Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji lebih dalam penerapan Teori Relativitas Schutznorm Theorie dalam hukum perdata Indonesia. Studi ini berfokus pada penerapan Teori Relativitas Schutznorm Theorie dalam hukum perdata Indonesia terkait dengan indikasi yang digunakan untuk membatasi tanggungjawab berdasarkan pasal 1365 KUH Perdata agar tidak diperluas secara tidak wajar. Penelitian ini mengkaji penerapan Teori Relativitas Schutznorm Theorie di Indonesia melalui putusan Nomor 16/PDT.G/2012/PN.PN.WT dan putusan Nomor: 24/PDT.G/2013/PN.PRA. Peneliti menggunakan metode penelitian normatif, yaitu meneliti hukum sebagai norma positif as it rsquo;s is written in the book dalam sistem perundang-undangan dan juga mengunakan studi kepustakaan dengan pendekatan normatif serta pengumpulan data melalui content analysis dari sumber data sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlu adanya penerapan teori relativitas Schutznormtheorie sebagai salah satu syarat di luar unsur-unsur perbuatan melawan hukum. Dalam analisis putusan Nomor 16/PDT.G/2012/PN.PN.WT majelis hakim menolak menerapkan teori relativitas Schutznorm Theorie karena penerapan teori ini tidak diindikasikan dalam pasal 1365 KUHPer. Akan tetapi, dalam putusan Nomor: 24/PDT.G/2013/PN.PRA majelis hakim menerima gugatan untuk sebagian dan menolak sebagian. Hasil penelitian ini menujukkan Teori Relativitas Schutznorm Theorie perlu diatur menjadi sebuah ketentuan hukum tertulis yang mengatur lebih lanjut batasan ruang lingkup perlindungan kepentingan pada Pasal 1365 KUHPer.

---

The purpose of this minithesis is to examine the application of Relativity Theory Schutznorm Theorie in Indonesian Civil Law regarding the indication used to limit liabilities according to Article 1365 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, to not be expanded immoderately.

This mini thesis reviews the application of Relativity Theory Schutznorm Theorie through Verdict Number 16 PDT.G 2012 PN.PN.WT and Verdict Number 24 PDT.G 2013 PN.PRA. Researcher uses juridical normative method in conducting the research, from the law as a positive norm in the legal system, as well as literature study with normative approach, and collecting the information through content analysis from secondary data.

The result of this thesis shows that the application of Relativity Theory is important to be used as one of the requirements other than Act Against The Law. Furthermore, in Verdict Number 16 PDT.G 2012 PN.PN.WT, The panel of judges refused to apply Relativity Theory with reason that this theory is not indicated in Article 1365 in Kitab Undang Undang Hukum Perdata. On the other hand, Verdict Number 24 PDT.G 2013 PN.PRA shows that the panel of judges accept a part of the suit, and reject the claim. In conclusion, this minithesis shows that Relativity Theory Schutznorm Theorie needs to be arranged into a written rule which govern the scope of protection of interes in Article 1365 Kitab Undang Undang Hukum Perdata"

"Saat ini di Indonesia, meskipun belum banyak literatur yang membahas schutznorm theorie (teori relativitas) secara khusus, tetapi telah terdapat perbedaan dalam penerapannya. Setidaknya terdapat 2 (dua) putusan yang menggambarkan perbedaan penerapan ini, yakni putusan nomor 48/Pdt.G/2016/PN.Njk dan putusan nomor 13/Pdt.G/2014/PN.Sbg. Oleh karena itu, tulisan ini akan membahas bagaimana sebenarnya hubungan antara schutznorm theorie dengan perbuatan melawan hukum dan menganalisis penerapannya dalam perkara gugatan perbuatan melawan hukum. Penelitian ini berbentuk yuridis-normatif yang bersifat deskriptif-analitis dengan menggunakan metode analisis kualitatif berdasarkan studi dokumen. Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa schutznorm theorie dapat digunakan untuk menentukan hak gugat dalam perkara gugatan perbuatan melawan hukum dan terdapat perbedaan penerapan schutznorm theorie dalam perkara gugatan perbuatan melawan hukum. Dengan demikian perlu diatur pedoman penerapannya untuk menjamin kepastian hukum dan keadilan, dimana pedoman ini sebaiknya diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma) yakni bahwa hukum acara perdata mengenal adanya schutznorm theorie untuk menentukan hak gugat, sebagaimana kedudukan legal standing dalam gugatan di MK RI sehingga dapat diperiksa lebih dulu sebelum masuk pokok perkara sebagaimana dismissal process di PTUN.

