Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas mengenai keberlakuan klausula-klausula baku mengenai sewa beli yang terdapat dalam Perjanjian Kerjasama Operasi PKO PT. Express Kencana Lestari yang pada praktiknya penggunaan klausula baku adalah hal yang biasa digunakan dalam suatu perjanjian. Pada dasarnya hal tersebut sudah diatur di dalam Pasal 1338 KUH Perdata yaitu mengenai asas kebebasan berkontrak. Berdasarkan analisis dari penulis yang didasarkan pada teori dan ketentuan yang mengatur mengenai perjanjian sewa beli dijelaskan bahwa pada Perjanjian Kerjasama Operasional PKO PT. Express Kencana Lestari memang terjadi perjanjian sewa beli. Kemudian terhadap klasula-klausula baku mengenai sewa beli di dalam PKO tersebut, penulis juga menemukan pelanggaran terhadap asas-asas pada perjanjian dimana klasula baku tersebut secara keseluruhan maupun terkhusus mengenai sewa beli adalah melanggar asas keseimbangan. Karena klausula baku menimbulkan adanya ketidaksetaraan di antara pihak-pihak yang menyetujui suatu perjanjian. Bargaining Position ada pada yang membuat kontrak standar tersebut atau dalam kasus ini adalah PT. Express Kencana Lestari. Selain itu juga permasalahan terdapat pada klasula baku yang memuat adanya pengakhiran kerjasama secara sepihak di dalam PKO PT. Express Kencana Lestari yang berdasarkan Pasal 1266 itu masuk kedalam klasifikasi syarat batal dan pembatalannya itu harus dimintakan ke pada hakim. Seharusnya PT. Express Kencana Lestari memberikan kesempatan kepada supir taksi untuk menegosiasikan apa yang menjadi isi perjanjian sebelum menyerahkannya kepada supir taksi. Serta terhadap klausula pengakhiran kerjasama haruslah melihat ketentuan Pasal 1266 KUH Perdata.

---

This thesis focuses its discussion on the application of standard clauses regarding hire purchase that appear and used as common on partnership agreement PKO PT. Express Kencana Lestari. Its basicly regulated by Article 1338 Indonesian Civil Code regarding freedom of contract. Based on analytical observation done by the author of this thesis that referred to experts theory and governing rules about hire purchase, it is explained that partnership agreement by PKO PT. Express Kencana Lestari is indeed hire purchase. Furthermore, by analysing the attached partnership agreement, author realize that there are some breach towards basic principles whereas standard clause as a whole in general or specific is violating equilibrium principle. Because standard clause itself is making inequality between agreeing parties. bargaining position appear at the maker of standarized clause, or upon this case study PT. Express Kencana Lestari. Moreover, there are issues on standard clause that contains unilateral termination by PKO PT. Express Kencana Lestari which, based on article 1266 Indonesian Civil Code belongs to condition of voidance and the act to voidance itself is to be requested to the court. PT. Express Kencana Lestari should open up more job vacancy to cab drivers in consider to negotiate the content of the partnership agreement before giving it to cab drivers. As well as unilateral termination clause is in accordance to Article 1266 Indonesian Civil Code."

"Skripsi ini membahas mengenai kewenangan yang dimiliki oleh Kurator dalam mengambilalih harta dari pihak ketiga yang berada di atas tanah boedel pailit serta kewenangannya dalam mengakhiri perjanjian sewa-menyewa dan hak pengelolaan tanah secara sepihak. Tesis ini menggunakan penelitian yuridis normatif karena menitikberatkan pada penelitian kepustakaan yang intinya meneliti asas-asas hukum, sistematis hukum, dan sinkronisasi hukum dengan cara menganalisanya. Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Pada akhirnya, Peneliti memperoleh kesimpulan bahwa putusan tidak sesuai dengan UUK-PKPU dan harta pihak ketiga tetap termasuk ke dalam boedel pailit sehingga kepengurusannya dapat diambilalih oleh Kurator.

