Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dalam penyelundupan Imigran ke Australia, Indonesia dijadikan sebagai negara transit. Sehingga, menyebabkan berkembangnya penyelundupan imigran di Indonesia. Oleh karena itu, dibutuhkan penegakan hukum dalam mengatasi masalah ini. Dalam Skripsi ini berfokus melihat penanganan penyelundupan imigran yang dilakukan oleh penyidik Bareskrim Polri dan Dirjen Imigrasi serta hambatan dalam melakukan penanganan serta keterlibatan jaringan penyelundupan. Pembahasan masalah ini dianalisis menggunakan teori rational choice untuk mengetahui motif dari penyelundupan dan teori triangle crime untuk melihat penanganan yang dilakukan oleh penyidik Bareskrim dan Imigrasi sehingga menimbulkan celah terjadinya penyelundupan imigran dan menggunakan konsep penegakan hukum, reaksi formal masyarakat terhadap kejahatan dan Crime Control yang menjelaskan penanganan yang dilakukan oleh Penyeidik Bareskrim dan Dirjen Imigrasi. Pada penulisan ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan deskriptif, yakniniya dengan mewawancarai penyidik Bareskrim dan Imigrasi yang terlibat langsung dalam penanganan penyelundupan imigran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berkembangnya penyelundupan disebabkan karna penanganan yang mengalami berbagai hambatan sehingga membuka celah bagi para jaringan penyelundupan untuk melakukan aksinya.

---

In Smuggling of Immigrant to Australia, Indonesia as Transit Country. Thus, causing the development of smuggling of immigrant in Indonesia.This thesis focuses on seeing the handling of immigrant smuggling by Police Criminal Investigation investigators and the Directorate General of Immigration and barriers in handling and involvement of smuggling networks. The discussion of this problem is analyzed using rational choice theory to find out the motives of smuggling and triangle crime theory to see the handling done by the investigator of Criminal Investigation and Immigration causing the gap of smuggling of immigrants and then using the concept of law enforcement, formal reaction to crime and Crime Control which explains the handling of the Bareskrim Investigators and the Director General of Immigration. At this writing using a qualitative approach with descriptive objectives, by interviewing investigators Bareskrim and Immigration are directly involved in the handling of smuggling immigrants. The results show that the development of smuggling is caused by the handling of various obstacles, thus opening the gap for smuggling networks to carry out their actions."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pemanfaatan Information Technologi (IT) yang dilakukan oleh Bareskrim Polri dengan menerapkan manajemen sistem informasi dalam rangka melakukan pengungkapan terhadap terjadinya tindak pidana penyelundupan manusia. Hal ini dilatarbelakangi karena informasi merupakan salah satu sumber daya organisasi virtual yang utama, sehingga harus dilindungi atau diamankan. Informasi adalah aset atau sumberdaya yang berharga yang dimiliki oleh seseorang, kelompok, perusahaan atau instansi, karena informasi adalah data yang telah diproses atau data yang memiliki arti. Setiap orang yang menjadi bagian dari suatu instansi atau perusahaan harus menyadari bahwa informasi adalah suatu aset penting yang harus dilindungi sama dengan aset utama lainnya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif guna memusatkan perhatian dan memperoleh gambaran secara jelas dan mendalam tentang pemanfaatan teknologi informasi pada Bareskrim Polri dalam mendukung pelaksanaan tugas penyelidikan dan penyidikan tindak pidana penyelundupan manusia, serta penerapan sistem manajemen pengamanan informasi yang diterapkan oleh Bareskrim Polri. Penulisan dalam penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu penelitian yang bertujuan menggambarkan mengenai fakta-fakta yang terjadi dan disertai analisa yang akurat. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa Bareskrim Polri dalam hal ini Satuan Tugas People Smuggling menggunakan sistem manajemen informasi bernama Case Management Intelligent System (CMIS) yang merupakan hibah dari pemerintah Australia, dan terintegrasi dengan sistem milik Australian Federal Police (AFP). Namun persoalannya, CMIS tidak dikembangkan oleh Satgas People Smuggling Bareskrim Mabes Polri, sehingga dapat dikatakan sifat (attribute) dari keamanan informasi dari CMIS juga tidak ada. Terdapat celah pada CMIS, dimana prinsip Integrity, tidak terlaksana dengan baik. Informasi maupun data yang terdapat dalam CMIS dapat diakses oleh pihak Australian Federal Police (AFP) tanpa sebelumnya meminta otorisasi kepada pihak Satgas PS Bareskrim. Dampak dari hal tersebut, informasi yang ada dapat dirubah, menjadi tidak valid, dirusak bahkan hilang sehingga merugikan bagi organisasi maupun institusi.

