Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKKarya fotografi merupakan salah satu karya seni rupa yang dihasilkan dengan cara merekam pantulan cahaya yang mengenai objek dengan menggunakan kamera. Dalam pembuatan suatu karya fotografi, dimungkinkan adanya unsur non manusia yang ikut berpartisipasi, misalnya mesin, hewan atau tanaman. Dalam tulisan ini penulis akan membedah mengenai bagaimana menentukan pencipta dari suatu karya fotografi apabila terdapat unsur non manusia yang ikut berpartisipasi, apakah ciptaan karya fotografi tersebut dilindungi oleh hak cipta dan bagaimana kepemilikan hak cipta atas karya fotografi tersebut. Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis-normatif dengan pendekatan kualitatif dan menggunakan bahan-bahan kepustakaan serta wawancara. Hasil temuan yang akan disampaikan dalam penulisan skripsi ini adalah teori-teori mengenai syarat sebagai pencipta karya fotografi yang harus diperhatikan dalam menentukan pencipta dari karya fotografi. Salah satunya adalah Teori Kepribadian dalam Hukum Personality Theory of Law . Mengenai objek perlindungan hak ciptanya, karya fotografi yang dilindungi oleh hak cipta adalah karya fotografi yang memenuhi syarat-syarat sebagai ciptaan yang dilindungi oleh hak cipta, yakni memenuhi syarat orisinalitas dan fiksasi. Ketika terdapat karya fotografi yang dihasilkan dilindungi oleh hak cipta, kemudian pencipta dari suatu karya fotografi tersebut telah ditentukan, maka dapat dikatakan bahwa perlindungan kepemilikan hak cipta atas karya fotografi tersebut menjadi jelas.

---

ABSTRACTPhotographic works is one of fine art works which is created by the way of recording light reflection that strikes into one object by using camera. In creating a photographic works, it is possible that non human participated, such as machines, animals, or plants. In this research the author will explain how to determine who the author of photographic works is if there is non human participation, then how the copyright protection of the photographic works is, and who the copyright holder of that photographic works is. The issues of this study were examined using method of juridical normative research with qualitative approach and using library materials also interview. The finding results presented in this study are theories of photographic works authorship requirements which is to determine who the author of photographic works is. One of doctrine to determine this is Personality Theory of Law. Then, about the object of copyright protection, photographic works itself should be protected by copyright when it fulfill requirements of works which are protected by copyright. These are originality and fixation. When the photographic works which is already produced protected by copyright, then author of that photographic works is already determined, so the ownership of copyright protection of that photographic works becomes clear."

"Tulisan ini menganalisis doktrin freedom of panorama (Kebebasan Panorama) dalam konteks perlindungan hak cipta atas karya fotografi. Doktrin ini berkaitan dengan limitasi (limitations) dan pengecualian (exception) dalam peraturan terkait hak cipta. Hak cipta menimbulkan hak eksklusif Pencipta dan/atau pemegang hak cipta. Karya fotografi merupakan salah satu jenis karya cipta yang dilindungi namun sejauh mana perlindungannya jika terdapat unsur ciptaan lain di dalamnya.  Tulisan ini disusun dengan menggunakan metode penelitian hukum bersifat normatif, yang menitik beratkan pada norma atau aturan hukum dengan pendekatan Inter-Disiplin, dan analisis data kualitatif untuk menjawab pokok permasalahan berikut: bagaimana hak cipta atas karya fotografi dapat lahir, apakah Pencipta karya fotografi harus meminta izin kepada pemilik setiap objek yang difotonya, dan apakah doktrin Freedom of Panorama diakui dalam hukum hak cipta di Indonesia. Hasil dari penelitian ini adalah Hak cipta atas karya fotografi lahir saat Ide telah diwujudkan dalam bentuk nyata, dideklarasikan, dapat dilihat, didengar, digandakan, atau dikomunikasikan melalui perangkat apapun, dan merupakan karya yang orisinal atau berasal dari kreasi, imajinasi, dan ekspresi pribadi penciptanya, tanpa meniru atau menjiplak karya orang lain. Perlindungan atas karya fotografi bersifat terbatas, Hak ekonomi berlaku selama periode tertentu, yaitu 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali dilakukan pengumuman. Status ciptaan menjadi public domain setelah waktu perlindungannya habis. Pencipta karya fotografi harus berhati-hati dalam memilih objek foto. Kebutuhan atas izin tergantung objek dan tujuan pemanfaatan karya fotografinya, mengingat relasi objek dan subjek hukum bervariasi. Tedapat objek foto yang memerlukan izin contohnya apabila patut diduga karya tersebut masih dilindungi hak cipta berdasarkan UUHC 2014. UUHC 2014 tidak mengatur mengenai pemanfaatan karya cipta yang berlokasi secara permanen di tempat umum secara khusus dalam aturan pembatasannya, khususnya yang berhubungan dengan karya fotografi. Selama UUHC 2014 masih berlaku dan perlindungan hak cipta atas ciptaan juga masih berlaku, hak eksklusif Pencipta dan/atau pemegang hak juga berlaku.

