Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini membahas peran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam upaya untuk menggurangi perdagangan ilegal. Permasalahan pelaksanaan kebijakan UU No.5 Tahun 1990 yang tidak jalan karena ringannya hukum di berlakukan serta pengawasasan oleh polhut yang tidak efektif karena terbatasnya SDM Polhut. Penelitian ini Post-positivis yang mengkaitkan hasil penelitiannya dengan teori Bell dan McGillivary peran pemerintah sebagai Administrative Regulation, Anticipatory Continuing Controls, Planning Prevention, dan Protecting Nature. Dari keempat dimensi belum berjalan dengan baik karena masih ada kendala dan kebijakan dasar sedang direvisi maka pemerintah menerapkan sistem multidoor untuk memberatkan sanksi yang diberikan dan bekerjasama dengan MMP, penyidik PNS, WCS dan WWF.Kata Kunci: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Peran Pemerintah, Perdagangan, ilegal satwa liar.

---

This undergraduate thesis discussesd the role of the Ministry of Environment and Forestry from the efforts made in tackling illegal trade in protected wildlife. The problem is implementation policy of law No.5 of 1990 not appropriate with procedure as casually given minor offences, monitoring is also less effective due to a number of forest ranger in addition. This Post positivis research which related result of the research and theory of Bell and McGillivary on the role of the Government as the Administrative Regulation, Anticipatory Continuing Controls, Planning Prevention and Protecting Nature. The four dimenstion are not well on of this research that Law is being revised so the government implements multidoor system to burden the sanction and cooperate with MMP, PPNS, WCS, WWF."

"Perdagangan satwa liar yang dilindungi di DKI Jakarta merupakan bentuk dari wildlife crime yang akan berdampak pada manusia itu sendiri. Meskipun upaya penanganan telah dilakukan, namun pada kenyataannya kejahatan tersebut masih marak terjadi. Menggunakan pendekatan routine activity theory yang memiliki kerangka analisis segitiga kejahatan (crime triangle analysis) dapat menjelaskan mengapa penanganan kejahatan telah gagal untuk diterapkan, dengan melakukan peninjauan terhadap kinerja aktor pengendali (guardian, handler, manager). Hasil dari peninjauan tersebut menjelaskan bahwa kegagalan disebabkan oleh rendahnya komitmen dan kemampuan dari aktor pengendali kejahatan. Kemudian, kegagalan tersebut dapat ditangani dengan menghadiran super controllers atau elemen yang dapat mempengaruhi kinerja aktor pengendali kejahatan. Terkait bentuk pengaruhnya terhadap aktor pengendali, super controller terbagi menjadi sepuluh tipe yang dikelompokan dalam tiga kategori besar. Maka dari itu, penulisan ini diakhiri dengan pembahasan tentang implikasi pentingnya meninjau pemilihan tipe super controller yang akan digunakan dalam suatu penanganan kejahatan.

---

The trade of protected wildlife in DKI Jakarta is a form of wildlife crime which will have an impact on humans themselves. Even though efforts have been made to deal with it, in reality these crimes are still often occur. Using a routine activity theory approach that has a crime triangle analysis framework can explain why crime handling has failed to be implemented by conducting a review of the performance of controlling actors (guardian, handler, manager). The results of the review explained that the failure was caused by the low commitment and ability of the crime controlling actors. Then, these failures can be handled by introducing super controllers or elements that can affect the performance of the controlling crime actor. Regarding the shape of its influence on controlling actors, super controllers are divided into ten types which are grouped into three broad categories. Therefore, this thesis ends with a discussion of the implications of the importance of reviewing the selection of the type of super controller that will be used in a crime handling"

