Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Konsep Tanggung Jawab Sosial CSR menjadi semakin populer di dunia bisnis dan juga hukum, dimana dilihat sebagai kesempatan untuk korporasi untuk memperindah citra perusahaan dan juga memberikan nilai jual yg unik. Dalam konsep ini memerlukan perusahaan untuk mempertimbangkan kepentingan semua pemangku kepentingan perusahaan dan mematuhi triple bottom line. Di sektor bisnis hulu migas ada mekanisme cost recovery. Ini memungkinkan pemulihan biaya untuk biaya pelaksanaan pengembangan masyarakat oleh kontraktor. Pengembangan masyarakat tersebut merupakan kewajiban Kontraktor dan juga merupakan bagian dari skema besar CSR. Kewajiban tersebut di atas mencakup kewajiban dalam merencanakan, membiayai, melaksanakan, dan melaporkan. Situasi tersebut mengakibatkan adanya pergeseran beban dalam membiayai program tersebut, dimana sekarang Negara memiliki tanggung jawab dalam membiayai program tersebut. Akibatnya terjadi inkonsistensi dengan pemahaman dasar dan juga hukum positif yang mengatur masalah CSR. Di sinilah adanya perbedaan dengan pengertian dan definisi CSR yang menjelaskan sebagai komitmen dan tanggung jawab perusahaan dan bukan yang lainnya. Ini juga menyimpang dari asas dasar pertanggungjawaban, di sinilah Negara juga mempertanggungjawabkan tindakan Perusahaan. Akibatnya, hal itu menimbulkan ketidakpastian hukum mengenai masalah penganggaran dan pembiayaan CSR.

---

The concept of Corporate Social Responsibility becomes more popular in the business and also legal world, as it is seen as an opportunity for company to improve corporate image and also provide unique selling point. Under here it requires company to consider the interest of all stakeholders of the company and adhere to the triple bottom line. In the sector of upstream oil gas business it exist the mechanism of cost recovery. It permits the cost recovery for the expenses on the implementation of Community Development by the contractor. Such Community Development is the obligation of Contractor and also a part of the grand scheme of CSR. The aforesaid obligation encompasses the obligation in planning, financing, execution, and reporting. The situation resulted in the shift of burden in financing such program, where now the State has the responsibility in financing such program. Consequently translates into the inconformity with the basic understanding and also positive law regulating the matter of CSR. This is where exist the difference with the understanding and definition of CSR that explains as the commitment and the responsibility of the company and not other. It also deviates from the basic principle of accountability, this is where the State also held accountable for the Company rsquo s action. Consequently it creates a legal uncertainty on the matter of the budgeting and financing of CSR."

"Ketentuan mengenai Corporate Social Responsibility (CSR) di Indonesia sejatinya diatur oleh beberapa ketentuan perundang-undangan yang berbeda. Pada sektor kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi (migas) sendiri, perusahaan yang memiliki Kontrak Kerja Sama (KKS) migas dengan pemerintah Indonesia (pemerintah) dikenakan kewajiban untuk melaksanakan setidak-tidaknya dua jenis CSR, yaitu Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) yang diatur pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT), dan Program Pengembangan Masyarakat (PPM) yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (UU Migas). Namun, adanya pembedaan antara kedua jenis CSR tersebut pada pelaksanaannya tidak dipahami dengan menyeluruh oleh berbagai pemangku kepentingan terkait. Padahal, kedua kewajiban tersebut telah secara tegas diatur pada ketentuan yang terpisah dan berimplikasi pada berbedanya tujuan serta mekanisme pada fase persiapan, pelaksanaan, pelaporan, dan evaluasi kegiatan. Oleh karena itu, skripsi ini hendak membahas konsep CSR, baik TJSL maupun PPM pada sektor kegiatan usaha hulu migas di Indonesia berikut dengan pengimplementasiannya di lapangan dengan cara melakukan tinjauan terhadap salah satu perusahaan afiliasi dari PT Pertamina (Persero) yang merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yaitu PT Pertamina Hulu Mahakam (PHM), sebagai studi kasus yang memiliki KKS migas dengan pemerintah. Adapun metode penelitian pada skripsi ini ialah yuridis-normatif, dengan pendekatan kualitatif, serta menggunakan bahan kepustakaan primer dan sekunder. Pada akhirnya, peneliti mendapatkan kesimpulan bahwa pemerintah perlu mengatur dan menyosialisasikan ketentuan CSR dengan lebih komprehensif untuk menyamakan persepsi masyarakat sekaligus memperjelas mekanisme pelaksanaan, pengawasan, penegakan, serta pemberian sanksi bagi perusahaan yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan tersebut.