---

This thesis analyses the freedom of panorama doctrine in the context of copyright protection for photographic works. Freedom of Panorama is related to limitations and exceptions in regulations related to copyright. Copyright gives rise to the exclusive rights of the Author and/or copyright holder. Photographic works are a type of copyrighted work that is protected, but to what extent is the protection if there are other works in it. This thesis was prepared using normative legal research methods, which focus on legal norms or rules with an inter-disciplinary approach, and qualitative data analysis to answer the following main issues: how can copyright for photographic works arise, whether the Author of a photographic work must ask permission from the owner of each the objects they photographed, and whether the Freedom of Panorama doctrine is recognized in copyright law in Indonesia. The result of this research is Copyright for photographic works is born when the idea is embodied in a tangible form, declared, can be seen, heard, reproduced, or communicated through any device, and is an original work or derived from the creation, imagination, and personal expression of its author, without imitating or plagiarizing the work of others. Protection of photographic works is limited, Economic rights are valid for a certain period, which is 50 (fifty) years from the date of Publication. The status of the works becomes public domain after the protection time expires. Author of photographic works must be careful in choosing photo objects. The need for permission depends on the object and purpose of using the photographic work, considering that the relationship between object and legal subject varies. There are photo objects that require permission, for example if it is reasonable to suspect that the work is still protected by copyright under UUHC 2014. The UUHC 2014 does not regulate freedom of panorama or the use of copyrighted works that are permanently located in public places specifically in its limitations, especially those relating to photographic works. As long as the 2014 UUHC is still in effect and copyright protection of the work is still in effect, the exclusive rights of the Author and/or rights holder also apply."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas tindakan spesiesis manusia dalam pengelolaan kebun binatang yang menunjukkan hierarki pada alam semesta. Spesies non-manusia hidup dalam kekuasaan manusia yang mendominasi dan mengeksploitasi mereka. Kebun binatang mengambil satwa hidup dari habitat aslinya dan mengurung mereka di habitat buatan untuk dijadikan hiburan. Kepentingan non-utama manusia tersebut telah merenggut kebebasan mereka yang melambangkan antroposentrisme. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis. Hasil penelitian menyarankan manusia sebagai agen moral untuk mempertimbangkan penggunaan mahluk berperasa sebagai objek kebutuhan non-utama dari sudut pandang utilitarian.

---

ABSTRACTThe focus of this study is how speciecist acts of human beings reflects dominion which creates hierarchy. Putting non-human animals in captivity is a form of both domination and exploitation. Zoos capture wild animals from their natural habitats and put them in cages for the purpose of entertainment. This unnecessary interest of human has taken freedom of non-human species that shows anthropocentrism. This study used analytical descriptive method. The result of this study suggests humans as moral agents to consider using sentient beings as objects of their unnecessary interests from utilitarian prespective."

"Untuk mencapai eksistensi, manusia memerlukan pihak lain untuk menciptakan suatu relasi sosial. Dalam proses ini, manusia hendaknya mampu menerima dan berinteraksi dengan pihak lain demi mencapai eksistensi. Di jaman modern ini, teknologi menjadi bagian penting dalam kehidupan dan sangat mungkin bagi teknologi menjadi bagian dari ‘pihak’ lain. Jurnal ini berfokus pada relasi unik yang tercipta antara manusia dan teknologi dalam film Her (2013) oleh Spike Jonze. Ketika manusia bertemu dengan teknologi, hubungan mereka menjadi lebih kompleks sebab merupakan dua ciptaan yang berbeda. Meminjam pemikiran Martin Buber tentang eksistensialisme manusia, jurnal ini melakukan analisa terhadap kemungkinan dan keterbatasan interaksi hubungan eksistensial antara manusia dan teknologi. Menilik pada emosi dan logika pikir pihak teknologi untuk menjadi sama dengan manusia, jurnal ini hendak membedah bagaimana subyek, yaitu manusia dan teknologi dapat bersatu menjalin hubungan romantis yang bergantung pada sikap seseorang dalam menghadapi masalah dan kondisi suatu hubungan.