"Indonesia merupakan negara dengan kekayaan alam yang melimpah. Lebih dari 10-20 jenis tumbuhan dan satwa yang ada di dunia berada di wilayah Indonesia. Namun sekarang ini keberadaan sumber daya alam hayati dan ekosistem di Indonesia sedang terancam. Hal ini disebabkan beberapa factor yang salah satu diantaranya adalah banyaknya jumlah perdagangan satwa liar dilindungi di Indonesia. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya mengatur bahwa perdagangan satwa liar dilindungi sebagai suatu tindak pidana. Indonesia yang meratifikasi CITES pada tahun 1978 juga harus mengikuti ketentuan CITES dalam mengatur dan mengupayakan perlindungan hukum terhadap perdagangan satwa liar dilindungi.Skripsi ini mengambil studi kasus perdagangan ilegal Trenggiling sebagai satwa yang dilindungi. Sejak bulan Oktober 2016, Trenggiling telah dimasukkan dalam daftar Appendiks I CITES sehingga perdagangan dalam negeri maupun luar negeri adalah dilarang kecuali untuk tujuan non-komersil maupun keadaan luar biasa. Namun hingga saat ini perdagangan Trenggiling masih dapat ditemukan. Hal ini menunjukkan penegakan hukum dalam peraturan nasional masih belum dapat dilakukan secara optimal. Hal ini dapat terjadi karena masih banyak aparat penegak hukum yang belum menyadari dan mengerti secara penuh ancaman terhadap ekosistem ketika perdagangan satwa liar marak terjadi. Sehingga diperlukan perbaikan pada faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan ilegal satwa liar ini.

---

Indonesia is a country which has high biodiversity.10 20 of plant and animal species in this world are exist in Indonesia. But nowadays the existence of natural resources and ecosystems in Indonesia are being threatened. Endangerment of their lives caused by several factor, one of which is the number of illegal wildlife trade in Indonesia which grows rapidly. Law No. 5 of 1990 on Conservation of Natural Resources and Ecosystems rules that trading protected species is a crime. Indonesia as a country who has ratified CITES in 1978 should follow the convention to sought the regulation which create the law to protect wildlife species.

This thesis will take case study of Pangolin Manis javanica illegal trade. Since October 2016, Pangolin has been put to the list of Appendix I CITES which means the trade of this species is prohibited except for non commercial purpose or extraordinary reasons. This shows that law enforcement against illegal wildlife trade as stipulated in Indonesia Law cannot be executed optimally. This can happen because many of the law enforcers do not fully understand the threats of wildlife illegal trade to the ecosystem destruction. So it is necessary to improve all factors that affect law enforcement against criminal acts such wildlife trade."

"Indonesia sebagai negara yang memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi, dikenal sebagai ldquo;hotspot rdquo; perdagangan jenis tumbuhan dan satwa liar karena perannya sebagai peyuplai terbesar di kawasan Asia. Di saat yang sama, Indonesia juga dikenal sebagai negara dengan laju penurunan keanekaragaman hayati yang tinggi. Penurunan ini salah satunya disebabkan oleh maraknya perdagangan ilegal jenis tumbuhan dan satwa liar. Selama ini, upaya penegakan hukum atas kejahatan tersebut hanya berfokus pada jenis yang dilindungi saja. Hal ini dikarenakan Undang-undang No. 5 tahun 1990 sebagai induk kebijakan konservasi di Indonesia tidak memberikan ketentuan sanksi yang memadai terhadap kegiatan perdagangan ilegal jenis tumbuhan dan satwa liar, khususnya bagi jenis yang tidak dilindungi. Padahal, terdapat banyak jenis, yang tidak termasuk jenis yang dilindungi, namun berada dalam kondisi populasi yang terancam dan masih diperdagangkan secara bebas. Penelitian ini bersifat yuridis normatif dengan tujuan untuk mencari alternatif instrumen penegakan hukum yang dapat menjerat para pelaku perdagangan ilegal jenis tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi undang-undang. Dengan mengambil sudut pandang yang lebih luas terhadap aktifitas perdagangan, tidak terbatas pada aktifitas jual beli saja, maka terdapat beberapa undang-undang yang dapat dijadikan alternatif instrumen penegakan hukum terhadap kejahatan ini, yaitu ; undang-undang tindak tindak pidana korupsi, undang-undang kepabeanan, undang-undang karantina ikan, hewan, dan tumbuhan, undang-undang kehutanan, serta undang-undang perikanan. Keberadaan undang-undang ini dapat menjadi solusi untuk mengisi kekosongan hukum, namun, hal ini tidak mengurangin urgensi untuk mengevaluasi kebijakan dalam undang-undang konservasi sumber daya alam hayati yang selama ini berlaku di Indonesia.