---

This study aim to analyze how the use of Information Technology in conducted by the Criminal Investigation Police to implement a management system in order to perform the disclosure of information on the occurrence of the crime of human trafficking. This is motivated because the information is one of the organization's resources are the main virtual, so it must be protected or secured. Information is a valuable asset or resource that is owned by a person, group, company or agency, because the information is data that has been processed or data that has meaning. Every person who becomes part of an agency or company should be aware that the information is an important asset that must be protected the same as other major assets. This study used qualitative methods in order to focus and gain a clear picture of the use of technology and in-depth information on the Criminal Investigation Police in support of the implementation of the tasks of investigation and investigation of criminal offenses of human trafficking, as well as the implementation of information security management system implemented by the Criminal Investigation Police. Writing in this research is descriptive analytic, the research aims to describe the facts that occurred and accompanied by accurate analysis. The results obtained show that in this case the Police Criminal Investigation Task Force on People Smuggling use information management system called Case Management Intelligent System (CMIS) which a grant from the Australian government, and is integrated with the system owned Australian Federal Police (AFP). But the problem, CMIS is not developed by People Smuggling Task Force of Criminal Investigation Bureau Indonesian National Police, so that it can be said properties (attributes) of information security of CMIS is also no. There is a gap in the CMIS, where the principle of Integrity, is not performing well. The information and data contained in the CMIS can be accessed by the Australian Federal Police (AFP) without requesting authorization to the People Smuggling Task Force of Criminal Investigation Bureau Indonesian National Police. The impact of this, the information can be changed, be invalid, damaged or lost to the detriment of the organization and institutions."

"Tugas karya akhir ini membahas bagaimana proses penyelundupan manusia yang dilakukan oleh sindikat internasional, terutama yang terjadi di kota Jakarta. Pelaku penyelundupan yang berada di Indonesia sebagai negara transit berkomunikasi dan berkoordinasi dengan otak penyelundupan di negara asal. Penulis menjelaskan modus operandi pelaku penyelundupan manusia yang berinisial JS, HF, dan SH. Korban penyelundupan bekerja sama dengan pelaku penyelundupan agar dapat diselundupkan ke negara tujuan untuk mencapai kehidupan yang lebih baik. Cara penyelundupan dapat melalui jalur udara, darat, dan air, namun menempuh resiko yang berbeda pula.

---

This final assignment discusses the process of people smuggling committed by an international syndicate in Indonesia, particularly in Jakarta. The smuggling agents who are posted in Indonesia as the transit country maintain an intensive communication and close coordination with the syndicate leader from the origin country. The author describes the modus operandi of particular smuggling agents who go by initials JS; HF; and SH respectively. The smuggled participants actively participate in the process to reach the destination country in the hope to gain a better life there. The smuggling is carried out by air, land and sea in which each option has its own risk."

"ABSTRAKTesis ini membahas kerjasama yang dilakukan Indonesia dan Australia dalampenanganan kejahatan penyelundupan manusia dari tahun 2010 sampai dengan2013. Penelitian ini berfokus pada dampak pergantian kepemimpinan di Australiaterhadap hubungan kerjasama Indonesia-Australia dalam penangananpenyelundupan manusia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengandesain deskriptif analisis. Penelitian ini menganalisa perbedaan antara PerdanaMenteri Australia 2010-2013 dalam menginterpretasikan kepentingan nasionaldan power-nya dalam menjalin hubungan kerjasama kedua negara dalampenanganan penyelundupan manusia. Hasil penelitian menunjukkan pergantianpemerintahan di Australia di tahun 2013 menyebabkan hubungan kerjasama antarkedua negara semakin memburuk.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the cooperation between Indonesia and Australia in handlingpeople smuggling crimes from 2010 to 2013 and focuses on analyzing the impactsof changes in leadership in Australia toward Indonesia-Australia relationship inhandling people smuggling crimes. This thesis uses qualitative method withanalysis descriptive design. It analyzes the differences among the three PrimeMinisters of Australia between 2010 and 2013 in interpreting Australia?s nationalinterests and power in maintaining cooperation between the two countries to stoppeople smuggling crimes. The results of this study show that the change ofgovernment in Australia in 2013 has led to a deteriorating relationship betweenthe two countries."