---

To exist, human being needs others to create social relations. In that process, human should accept and interact with others so that they can exist. In this modern era, technology becomes a significant part of human life, and, it is possible for technology to be “the others”. Examining a movie by Spike Jonze titled Her (2013), this essay spotlights a unique relationship between human and technology. When human creates relation with technology, the problem is more complex since the relation is between two different creatures. Using Martin Buber’s theory about human existentialism, this essay will analyze the possibility as well as the limit of human-technology interaction. By criticizing the subject’s emotion and logic in the process in which technology exist like a human being, this writing will highlight how the subjects, both human being and technology could coexist and engage in romantic relations, which depends on how humans reacts to the problems and conditions of the intimacy."

"Skripsi ini membahas mengenai status badan hukum suatu perseroan pada saat proses likuidasi. Selain itu di dalam skripsi ini juga akan di bahas mengenai perbandingan likuidasi di Indonesia, Afrika Selatan dan Filipina. Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk meluruskan pemahaman banyak pihak perihal pengaturan status badan hukum di Undang-Undang Kepailitan dan Undang-Undang Perseroan Terbatas yang dianggap berbeda. Penelitian ini berbentuk yuridis-normatif dengan tipe penelitian deskriptif-analitis.Skripsi ini membahas tentang perbandingan Likuidasi di Indonesia dengan Afrika Selatan dan Filipina yang mencangkup definisi likuidasi, proses pembubaran perusahaan, pihak-pihak yang berhak mengajukan Likuidasi, Syarat Likuidasi, proses dan dampak likuidasi di masing-masing negara tersebut. Hasil dari skripsi ini adalah bahwa selama proses likuidasi belum diselesaikan, korporasi masih berstatus badan hukum.

---

This thesis discussed about legal entity status for corporation on a liquidation process. Other than that, this thesis also discussed about the comparison between the liquidation in Indonesia, South Africa, and Philippines. The purpose of this thesis is to straighten and determine the legal status in the Act of Bankruptcy and Limited Liability Companies are considered different. This thesis uses juridical normative with the type of descriptive analytical research.

This thesis discusses the comparison of Liquidation in Indonesia, South Africa and Philippines which includes the definition of liquidation, the process of dissolution of the company, the parties entitled to liquidate, the terms of liquidation, the process and the impact of liquidation in each of those countries. The result of this thesis is that the liquidation process has not been completed, the law is still a legal entity."

"Fenomena compact living telah marak terjadi dalam kehidupan kita, dimana kegiatan bertinggal menurut konsep compact living artinya mengemas segala kebutuhan manusia menjadi satu secara padat. Skripsi ini akan membahas lebih dalam tentang compact living yang terjadi di Indonesia khususnya apartemen, sampai sejauh apa compact living dapat mengakomodasi kebutuhan fisik & nonfisik manusia yang bertinggal di dalamnya. Penelitian ini bersifat kualitatif dan hasil penelitian menyarankan bahwa di dalam perencanaan ruang dalam compact living, perlu memperhatikan unsur-unsur penting seperti flexibility, mobility, technology dan unsur alam yang dapat mengakomodasi kegiatan bertinggal yang terjadi dalam compact living.

---

The phenomenon of a compact living has been happening in our life, where the activities of dwelling according to the concept of a compact living it means package all human need to be one in solid. A thesis this will talk about more in a compact living that occurred in Indonesia in particular the apartment. To any extent what a compact living be able to accommodate the needs of physical & non-physical human dwelling in it. This research is qualitative and research results suggest that in planning a room in a compact living, need to pay attention to such flexibility, important elements mobility, technology and the elements of nature that could accommodate activities dwelling occurring in a compact living."