---

Currently in Indonesia, although not much literature has specifically discussed the schutznorm theory (relativity theory), there have been differences in its application. There are at least 2 decisions that illustrate the difference: verdict number 48/Pdt.G/2016/PN.Njk and verdict number 13/Pdt.G/2014/PN.Sbg. Therefore, this paper will discuss how the actual relationship between schutznorm theory and tort and analyze its application in tort lawsuits. This research is in the form of juridical-normative, which is descriptive-analytical, by using qualitative analysis method based on document study. The results of this study found that schutznorm theory can be used to determine the right to sue in tort lawsuits and there are differences in the application of schutznorm theorie in tort lawsuits. Thus, it is necessary to set guidelines for its application to guarantee legal certainty and justice, where these guidelines should be regulated in a Supreme Court Regulation (PERMA), that civil procedural law recognizes the existence of the schutznorm theory (relativity theory) to determine the right to sue, such as legal standing to file a lawsuit at the Constitutional Court of Republic Indonesia so that it can be examined first before entering the main case, such as the dismissal process at the State Administrative Court of Republic Indonesia."

"Sejak Indonesia mengenal dan memberlakukan konsep perbuatan melawan hukum, suatu perbuatan dianggap sebagai perbuatan melawan hukum tidak hanya perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang, akan tetapi perbuatan yang melanggar asas kepatutan, asas ketelitian dan asas kehati-hatian juga termasuk dalam perbuatan melawan hukum. Itu karena, konsep onrechtmatige daad lebih luas dari pada konsep onwetmatige daad. Sekitar tahun 2010, ditemukan bahwa perbuatan tidak memenuhi isi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap terkait pembayaran uang pengganti pada kasus tindak pidana korupsi dijadikan dasar gugatan perbuatan melawan hukum, padahal putusan bukan sumber hukum utama bagi negara yang menganut sistem hukum civil law seperti Indonesia. oleh karena itu dalam penulisan ini akan coba dibahas lebih lanjut mengenai pengaturan pengajuan gugatan berdasar Pasal 1365 KUHPerdata, khususnya dalam hal tidak melaksanakan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap terkait pemenuhan pembayaran uang pengganti.

---

Since Indonesia has known and enforced the concept of tort, an act regarded as tort is not only actions contrary to the law, but an act that violates the principles of propriety, the principles of thoroughness and cautionary principle also included in tort. This is due to the fact that the onrechtmatige daad concept is wider than onwetmatige daad concept. Around 2010, it was found that the act of not fulfilling the decision of court which has binding power associated for compensatory money in cases of corruption becomes the basis of a tort lawsuit, where the problem is that court verdict is not a main legal source for countries which adopt civil law such as Indonesia. Therefore, this paper will try to discuss more on regulation regarding lawsuit filing pursuant to Article 1365 Civil Code, particularly in terms of not implementing court decisions with binding power related to the fulfillment of payment of compensation."

"Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria telah mencabut Buku II KUHPerdata. Pencabutan tersebut menimbulkan penafsiran bahwa Hukum Tanah Nasional tidak mengenal lembaga daluarsa sebagai upaya memperoleh hak milik atas tanah. Adanya Putusan Mahkamah Agung Nomor: 2773.K/Sip/Pdt/2012, yang menetapkan sesorang memperoleh hak milik atas tanah karena daluarsa. Putusan MA tersebut mendorong penulis meneliti bagaimana peran dan konsekuensi cara memperoleh hak atas tanah yang didasarkan lampaunya waktu menurut Hukum Tanah Nasional dan pengaruh Putusan MA tersebut terhadap Hukum Tanah Nasional. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan alat pengumpulan data berupa studi dokumen untuk mendapatkan data sekunder melalui berbagai sumber hukum. Data yang diperoleh diolah dan dianalisa secara kwalitatif deduktif. Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa UUPA tidak mengenal lembaga daluarsa. Lembaga daluarsa terdapat dalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah dan dalam Hukum Adat.