"Terdapat berbagai tindakan melawan hukum ynag dilakukan oleh anak saat ini, termasuk tindak pidana penganiayaan yang banyak terjadi di wilayah hokum Polres Sleman. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa penerapan keadilan restoratif dalam penggunaan diversi kepolisian dalam rangka menangani tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak di bawah umur di wilayah hukum Polres Sleman. Metode kualitatif-deskriptif digunakan dalam penelitian ini dengan pendekatan studi kasus. Data primer dan sekunder dikumpulkan melalui teknik wawancara dan dokumentasi. Wawancara dilakukan pada anggota kepolisian di Polres Sleman yang bertugas sebagai seorang penyidik tindak pidana oleh anak. Penelitian menggunakan Teori Kebijakan Penanggulangan Kejahatan dan Teori Perlindungan Anak yang berhadapan dengan hokum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penganiayaan merupakan tindak pidana karena mengarah pada penganiayaan dan dapat menyebabkan kematian dan kejadiannya di wilayah Polres Sleman mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Upaya penanganan tindak pidana penganiayaan di Polres Sleman dilakukan dengan melaksanakan diversi karena sebagian besar pelaku merupakan anak di bawah umur. Implementasinya sudah sesuai dengan UU nomor 11 tahun 2012 tentang SPPA. Dalam menerapkan diversi terhadap pelaku penganiayaan terdapat beberapa hambatan yang dihadapi Polres Sleman diantaranya standar sistem hukum yang memaksa adanya tindak lanjut secara pidana, pelanggaran serius yang dilakukan anak menuntut tanggung jawab pidana, kesulitan LPA dalam melakukan penanganan, kurangnya koordinasi antar lembaga, korban yang tidak menyetujui diversi, dan tidak diterimanya diversi oleh publik.

---

There are various actions against the law that are carried out by children today, including Criminal Acts of Abuse criminal acts that often occur in the legal area of the Sleman Police. This study aims to analyze the application of restorative justice in the use of police diversion in order to deal with Criminal Acts of Abuse committed by minors in the jurisdiction of the Sleman Police. Qualitative-descriptive method is used in this research with a case study approach. Primary and secondary data were collected through interview and documentation techniques. Interviews were conducted on members of the police at the Sleman Police who served as an investigator for criminal acts by children. The study uses the theory of crime prevention policy and the theory of child protection in dealing with the law. The results showed that Criminal Acts of Abuse is a criminal offense because it leads to persecution and can cause death and the incidence in the Sleman Police area has increased from year to year. Efforts to handle clitih crimes at the Sleman Police are carried out by carrying out diversion because most of the perpetrators are minors. Its implementation is in accordance with Law No. 11 of 2012 concerning SPPA. In implementing diversion against Criminal Acts of Abuse perpetrators, there are several obstacles faced by the Sleman Police including the standard of the legal system that forces criminal follow-up, serious violations committed by children demanding criminal responsibility, difficulties for LPA in handling, lack of coordination between institutions, victims who do not agree diversion, and diversion is not accepted by the public."

"Penelitian ini menjelaskan tentang kebijakan politik imigrasi Prancis yakni Immigration Choisie untuk menertibkan gelombang imigran yang masuk ke Prancis. Kebijakan ini disahkan pada 2006 melalui UU No.2006-911 24 Juli 2006. Kebijakan Immigration Choisie dititikberatkan pada upaya menyeleksi imigran yang datang. Kebijakan ini diterapkan dengan memperhatikan beberapa kriteria yakni tujuan kedatangan, latar belakang pendidikan dan kemampuan bahasa Prancis. Penelitian ini menggunakan metode sejarah. Prancis berharap bahwa imigran yang masuk ke Prancis akan didominasi oleh pekerja migran dengan kualifikasi yang baik, sehingga dapat bersaing di sektor professional Prancis. Selain itu, pekerja migran yang masuk juga diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pembangunan ekonomi Prancis serta berintegrasi dengan baik di masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan kebijakan Immigration Choisie belum mampu secara signifikan menertibkan dan meningkatkan kualitas imigran di Prancis.