"Penelitian ini melakukan eksplorasi kaitan antara Hak Asasi Manusia (HAM) dan Sungai Segah dalam perspektif ontologis. Melalui pendekatan Actor-Network Theory (ANT), penelitian ini berusaha memperpanjang konsepsi HAM dengan tidak terikat pada dikotomi biner antara manusia (subjek) dengan alam (objek). Dalam hal ini, kasus penyelewengan HAM melalui bencana yang terjadi akibat kasus kerusakan lingkungan, khususnya bencana banjir yang terjadi akibat luapan air sungai pada sungai Segah, Berau, Kalimantan Timur. Penelitian ini berupaya memberikan ruang bagi suara mereka (entitas non-manusia) yang dimediasi oleh penceritaan (storytelling). Tujuannya, agar konsepsi HAM tidak hanya terikat pada manusia sebagai subjek. Namun, juga untuk mencakup entitas non manusia dalam analisisnya. Wawancara dilakukan kepada salah satu tokoh masyarakat yang bermukim di sekitar bantaran aliran Sungai Segah sebagai upaya mendapatkan penceritaan intersubjektif mengenai peran aktif Sungai Segah dalam membentuk realitas sosial mereka. Selain itu, wawancara juga dilakukan kepada salah satu staf Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Berau yang sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam penanggulangan bencana sebagai usaha pengimplementasian HAM. Harapannya, agar dapat mendorong perubahan positif dalam praktik sosial untuk melindungi masyarakat dan lingkungan (entitas non manusia) yang rentan.

---

This research explores the relationship between human rights and the Segah River from an ontological perspective. Through the Actor-Network Theory (ANT) approach, this research seeks to extend the conception of human rights by not being bound to the binary dichotomy between humans (subjects) and nature (objects). In this case, the case of human rights abuse through disasters that occur due to cases of environmental damage, especially flood disasters that occur due to overflowing river water in the Segah river, Berau, East Kalimantan. This research seeks to provide space for their voices (non-human entities) mediated by storytelling. The aim is that the conception of human rights is not only tied to humans as subjects. But it also includes non-human entities in its analysis. An interview was conducted with one of the community leaders who lives around the Segah River in an effort to get intersubjective storytelling about the active role of the River in shaping their social reality. In addition, an interview was also conducted with one of the staff of the Regional Disaster Management Agency (BPBD) of Berau Regency who is the party responsible for disaster management as an effort to implement human rights. The hope is to encourage positive changes in social practices to protect vulnerable communities and the environment (non-human entities)."

"Skripsi ini membahas mengenai legalitas rekayasa genetika embrio pada manusia berdasarkan studi komparasi Indonesia, Amerika Serikat, dan Tiongkok. Dalam skripsi ini memunculkan dua pokok permasalahan. Pertama, bagaimana perbandingan pengaturan eksperimen medis di Indonesia, Amerika Serikat, dan Tiongkok. Kedua, bagaimana perbandingan legalitas rekayasa genetika embrio pada manusia ditinjau berdasarkan hukum Indonesia, Amerika Serikat, dan Tiongkok. Permasalahan ini ditinjau dari perbandingan hukum dengan metode penelitian yuridis normatif dan penulisan bersifat deskriptif. Data dalam penelitian ini diperoleh dari studi dokumen sebagai data utama dari penulisan kualitatif. Hasil penelitian bahwa di Indonesia, Amerika Serikat, dan Tiongkok untuk melakukan eksperimen medis yang melibatkan manusia sebagai subjek penelitiannya harus mendapatkan persetujuan dari Komite Etik. Namun, terdapat perbedaan dan ini menjadi kekurangan bahwa di Amerika Serikat hal tersebut berlaku untuk penelitian yang didanai oleh dana federal, oleh karena itu penelitian yang didanai pribadi tidak tunduk pada prosedur IRB. Selanjutnya dalam aspek legalitas Indonesia, Amerika Serikat, dan Tiongkok tidak melarang dilakukannya penelitian rekayasa genetika embrio pada manusia (pengeditan gen embrio). Namun, dalam konteks untuk tujuan reproduksi Indonesia, Amerika Serikat, dan Tiongkok melarang tindakan tersebut. Penulis menyarankan kepada pemerintah dan legalislatif untuk merevisi Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dengan menambahkan pasal terkait dengan penelitian dan penerapan rekayasa genetika embrio pada manusia. Serta kepada Kementerian Kesehatan untuk membuat pedoman penelitian yang melibatkan embrio manusia.