---

Low No. 5 of 1960 about the Basic Regulation of Agrarian, revoke Book II Book of the Law of Civil. The revocation createtan the interpretation that the National Law Land does not recognice the institution expired in order abtain land titles. Supreme Court Decision No. 2773.K/Sip/Pdt/2012, estabilishes a person acquires the right to land because has expired. Supreme Court's decision prompted the authors to examine how the role and consequences of abtaining the right to land because has expired according to the National Land Law and how to influence the decision of the National Land Law.

Form of research is normatife juridical study with dat collecting documents for abtaining secondary data through various sources of law. The data abtained were processed and anilyced by qualitatife deductive based on the results of the study concluded that the Basic Regulation of Agrarian does not recognize the institution expired. Institution expiry date contained in Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 about Land Registration and the customary law"

"Perseroan Terbatas (PT) merupakan suatu badan usaha berbadan hukum dengan eksistensi yang sangat baik di Indonesia. Berdasarkan ketentuan mengenai PT dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), terdapat tiga buah organ yang menjalankan kegiatan PT yang meliputi RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham), Anggota Direksi, dan Dewan Komisaris. Dalam pelaksanaan kegiatan PT, ketiga organ tersebut harus menganut prinsip check and balances melalui tata kelola perusahaan yang baik yang disebut good corporate governance. Pada penelitian ini akan dibahas mengenai pemberhentian Komisaris Independen melalui studi kasus pada putusan nomor 103/PDT.G/2011/PN.JKT.SEL dan putusan nomor 16/G/2014/PTUN-JKT. Berdasarkan ketentuan dalam UUPT, pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian Komisaris Independen dilakukan melalui RUPS dengan suara bulat mayoritas, dimana ketentuan tersebut juga tercantum pada Anggaran Dasar PT. Melalui metode penelitian yuridis normatif, penelitian dilakukan dengan menganalisa aspek-aspek hukum pada peraturan perundang-undangan terkait pemberhentian Komisaris Independen dalam kedua kasus pada putusan nomor 103/PDT.G/2011/PN.JKT.SEL dan putusan nomor 16/G/2014/PTUN-JKT.Melalui studi pada kedua kasus dalam penelitian ini, terdapat beberapa permasalahan yang dibahas terkait pemberhentian Komisaris Independen, meliputi kebijakan pengangkatan, penggantian, maupun pemberhentian organ perusahaan Komisaris Independen, termasuk alasan dari pemberhentian Komisaris Independen. Berdasarkan hasil penelitian, disarankan untuk dibuatnya pengaturan yang jelas terkait kesempatan membela diri dalam RUPS mengenai pemberhentian suatu organ perusahaan, pedoman yang jelas mengenai alasan-alasan yang dibenarkan dalam memberhentikan organ perusahaan bagi RUPS, serta kebijakan terkait persyaratan calon Komisaris Independen yang disesuaikan dengan latar belakang dan kegiatan usaha perusahaan

---

Limited Liability Company (LTD) is a legal entity with a very good existence in Indonesia. Based on the provisions regarding LTD in Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies (UUPT), three organs carry out LTD activities: the GMS (General Meeting of Shareholders), Members of the Board of Directors, and the Board of Commissioners. In carrying out LTD activities, the three organs must adhere to the principle of checks and balances through good corporate governance called good corporate governance. In this study, the dismissal of the Independent Commissioner will be discussed through a case study on decision number 103/PDT.G/2011/PN.JKT.SEL and decision number 16/G/2014/PTUN-JKT. Based on the provisions in the Company Law, the appointment, replacement, and dismissal of the Independent Commissioner are carried out through the GMS with a unanimous majority, where the provisions are also stated in the Articles of Association of LTD. Through the normative juridical research method, the research was conducted by analyzing the legal aspects of the legislation related to the dismissal of the Independent Commissioner in both cases in decision number 103/PDT.G/2011/PN.JKT.SEL and decision number 16/G/2014 /PTUN-JKT.