---

Indonesia, as one of the countries that has very high rates of biodiversity, is well known as the ldquo hotspot rdquo of international wildlife trade because of its role as the biggest supplier in Asia. However, Indonesia is also well known as the country that experienced massive biodiversity degradation, which is mostly caused by the high number of illegal trading of plant, animal, and other wildlife form. Until this very day, the law enforcement on illegal wildlife trade is only focused on protected species because Undang Undang No. 5 tahun 1990, as the prime reference of conservation rsquo s policy in Indonesia, does not provide adequate instrument of sanction on illegal trade of unprotected species, whereas there are lots of species in Indonesia that are threatened in the wild and are still being traded illegally. This research is using juridical normative approach, with the purpose to provide an alternative instrument of law enforcement on illegal trading of unprotected species from another act aside of Undang Undang No. 5 tahun 1990. If we consider the trade of wildlife as more than a process of selling and buying, then there are some acts that can be used as an alternative of law enforcement instrument, such as an anti corruption act, anti money laundering act, custom act, quarantine act, forestry act, and fisheries act. Those acts are used only as an alternative, and it does not lessen the urgency to evaluate the current conservation policy in Indonesia itself."

"Perdagangan satwa liar yang tidak dilindungi di Indonesia menunjukkanpeningkatan yang semakin marak beberapa tahun belakangan, baik secara langsungmaupun melalui dunia maya. Kenyataan bahwa banyak dari praktik perdagangantersebut yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlakumenunjukkan bahwa terdapat ketidakjelasan penegakan hukum dalam perdagangansatwa liar yang tidak dilindungi di Indonesia. Perdagangan satwa liar yang tidakdilindungi di Indonesia harus diatur dengan jelas dan rinci dalam peraturanperundang-undangan sehingga dapat mendorong penegakan hukum yang tepat dansesuai. Oleh karena itu, penulis memandang perlu meninjau kembali pengaturan,penerapan dan penegakan hukum terhadap perdagangan satwa liar yang tidakdilindungi di Indonesia. Penelitian ini dilakukan dengan metode yuridis-normatifmelalui studi kepustakaan dan wawancara kepada beberapa narasumber. Hasilpenelitian ini menunjukkan bahwa penerapan dan penegakan hukum dalamperdagangan satwa liar yang tidak dilindungi di Indonesia sampai saat ini tidakberjalan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada akhir penelitian,penulis memberi saran kepada pemerintah untuk meningkatkan pengawasanterhadap perdagangan satwa liar yang tidak dilindungi di Indonesia sertamempertimbangkan insentif, disinsentif, maupun sanksi administratif dan pidanasebagai bentuk- bentuk pilihan penegakan hukum dalam pengaturan perdagangansatwa liar yang tidak dilindungi di Indonesia.

---

The unprotected wildlife trade in Indonesia has shown an increasing trend in recent

years, both directly and through cyberspace. The fact that many of these trading

practices are not in accordance with the prevailing laws and regulations shows that

there is a lack of clarity in the law enforcement of the unprotected wildlife trade in

Indonesia. The unprotected wildlife trade in Indonesia must be regulated clearly

and in detail in the laws and regulations so as to stimulate accurate and appropriate

law enforcement. Therefore, the author consider it is necessary to review the

regulation, implementation, and the law enforcement of the unprotected wildlife

trade in Indonesia. This research was conducted using legal-normative method

through literature study and interviews with several experts. The result of this study

indicate that the implementation and the law enforcement in the unprotected

wildlife trade in Indonesia has not been conducted according to the prevailing laws

and regulations. At the end of the thesis, the author recommend the government to

increase the supervision of the unprotected wildlife trade in Indonesia and to

consider incentive, disincentive, as well as administrative and criminal sanctions

as the forms of law enforcement options in the unprotected wildlife trade regulation

in Indonesia"