---

This thesis discusses the legality of genetic engineering on human embryo, a comparation between Indonesia, United States of America, and China. This thesis raises two main problems. First, how do the medical experiment arrangements compare in Indonesia, the United States, and China. Second, how the comparison of legality of embryo genetic engineering in humans is reviewed based on the laws of Indonesia, the United States, and China. This problem is viewed from the comparison of law with normative juridical research methods and descriptive writing. The data in this study were obtained from document studies as the main data from qualitative writing. The results of research that Indonesia, the United States, and China to carry out medical experiments involving humans as research subjects must obtain approval from the Ethics Committee. However, there is a difference and it is a drawback that in the United States it applies to federally funded research, therefore privately funded research is not subject to IRB procedures. Indonesia, the United States, and China do not prohibit embryo genetic engineering research in humans (human embryo gene editing). However, in the context of reproductive purposes in Indonesia, the United States and China prohibit such actions. The author advises the government and the legislature to revise Law Number 36 Year 2009 on Health, by adding articles related to research and application of embryonic genetic engineering in humans. And to the Ministry of Health to make research guidelines involving human embryos."

"Skripsi ini membahas tentang legalitas praktek penahanan preventif terhadap tersangka terorisme sebagai upaya kontra-terorisme berdasarkan Hukum Hak Asasi Manusia Internasional. Di satu sisi, negara mempunyai kewajiban untuk melindungi warganya dari ancaman terorisme, sehingga berdasarkan kedaulatannya, Negara bebas mengadopsi langkah-langkah untuk mencegah kegiatan terorisme. Di sisi lain, tindakan tersebut harus mematuhi Hukum Hak Asasi Manusia Internasional. Pertanyaan dasar dari tesis ini adalah atas dasar apa, oleh prosedur apa dan dalam rangka apa negara dapat menahan tersangka terorisme secara preventif menurut hukum. Skripsi ini menganalisa konvensi-konvensi HAM internasional, khususnya International Covenant on Civil and Politcal Rights ICCPR dan European Convention on Human Rights ECHR , serta yurisprudensi yang relevan, dan hukum penahanan nasional yang berkaitan dengan tersangka terorisme dari berbagai negara. Menurut perjanjian tersebut, setiap individu mempunyai hak atas kebebasan, sehingga penahanan harus dilakukan sesuai dengan hukum. Dalam mengevaluasi keabsahan penahanan preventif, skripsi ini juga mengelaborasi konsep derogasi. Apabila penahanan preventif tersebut terbukti melanggar HAM, Negara dapat dan apabila negara yang melakukan penahanan preventif atas dasar derogasi, yaitu deklarasi suatu negara untuk sementara tidak taat dengan kewajiban HAM internasional yang mengikatnya. Skripsi ini menganalisa bagaimana keaadan dari kejadian terorisme dapat dianggap sebagai keadaan darurat yang dapat memenuhi syarat ldquo;public emergency threatening the life of the nation rdquo; dan apabila penahanan preventif yang dilakukan negara tersbut memenuhi syarat proporsionalitas yang ada dalam klausul derogasi dalam ICCPR dan ECHR. Dengan demikian, skripsi ini membahas persinggungan antara dua kepentingan, yaitu kepentingan melindungi keamanan nasional dan kepentingan untuk melindungi HAM.

---

This thesis assesses the legality of preventive detention of terrorist suspects as a counter terrorism measure based on international human rights law. On one hand, it is the obligation of a state to protect their citizens from the threat of terrorism, thus, based on their sovereignty, states are free to adopt any measures to prevent such terrorist activities. On the other hand, such measures must be lawful and still abide by international human rights law. The central question of this thesis is on what grounds, by what procedures and within what limits under international law, can a state detain suspected terrorists without charge or trial, to prevent them from planning future attacks. This thesis thus analyzes of the international human rights treaties, namely the International Covenant on Civil and Political Rights ICCPR and European Convention on Human Rights ECHR , as well as the relevant jurisprudence, and national detention laws relating to suspected terrorists from chosen countries. According to these treaties, every individual is entitled his or her right to liberty. Therefore detention, as a deprivation of liberty, must be done in accordance with the law. Even if a state has legitimate reasons for detaining someone, it must provide the detainee their rights under international law. In evaluating the lawfulness of preventive detention, this thesis also elaborates upon the concept of derogation and considers the practice of preventive detention during a state of emergency. Therefore, this thesis seeks to address the issue of where to draw the line for pre emptive counter terrorism detention."