Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dalam perdagangan internasional, salah satu bentuk perlakuan yang wajib diberikan oleh negara anggota World Trade Organization ialah perlakuan berdasarkan prinsip National Treatment. Prinsip National Treatment dapat ditemukan pada berbagai perjanjian multilateral dalam WTO, salah satunya dalam Agreement on Technical Barriers to Trade. Persetujuan TBT rd. Namun berbeda dengan perjanjian multilateral dalam WTO lainnya, prinsip National Treatment dalam Persetujuan TBT tidak secara eksplisit diatur. Dengan menggunakan pendekatan normatif yuridis, penulis ingin mengetahui lebih lanjut unsur-unsur dari prinsip National Treatment dalam TBT Agreement serta penerapannya pada sengketa yang diselesaikan oleh Dispute Settlement Body-WTO. Penulis menyimpulkan bahwa meskipun tidak diatur secara eksplisit seperti perjanjian lainnya dalam WTO, perlakuan berdasarkan prinsip National Treatment dapat ditemukan pengaturannya dalam Pasal 2.1. Apabila seluruh unsur dalam pasal tersebut terpenuhi akan tercipta perlindungan berdasarkan prinsip National Treatment. Penulis menyarankan perlu adanya dokumen tambahan yang menjelaskan mengenai pengaturan-pengaturan yang tercantum dalam Persetujuan TBT, demi memudahkan penafsiran atas pengaturan tersebut.

---

In intertational trade realm, one of the principles that shall be upheld by World Trade Organization members is the National Treatment principle. National Treatment principle can be easily and explicitly found in numerous of WTO Agreements. But unlike another multilateral agreement in WTO, the Agreement on Technical Barriers to Trade does not explicitly regulate national treatment principle. This research is conducted with juridical normative approach, which author would like to find out the elements of National Treatment principle in TBT Agreement and its applicability in cases brought before the Dispute Settlement Body WTO. The author concludes that even though we can not find national treatment principle to be explicitly regulated in TBT Agreement, the protection based upon national treatment principle is used in Article 2.1. If every element in Article 2.1 is fulfilled it will create a protection based upon national treatment principle. The author suggests that a creation of document elaborating about the TBT Agreement is needed, as it will help to facilitate the interpretation of TBT Agreement."

"Delapan belas tahun semenjak World Trade Organization/WTO berdiri, telah banyak kebijakan Perdagangan Internasional Negara-Negara anggota WTO yang dinilai Dispute Settlement Body WTO telah melanggar GATT dan perjanjian-perjanjian WTO lainnya. Salah satunya adalah sengketa rokok kretek Indonesia dengan Amerika Serikat. Pada tanggal 22 Juni 2009, Amerika Serikat mengeluarkan Family Smoking Prevention and Tobacco Control Act, dimana dalam Sec. 907(a)(1)(A) FSPTCA terdapat aturan mengenai larangan peredaran rokok beraroma (Characterized Flavours) di Amerika Serikat, namun mengecualikan rokok mentol dari larangan ini. Indonesia sebagai Negara pengekspor rokok kretek terbesar di Amerika Serikat mengalami kerugian yang sangat besar akibat pemberlakuan Sec.907(a)(1)(A) FSPTCA dan menilai bahwa pemberlakuan Sec. 907 (a)(1)(A) FSPTCA ini telah melanggar ketentuan dalam GATT dan Agreement on Technical Barriers to Trade.Didalam skripsi ini dibahas bagaimana pengaturan-pengaturan mengenai hambatan teknis (hambatan non tariff) yang terdapat dalam Agreement Technical Barriers to Trade dan kedudukannya didalam WTO. Dan kemudian secara khusus meninjau apakah keberlakuan Sec. 907 (a)(1)(A) FSPTCA ini telah sejalan dengan ketentuan-ketentuan WTO yang terdapat dalam Agreement on Technical Barriers to Trade.

---

For eighteen year since it is established, the WTO has issued a lot of policies that are deemed by the WTO Dispute Settlement Body to violate GATT and other WTO agreements. One of the said policies are the dispute on kretek / clove cigarettes between Indonesia and the United States of America. In 22nd of June 2009, America has issued an act called Family Smoking Prevention and Tobacco Control Act, where in Section 907 (a)(1)(A) of the act there are rulings about the restriction againts selling characterized flavors cigarrate but excluding methol cigarette from the restriction. As the biggest kretek/clove cigarette exporter in the United States, Indonesia is suffering from a huge loss due to the implementation of the said act specifically Section 907 and assess that this act is a violation towards provision in GATT and Agreement on Technical Barriers to Trade.

This thesis focuses on how the International Trade Law are implemented in general in GATT/WTO and rules regarding technical barrier (non tariffs barrier) that is in the Agreement Technical Barriers to Trade. And this thesis specifically observe whether or not the validity of Section 907 FSPTCA is in line with the WTO provisions that is in Agreement on Technical Barriers to Trade."

"lkut sertanya Indonesia sebagai anggota World Trade Organization (WTO) dan turut serta menandatangani Perjanjian Multilateral General Agreement on Tarrif and Trade/GATT Putaran Uruguay 1994, serta meratifikasinya dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994, mengakibatkan Indonesia harus membentuk dan menyempurnakan hukum nasionalnya serta terikat dengan ketentuan-ketentuan tentang Hak Milik Intelektual (HMI) yang diatur dalam General Agreement on Tariffs and Trade (GATT). Sebagai konsekuensi dari ratifikasi Undang-Undang No. 7 Tahun 1994, Indonesia telah menyempurnakan peraturan perundang-undangan di bidang HMI,salah satunya adalah Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri.Desain industri merupakan salah satu landasan dasar dalam pembangunan ekonomi Indonesia karena desain industri mempunyai pecan besar dalam menciptakan suatu produk unggulan Indonesia bail( dalam lingkup perdagangan domestik maupun intemasional.Berkaitan dengan masalah tersebut di atas, maka identitikasi masalah dalam tesis ini adalah :1. Apa latar belakang pengaturan Hak Atas kekayaan Intelektual/HAKI khususnya hak desain industri dalam perjanjian intemasional World Trade Organization /WTO?2. Bagaimana kewajiban-kewajiban negara anggota perjanjian Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights/TRIPs untuk untuk mentransformasikan ketentuan-ketentuan perjanjian Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs)atau World Trade Organization (WTO) di bidang desain industri ke dalam hukum nasional di Indonesia?3. Bagaimana penegakan hukum Undang-Undang No.31 tahun 2000 tentang desain industri,hambatan dan usaha pemerintah Indonesia dalampelaksanaan mengenai Hak Atas kekayaan Intelektua/HAKI khususnya hak desain industri ?Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah dalam rangka memenuhi tuntutan TRIPs, Pemerintah Indonesia harus membuat peraturan pelaksana dan melakukan sosialisasi serta bekeijasama dengan masyarakat dalam rangka penegakan hukum dan mengatasi hambatan pelaksanaan adalah Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri."