Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Sebagai negara yang memiliki keanekaragaman hayati dan sumberdaya genetik yang tinggi, Indonesia memiliki kepentingan mengatur perlindungan dan pemanfaatannya. Ratifikasi berbagai peraturan internasional mengharuskan Indonesia menyesuaikan demi implementasi yang baik. Skripsi ini membahas tentang keadaan hukum Indonesia dan titik beratnya dalam perlindungan dan pemanfaatan keanekaragaman hayati dan sumberdaya genetik di Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui arah Indonesia dalam menerapkan kebijakan perlindungan dan pemanfaatan keanekaragaman hayati, sumberdaya genetik dan pengetahuan terkait pemanfaatan sumberdaya tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Dari penelitian ini diketahui bahwa Indonesia belum memilih titik berat dalam membuat peraturan mengenai keanekaragaman hayati dan sumberdaya genetik.

---

As a country with high biodiversity and genetic resources, Indonesia has an interest in regulating its protection and utilization. The ratification of various international regulations requires Indonesia to adapt for good implementation. This thesis discusses the state of Indonesian law and its emphasis on the protection and utilization of biodiversity and genetic resources in Indonesia. The purpose of this study is to know the direction of Indonesia in implementing the policy of protection and utilization of biodiversity, genetic resources and knowledge related to the utilization of these resources. This research uses normative juridical research method. From this study it is known that Indonesia has not chosen the center of gravity in making regulations on biodiversity and genetic resources."

"Sumberdaya genetik merupakan bagian dari keanekaragaman hayati. Sumberdaya genetik itu sendiri adalah  komponen yang sangat penting bagi keberlangsungan hidup manusia. Indonesia, merupakan salah satu negara dengan keanekaragaman hayati terbesar di dunia. Sumberdaya genetik ini perlu dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Maka dari itu, diperlukan adanya pengaturan agar tidak terjadi kegiatan yang berkaitan dengan sumberdaya genetik yang dapat menghancurkan keberadaan sumberdaya genetik itu sendiri dan agar bisa sesuai dengan kebutuhan rakyat Indonesia. Tujuan dari dibuatnya penelitian ini adalah agar dapat dianalisis, apakah pengaturan yang ada terkait dengan sumberdaya genetik sudah sesuai atau tidak. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan terhadap hukum positif tertulis, termasuk meneliti bahan pustaka atau data sekunder dengan tujuan untuk menemukan peraturan-peraturan yang terkait dengan sumberdaya genetik. Hasil analisis terhadap pengaturan mengenai konservasi dan pemanfaatan sumberdaya genetik di Indonesia tidaklah sesuai dengan asas-asas pengelolaan sumberdaya alam Indonesia menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Dikarenakan pengaturan terkait dengan konservasi dan pemanfaatan sumberdaya genetik sudah tidak sesuai lagi, maka diperlukan penyesuaian terhadap pengaturan yang ada, agar konservasi dan pemanfaatan sumberdaya genetik di Indonesia dapat digunakan sesuai dengan manfaat yang seharusnya.

---

Genetic resources are part of biodiversity. Genetic resources themselves are components that are very important for human life. Indonesia, is one of the countries with the greatest biodiversity in the world. This genetic resources needs to be utilized to the maximum extent for the prosperity and welfare of the people. Therefore, regulations are needed to prevent activites related to genetic resources that can destroy the existence of genetic resources themselves and to be able to meet the needs of the people of Indonesia. The purpose of this research is to be able to analyze whether the existing arrangements related to genetic resources are appropriate or not This research is a normative juridical research, namely research conducted on written positive law, including researching library materials or secondary data with the aim of finding regulations related to genetic resources. The results of the analysis of regulation regarding the conservation and use of genetic resources in Indonesia are not in accordance with the principles of management of Indonesias natural resources according to the Constitution of the Republic of Indonesia. Because regulation related to conservation and use of genetic resources are no longer appropriate, adjustments to existing arrangements are needed, so that conservation and use of genetic resources in Indonesia can be used in accordance with the intended benefits."

"Indonesia dikenal sebagai negara mega biodiversity memiliki kekayaan spesies tanaman obat sehingga Indonesia menarik bagi peneliti asing yang ingin melakukan penelitian baik untuk kepentingan komersial maupun non-komersial. Sumber Daya Genetik Tanaman Obat Indonesia yang bernilai di pasaran Internasional, membuat Biopiracy berpotensi terjadi apabila perlindungan pelaksanaan akses dan pembagian keuntungan belum optimal sebagaimana amanah tujuan Protokol Nagoya mengenai pembagian yang adil dan seimbang dari setiap keuntungan yang dihasilkan dari pemanfaatan Sumber Daya Genetik. Hal tersebut disebabkan oleh berbagai kendala, diantaranya: (i) perbedaaan konsep pandangan masyarakat lokal yang komunal berlawanan dengan konsep paten dalam rezim hak kekayaan intelektual yang bersifat individual; (ii) database tanaman obat dan pengetahuan tradisional yang belum terintegrasi dengan baik sebagai amanah Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan untuk diintegrasikan dalam Pendataan Kebudayaan Terpadu; (iii) mekanisme perizinan yang rumit; (iv) pembagian keuntungan yang belum maksimal karena terkendala rendahnya Bargaining Position peneliti Indonesia dalam kerjasama; (v) belum adanya standarisasi Material Transfer Agreement (MTA), Mutually agreed Terms (MAT), Prior Informed Consent (PIC); dan (vi) belum disahkannya beberapa aturan hukum yang mengatur mekanisme pendukung akses dan pembagian keuntungan sumber daya genetik yang hingga saat ini masih dalam proses harmonisasi juga membuat pelaksanaan Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten belum dapat dilaksanakan secara maksimal.

---

Indonesia, known as a mega biodiversity country has rich species of medicinal plants. This makes Indonesia attractive to foreign researchers who want to conduct research for both commercial and non-commercial purposes. The commercial value of Indonesian medicinal genetic resources makes biopiracy potentially occur if the regulation of granting access and profit sharing is not optimal in carrying out safeguards as mandated of the Nagoya Protocol. This is caused by various obstacles, among others: (i) related to the differences in the concept of communal local community views, of course contrary to the Patent concept in the regime of individual Intellectual Property Rights; (ii) database related to medicinal plants and traditional knowledge that has not been well integrated as one of the mandates of law Promoting Culture; (iii) licensing mechanism to obtain complicated access; (iv) profit sharing that has not been maximized due to constrained low Indonesian Bargaining Position; (v) absence of Material Transfer Agreement standard, Mutually Agreed Terms, Prior Informed Consent; and (vi) several legal rules that regulate supporting mechanisms for Genetic Resources Access and Profit Sharing that are still in the process of harmonization also make the implementation of Article 26 Paragraph (3) of Law Number 13 of 2016 concerning Patents has not been fully implemented."

"Pemanfaatan sumber daya genetik perikanan dan kelautan mengalami peningkatan seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pada saat dunia internasional mengalami krisis sumber daya alam perikanan akibat over penangkapan ikan di laut, perubahan iklim dan pencemaran, pemanfaatan sumber daya genetik perikanan dianggap suatu cara untuk melakukan konservasi sekaligus sumber alternatif pangan. Sejak tahun 1950 sampai sekarang hasil pemanfaatan sumber daya genetik perikanan dan kelautan telah menyumbangkan banyak hal untuk kehidupan manusia seperti obat-obatan, pangan alternatif dan kosmetik. Ancaman penurunan keanekaragaman hayati baik di laut maupun di darat semakin mendorong eksplorasi dan ekploitasi terhadap sumber daya genetik perikanan dan kelautan. Namun, pemanfaatan sumber daya genetik perikanan dan kelautan masih banyak dinikmati oleh negara-negara maju. Negara Selatan yang sebagian besar kaya akan sumber daya genetik perikanan dan kelautan seperti Indonesia, Brasil, Filipina dan negara lain hanya dapat menonton dari jauh perkembangan teknologi yang semakin maju tanpa dapat menikmati keuntungan sumber daya genetik yang telah dimanfaatkan oleh negara lain. Oleh karena itu tuntutan akan adanya akses dan pembagian keuntungan terhadap pemanfaatan sumber daya genetik menguat sejak KTT Bumi. Upaya ?upaya untuk mewujudkan pengaturan internasional mengenai akses dan pembagian keuntungan berhasil diperjuangkan dengan ditegaskannya CBD dan Protokol Nagoya. Namun demikian, pelaksanaan akses dan pembagian keuntungan terutama pada pemanfaatan sumber daya genetik perikanan dan kelautan masih menemui banyak kendala mulai dari perbedaan konsep, ruang lingkup, akses dan kepatuhan. Oleh karena itu selama UNCLOS belum mengatur sumber daya genetik secara tegas maka negara-negara pihak sebaiknya melakukan penyusunan akses dan pembagian keuntungan terutama dalam hal pemanfaatan sumber daya genetik.

---

The utilization of marine and fisheries genetic resources is enhanced in line with the development of science and technology. When the world facing international crisis on fisheries resources due to overfishing, climate change and pollution, the utilization of fisheries genetic resources is considered as a means for conservation and alternative source of food. Since 1950 to present, the utilization of marine and fisheries genetic resources have contributed to human life namely for medicines, alternative food and cosmetics. Threats on reduction of sea and land biodiversity encourages the exploration and exploitation of marine and fisheries genetic resources. Nevertheless, the utilization of marine and fisheries genetic resources is enjoyed only by developed countries. The South countries who are rich in marine and fisheries genetic resources namely Indonesia, Brazil, Philippines and others do not possess advanced technology nor enjoy benefit sharing from the utilization of marine and fisheries genetic resources by other countries. Therefore, claims on access and benefit sharing on the utilization of genetic resources have increased since the Earth Summit. Efforts to realize international regulations on access and benefit sharing successfully achieved and confirmed on CBD and Nagoya Protocol. Nevertheless, the implementation of access and benefit sharing notably on marine and fisheries genetic resources remain to encounter issues concerning the concept, scope, access, benefit sharing, and compliance. Therefore, since UNCLOS does not clearly regulate genetic resources, state party must develop regulation on access and benefit sharing particularly on the utilization of genetic resources."

"ABSTRAKHasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan model mobilisasi Tilly, di Kabupaten Manggarai lebih banyak menggunakan strategi represif dalam kebijakan pemanfaatan sumberdaya hutannya. Disertasi ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian ini menemukan bahwa demokratisasi melalui desentralisasi tidak berpengaruh terhadap strategi menyelesaikan konflik pemanfaatan sumberdaya hutan, di Kabupaten Manggarai strategi pendekatan represif atas nama konservasi masih dilakukan dan justru yang terjadi, konflik semakin bereskalasi menjadi kekerasan dengan korban lebih besar. Oleh karena itu, untuk mengatasi atau mengurangi kekerasan kolektif dalam pemanfaatan sumberdaya hutan, direkomendasikan kepada resim pemerintahan Kabupaten Manggarai untuk memberi ruang terjadinya dialog/negosiasi antar pihak yang berkepentingan dengan pemanfaatan sumberdaya hutan melalui penguatan kelembagaan yang berfungsi mengembangkan mekanisme penyelesaian konflik alternatif secara damai. Selain itu, harus ada upaya kebijakan dari pemerintah daerah tingkat kabupaten untuk menegakkan demokratisasi kekerasan, yaitu mengurangi seminimum mungkin menggunakan agen-agen represif negara dalam menyelesaikan potensi kekerasan dalam pemanfaatan sumberdaya hutan di wilayahnya.Penelitian ini memperkuat penelitian yang telah dilakukan Peluso bahwa monopoli penguasaan sumberdaya hutan dengan membolehkan kekerasan dengan melibatkan agen-agen represif telah memarjinalkan hak akses masyarakat sekitar hutan atas manfaat hutan. Penelitian ini juga memperkaya penggunanaan analisis tindakan kekerasan kolektif dari Tilly terkait topik pemanfaatan sumberdaya alam dari sisi perspektif sosio-politik-lingkungan.

---

ABSTRACTThe dissertation research investigates collective force violence in forest resources utilization. It is based on a case study in Manggarai District that has relatively high rate of violence in Indonesia. Borrowing Tilly?s mobilization model, the study finds that Manggarai District employs repressive strategies in utilizing forest resources. Using Tilly?s theory of violence, this dissertation research deploys descriptive qualitative approach to collect data. This research finds that democratization process through decentralization does not bring significant impacts on the strategy to mitigate dispute on forest resources utilization. In Manggarai District, coercive conservation still occurs. In fact, in the context of decentralization, forest related conflicts escalate and transform into bigger violent events that produce more victims. Therefore, to reduce collective resources based violence, it is recommended for the district government to create space for dialogue and negotiation among multi stakeholders through strengthening institutions that are responsible for developing alternative dispute resolution. In addition, local policies on forest management should be developed based consensus. In this manner, it can ?democratize? violence through minimally utilize repressive state agents to resolve potential violence in the region.The study findings confirm Peluso?s study that shows repressive state?s agents? monopoly over forest management that uses violence measures has marginalized local people?s access to forest resources. Furthermore, this research enriches Tilly?s collective violence framework to analyze forest resources utilization in socio-politics of environment."

"Perkembangan Bioteknologi, khususnya teknologi rekayasa genetika menyumbangkan berbagai manfaat bagi sektor pertanian dari pangan di dunia dalam dua dasawarsa terakhir ini. Rekayasa genetika dimanfaatkan untuk menciptakan keungugulan-keunggulan tertentu dari tanaman, maupun produk pangan, yang dinamakan Geneticaly Modified Organism (GMO) maupun produk-produk derivat dari GMO.Salah satu komoditas hasil rekayasa genetik yang sering diperbincangkan adalah tanaman transgenik. Tanaman transgenik memilki berbagai keunggulan dari tanaman-tanaman konvensional karena kemampuan menghasilkan pertahanan terhadap hama dan tanaman secara mandiri, maupun keunggulan-kunggulan lain seperti kandungan nutrisi yang lebib banyak, mudah beradaptasi terhadap Iingkungan,dsb. Namun demikian kemanfaatan bioteknologi maupun GMO juga mendapatkan kritik dari berbagai pengamat lingkungan hidup, maupun pemrhati pembangunan ditingkat internasional. Hal ini dikarenakan terdapat kekhawatiran bahwa dibalik keuntungan GMO juga terkaandung resiko maupun dampak negatif bagi kesehatan manusia dan lingkungan hidup, serta dampak ekonomi bagi negara berkembang.Dalam Konvensi Keanekaragaman Hayati, yang disepakati di Rio de Janeiro tahun 1992, para peserta Konferensi Bumi menyepakati perlunya negara membuat aturan-aturan mengenai penanganan bioteknologi. Khusus mengenai masalah prasedur keamanan hayati dari pergerakan lintas batas dari GMO diatur secara khusus dalam sebuah kesepakatan bernama: Cartagena Protocol on Biosafety to the Convention on Biological Diversity pada tahun 2000.Indonesia merupakan negara penandatangan Konvensi Keanekaragaman Hayati, yang juga telah memiliki peraturan mengenai keamanan hayati dan keamanan pangan produk rekayasa genetik di tingkat kementrian (peraturan menteri). Namun demikian ketika masyarakat menggugat keputusan dari Menteri Pertanian untuk melepas varietas kapas transgenik, ditemukan berbagai permasalahan hukum yang membuat permasalahan bioteknologi semakin meruncing. Peraturan tersebut tidak memadai untuk memberikan ruang bagi pembuat kebijakan maupun masyarakat dalam menilai kemanan hayati produk transgenik dan bioteknologi, maupun dampak bagi lingkungan hidup dan pembangunan di Indonesia. Kepentingan tersebut perlu dijembatnidengan peratifikasian Cartagena Protokol, dan adanya Undang-Undang Kemanan Hayati Bagi Produk Bioteknologi/Rekayasa Genetik."