Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKDalam menjalankan kegiatan usahanya, bank menerbitkan produk-produk simpanan, yaitu salah satunya ialah sertifikat deposito. Sertifikat deposito merupakan produk perbankan yang menawarkan simpanan dalam bentuk deposito, namun dapat dipindahtangan dengan mudah oleh pemiliknya. Saat ini penggunaan sertifikat deposito masih terhitung sangat rendah bila dibandingkan dengan produk simpanan bank lainnya, padahal terdapat banyak keunggulan di dalamnya. Selain simpanan bank, seritfikat deposito juga merupakan instrumen yang dapat diperdagangkan di Pasar Uang. Dalam perkembangannya, sertifikat deposito mengalami berbagai perubahan, baik secara definisi, penerbitan, maupun transaksinya. Perubahan-perubahan ini ternyata juga melahirkan suatu permasalahan hukum yang akan dibahas pada penelitian ini. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dimana dalam penelitiannya menekankan pada penggunaan norma-norma hukum secara tertulis yang didukung dengan hasil wawancara dengan narasumber dan informan. Dari tipe penelitian tersebut berdasarkan sifatnya penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa pengembangan pasar sertifikat deposito dapat mendorong perekenomian nasional. Di samping itu, terdapat juga suatu permasalahan hukum mengenai klasifikasi sertifikat deposito sebagai produk simpanan bank yang berbentuk surat-surat berharga.

---

ABSTRACTIn conducting business activities, Bank offers corporations of Deposit Products, one of which is the Negotiable Certificate of Deposit. Negotiable Certificate of Deposit is a financial product that offers savings in a form of deposit, however it can be transferred to another person by endorsement. Current use of negotiable certificates of deposit is still very low if compared to the rate of other bank deposit products. Even though, it has many excellence traits in it. Besides a bank deposits, negotiable certificate of deposit is also an instrument that can be traded in the Money Market. In its developments, Negotiable certificate of deposit have various changes, either in its definition, issuance, as well as the transactions. These changes have also created a legal issue, which is going to be discussed in this thesis. In this research the writer is using the normative juridical method that emphasize the use of norms in writing which is supported with the result of interviews with interviewees and informants. Based on that type of research seen from its character, this research is a descriptive research. The results of this study indicate that with an expansion of negotiable certificate of deposit, it can improve the national economy. Other than that, there is also a legal problem regarding the classification of negotiable certificate of deposit as a bank deposit product in a form of negotiable instruments"

"ABSTRACT In the process of deposit funds at a bank, customers will directly engage with bank employees, while crime cases committed by bank employees that are still happened show that bank supervision to its employees is still less implemented. Therefore, when a customer suffers a loss, Bank will also responsible for the actions of their employees as a means to give legal protection to the customer. The thesis discusses on the provision of time deposit according to the law and regulation in banking sector, such as Indonesian Banking Law and other relevant regulations. It also discusses the analysis of Supreme Court Decision No. 3245 K Pdt 2015 concerning bank rsquo s responsibility to customers over the issuance of fake certificate of time deposit by bank rsquo s employee through a case study of unlawful act between Tan Wan Lan against Bank Maybank and Demy Tridiono. This thesis is a legal research with normative juridical approach using descriptive and analytical perspective based on analysis of legal norms with data collecting method focusing on literature study on related law and regulations. The conclusion of this thesis is that both Bank Maybank and Demy Tridiono have fulfilled all elements of unlawful act and are responsible for the loss suffered by Tan Wan Lan. Bank Maybank is responsible for the unlawful acts committed by their employee and for the loss, the customer has the right to ask for legal protection to the Bank concerned.