Through the study of the two cases in this research, there were several issues discussed regarding the dismissal of the Independent Commissioner, including the policy on the appointment, replacement, or dismissal of the Independent Commissioner's company organs, including the reasons for the dismissal of the Independent Commissioner. Based on the results of the research, it is recommended to make clear arrangements regarding the opportunity to defend oneself at the GMS regarding the dismissal of a company organ, clear guidelines regarding the justifiable reasons for dismissing a company organ for the GMS, as well as policies related to the requirements for candidates for Independent Commissioners that are adjusted to the background. and company business activities."

"Batalnya perbuatan jual beli rumah dan pemindahan hak tanah juga mengakibatkan dibatalkannya sertipikat yang telah terbit karena permohonan hak dan pendaftaran tanah pertama kalinya didasarkan pada alas hak yang telah dibatalkan atau cacat hukum. Dalam praktek hal ini teijadi dalam pelaksanaan jual beli harta peninggalan berupa rumah yang didirikan diatas tanah yang belum ada hak atas tanahnya oleh sebagian ahli waris. Perbuatan jual beli tersebut dituangkan dalam Akta jual beli rumah dan pemindahan hak. Akta jual beli rumah dan bangunan ini kemudian oleh pembeli digunakan sebagai alas hak untuk mengajukan permohonan hak atas tanah dimana rumah tersebut didirikan dan dilakukan pendaftaran tanah pertama kali yang kemudian oleh Badan Pertanahan Nasional Jakarta Timur diterbitkan Sertipikat Hak Guna Bangunan atas nama pembeli. Akibatnya ahli waris yang lain merasa dirugikan karena harta peninggalan berupa rumah beserta tanah dialihkan kepada pihak lain tanpa persetujuan dari ahli waris lain. Dalam hal bagaimanakah suatu perbuatan jual beli bangunan dan pemindahan hak atas tanah dapat dibatalkan, bagaimana perlindungan hukum bagi pembeli yang beritikad baik serta apakah penerapan hukum yang digunakan dalam putusan kasasi dan peninjauan kembali, merupakan pokok permasalahan yang akan ditelaah penujjs dalam tesis ini. Metode dalam penulisan ini adalah metode penelitian hukum normatif.Dari penelitian ini dapat diketahui bahwa suatu perbuatan hukum jual beli dan pemindahan hak dapat dibatalkan apabila terdapat pelanggaran terhadap unsur subjektif dari syarat sahnya perjanjian yang ditentukan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Hukum Indonesia memberikan perlindungan hukum terhadap pembeli yang beritikad baik sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1471 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dengan dibatalkannya akta jual rumah dan pemindahan hak yang cacat hukum, maka secara langsug juga dapat dimintakan pembatalan atas sertipikat yang telah terbit yang didasarkan pada alas hak yang telah dibatalkan.

---

The nullification of act of sale and purchase and transfer of right over land also causes the annulment of certificate which has been issued because the application for the right and land registration for the first time is based on the anderlying right which has been annulled or has a legal defect In Practice, this case takes places in the related to this sale and purchase over inheritance in the form o f a house constructed by the heirs on a land which does not yet have land title. Such act of sale and purchase is set out in the dee of sale and purchase of house and transfer of right. This dee of sale and purchase of house and building, then, by the purchaser, will be used as the underlying right to submit proposal for right over land on which the house is constructed and will be earned out land registration for. the first time, which then by the National Land Agency of East Jakarta, will be issued the certificate of right to build under the name of the purchaser. As the result, the other heirs feel of having been impaired because the inheritance in the form of land together with the land is transfer to other party without the approval from the other heirs. In what case, an act of sale and purchase of building and transfer of right over land can be annulled, how is the legal protection for the purchaser acting in good faith and what is the application of law used in the decision of appeal to the Supreme Court and Judicial Review to the Supreme Court, are the main issues which will be studied by the writer in this thesis. The method in this thesis is normative law research method.From this research can be discovered that a legal act of sale and purchase and transfer of right can be cancelled if there is a violation over the subjective elements or requirements for the validity of agreement stipulated in Article 1320 of the Civil Code. Indonesian law provides legal protection to the purchaser acting in good faith as stipulated in Article 1471 of the civil code. With the cancellation of dee of sale and purchase o f house and transfer of right which has legal defect, then, can also be directly requested the cancellation of certificate which has beeb issued based on the underlying right that has been cancelled."