"[ABSTRAKIndonesia merupakan negara dengan kekayaan alamnya yang tinggi. Tercatat bahwa negara Indonesia memiliki 10-20% dari jenis tumbuhan dan satwa yang ada di dunia. Namun dewasa ini keberadaan sumber daya alam hayati dan ekosistem di Indonesia sedang terancam. Terancamnya kehidupan mereka disebabkan oleh beberapa faktor salah satunya adalah maraknya perdagangan satwa liar khususnya untuk satwa liar yang dilindungi di Indonesia. Kegiatan perdagangan satwa yang dilindungi merupakan tindak pidana menurut undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Terlebih lagi, Indonesia telah meratifikasi Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES) pada tahun 1978 melalui Keputusan Presiden No. 43 tahun 1978, yang pada intinya Konvensi ini memberikan mekanisme internasional untuk mengatur perdagangan satwa liar. CITES mengatur dan mengawasi perdagangan dengan menggunakan ?daftar negatif? seperti perdagangan semua spesies yang diperbolehkan dan tidak diatur kecuali spesies tersebut muncul di appendiks. Skripsi ini mengambil studi kasus perdagangan burung Kakatua Kecil Jambul Kuning (Cacatua sulphurea) sebagai satwa yang dilindungi. Burung ini termasuk satwa yang dilindungi dan juga termasuk dalam Appendiks I CITES. Oleh karena itu baik perdagangan dalam negeri dan untuk tujuan ekspor adalah dilarang kecuali untuk tujuan non-komersil. Namun hingga saat ini perdagangan burung Kakatua Kecil Jambul Kuning masih dapat ditemukan. Hal ini menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap perdagangan satwa liar sebagaimana diatur dalam UU No.5 Tahun 1990 belum dapat dilakukan secara optimal. Hal ini dapat terjadi karena masih banyak para penegak hukum yang belum memahami secara penuh ancaman terhadap keanekaragaman hayati ketika banyak terjadi perdagangan illegal satwa liar yang dilindungi. Sehingga diperlukan perbaikan di semua faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan tersebut.ABSTRACTIndonesia is a high biodiversity country. Indonesia has 10-20% of plant and animal species that exist in the world. But today the existence of natural resources and ecosystems in Indonesia are being threatened. Endangerment of their lives caused by several factors, one of which is the illegal wildlife trade, especially for the wildlife in Indonesia. Trading protected species is a crimes according to the law No. 5 of 1990 on Conservation of Natural Resources and Ecosystems. Moreover, Indonesia has ratified the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES) in 1978 through Presidential Decree No. 43 in 1978. CITES provides an international mechanism for governing wildlife trading by using the "negative list" such as trade of all species are allowed and are not regulated unless these species appear in the appendix. This thesis will take case study of illegal trade Small Yellow-crested Cockatoo Bird (Cacatua sulphurea) as one of the protected animals. Cacatua sulphurea is protected animals according to the law No. 7 of 1999 on Preservation of Plants and Animals and also included in Appendix I of CITES. Therefore both domestic and for export purposes is prohibited except for non-commercial purposes. But until now the trade Small Yellow-crested cockatoo birds can still be found. This shows that law enforcement against illegal wildlife trade as stipulated in Law No. 5 of 1990 can not be performed optimally. This can happen because the law enforcers are still many who do not fully understand the threats to biodiversity as prevalent crime of trafficking in protected wildlife. So that the necessary improvement in all factors that affect law enforcement against criminal acts such trade.;Indonesia is a high biodiversity country. Indonesia has 10-20% of plant and animal species that exist in the world. But today the existence of natural resources and ecosystems in Indonesia are being threatened. Endangerment of their lives caused by several factors, one of which is the illegal wildlife trade, especially for the wildlife in Indonesia. Trading protected species is a crimes according to the law No. 5 of 1990 on Conservation of Natural Resources and Ecosystems. Moreover, Indonesia has ratified the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES) in 1978 through Presidential Decree No. 43 in 1978. CITES provides an international mechanism for governing wildlife trading by using the "negative list" such as trade of