national film preservation policy need some improvement, and in the improving process, participation and co-ordination of the related persons and institutions is a must."

"Perpustakaan di zaman ini sudah banyak yang memiliki fungsi lain selain fungsi utamanya yaitu untuk membaca dan belajar. Kedua fungsi tersebut memiliki kebutuhan aural yang berbeda. Untuk itu diperlukan pertimbangan akustik dalam mendesain sebuah perpustakaan. Skripsi ini membahas permasalahan akustik yang sering dirasakan oleh pengguna perpustakaan. Metode yang dilakukan dalam mengetahui permasalahan akustik adalah dengan pendekatan soundscape. Pendekatan ini dilakukan untuk menganalisis persepsi dan pengalaman pengguna pada suatu ruang. Setelah mendapatkan permasalahan akustiknya, dapat dianalisis kriteria akustik yang diperlukan untuk mendesain suatu perpustakaan. Kriteria akustik yang dibutuhkan bagi perpustakaan di era modern adalah dengan mempertimbangkan penggunaan material yang dapat menyerap gelombang bunyi dan susunan tata letak ruang yang dapat memisahkan dua fungsi dengan kebutuhan akustik yang berbeda.

---

Libraries in this era have many other functions besides their main function, namely to read and study. The two functions have different aural needs. For this reason, acoustic considerations are needed in designing libraries. This thesis discusses acoustic problems that are often felt by library users. The method used to find acoustic problems is the soundscape approach. This approach is used to analyze the user's perception and experience in a space. After finding the problem in acoustic, the acoustic criteria needed to design a library can be analyzed. The acoustic criteria needed for libraries in the modern era is to consider the use of materials that can absorb sound waves and the arrangement of space layouts that can separate two functions with different acoustic needs."

"Upaya perpustakaan dalam menentukan layak atau tidaknya koleksi bagi anak dilakukan melalui kegiatan seleksi dan sensor. Penelitian ini membahas penerapan seleksi dan sensor pada koleksi anak di Perpustakaan Nasional RI. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi kegiatan tersebut. Pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perpustakaan Nasional RI telah menerapkan seleksi dan sensor pada koleksi anak, meskipun belum ada kebijakan tertulis yang mengatur dan memandu kegiatan seleksi dan sensor khusus koleksi anak. Prosesnya dilakukan sebelum koleksi anak diakuisisi, yakni melalui tiga tahapan: persiapan alat seleksi, penilaian koleksi secara fisik maupun konten, dan tahap penentuan koleksi. Buku dengan penilaian positif akan terpilih untuk dilayankan, sedangkan buku dengan penilaian negatif akan disensor atau ditolak dari layanan anak. Namun, penyensoran dapat terjadi meskipun koleksi sudah dilayankan. Hal ini dipengaruhi oleh adanya keluhan orang tua. Adapun kendala utama yang dihadapi pustakawan adalah perbedaan sudut pandang dalam menilai koleksi anak.

---

The library's efforts to determine whether or not a collection for children is appropriate are carried out through selection and censorship activities. This study discusses the implementation of selection and censorship in children's collections at the National Library of Indonesia. This study aims to identify the factors that influence these activities. Data collection through interviews, observation, and document analysis. The results show that the National Library of Indonesia has implemented the selection and censorship of children's collections. However, no written policy regulates and guides the selection and censorship of activities for children's collections. The process is carried out before the children's collection is acquired through three stages: preparation of selection tools, physical and content assessment of the collection, and collection determination. Books with positive assessments will be selected for service, while books with negative assessments will be censored or rejected from children's services. However, censorship can occur even after the collection has been served. Parents' complaints influence this censorship. The main obstacle the librarians faced was the difference in point of view when assessing children's collections. "