---

The provisions regarding Corporate Social Responsibility (CSR) in Indonesia are regulated by several statutory provisions. In the upstream oil and gas sector itself, companies that have oil and gas Cooperation Contracts (KKS) with the Indonesian government are subject to the obligation to perform at least two types of CSR, consisted of Social and Environmental Responsibility (TJSL) which regulated in Indonesian Company Law, as well as the Community Development Program (PPM) mandated by Indonesian Oil and Gas Law. However, there are a lot of stakeholders, including legal scholars, who consider those two types of CSR to be the same, as the result of not understanding the differences between each of them. In fact, those obligations have been explicitly regulated in separate provisions, which have implications for different objectives and mechanisms in the preparation, implementation, reporting and evaluation phases. Hence, this thesis discusses the concept of CSR and its implementation for both TJSL and PPM in Indonesia’s upstream oil and gas sector through an overview of one of the PT Pertamina (Persero)’s affiliated companies, namely PT Pertamina Hulu Mahakam (PHM), which has a KKS with the government as a case study. The research method used in this thesis is juridical-normative, through a qualitative approach, and uses primary and secondary library materials. In the end, the researcher concluded that the government needs to regulate CSR more comprehensively to equalize public perception while at the same time crystallizing the implementation, monitoring, enforcement and the restrictive measures, especially for companies that violate the regulation.

"

"ABSTRAKPenelitian tesis ini merupakan hasil analisis hukum tentang kebijakan efisiensi furlough yang dilakukan oleh PT. Freeport Indonesia pada tahun 2017 yang dikaitkan dengan kewajiban perusahaan dalam melaksanakan tata kelola perusahaan yang baik dan tanggung jawab sosial dan lingkungan terhadap setiap keputusan perusahaan dan kegiataan operasional perusahaan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia.

---

ABSTRACTThis thesis is the results of a legal analysis about PT. Freeport furlough efficiency policy in 2017 which is associated with company's obligation to implement good corporate governance and corporote social responsibility in company's decision and company's operational activities based on Indonesia's law regulation."

"Skripsi ini membahas perkembangan konsep, regulasi, dan pelaksanaan regulasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Indonesia dan Belanda. Aspek-aspek tersebut akan dianalisa sebagai studi perbandingan regulasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di kedua negara tersebut. Di akhir skripsi ada kesimpulan-kesimpulan dari analisa tersebut, yang akan menyebutkan kesamaan dan perbedaan dari regulasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Indonesia dan Belanda, serta rekomendasi untuk kedua Negara tersebut.

---

This undergraduate thesis discusses the development of the concept of Corporate Social Responsibility, the regulations of Corporate Social Responsibility, and also the enforcement of said regulations of Corporate Social Responsibility in Indonesia and the Netherlands. The aforementioned aspects will then be analyzed as a comparative study of the regulations on Corporate Social Responsibility of both countries. At the end of this thesis are the conclusions of the analysis, which state the similarities and differences of the regulations on Corporate Social Responsibility of the countries, and suggestions for Indonesia rsquo s regulations in the future. "

"Tesis ini menganalisa undang-undang pajak penghasilan dan peraturan perpajakan yang terkait dengan pemberian insentif pajak dan pencegahan tax avoidance yang dilakukan oleh perusahaan melalui kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan. Dalam penelitian ini diambil tema tanggung jawab sosial yang banyak dilakukan oleh perusahaan dan kemudian di analisis insentif pajak yang diberikan pemerintah dan menganalisis peraturan mencegah tax avoidance atas kegiatan tersebut. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dengan memaparkan informasi mengenai suatu permasalahan, wawancara nara sumber ahli, dan analisa kualitatif dengan acuan literatur dan ketentuan yang berlaku. Hasil dari penelitian ini bahwa insentif pajak telah memadai diberikan oleh pemerintah untuk wajib pajak badan, namun untuk peraturan yang mengatur mengenai pelaksanaan sekaligus sebagai pencegah terjadinya tax avoidance belum cukup memadai.