all species are allowed and are not regulated unless these species appear in the appendix. This thesis will take case study of illegal trade Small Yellow-crested Cockatoo Bird (Cacatua sulphurea) as one of the protected animals. Cacatua sulphurea is protected animals according to the law No. 7 of 1999 on Preservation of Plants and Animals and also included in Appendix I of CITES. Therefore both domestic and for export purposes is prohibited except for non-commercial purposes. But until now the trade Small Yellow-crested cockatoo birds can still be found. This shows that law enforcement against illegal wildlife trade as stipulated in Law No. 5 of 1990 can not be performed optimally. This can happen because the law enforcers are still many who do not fully understand the threats to biodiversity as prevalent crime of trafficking in protected wildlife. So that the necessary improvement in all factors that affect law enforcement against criminal acts such trade.;Indonesia is a high biodiversity country. Indonesia has 10-20% of plant and animal species that exist in the world. But today the existence of natural resources and ecosystems in Indonesia are being threatened. Endangerment of their lives caused by several factors, one of which is the illegal wildlife trade, especially for the wildlife in Indonesia. Trading protected species is a crimes according to the law No. 5 of 1990 on Conservation of Natural Resources and Ecosystems. Moreover, Indonesia has ratified the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES) in 1978 through Presidential Decree No. 43 in 1978. CITES provides an international mechanism for governing wildlife trading by using the "negative list" such as trade of all species are allowed and are not regulated unless these species appear in the appendix. This thesis will take case study of illegal trade Small Yellow-crested Cockatoo Bird (Cacatua sulphurea) as one of the protected animals. Cacatua sulphurea is protected animals according to the law No. 7 of 1999 on Preservation of Plants and Animals and also included in Appendix I of CITES. Therefore both domestic and for export purposes is prohibited except for non-commercial purposes. But until now the trade Small Yellow-crested cockatoo birds can still be found. This shows that law enforcement against illegal wildlife trade as stipulated in Law No. 5 of 1990 can not be performed optimally. This can happen because the law enforcers are still many who do not fully understand the threats to biodiversity as prevalent crime of trafficking in protected wildlife. So that the necessary improvement in all factors that affect law enforcement against criminal acts such trade., Indonesia is a high biodiversity country. Indonesia has 10-20% of plant and animal species that exist in the world. But today the existence of natural resources and ecosystems in Indonesia are being threatened. Endangerment of their lives caused by several factors, one of which is the illegal wildlife trade, especially for the wildlife in Indonesia. Trading protected species is a crimes according to the law No. 5 of 1990 on Conservation of Natural Resources and Ecosystems. Moreover, Indonesia has ratified the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES) in 1978 through Presidential Decree No. 43 in 1978. CITES provides an international mechanism for governing wildlife trading by using the "negative list" such as trade of all species are allowed and are not regulated unless these species appear in the appendix. This thesis will take case study of illegal trade Small Yellow-crested Cockatoo Bird (Cacatua sulphurea) as one of the protected animals. Cacatua sulphurea is protected animals according to the law No. 7 of 1999 on Preservation of Plants and Animals and also included in Appendix I of CITES. Therefore both domestic and for export purposes is prohibited except for non-commercial purposes. But until now the trade Small Yellow-crested cockatoo birds can still be found. This shows that law enforcement against illegal wildlife trade as stipulated in Law No. 5 of 1990 can not be performed optimally. This can happen because the law enforcers are still many who do not fully understand the threats to biodiversity as prevalent crime of trafficking in protected wildlife. So that the necessary improvement in all factors that affect law enforcement against criminal acts such trade.]"