---

ABSTRAKDalam proses menyimpan dana di bank nasabah akan berhubungan langsung dengan pegawai bank, namun masih maraknya kasus kejahatan perbankan yang dilakukan oleh pegawai bank menunjukkan bahwa pengawasan oleh Bank masih kurang dilaksanakan. Untuk itu, ketika nasabah menderita kerugian, maka Bank juga akan dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan pegawainya tersebut sebagai bentuk perlindungan hukum kepada nasabah. Skripsi ini akan membahas mengenai pengaturan simpanan nasabah berupa bilyet deposito menurut peraturan di bidang perbankan dan peraturan lainnya. Selain itu juga akan menganalisis putusan Mahkamah Agung No. 3245/K/Pdt/2015 terkait tanggung jawab bank terhadap nasabah dalam hal terjadinya penerbitan sertifikat deposito palsu oleh pegawai bank melalui studi kasus perbuatan melawan hukum antara Tan Wan Lan melawan Bank Maybank dan Demy Tridiono Prayitno. Metode yang digunakan pada skripsi ini adalah penelitian hukum dengan pendekatan yuridis normatif yang bersifat deskriptif dan analitis yang berbasis pada analisis norma hukum dengan metode pengambilan data berfokus pada studi literatur hukum dan peraturan perundang-undangan terkait. Kesimpulan dari skripsi ini adalah bahwa baik Bank Maybank dan Demy Tridiono Prayitno memenuhi semua unsur perbuatan melawan hukum dan bertanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh Tan Wan Lan. Bank Maybank bertanggungjawab atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pegawainya dan atas kerugian yang dialami oleh nasabah, nasabah berhak meminta perlindungan hukum dari pihak Bank tersebut. "

"ABSTRAK Bank Mega selaku industri jasa keuangan menyediakan produk jasakeuangan berupa deposito dan hal tersebut dimanfaatkan oleh PT Elnusa Tbk.Namun, dana milik Elnusa tersebut disalahgunakan oleh keterlibatan oknumsehingga dana milik PT Elnusa Tbk menjadi hilang di Bank Mega. Bank Megakemudian membawa ke jalur hukum. Penulis menggunakan metode deskriptifdalam menganalisis pokok permasalahan. Skripsi ini akan membahas bagaimanaperlindungan nasabah pada Bank Mega yaitu PT Elnusa Tbk dimana dana yangdititipkan di Bank Mega telah hilang sehingga PT Elnusa Tbk tidak bisa diatrikdananya meskipun kasus ini dibawa hingga ke jalur pengadilan dan PT ElnusaTbk selaku nasabah menang hingga tingkat kasasi. Bank Mega wajibbertanggungjawab terhadap dana milik PT Elnusa Tbk dan bisa menggunakanberbagai skema dalam pembayaran kepada PT Elnusa Tbk

---

ABSTRACT Bank Mega as the financial services industry provides financial services includedeposit and it was used by PT Elnusa Tbk. But, there are fraud which caused byinternal party and then Bank Mega cann’t withdraw its fund from Bank Mega.Bank Mega chose legal action to withdraw its fund. The writer choose descriptivemethod to analysis the problem. This paper will discuss how customer protectionin Bank Mega Tbk , PT Elnusa where the funds are deposited in Bank Mega haslost so PT Elnusa Tbk can not withdraw their funds so that the case was broughtto the court lines and PT Elnusa Tbk, the customer wins to appeal . This paperwill discuss how the use of an escrow account in the protection of customer fundsand efforts to attempt an alternative in the payment of customer funds belongingto PT Elnusa Tbk . Bank Mega is obliged to pay its fund based on court decisionand the procedure to transfer the fund to PT Elnusa Tbk as a customer can beexercised through various scheme."

"Penggunaan Uang Elektronik sebagai instrumen pembayaran semakin marak yang dibuktikan dengan meningkatnya jumlah Uang Elektronik beredar, transaksi, serta jumlah Penerbit yang menawarkan produk Uang Elektronik. Dengan perkembangan yang besar, Uang Elektronik tentunya memiliki risiko-risiko dalam pengoperasiannya, termasuk risiko terhadap dana Pengguna yang harus dimitigasi dengan pengelolaan dana para Pengguna sebagai bentuk perlindungan konsumen dan pengendalian risiko oleh Penerbit karena dana tersebut masih menjadi kewajibannya terhadap Pengguna dan penyedia jasa dan/atau barang. Untuk itu, Penulis mencoba mendalami peraturan-peraturan terkait Uang Elektronik dan penggunaannya, serta menganalisis cara yang dapat diterapkan untuk mengelola dan melindungi dana pengguna.Penulisan ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan metode penelitian deskriptif analitis untuk menganalisis bagaimana pendekatan dan regulasi yang mensyaratkan Penerbit Uang Elektronik untuk melindungi dana Pengguna dan mengelola dana float. Penulisan ini menemukan bahwa PBI No. 20/06/PBI/2018 tentang Uang Elektronik telah mengatur secara lengkap mengenai karakteristik dan tipe Uang Elektronik, perizinan bagi Penyelenggara, pengelolaan dana float, serta telah mengakomodasi prinsip Syariah dalam penggunaan Uang Elektronik. Risiko-risiko yang terkait dengan dana pengguna termasuk risiko likuiditas, risiko insolvensi, serta risiko operasional. Selain itu, cara-cara pengelolaan dan perlindungan dana yang diterapkan di negara-negara lain berbeda baik itu dengan menggunakan konsep Trust, Fidusia, maupun larangan penggunaan dana Pengguna.Kata kunci: Dana Float; Dana Pengguna; Uang Elektronik