"Penulisan tesis ini menggunakan metode yuridis-normatif, yaitu penelitian terhadap data sekunder atau penelitian kepustakaan sebagai patokan untuk mencari data dari gejala peristiwa yang menjadi obyek penelitian. Yang menjadi permasalahan adalah bagaimana pengaturan kepailitan dan sindikasi kredit menurut peraturan perundangundangan, bagaimana penerapan hukum kontrak dalam Perjanjian Sindikasi Kredit, dan bagaimana penerapan hukum kontrak dan kewenangan menggugat pailit dalam sindikasi kredit? Berbicara mengenai hukum kontrak berarti berbicara mengenai dua hal. Yang pertama adalah mengenai asas-asas yang mendasari pembentukan suatu kontrak dan yang kedua adalah mengenai isi daripada kontrak / perjanjian tersebut. Isi / kalusula daripada Perjanjian Kredit Sindikasi, salah satunya adalah mengenai kewenangan untuk menggugat pailit dalam hal debitor cidera janji. Dalam perkarai antara PT. Bank IFI sebagai pemohon pailit melawan PT. Citra Mataram Satriamarga Persada sebagai termohon Pailit, Pengadilan Niaga mengabulkan permohonan pailit dan memutuskan PT. Citra Mataram Satriamarga Persada pailit. Akan tetapi Mahkamah Agung RI membatalkan putusan pernyataan pailit majelis hakim pengadilan Niaga dengan pertimbangan bahwa dalam PT. Bank IFI sebagai salah satu anggota sindikasi kredit tidak berwenang mengajukan gugatan pailit, meskipun secara nyata Debitor telah lalai melakukan pembayaran kepada PT. Bank IFI yang mengakibatkan Debitor cidera janji, berdasarkan klausula yang tercantum dalam Pasal 17.1.1 jo. Pasal 17.1.2 jo. Pasal 18.1 dari Perjanjian Kredit Sindikasi.Sebagai hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Kreditor tetap dapat menggugat pailit debitornya meskipun dalam perjanjian sindikasi terdapat klausula pemberian kuasa yang menentukan bahwa hanya Agen berhak untuk mengajukan gugatan pailit atas nama sindikasi dengan persetujuan kreditor mayoritas. Hal ini dapat terjadi selama gugatan tersebut diajukan oleh salah satu kreditor atas nama pribadi dan bukan atas nama sindikasi. Sehingga, tidak seharusnya Majelis Hakim Mahkamah Agung RI membatalkan putusan pailit Pengadilan Niaga, karena gugatan pailit yang diajukan oleh PT. Bank IFI sudah benar

---

This thesis using a norm-juridical research method, which is a research of a secondary data or library?s research, as a standard in searching the data of the research?s object. The main problem are how the bankruptcy regulation and credit syndication regulation in Indonesia, how the contract law applied in Syndication Credit Agreement, and how the contract law affecting the authority to plan a bankruptcy suit against the debtor? Contract law can be concern into two things. The first one is concerning the basic principle of a contract, and the second one is concerning the substance of the contract / the agreement. The content of Credit Syndication Agreement, one of them, is concerning the authority to plan bankruptcy suit against the default debtor. In the bankruptcy case between PT. Bank IFI as the Plaintiff (Creditor) against PT. Citra Mataram Satriamarga Persada as the Defendant (Debtor), the Commercial Court verdict in the favor of the Plaintiff and declare PT. Citra Mataram Satriamarga Persada, bankrupt. However, the Supreme Court of Justice rebuff the commercial court verdict considering that PT. Bank IFI as one of the syndication member does not have the authority to plan bankruptcy suit, based on the clause in article 17.1.1, article 17.1.2, article 18.1 of the Syndication Credit Agreement, even though the debtor was default by not paying the installment as the agreement determined.As a result of this research, the conclusion is that Creditor can still plan bankruptcy suit against the Debtor even if there is an authority?s delegation clause in the Syndication Credit Agreement that determined only the Agent that have the authority to plan a bankruptcy suit on behalf of the Syndication member with the Syndication majority approval. This can be happened as long as the bankruptcy suit was plan by one of the Creditor on behalf of their own and not on behalf of the syndication member. Thus, the Supreme Court of Justice was not supposed to be rebuff the Commercial Court verdict, for the bankruptcy suit planed by PT. Bank IFI was right."