"Pemberlakuan undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah dan peraturan pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah dan provinsi sebagai daerah otonom telah mengawali asas desentraslisasi. Sebagai konsekuensi dari diimpiementasikannya kebijakan desentralisasi I otonomi daerah tersebut sejak tahun 2000, secara umum telah terjadi perubahan ditandai dengan pemberian sejumlah kewenangan yang dulunya ditangani oleh pemerintah pusat menjadi berkurang dan berpindah kepada pemerintah daerah. Berdasarkan peraturan perundang - undangan tersebut sejak bulan Juni tahun 2002 Dinas Pertanian dan Kehutanan Provinsi DKI Jakarta menyelenggarakan pelayanan perijinan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi. Walaupun sudah berjalan selama dua tahun, namun penyelenggaraan pelayanan tersebut belum berjalan optimal. Berangkat dari keingintahuan " kenapa belum berjalan optimal ", maka dilakukan penelitian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data wawancara langsung kepada pejabat terkait, studi literatur serta data sekunder.Hasil penelitian menunjukkan bahwa permasalahan pada implementasi kewenangan pelayanan perijinan tumbuhan dan satwa liar ini adalah masih terdapatnya ketidak jelasan kewenangan yang diberikan, adanya tumpang tindih kewenangan dalam penanganan pelayanan perijinan tumbuhan dan satwa liar baik secara vertikal antar level pemerintah (Dinas dengan Balai Konservasi Sumber Dalam Alam) maupun secara horizontal antara Dinas dengan Suku Dinas Pertanian dan Kehutanan provindi DKI Jakarta itu sendiri, sehingga memungkinkan adanya interpretasi ganda antara provinsi dan Balai Konservasi Sumber Daya Alam Provinsi DKI Jakarta. Faktor struktur organisasi belum mampu mendukung kinerja organisasi secara optimal. Faktor kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) yang masih rendah, tidak mencukupi untuk mengelola kapasitas kerja yang bertanggung jawab dalam memberikan jasa pelayanan kepada para pengusaha tumbuhan dan satwa liar, baik di kantor maupun untuk di lapangan.Beberapa implikasi dari hasil penelitian ini antara lain perlu adanya konfirmasi dari pemerintah pusat untuk kejelasan pembagian kewenangan dalam PP 25 tahun 2000 dan pembuatan standar pelayanan yang jelas dan rinci; segera melakukan klarifikasi kepada Menteri Kehutanan, berkenan dengan terbitnya Keputusan Menteri (Kepmen) No. 447 tahun 2003 tentang Tata Usaha Pengambilan atau Penangkapan dan Peredaran Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak dilindungi. Menteri Kehutanan atau Departemen Kehutanan harus memberikan penjelasan kepada provindi karena keputusan menteri (Kepmen) tersebut seolah mencabut PP 25 tahun 2000; Pemerintah Daerah harus segera menyusun Peraturan Daerah (PERDA) pengelolaan tumbuhan dan satwa liar. Struktur organsiasi Dinas Pertanian dan Kehutanan Provinsi DKI Jakarta sebaiknya di evaluasi kembali I dibenahi kembali secara matang melalui aktivitas peningkatan mekanisme kerja yang ada sehingga unit-unit organisasi mampu berfungsi secara optimal sesuai dengan tugas pokoknya, terutama mengenai Polisi Hutan (Polhut) dan penyuluh yang berada di kantor maupun di lapangan.