---

The thesis focuses on the French immigration policy ldquo Immigration Choisie rdquo to control the the flux of immigrants who enter France. This policy was adopted in 2006 through Law No.2006 911 of 24 July 2006. Immigration Choisie's policy focuses on selecting immigrants. This policy is implemented by taking into account several criteria including motif of arrival, educational background and French language skills. This study uses historical method. Through this policy, France expected that immigrants who enter France will be dominated by qualified migrant workers to compete in the French professional sector. In addition, the flux of migrant workers are also expected to contribute to the French economic development and could integrate well with the society. The results show that Immigration Choisie's policy implementation could not significantly control and select migrants for improving the quality of immigrants in France."

"Salah satu aspek penting dalam pembangunan hukum adalah peningkatan profesionalisme penyidik. Meskipun data menunjukkan peningkatan dalam penyelesaian kasus, namun masih menghadapi tantangan berupa tingginya jumlah tunggakan kasus dan ketidakseimbangan distribusi tugas. Di Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, terdapat masalah besar terkait ketersediaan dan pengembanganpersonel, seperti jabatan kosong, personel tanpa jabatan tetap, serta banyaknya penyidik yang belum mengikuti pelatihan dan sertifikasi yang diperlukan. Proses penyidik bersertifikasi juga mengalami keterlambatan, menunjukkan perlunya perbaikan alokasi sumber daya manusia dan pelaksanaan pelatihan untuk memastikan kualitas dan efektivitas penyidik. Tujuan penelitian ini adalah untukmenganalisis evaluasi kompetensi penyidikbersertifikasi di Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kompetensi penyidik bersertifikasi di Bareskrim Polri. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori kompetensi, teori total quality service, konsep syarat penyidik Polri, konsep penyidik bersertifikasi, dankonsep kualitas kompetensi penyidik Polri. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif denganmetode penelitian eksploratif. Hasil penelitian inimenunjukkan bahwa evaluasi kompetensi penyidikbersertifikasi di Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri menunjukkan kontribusi besarprogram ini dalam meningkatkan kompetensi, profesionalisme, akuntabilitas, dan etika kerjapenyidik. Namun, efektivitas pelaksanaannya masihdihadapkan pada berbagai tantangan, sepertiketerbatasan akses, minimnya pelatihan komunikasidan koordinasi, serta implementasi hasil sertifikasiyang belum optimal. Faktor pendukung sepertimotivasi kerja, gaya kepemimpinan yang mendukung, dan budaya organisasi yang kolaboratif perludiperkuat, sementara hambatan berupa kurangnyasarana dan pembaruan kurikulum harus segera diatasi. Dengan penyempurnaan penyidik bersertifikasi yang lebih terstruktur, akses yang diperluas, dan fokus pada keterampilan praktis, kompetensi penyidikan dapatditingkatkan, sehingga kepercayaan publik terhadapPolri semakin kokoh.

---

One important aspect in legal development is improving the professionalism of investigators. Although data shows an increase in case resolution, it still faces challenges in the form of a high number of backlogs and an imbalance in the distribution of tasks. In the Directorate of General Crimes of the Criminal Investigation Unit of the Indonesian National Police, there are major problems related to the availability and development of personnel, such as vacant positions, personnel without permanent positions, and many investigators who have not undergone the necessary training and certification. The process of certified investigators has also been delayed, indicating the need to improve the allocation of human resources and the implementation of training to ensure the quality and effectiveness of investigators. The purpose of this study is to analyze the evaluation of the competence of certified investigators in the Directorate of General Crimes of the Criminal Investigation Unit of the Indonesian National Police and to analyze the factors that influence the competence of certified investigators in the Criminal Investigation Unit of the Indonesian National Police. The theories used in this study are the theory of competence, the theory of total quality service, the concept of requirements for police investigators, the concept of certified investigators, and the concept of the quality of competence of police investigators. This type of research is qualitative research with an exploratory research method. The results of this study indicate that the evaluation of the competence of certified investigators at the Directorate of General Crimes of the Criminal Investigation Unit of the Indonesian National Police shows a major contribution of this program in improving the competence, professionalism, accountability, and work ethics of investigators. However, the effectiveness of its implementation is still faced with various challenges, such as limited access, minimal communication and coordination training, and less than optimal implementation of certification results. Supporting factors such as work motivation, supportive leadership style, and collaborative organizational culture need to be strengthened, while obstacles in the form of lack of facilities and curriculum updates must be addressed immediately. By improving the certification program to be more structured, expanding access, and focusing on practical skills, investigative competence can be improved, so that public trust in the Indonesian National Police becomes stronger."