---

This thesis discussed about Curator's authorities in taking over assets of third party which were built above the bankruptcy land owned by a bankrupt debtor and also the authority to make unilateral termination of rent agreement with land management rights in it. Furthermore, this thesis uses normative legal research because it focuses on the research literature that examines the core principles of law, the law systematically, and the synchronization of the law by analyzing them. The data obtained were analyzed using qualitative descriptive methods. Researcher came to conclusions that the decision of Supreme Court is not in accordance with Bankruptcy Act and the assets of third party are included in bankrupt assets, therefore they can be taken over by Curators."

"Dalam dunia perdagangan dan bisnis saat ini hampir sebagian besar menggunakan perjanjian baku dalam transaksinya. Perjanjian baku yaitu perjanjian yang isinya dibakukan dan dituangkan dalam bentuk formulir. Baku artinya patokan atau ukuran. Dengan penggunaan perjanjian baku maka pengusaha akan memperoleh efisiensi dalam penggunaan biaya, tenaga dan waktu. Syarat yang tertuang dalam perjanjian baku merupakan syarat yang bersifat mutlak dan tidak dapat ditawar lagi. Perjanjian sewa beli merupakan salah satu contoh perjanjian yang menggunakan format perjanjian baku. Pada sebagian besar perjanjian sewa beli yang ada saat ini, umumnya diatur secara sepihak oleh penjual sewa mengenai pengakhiran perjanjian secara sepihak oleh penjual sewa dalam hal terjadi wanprestasi, misalnya dikarenakan kelalaian pembayaran pihak pembeli sewa. Penjual sewa berhak memutuskan perjanjian secara sepihak dan menarik kembali barang dari tangan pembeli sewa tanpa ada penghitungan jumlah pembayaran angsuran yang telah dilakukan pembeli sewa. Dalam hal ini, wanprestasi dianggap sebagai syarat batal yang mengakhiri perjanjian secara otomatis. Hal ini tentunya akan sangat merugikan pihak pembeli sewa, karena perjanjian diputus secara sepihak tanpa mendengar pembelaan pembeli sewa terlebih dahulu. Beberapa yurisprudensi menyatakan bahwa klausula seperti itu tidak mempunyai kekuatan hukum. Meskipun demikian, saat ini sebagian besar perjanjian sewa beli di Indonesia mencantumkan syarat tersebut. Hal ini selayaknya mendapat perhatian dan ditinjau kembali."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui klausul baku larangan perkawinan sesama karyawan dalam satu perusahaan memenuhi suatu syarat perjanjian atau tidak. Selain, itu apakah tindakah PHK (Pemutusan hubungan kerja) tepat atau tidak sebagai akibat dari perkawinan sesama buruh/pekerja. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang bersifat yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder, diantaranya peraturan perundang-undangan, dan buku. Penelitian ini juga mencakup wawancara dengan para pihak terkait.Dari hasil penelitian, diperoleh kesimpulan yang menjawab permasalahan, yaitu larangan perkawinan dengan rekan sekerja dalam satu perusahaan dalam perjanjian kerja memenuhi syarat-syarat perjanjian baku namun PHK para pihak tidaklah tepat dilakukan oleh perusahaan. Dalam hal ini diharapkan pemerintah sendiri bisa mengatur atau mengambil jalan keluar, dengan mengawasi dan membuat sistem tersturktur untuk hal ini.

---

The aim of the research is to know Standard Clause of Marriage Prohibition With Work Colleague in Working Agreement With Company is meeting the condition of an agreement. Other thing that need to be considered is, either the dismissal and firing the labor or PHK (Discontinuance of Employment Relation) is proper or not, as a result of marriage between fellow workers. This research is a normative juridical law using secondary data, such as legislation, and books.

This research also include some interview with people related to it. From this research, it is concluded that prohibition to get married with work colleague in a company stated in a working agreement is met the condition of Standard Clause, but firing the workers or labor is not the right way to do for the company. In this case, community hope that government can control and taking a way out by supervising and making a structured system for it."