---

Determining of Regulation No. 22 year 1999 about Local Regulation and Government Regulation No. 25 year 2000 about Government Authority and Province as Autonomy Region have early ground of decentralization. As consequence of its implementation of regional decentralization 1 autonomy policy since year 2000, in generally there is alteration marked by a number of authority which is before handled by Central Government will become decrease and change to Local Government. Base to that Role and regulation then since June 2002, the Agriculture and Forestry Agency of Province DKI Jakarta carry out licensing service of plants and wild animal, which do not protect. Although it run for two year, but management service is not optimal. In Accordance to recognize "why is not yet an optimal", then it's conducted by research. This research is use qualitative research method with data collecting technique by direct interview to related officer, study literature and also secondary data.

The Result of research indicate that problems at implementation authority of licensing service of plants and wild animal is still overlapping and unclear in determining of authority, there is overlapping in handling of authority licensing service of plants and wild animal in accordance to vertical between governmental level (Agency and Bureau of Natural Resource Conservation) and also with horizontal between Agency and SubAgency of Agriculture and Forestry of DKI Jakarta province itself, so that enable to occurring of double interpretation between Province and Bureau of Natural Resource Conservation of DKI Jakarta Province. Organizational Structure factor not yet to support organizational performance as optimally. Abilities factors of Human Resource (HR) is still lower, less to support and manage of job capacities in charge to give services to all entrepreneurs of plants and wild animal, either in office or the in the field.

Some implication from result of this research is needing the existence of confirmation of Central Government for clarify of the division authority in Government Regulation No. 25 year 2000 and setup standard service as by clear and detail, and immediately, its clarify to Ministry of Forestry, in accordance to the publication of the Ministerial Decree (Kepmen) No. 447 year 2003 about Arranging Effort in take or catch and circulation of Plants and Wild Animals which do not protect. Ministry of Forestry or Department Forestry have to give clarification to province because ministerial decree (Kepmen) likely cancel to Government Regulation No. 25 year 2000; Local Government have to immediately compile by Regional Law (PERDA) about management of plants and wild animal. Organization Structure on the Agency of Agriculture and Forestry of DKI Jakarta Province, its better to evaluate 1 re corrected by maturely through activity in increasing of existing job mechanism so that organizational units to function by optimal in according to duty essence, especially regarding to Forestry Police (Polhut) and Forestry Trainer in the office and also in the field."

"Perburuan satwa liar yang dilindungi di Indonesia merupakan bentuk wildlife crime dan berbagai upaya untuk penanganan telah dilakukan, namun perburuan satwa liar tetap marak terjadi. Salah satu bentuk upaya penanganan adalah pencegahan perburuan liar dengan mempermudah masyarakat membuat e-Pelaporan atas kasus perburuan liar. Terdapat pula bentuk edukasi terhadap masyarakat dengan menggunakan metode visualisasi guna membantu penegakan hukum atas perburuan liar. Penulisan ini akan menggunakan gambar dari website, instagram, twitter WWF-Indonesia dan juga gambar dari aplikasi e-Pelaporan. Kemudian kumpulan gambar yang sudah penulis kumpulkan akan dibahas dalam kerangka berpikir pencegahan kejahatan dan kriminologi visual. Hasil dari penulisan ini melihat bahwa gambar dapat berfungsi sebagai bentuk bukti dari dilakukannya pencegahan kejahatan dan gambar melalui website dan media sosial menjadi suatu bentuk edukasi mengenai perburuan liar.

---

The hunting of protected wildlife in Indonesia is a form of wildlife crime and various efforts for overcoming this issue have been carried out, but the huming of wild animals is still widespread. One form of approach in overcoming this problem is creating a prevention of illegal hunting by making it easier for people to make e-Pelaporan on cases of poaching. Another approach is through educating the community by using visualization methods to help enforce the law on poaching. This writing will use images from the website, Instagram, WWF-Indonesia's official twitter account and also images from the e-Reporting application. Then these images that the authors have collected will be discussed in the thinking framework of crime prevention and visual criminology. The results of this paper concludes that images can function as a form of evidence of crime prevention and images through websites and social media becomes a form of education regarding poaching."