---

The focus of this study is to analyze the income tax law and tax regulations relating to the granting of tax incentive and prevention of tax avoidance by companies through corporate social responsibility activities. This research takes the themes of social responsibility which is mostly done by the company and also the analysis of tax incentives given by government and analyze regulations to prevent tax avoidance on such activities. The study is conducted in analytical descriptive in order to explain related information by interviewing the expert and perform qualitative analysis from related literature and regulations. This study finds that there are adequate tax incentive granted by the government for corporate taxpayers, however, for regulations governing the implementation as well as the prevention of tax avoidance is insufficient."

"Skripsi ini membahas tentang penerapan Tanggung Jawab Sosial Lingkungan oleh perusahaan subsidiary di Indonesia dalam rangka memenuhi Pasal 74 UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Skripsi ini juga melihat Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL) dari kacamata pemerintah Amerika Serikat, Inggris, dan Tiongkok sebagai negara asal dari perusahaan subsidiary yang dibahas, dimana ketiga negara tersebut memiliki pemahaman dan peraturan yang berbeda mengenai Corporate Social Responsibility (CSR). Dalam pembahasannya skripsi ini akan melihat pertentangan peraturan yang dihadapi oleh perusahaan multinasional, dan bagaimana penerapan TJSL di Indonesia di tengah-tengah perbedaan peraturan ini. Selain itu skripsi ini juga akan menelaah mengenai hubungan pemerintah negara asal dengan perusahaan subsidiary yang ada di Indonesia, secara khusus dalam hal CSR. Terakhir pada skripsi ini juga akan dibahas mengenai kesamaan dan perbedaan konsep TJSL dan CSR, serta kelebihan dan kelemahan TJSL di Indonesia. Penulisan ini menggunakan penelitian yuridis normatif.

---

This thesis focuses on the implementation of Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL) done by multinational companies in Indonesia to meet the obligation set out in The Law of Republic of Indonesia No. 40 of 2007 Concerning Limited Liability Company. This thesis also recognizes the different interpretation of the concept of Corporate Social Responsibility (CSR) adopted by the United States, United Kingdom, and the People’s Republic of China Government.

This thesis will then analyze how does that different interpretation plays out in the implementation of TJSL done by its subsidiary companies. This thesis will also cover the relationship between home countries and its subsidiary companies in Indonesia. The last issue covered in this thesis will talk about similarity and difference between TJSL and CSR, as well as the strength and weakness of TJSL in Indonesia. The research uses normative judicial study."

"Penelitian ini bertujuan untuk melakukan penelitian mengenai pengungkapan tanggung jawab sosial CSR di perusahaan-perusahaan Indonesia. Penelitian ini membagi CSR menjadi yang dua karakteristik yaitu CSR Inti dan Umum. CSR inti adalah CSR yang memperlihatkan kinerja nyata dan CSR Umum adalah pengungkapan CSR yang bersifat umum atau mudah untuk dimanipulasi. Sampel yang digunakan adalah 102 perusahaan dari semua sektor industri dengan klasifikasi GCIS yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015. Pengukuran CSR dilakukan dengan analisis isi laporan keuangan yang memakai koding Clarkson et al. 2008 modifikasi. Kemudian penelitian ini juga menguji hubungan antara CSR Inti dan Umum dengan biaya tanggung jawab sosial serta price to book ratio 2015 dan 2016. Hubungan ini diuji dengan Spearman rank correlation test. Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa jumlah pengungkapan CSR di Indonesia masih rendah dan tingkat pengungkapan CSR Umum lebih tinggi secara signifikan daripada CSR Inti. Penelitian ini juga menemukan bahwa ada perbedaan signifikan antara tingkat pengungkapan high profile dan low profile industry. Ditemukan pula bahwa CSR Inti memiliki hubungan positif dengan biaya CSR di keseluruhan industri, dan pada industri high profile, CSR Umum memiliki hubungan positif signifikan dengan biaya CSR. Selain itu ditemukan hubungan positif signifikan antara CSR Inti price to book ratio 2016 pada jenis industri high profile.