"Penelitian hukum ini bertujuan untuk mengetahui kepastian dan akibat hukum dilakukannya tindakan pengakhiran sewa oleh Kurator secara sepihak. Selain itu, juga bertujuan untuk mempelajari putusan hakim atas perbuatan hukum tersebut. Penulis menggunakan penelitian hukum normatif, dengan tipologi penelitian eksplanatoris, dan menggunakan data sekunder. Tim Kurator menimbulkan kerugian terhadap boedel pailit dengan mengakhiri perjanjian sewa, dan tidak memperhatikan ketentuan pengakhiran perjanjian yang diatur dalam Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Kewenangan luas yang diberikan kepada Kurator hendaknya disertai dengan pengawasan yang tegas, sehingga dalam pelaksanaannya tidak terjadi kesalahan ataupun kelalaian.

---

This study aims to determine the legal certainty and legal consequences of termination of the lease for action by curator unilaterally. It also aims to study the judge's ruling on the legal acts. The author uses a normative legal research, the typology of explanatory research, and using secondary data. Curator Teamm causing losses to bankrupt estate by ending the lease agreement, and does not pay attention to the termination provisions of the agreement stipulated in the Law on Bankruptcy and Suspension of Payment and the Code of Civil Law. Broad authority granted to Curator should be accompanied by strict supervision."

"ABSTRAKTesis ini membahas mengenai apakah PPJB yang memuat klausula mengenaikesepakatan untuk membayar kelebihan dan kekurangan tanah yang disusun dalam bentuk perjanjian baku oleh Developer PT.CRM telah memenuhi ketentuan dan asasasas yang tercatum dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (?UUPK?) dan/atau Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 09/KPTS/M/1995 Tentang Pedoman Pengikatan Jual Beli Rumah (Permen No. 09/1995) dan bagaimana pertanggung jawaban Notaris terhadap PPJB yang dibuat di bawah tangan oleh Developer dan pembeli yang tidak memenuhi ketentuan UUPK dan/atau Permen No. 09/1995 yang diwaarmerkingnya. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode yuridis normatif yang menekankan pada norma-norma hukum dengan menganalisa peraturan perundangundangan terkait dan pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa walaupun PPJB yang disusun secara baku oleh PT. CRM tidak memuat hal-hal yang dilarang berdasarkan Pasal 18 UUPK, namun PPJB tersebut tidak memuat ketentuan mengenai harga tanah dan harga bangunan secara terpisah, sehingga melanggar hak atas informasi dari konsumen berdasarkan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 7 UUPK. Dalam hal PPJB tersebut diwaarmerking oleh Notaris, maka tanggung jawab Notaris hanya sebatas terhadap tanggal waarmerkingnya saja karena PPJB tersebut telah ada dan ditandatangani sebelum diwaarmerking. Untuk mencegah Konsumen dirugikan karena ketidaksejajaran atas informasi dari PPJB, maka perlu ada peraturan setingkat undang-undang yang mewajibkan PPJB dibuat dalam bentuk akta autentik oleh pejabat umum yaitu Notaris, baik untuk satuan rumah susun, maupun untuk rumah tinggal dan rumah toko.

---

ABSTRACTThis thesis discussed about whether the Standard Binding Sale and PurchaseAgreement (PPJB) that contains a clause to pay the excess and shortage of land arranged in the form of raw agreement by Developer PT. CRM has fulfilled the requirements and principles regulated in Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection ("UUPK") and / or the Minister of State for Housing No. 09 / KPTS / M / 1995 on Guidelines for the Sale and Purchase House ("Permen No. 09/1995") and how are the responsibilities of the notary related issues of PPJB which does not meet the provisions of the UUPK and/or Permen No. 09/1995 which he waarmerked. This research is a qualitative research with legal normative method which emphasized on the legal norms by analizing the related regulations and collecting the data from literatures. The result of this research shows that although the PPJB didn't contains the forbidden clause as regulated in Article 18 of UUPK, but since the PPJB didn't contains the information on the price of the land and buildings separately, thus it violates the consumer's rights of information as regulated in Articles 4 and 7 of theUUPK. If the PPJB is waarmerked by the Notary, thus the responsibility of theNotary is limited only to the date of the waarmerking because the PPJB has been existed and signed even before being waarmerked. In order to prevent the consumer be disadvantaged because of the inequality on the information required on the PPJB, there has to be a regulations at the Law level which obliged that the PPJB be made in an authentic deed by a Notary, either it is for the strata title, or for the residential and home store."