---

The use of Electronic Money as a payment instrument is increasing as evidenced by the increasing number of Electronic Money circulation, transactions, and the number of Issuers offering Electronic Money products. With its great development, Electronic Money certainly has risks in its operations, including risks to customers’ funds that must be mitigated by the management of customer's funds as a form of consumer protection and risk management by the Issuer because such funds are still an obligation towards the customers and provider of goods and/or services. To that end, the author tries to explore the regulations related to Electronic Money and their use, and analyze the applicable means to manage and protect customer's funds.This writing is a normative legal research that uses descriptive analytical research method to analyze how approaches and regulations require Electronic Money Issuers to protect customer’s funds and manage Float Funds. This writing found that PBI No. 20/06/PBI/2018 on Electronic Money has thoroughly stipulated the characteristics and types of Electronic Money, licensing, Float Funds management, and has accommodated Sharia principles in the use of Electronic Money. Risks associated with customer’s funds include liquidity risk, insolvency risk, and operational risk. In addition, the methods of managing and protecting funds that are applied in other countries are different, whether it applies the concept of Trust, Fiduciary, or restriction of use."

"Penghimpunan dana dari masyarakat luas atau dana pihak ketiga memegang peranan penting terhadap pertumbuhan suatu bank disebabkan dana dari masyarakat adalah sumber dana yang paling utama bagi bank. Sehingga Bank harus menerapkan Prinsip Kehati-Hatian dalam menjalankan kegiatan usahanya. Penerapan Prinsip Kehati-Hatian juga untuk menghindarkan adanya kelalaian yang dilakukan oleh Bank & Petugas Bank, dalam hal ini, Bank X, yang dapat menimbulkan risiko-risiko dalam hal ini risiko hukum. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Kesimpulannya, prinsip kehati-hatian bank diimplementasikan dalam peraturan internal bank namun ditemukannya kelalaian bank dan petugas bank dalam hal mengimplementasikan prinsip kehatihatian pada kegiatan operasional yang menyebabkan risiko hukum bagi bank.

---

Funding from public or a third party fund plays an important role on the growth of a Bank due to funding from the public is the most important source of funds for Bank. Because of that, the Bank must apply the Prudential Banking Principle in carrying out all its business activities and implementing the prudential banking principle to the Bank?s internal regulation. Implementing Prudential Banking Principle is also to avoid any breach by the Bank and Bank Officer, in this case, Bank X, that could arouse risks for bank, for this matter, legal risk.

This thesis uses normative juridical method. As a conclusion, the prudential banking principle is implemented in the Bank X's internal regulations but its been found out that there is a breach by the bank officers in terms of implementing the prudential banking principle in the operations that led to legal risks for Bank X."