"ABSTRAKBank merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup orang banyak. Pemberian kredit merupakan salah satu kegiatan bank yang memiliki resiko yang tinggi karena dapat berpengaruh pada kesehatan dan kelangsungan usaha bank, sehingga bank dalam memberikan kredit harus berhati-hati.Prinsip kehati-hatian wajib diterapkan oleh bank dalam memberikan kredit dengan mengenal customer dalam rangka melindungi dana dari masyarakat yang dipercayakan kepadanya. Pelaksanaan pemberian kredit bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang sehat. Bank harus menentukan kebijakan-kebijakan yang ditempuhnya dalam melaksanakan kegiatan usahanya sebagai lembaga yang memberikan kredit. Pasal 8 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 menyebutkan bank apapun jenisnya, dalam memberikan kredit wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atau itikad dan kemampuan serta kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya atau mengembalikan pembiayaan sesuai dengan yang diperjanjikan.Perbuatan pegawai bank yang tidak menerapkan prinsip kehati-hatian sesuai dengan ketentuan perbankan dalam melaksanakan tahapan-tahapan proses pemberian kredit dapat berakibat hukum, baik kepada pegawai bank maupun bank itu sendiri. Dalam penulisan ini, metode yang digunakan adalah yuridis normatif untuk menganalisa tentang penerapan prinsip kehati-hatian pada Bank X Cabang Z.Bank akan memberikan kredit kepada debitur, sebelumnya akan dilakukan analisa kredit, yang bertujuan agar bank yakin bahwa kredit yang diberikan benar-benar aman. Agar mendapatkan keyakinan tersebut, bank melakukan serangkaian kegiatan yang berupa penilaian The Five C of Credit Analysis atau Prinsip 5 C?s serta bank harus melakukan penelitian yang mendalam untuk mengetahui profil dari calon debitur dengan cara bertemu secara langsung (face to face). Jika pegawai bank lalai dalam menerapkan prinsip kehati-hatian maka dapat dituntut secara pidana oleh nasabah yang dirugikan. Akibat hukum yang diterima bukan hanya kepada pegawai bank yang lalai saja tetapi juga bank akan menerima sanksi administrasi oleh Bank Indonesia.

---

ABSTRACT

Bank is a business entity that collects funds from the public in the form of savings and channel them to the public in the form of credit and other forms bentk or other in order to improve the living standards of many people. Giving credit is one of the bank's activities that have a high risk because it can affect the health and survival of a bank, so the bank to provide credit to be careful.

The precautionary principle shall be applied by banks in providing credit to the customer to know in order to protect the public funds entrusted to him. Implementation of the lending bank must pay attention to the principles of credit or financing based on Islamic principles of healthy. Banks should mennetukan policies gone in carrying out its business activities as an institution that provides credit. Article 8 of Law No. 7 of 1992 as amended by Act No. 10 of 1998 states the bank of any kind, in providing the credit must have confidence based on in-depth analysis or faith and the ability and willingness to repay their debts or restore the financing in accordance with agreement.

Actions of bank employees who do not apply the precautionary principle in accordance with banking regulations in carrying out the stages of the loan process can have any legal consequences, both to employees of the bank and the bank itself.

In this study, the method used is normative to analyze on the application of the precautionary principle in Bank X Branch Z.

Bank will give credit to the debtor, will be carried out prior credit analysis, which aims to make sure that the bank loans completely safe. In order to obtain the confidence, the bank conducted a series of activities such as assessment C The Five Principles of Credit Analysis or 5 C's and the bank should conduct extensive research to determine the profile of the prospective debtor by way meet in person (face to face). If the bank employees negligent in applying the precautionary principle, it can be criminally charged by the aggrieved customer. Received legal consequences not only to the bank employees were negligent but also banks will receive administrative sanctions by Bank Indonesia."