"Perjanjian merupakan bagian dari hukum perikatan karena setiap orang membuat perjanjian terikat untuk memenuhi perjanjian tersebut.Hukum yang mengatur tentang perjanjian merupakan bidang hukum yang sangat penting di era globalisasi terutama mendukung kegiatan di sektor perdagangan dan transaksi bisnis internasional.Para pelaku bisnis yang hendak melaksanakan perjanjian harus memahami tentang aturan hukum pelaksanaan perjanjian bukan hanya itu saja,melainkan para pihak harus memahami dengan seksama pentingnya asas-asas yang berkaitan dengan perjanjian diantaranya asas kebebasan berkontrak,asas pacta sunt servanda,konsesualisme dan itikad baik, diharapkan agar dapat memberikan kepastian hukum dan mencegah adanya permasalahan,kesewenang-wenangan yang akan terjadi. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan yang bersifat yuridis-normatif. Sengketa mengenai permasalahan perjanjian salah satunya pembatalan perjanjian pengaturan pembatalan perjanjian hukum diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terutama dalam Pasal 1266 KUH Perdata syarat-syarat pembatalan harus terpenuhi yaitu perjanjian tersebut harus bersifat timbal balik,adanya wanprestasi yang dilakukan salah satu pihak dan pembatalan tersebut harus dimintakan kepada hakim,Pengenyampingan Pasal 1266 KUH Perdata masih menjadi kontroversi dikalangan ahli hukum maupun praktisi hukum karena terdapat beberapa alasan mengenai prosedur pengadilan,mengenai wanprestasi dianggap syarat batal suatu perjanjian.Perkara pembatalan perjanjian secara sepihak dapat digugat atas dasar Perbuatan Melawan Hukum karena tidak memenuhi perjanjian,tidak didasari dengan alasan yang dibenarkan menurut kesepakatan yang merupakan perbuatan yang melanggar kewajiban hukum. Perkara-perkara mengenai pembatalan perjanjian secara sepihak sebagai perbuatan melawan hukum hendaknya dapat dijadikan yurisprudensi sehingga dapat menciptakan kekonsistenan hakim dalam menerapkan hukum,dan dalam membuat perjanjian para pihak memahami dan menetapkan asas-asas yang terikat dalam perjanjian diantaranya asas kebebasan berkontrak,konsesualisme,pacta sunt servanda,dan itikad baik agar terciptanya kepastian hukum dan berjalan sesuai dengan yang diharapkan oleh para pihak.

---

An agreement is the part of the law of contract since every single entities who conclude the agreement are bound to execute the clauses written thereunder. Nowadays contract law is considered as an important and vital part of law in this globalization era, especially in supporting commercial activities and international business transactions. Tradesmen and businessmen who seek to engage in business activities are intimately associated with ?agreements? or ?contracts? therefore these people should be familiar with laws and regulations in making contract. Not merely that, also they should understand thoroughly the principles in making contracts such as the freedom of contract principle, pacta sunt servanda principle, concensualism and good faith principles. These principles should be performed when making contract to ensure that the legal certainty is uphold as well as to avoid legal disputes and/or arbitrariness that may arise. The research method used here is a library research method which has the normative ? juridical nature.The dispute that may arises from a contract / agreement includes the termination of agreement matter. This matter is regulated under Article 1266 of Indonesian Civil Code where it is written that the requirements to terminate an agreement includes: it has to be reciprocal, a party does not fulfill his obligation and the termination should be requested to the Court. The application of Article 1266 of Indonesian Civil Code is still controversial amongst law experts and law practitioners since there are certain constraints concerning Court procedure and also practice shows people only consider unfulfillment of obligation / wanprestasi as the sole requirement to terminate an agreement. An unilateral termination of agreement may be disputed on the basis of unlawful act / tort pursuant to Article 1365 of Indonesian Civil Code since it is not based on the reasons agreed by the parties within the agreement that they consider against the law. To create a consistency in applying the law, disputes concerning unilateral termination of agreement as anunlawful act / tort should be regarded as a jurisprudence in Indonesia."