"ABSTRAKPermasalahan keuangan suatu bank berupa penekanan likuiditas harus ditangani dengan cara meminimalkan dampak kerusakan yang dapat ditimbulkan terhadap stabilitas sistem keuangan sehingga tetap memperoleh kepercayaan masyarakat penyimpan dana pada sistem perbankan dan menjaga perekonomian secara keseluruhan. Penerapan kebijakan bail-in sebagai private sector resolution untuk alternatif penanganan bank bermasalah selain bail-out, melalui konversi sumber dana bank menjadi modal dengan tujuan meminimalisir biaya fiskal yang harus ditanggung oleh otoritas yang berwenang memerlukan penelitian terkait sumber dana bank yang dapat dikonversi dan implikasi hukumnya apabila diterapkan saat ini. Dalam rangka perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, usulan penerapan kebijakan bail-in harus selaras dengan asas kebebasan berkontrak dan tetap dapat memberikan perlindungan hukum khususnya kepada nasabah sebagai konsumen bank.Simpanan atau dana pihak ketiga sebagai sumber dana terbesar yang paling diandalkan oleh bank pada dasarnya dapat dikonversi menjadi modal sepanjang terdapat persetujuan dari nasabah selaku pemilik simpanan atau dana pihak ketiga tersebut. Simpanan atau dana pihak ketiga yang dapat dikonversi adalah yang digolongkan sebagai simpanan yang tidak dijamin pembayarannya (unsecured debt) oleh Lembaga Penjamin Simpanan karena secara hukum belum memperoleh jaminan atau pertanggungan. Selain itu, pinjaman subordinasi dari pihak terafiliasi yang dianggap turut bertanggung jawab atas pengelolaan bank dapat dikonversi menjadi modal sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan bank yang bersangkutan. Namun demikian, penerapan kebijakan bail-in berupa konversi saat ini belum dapat dilakukan karena belum terdapat peraturan yang mengatur serta perjanjian atau kontrak penyimpanan dana antara bank dan nasabah tidak secara jelas menyebutkan adanya ?klausula konversi?.

---

ABSTRACT

The financial problems of a bank in the form of liquidity suppression should be addressed by minimizing the impact of the damage that can be inflicted against the financial system stability, allowing the system to maintain its depositors trust in the banking system and to maintain the economy in its entirety. In addition to the bail-out policy, the implementation of the bail-in policy being a private sector resolution, as an alternative for the handling of troubled banks, through the conversion of bank?s funds into capital for the purpose of minimizing fiscal costs borne by the authority, requires research on the source of funds of banks that are convertable and its legal implications of its application. In order to amend Law Number 7 of 1992 concerning Banking as amended by Law Number 10 of 1998, the proposed implementation of the bail-in policy shall be concordant with the principle of freedom of contract and able to provide legal protection, in particular to customers as banking consumers.

In principal, deposits or third party?s funds, as the bank?s largest, most reliable source of fund are convertable into capital as long as the bank obtained customer?s consent as the owner of such deposits or third party funds. Deposits or third party?s funds that can be converted are ones which are classified as unsecured debt by the Indonesia Deposit Insurance Agency, because by law, such funds are not guaranteed or insured. In addition, subordinated loans from affiliated parties that are considered to be partly liable for the bank?s management can be converted into capital as a form of accountability for the management of such bank. However, the implementation of the bail-in policy in the form of conversion is presently inapplicable because there are no regulations governing such matter. In addition, existing agreements or contracts between the bank and the customer on fund savings does not clearly state the existence of "conversion clause"."

"Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisis mengenai pelaksanaan pengendalian internal dana pihak ketiga oleh Bank XYZ dalam kasus pencairan Deposito pada Cabang Jakarta Jelambar dengan meninjau dari sudut peraturan perundang-undangan perbankan yang terkait. Peneliti mempergunakan metode penelitian yuridis normatif dengan studi kepustakaan.Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi internal penunjang pengendalian internal dana pihak ketiga pada Bank XYZ telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perbankan namun dalam penerapannya belum dapat diterapkan secara maksimal. Namun demikian, sistem pengendalian internal Bank XYZ tetap mampu menditeksi permasalahan yang ada. Melalui skripsi ini diharapkan jajaran manajemen Bank XYZ dapat memberikan perhatian terhadap terlaksananya sistem pengendalian secara efektif.

---

This study aims to describe and analyze the implementation of third-party funds internal control by XYZ Bank in the case of liquefaction deposits in Branch of Jakarta Jelambar to review the terms of the related banking legislation. The author/researcher uses research method of juridical normative with study of literature.

The results showed that the supporting internal regulation of the thirdparty funds internal control at XYZ Bank is complied with laws and regulations in banking but in practice cannot be applied to the maximum. However, XYZ Bank's internal control system remains able to detect the existed problems. Through this thesis XYZ Bank's management board is expected to give attention to the implementation of effective control systems."