"Penelitian ini membahas mengenai pertanggungjawaban pidana dari pelaku yang terlibat dalam tindak pidana penyelundupan manusia. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis-normatif, Penulis menjabarkan hal tersebut dengan menjelaskan bagaimana peranan orang-orang yang terlibat dalam tindak pidana penyelundupan manusia, lalu mengaitkan peranan tersebut dengan kejahatan terorganisir dan penyertaan dalam tindak pidana, untuk dapat menentukan mengenai bagaimana orang-orang yang terlibat dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas turut sertanya mereka dalam melakukan tindak pidana penyelundupan manusia. Penulis juga menjabarkan bagaimana putusan-putusan pengadilan dalam memutus dan mengadili pelaku yang terlibat dalam tindak pidana penyelundupan manusia dilihat berdasarkan peranannya dalam tindak pidana. Hasil dari skripsi ini adalah pelaku yang terlibat dalam tindak pidana penyelundupan manusia yang merupakan kejahatan terorganisir, pertanggungjawabannya adalah sebagaimana bentuk penyertaan turut serta melakukan dalam tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 120 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. Penulis juga melihat bahwa pada penerapannya, Undang-Undang Keimigrasian belum mampu meminimalisir terjadinya tindak pidana penyelundupan manusia, sebab tidak adanya rumusan yang mengatur mengenai peranan dan pertanggungjawaban pidananya secara jelas. Saran yang dapat Penulis berikan adalah dilakukannya evaluasi dan analisis terhadap penerapan Pasal 120 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dan perlu dibentuk suatu Undang-Undang atau peraturan khusus yang mengatur mengenai tindak pidana penyelundupan manusia. Kemudian, Penulis juga menyarankan adanya arahan yang tegas diiringi dengan adanya kesadaran terhadap orang-orang yang memiliki kewenangan dalam memberikan peluang atau kesempatan untuk terjadinya tindak pidana penyelundupan manusia untuk tidak melakukan praktik korupsi dengan menerima suap untuk meloloskan orang-orang yang akan diselundupan dengan mudah dari tempat pemeriksaan imigrasi.

---

This research discusses about the criminal liability of the perpetrators involved in the crime of people smuggling. By using juridicial-normative research methods, the author describes this by explaining the roles of people involved in criminal acts of people smuggling, linking these roles with organized crime and inclusion in criminal acts, to be able to determine how people involved can be held liable for criminal liability who take a direct part in the execution of the act of people smuggling. The author also describes how the court's decisions in deciding and trying the perpetrators involved in criminal acts of people smuggling are seen based on their role in criminal acts. The results of this thesis are the perpetrators involved in the crime of people smuggling are organized crime, the liability is as a form who take a direct part in the execution of the act as regulated in Article 120 of Law Number 6 of 2011 concerning Immigration jo. Article 55 Paragraph (1) of the 1^st Criminal Code. The author also sees that in its application, the Immigration Law has not been able to minimize the occurrence of criminal acts of people smuggling, because there is no absolute formulation that regulates the roles and responsibilities of the criminal. The suggestion that the author can give is an evaluation and analysis of the application of Article 120 of Law Number 6 of 2011 concerning Immigration and the need for a special law or regulation that regulates the crime of people smuggling to be established. The author also suggests that there are strict directions accompanied by awareness of people with authorities to provide opportunities for the occurrence of criminal acts of people smuggling to not commit corrupt practices by accepting bribes to pass people who will be smuggled easily from immigration checkpoint."