"Tesis ini membahas perkara mengenai penerapan klausula baku dalam lease proposal ruangan kantor di Plaza Great River Kuningan, Jakarta Selatan. Pembahasan dalam tesis ini dilakukan berdasarkan pada Putusan Arbitrase Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Bogor dan beberapa Putusan Pengadilan Negeri serta Pengadilan Tinggi yang terkait dengan perkara tersebut. Teori yang digunakan untuk menganalisis permasalahan adalah teori hukum alam dalam kaitannya dengan asas kebebasan berkontrak dan teori keadilan John Rawls. Lebih lanjut, tesis ini juga menguraikan pengaturan dan teori tentang hukum perjanjian serta perjanjian baku secara khusus. Adapun dasar hukum yang digunakan dalam tesis ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pada bagian akhir, disimpulkan bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen merupakan penerapan dari teori keadilan John Rawls sebagai batasan terhadap asas kebebasan berkontrak untuk menjamin hak-hak dasar dari konsumen.

---

This thesis discusses about the implementation of standard clause on the proposal of lease agreement of office room in Plaza Great River Kuningan, South Jakarta. The study of the problem in this thesis is based on the arbitral award of Consumer Dispute Resolution Body (BPSK) of Bogor and several decisions of district court and appellate court which are related to the said above case. The theories which used to analyze the problem in this thesis are theory of natural law in relation to freedom of contract principle and John Rawls? theory of justice. Furthermore, this thesis also elaborates the regulation and the theory related to contract law and especially to standard contract. The legal basis which used in analyzing the problem in this thesis are Indonesia Civil Code and Law Number 8 of 1999 regarding Consumer Protection. In the final part of this thesis concluded that the Law Number 8 of 1999 regarding Consumer Protection is an example of the implementation of John Rawls? Theory of Justice as a limitation to freedom of contract principle in order to assure the basic rights of consumer."

"Pekembangan Teknologi dan Informasi yang sangat cepat membuat perdagangan secara elektronik (e-commerce) menjadi salah satu pilihan yang terbaik bagi masyarakat. PT. Mitra AdiPerkasa Tbk merupakan pelaku usaha e-commerce yang mengelola planetsports.net. Situs tersebut menjual produk peralatan olahraga mulai dari kaos, sepatu, hingga aksesoris olahraga dengan berbagai macam merk terkenal. Planetsports.net menerapkan prinsip efisiensi melalui pencantuman klausula baku pada perjanjian pembelian peralatan olahraga, hal ini dilakukan demi menghindari negosiasi yang berlarut-larut. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) memberikan batasan-batasan aturan mengenai klausula baku. Pada klausula baku yang ditetapkan oleh planetsports.net terdapat klausula yang bertentangan dengan aturan Pasal 18 UUPK sehingga dapat merugikan konsumen. Oleh karena itu klausula tersebut batal demi hukum dan pihak pengelola planet sports.net wajib menyesuaikan klausula-klausula baku tersebut dengan aturan-aturan UUPK.