---

This research aims to do research about the level of corporate social responsibility of firms in Indonesia. This research differs between two different CSR characteristics that are core CSR and general CSR. Core CSR disclosure is CSR that show real performance and General CSR is CSR that is easy to manipulate. The sample used is 102 companies from all industry sectors with GCIS classification listed in Indonesia Stock Exchange 2015. The measurement of CSR disclosure is done by content analysis that used the modification of Clarkson et al. 2008 coding index. This research also tests the relationship between Core and General CSR with CSR Expenditure and price to book ratio 2015 and 2016. This relationship is tested with Spearman rank correlation test. The results of this study show that the number of CSR disclosures in Indonesia is still low and the level of General CSR disclosure is significantly higher than the Core CSR. The study also found that there is a significant difference between disclosure level of high profile industry and the low profile industry. It was also found that Core CSR has a positive relationship with CSR expenditure, and in high profile industry, General CSR have a significant positive relationship with CSR expenditure. In addition, there is a positive significant relationship between Core CSR and price to book ratio 2016 in high profile industry."

"Indonesia menjadi salah satu negara pertama yang memberlakukan konsep CSR ke dalam Undang-Undang Perusahaan nasional mereka pada tahun 2007. Sayangnya, di negara-negara Asia Tenggara, Indonesia tertinggal dalam hal praktik CSR. Malaysia, Thailand, dan Vietnam lebih maju dalam praktik CSR tanpa mewajibkan CSR dalam undang-undang nasional masing-masing. Tesis ini mengkaji bagaimana CSR diatur terhadap perusahaan yang terdaftar di Indonesia, Malaysia, Thailand, dan Vietnam, dan apakah peraturan Indonesia tentang CSR secara efektif mendorong perusahaan yang terdaftar di Indonesia untuk melaksanakan kewajiban CSR. Dengan mengadopsi metode yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang, studi kasus, dan komparatif, skripsi ini menyimpulkan bahwa terdapat beberapa persamaan dan perbedaan antara masing-masing negara dalam mengatur praktik CSR. Semua negara mengadopsi definisi CSR yang sama, yang berkisar pada komitmen perusahaan untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat lokal secara berkelanjutan. Perbedaannya, bagaimanapun, terletak pada peraturan CSR di Indonesia yang menjadi undang-undang yang sulit untuk mengamanatkan perusahaan publik untuk mempraktikkan CSR. Di sisi lain, CSR di Malaysia, Thailand, dan Vietnam semuanya bersifat sukarela, dengan pedoman CSR yang disediakan sebagai undang-undang lunak. Skripsi ini juga menyimpulkan bahwa regulasi CSR di Indonesia masih belum efektif untuk mendorong emiten melakukan CSR. Meski kewajiban CSR sudah ditetapkan, namun sanksinya tidak jelas dan tidak ada otoritas pengawas yang mengawasi praktik CSR di emiten. Akibatnya, program CSR oleh emiten di bidang sumber daya alam dilakukan secara sewenang-wenang. Oleh karena itu, peraturan Indonesia tentang CSR dapat dianggap tidak efektif.