"ABSTRAKTesis ini membahas hasil penelitian tentang analisis Penanganan Tindak PidanaPerdagangan Orang Oleh Penyidik Dittipidum Bareskrim Polri. Penelitian inidilakukan dengan metode analisis deskriptif-kualitatif yang bersumber dari dataprimer dan sekunder melalui teknik wawancara, observasi dan telaahan dokumen.Hasil penelitian menunjukkan saat ini tindak pidana perdagangan orang TPPO telahberkembang menjadi suatu kejahatan kemanusiaan lintas batas negara yangterorganisasi transnational organized crime , sehingga memerlukan kerjasama darinegara-negara di dunia. Keadaan geografis, ekonomi dan sosilogis menjadikanIndonesia berpotensi sebagai negara pencarian korban maupun tujuan TPPO.Keadaan sebagian penduduk Indonesia yang berpendidikan rendah dan miskinmerupakan penyebab utama penduduk nekat menjadi pekerja migram di luar daerahtinggal ataupun diluar negeri, meskipun dengan cara yang illegal. Kerentanan inidimanfaatkan oleh para pelaku perdagangan orang dan calo. Karenanya moduskejahatan perdagangan orang dengan merekrut dan mengirim pekerja migran illegalpaling sering terjadi di Indonesia. Dittipidum Polri selama ini telah melakukanberbagai upaya untuk memberantas TPPO baik melalui upaya preemtif, preventifmaupun represif. Dalam praktiknya, kendala yang dihadapi penyidik Polri antara lainadalah: 1 lokasi kejahatan yang berbeda-beda meliputi dalam dan luar negeri; 2 keterbatasan kewenangan penyidik untuk melakukan pemeriksaan di luar negerisehingga mendapat tantangan dari pihak yang berwenang dan pihak pendukungkejahatan di negara terkait; 3 Keterangan calo yang berbelit-belit tentang pelakuutama, atau bahkan calo tidak kenal sama sekali; 4 korban yang tidak mau bersaksikarena takut atau berada dibawah tekanan baik sosial, ekonomi maupun psikologis.Kendala tersebut menghambat penyidik untuk mendapatkan bukti sehingga kesulitanuntuk menjerat pelaku dan pihak terkait dengan UU TPPO. Karenanya sebagianpenyidik menggunakan KUHP, UU Perlindungan Anak dan UU Perlindungan TKI diLuar Negeri, dan tidak dapat mengungkap dan memberantas TPPO secarakomprehensif dan tuntas. Upaya yang dapat dilakukan oleh Dittipidum BareskrimPolri di masa mendatang antara lain adalah dengan cara: 1 meningkatkan saranapendukung, pengetahuan, dan kapasitas penyidik dengan cara berpastisipasi padaberbagai workshop dan pelatihan; 2 terus mendorong penegak hukum melakukankoordinasi dan kerjasama dengan berbagai instansi di dalam negeri, dan juga terusmeningkatkan kerjasama antar negara dan dengan organisasi internasional sepertiAATIP.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the results of research on the analysis of Crime Handling ofTrafficking in Persons by Dittipidum Bareskrim Polri Investigators This research isdone by descriptive qualitative analysis method that comes from primary andsecondary data through interview technique, observation and document review. Theresults show that the current crime of trafficking in persons TPPO has evolved intoan organized transnational organized crime, thus requiring cooperation fromcountries in the world. Geographic, economic and socio political conditions makeIndonesia a potential as a search for victims and the destination of TPPO. Thecondition of some poor and poorly educated Indonesians is the main cause of thereckless population to become migrant workers outside of residence or abroad, albeitin an illegal manner. This vulnerability is used by traffickers and brokers. Hence thecrime mode of trafficking in persons by recruiting and sending illegal migrantworkers is most common in Indonesia. Dittipidum Polri has been doing variousefforts to eradicate TPPO either through preemptive, preventive or repressive efforts.In practice, the obstacles faced by Police investigators include 1 different crimelocations within and outside the country 2 the limitations of the investigator 39 sauthority to conduct an overseas examination so as to be challenged by theauthorities and the crime supporting parties in the country concerned 3 Theintricately scaled up scalper 39 s notes about the main perpetrator, or even the brokersdo not know the main prepertrators at all 4 victims who do not want to testify forfear or are under social, economic and psychological pressure. These obstaclesprevent the investigators from obtaining evidence so that it is difficult to trap theperpetrators and parties related under TPPO Law. Therefore, some investigators usethe Criminal Code, Child Protection Law and Protection Act for Overseas Workers,and can not disclose and combat TPPO comprehensively and thoroughly. Efforts thatcan be undertaken by the Dittipidum Baerskrim Polri in the future are among others 1 increasing the supporting facilities, knowledge, and investigator capacity byparticipating in various workshops and trainings 2 continue to encourage lawenforcement to coordinate and cooperate with various agencies in the country, andalso to improve cooperation between countries and with international organizationssuch as AATIP"