---

Rapidly development technology and information make electronic commerce (e-commerce) to be one of the best option for the community. PT. Mitra Adiperkasa Tbk is an e-commerce business that manages planetsports.net. The site sells sports equipment products ranging from shirts, shoes, accessories of sports with a variety of well-known brands. Planetsports.net applies the efficiency principle through the inclusion of standard clauses on the exercise equipment purchase agreement, it is also being done to avoid lengthy negotiation. The Law Number 8 of 1999 regarding Consumer Protection (UUPK) gives limitation for the use of standard clauses. The standard clauses set by planetsports.net contained clauses that are contrary to the Article 18 of UUPK that can harm consumers. Therefore, the clauses are considered ?null and void? and the managers of planetsports.net is obliged to accommodate their standard clauses within the regulation of UUPK."

"Tesis ini membahas mengenai penerapan klausula baku dan tanggung jawab pelaku usaha dalam perjanjian pengiriman barang. Tesis ini bertujuan untuk menambah pengetahuan mengenai bagaimana penggunaan perjanjian baku dalam pelaksanaan pengiriman barang dan untuk mengetahui mengenai tanggung jawab pelaku usaha dalam melaksanakan perjanjian pengiriman barang serta pengaturan mengenai pemberian ganti rugi yang diberikan oleh pelaku usaha kepada konsumen jasa pengiriman barang apabila terjadi kehilangan, kerusakan atau keterlambatan penyampaian barang kiriman. Perjanjian pengiriman barang yang dibuat dengan format baku yang telah dipersiapkan oleh pelaku usaha, menimbulkan hak, kewajiban, serta tanggung jawab yang berbeda dari masing-masing pihak. Hak, kewajiban, dan tanggung jawab ini harus dipenuhi sebaik baiknya oleh masing-masing pihak. Apabila terjadi suatu kelalaian atau wanprestasi yang mengakibatkan suatu kerugian bagi konsumen, maka konsumen berhak menuntut ganti rugi dan pelaku usaha harus bertanggung jawab untuk memberikan ganti rugi kepada konsumen. Dalam menentukan besaran pemberian ganti rugi kepada konsumen, belum ada dasar hukum yang jelas yang dapat dijadikan sebagai acuan bagi konsumen maupun pelaku usaha. Penetapan pemberian ganti rugi masih didasarkan atas kesepakatan para pihak melalui proses negosiasi yang memerlukan waktu sehingga baik konsumen maupun pelaku usaha sama-sama dirugikan dengan terbuangnya waktu untuk proses negosiasi. Proses negosiasi yang berkepanjangan, pada umumnya terjadi pada kasus kehilangan barang kiriman berupa dokumen, sehingga baik konsumen maupun pelaku usaha kesulitan dalam menetukan nilai dokumen yang hilang. Adapun metode penelitian yang penulis gunakan adalah metode pendekatan yuridis empiris, yang mengumpulkan data primernya dilakukan dengan cara studi pustaka dan wawancara.

---

This thesis discusses the application of standard clause and business actor?s responsibilities in the shipping agreement. This thesis aims to increase knowledge on how to use the standard agreement in the shipping implementation and to know about the business actor?s responsibilities in implementing the shipping agreement and the arrangement for indemnity granted by business actor to shipping customer in the event of loss, damage, and delay in the delivery of goods. The shipping agreement made in standard format which has been prepared by business actor creates the different rights, obligations and responsibilities to each party. Those rights, obligations and responsibilities shall be met as well as possible by each party. In case of negligence or breach of contract that resulted in a loss for consumer, therefore the consumer is entitled to demand compensation and the business actor shall be responsible to provide compensation to consumer. In determining the amount of compensation to consumer there is no clear legal basis yet which can be used as a reference for both consumer and business actor. Determination of compensation is still based on agreement between the parties through negotiation process that requires time so that both consumer and business actor experienced the waste of time during the negotiation process. Prolonged negotiation process generally occurs in the case of loss of shipment in the form of document, so that both consumer and business feel the difficulty in determining the value of missing document. As for the research method, researcher uses the approach of juridical-empirical method that the data collection is conducted primary by literature study and interview."