"Perdagangan satwa ilegal merupakan salah satu kejahatan yang memiliki tingkat pertumbuhan tercepat. Hal ini kemudian menyebabkan dibuatnya berbagai peraturan yang melarang pelaksanaannya. Di Indonesia sendiri, perdagangan satwa ilegal merupakan salah satu permasalahan yang belum dapat ditangani secara efektif oleh pihak penegak hukum. Hal ini dibuktikan dengan besarnya angka perdagangan yang ditemukan oleh beberapa NGO terkait. Salah satu penyebab perdagangan satwa ilegal dapat berkembang dengan begitu cepat adalah kemampuan para pelakunya untuk beradaptasi dengan perkembangan zaman, yang salah satunya adalah media sosial facebook. Media sosial facebook menyediakan berbagai kemudahan bagi pelaku untuk melakukan perdagangan satwa ilegal. Berbagai kemudahan yang ditawarkan antara lain berupa anonimitas, pemasaran bebas biaya, dan juga grup dengan pengaturan privasi yang ketat. Grup ini lah yang kemudian menyebabkan para pelaku dapat melakukan perdagangan dengan leluasa tanpa adanya kekhawatiran akan pengawasan penegak hukum. Dan karena keuntungan dan kerugian yang mungkin didapatkan oleh pelaku sangat jauh berbeda, maka pelaku dan calon pelaku semakin tertarik untuk melakukan perdagangan satwa ilegal di facebook.

---

Illegal wildlife trafe is one of the fastest growing crimes. This led to the creation of regulations that prohibit its implementation. In Indonesia, illegal wildlife trade is one of the problems that can rsquo t be handled effectively by law enforcement agencies. This is evidenced by the trade statistics found by some NGO rsquo s that relevant to this problem. One of the causes of illegal wildlife trade can grow so quickly is the ability of the perpetrators to adapt to techonlogical advances, one of which is facebook itself. Facebook provides various facilities for these perpetrators that enables them to do illegal wildlife trade. The various conveniences offered by facebook include anonimity, free marketing, and also groups with strict privacy settings. This group is the one that enables these perpetrators to trade such goods freely without any worries of law enforcement supervision. And because of the advantages and disadvantages that may obtained by the perpetrators are very much different, these perpetrators and potential perpetrators increasingly interested to trade illegal wildlife on facebook."

"ABSTRAKPenulisan hukum ini bermaksud untuk menganalisis tentang instrumen penaatan yang ideal terhadap pemanfaatan satwa liar dalam bentuk perdagangan dengan menggunakan teori Smart Regulation sebagai pisau analisis yang digunakan untuk merumuskan bentuk penaatan yang ideal tersebut. Ciri khas dari teori ini adalah dengan dibentuknya suatu pola penaatan yang melibatkan pihak ketiga yaitu masyarakat ataupun lembaga swadaya masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam sistem penaatan yang dirumuskan dengan mengkombinasikan sejumlah instrumen penaatan lingkungan hidup yang ada. Hasil penelitian menunjukkan bahwa instrumen penaatan yang ideal adalah dengan melakukan kombinasi baik secara bersamaan inherently complementary dan juga dengan kombinasi instrumen secara bergantian sequencing. Kedua model kombinasi tersebut mendorong itu dibentuk penaatan yang mengutamakan kesukarelaan dan keterbukaan informasi. Selain itu juga didorong untuk dikembangkan sanksi yang bersifat positif seperti pemberian insentif, soft-loans dan awardee di samping juga terdapat sanksi negatif baru seperti social license. Perumusan kombinasi instrumen dan sanksi tersebut diharapkan akan mendorong terciptanya penaatan terhadap peraturan-peraturan terhadap perdagangan satwa liar baik yang dilindungi maupun yang tidak dilindungi.

---

ABSTRACTThis research seeks for ideal compliance instruments for illegal wildlife trade by using Smart Regulation theory. The theory addresses the establishment of a pattern of compliance involving a third party community or non governmental organizations to participate in a compliance system formulated by combining a number of existing environmental compliance instruments. This research shows that ideal compliance instruments could be achieved by combining several possible inherently complementary instruments or by applying some instruments sequentially. Both possibilities encourage a form of compliance mechanism capable of prioritizing voluntarism and information based systems. Alternatively, a compliance mechanism with positive sanctions, such as incentives, soft loans and awards, and negative sanctions such as social license, could also be developed. The formulation of a combination of instruments and sanctions is expected to encourage the enforcement of regulations on the trade of both protected and unprotected wildlife."