---

Indonesia became one of the first countries to enact the concept of CSR into their national Company Law in 2007. Unfortunately, within Southeast Asia countries, Indonesia stands behind in terms of practicing CSR. Malaysia, Thailand, and Vietnam are more advanced in CSR practice without having CSR to be obligated in any of their respective national laws. This thesis examines how is CSR regulated towards listed companies in Indonesia, Malaysia, Thailand, and Vietnam, and whether Indonesian regulations on CSR effectively push Indonesian listed companies to implement CSR obligation. By adopting a normative juridical method with statutory, case study, and comparative approaches, this undergraduate thesis concludes that there are several similarities and differences between the respective countries in regulating CSR practice. All countries adopt the same definition of CSR and have the same objective, which revolves around companies’ commitment to improve the quality of local community’s life sustainably. The difference, however, lies on CSR regulation in Indonesia being a hard law to mandate listed companies to practice CSR. On the other hand, CSR in Malaysia, Thailand, and Vietnam are all voluntary, with CSR guidelines provided serving as soft laws. This undergraduate thesis also concludes that Indonesian regulations on CSR are still ineffective to push listed companies to practice CSR. Although CSR obligation is set, the sanction is unclear and there is no supervisory authority to oversee the practice of CSR in listed companies. Consequently, CSR programs by listed companies in natural resources are being practiced arbitrarily. Hence, the Indonesian regulation on CSR can constitute as ineffective."

"Lempung serpih merupakan salah satu jenih tanah yang memiliki daya dukung buruk, sehingga mengakibatkan konstruksi yang dibangun diatasnya mudah rusak atau rubuh akibat dari proses kembang susut yang berulang setiap perubahan musim kemarau ke musim hujan atau sebaliknya.Sudah banyak dilakukan penelitian untuk memperbaiki sifat tanah lempung serpih dengan mencampur bahan kimia namun hal tersebut tidak ramah terhadap lingkungan sekitar. Bahan alam merupakan alternative yang ramah lingkungan. Dalam penelitian ini bahan stabilisasi ialah Pasir tras yaitu bahan alam yang bisa digunakan sebagai bahan dasar pembuatan batu batako, industri semen dan campuran bahan bangunan. Ada 5 variasi persentase pasir tras yang ditinjau untuk mendapatkan persentase yang efektif. Persentase efektif ini akan digunakan sebagai campuran untuk melihat seberapa besar pengaruh pasir tras terhadap kekuatan tanah melalui pengujian CBR

---

Clay Shale is one of the soil types that has low bearing capacity, so that the construction built on it easly collapsed or damaged by swelling and shrinkage processes every time dry season changes into rainy season also the opposite. Many researchs have been conducted to improve the properties of clay shale by mixing chemicals but it is not friendly to the environtment. Natural materials are environmentally friendly alternatives. In this research stabilization material is sand tras, which is natural material that can be ingredients of brick making, cement industry and a mixture of building materials. There are 5 variation in the percentage of sand trass covered for an effective percentage. This effective percentage will be used as an alloy to see how much sand tras affects the forces of the clay shale soils through the CBR test."

"Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana pengaruh dari tanggung jawab sosial terhadap aktivitas manajemen laba akrual dan riil di Indonesia. Penelitian ini berargurmen bahwa tanggung jawab sosial memiliki pengaruh terhadap manajemen laba (baik akrual maupun riil). Penelitian ini juga berargumen bahwa perusahaan yang melakukan tanggung jawab sosial memiliki hubungan negatif dengan trade-off strategi manajemen laba.Pemilihan sampel menggunakan metode purposive sampling dan sampel penelitian terdiri atas 79 perusahaan non-keuangan yang terdaftar di BEI dan termasuk dalam daftar Saham Kompas 100 periode Agustus 2014 - Januari 2015 dengan rentang penelitian pada tahun 2012 ? 2014. Penelitian ini menggunakan metode regresi ordinary least square. Hasil penelitian membuktikan bahwa tanggung jawab sosial berpengaruh negatif terhadap manajemen dan tidak berpengaruh terhadap trade-off strategi manajemen laba.

---

This study aims to investigate the influence of corporate social responsibility against accrual and real earnings management activity in Indonesia. This study argues that corporate social responsibility can affect the overall earnings management activity done by the company. This study also argues that a company which perform corporate social responsibility is less likely to get involved in earnings management through real activities than accruals.

The sample used in this research is selected using purposive sampling method and it is consist of 79 companies which are listed in BEI from 2012 - 2014 and included in "Saham Kompas 100" during August 2014 - January 2015 period. This study is using ordinary least square method to run the regressions. The results of this study prove that corporate social responsibility has a negative effect on overall earnings management and does not effect the trade-off between earnings mangement strategies."