Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas mengenai tanggung jawab hukum rumah sakit terhadap dokter tetap dan dokter tidak tetap. Fokus dari penelitian ini adalah mengenai tanggung jawab rumah sakit terhadap dokter tetap dan tidak tetap menurut hukum positif di Indonesia, serta pengaturan dan hubungan hukum rumah sakit dengan dokter tetap dan dokter tidak tetap. Pembahasan dilakukan melalui studi kepustakaan dan studi RSUD Kota Depok. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan metode kualitatif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa di Indonesia, tanggung jawab rumah sakit terhadap dokter tetap dan dokter tidak tetap adalah sama, sesuai dengan Pasal 1367 ayat (3) KUHPerdata dan Pasal 46 Undang-Undang No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, serta hasil studi RSUD Kota Depok. Hasil dari penelitian ini menyarankan agar pemerintah membuat peraturan pelaksana yang mengatur ketentuan tanggung jawab rumah sakit secara tegas.

---

This research discusses the hospital legal liability to permanent doctor and non-permanent doctor. This research focuses on the hospital legal liability to permanent doctor and non-permanent doctor according to positive law in Indonesia. The discussion conducted through literature study and study of RSUD Kota Depok. This research uses normative juridical with qualitative method.

The result of the research shows that in Indonesia, hospital has the same liability toward permanent doctor and non-permanent doctor, in accordance with Article 1367 paragraph (3) of the Civil Code and Article 46 of Law No. 44 Year 2009 concerning Hospital. As the outcome, this research suggests the government to issue implementation of regulations concerning hospital liability strictly."

"Ketersediaan tenaga kesehatan yang berkesinambungan sangat vital dalam mendukung pemberian layanan kesehatan yang berkesinambungan pula. Di daerah yang kekurangan tenaga kesehatan; mengoptimalkan retensi menjadi sangat penting. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran retensi dokter dan dokter gigi Pegawai Tidak Tetap di daerah terpencil dan sangat terpencil serta faktor yang mempengaruhi retensi. Penelitian ini menggunakan desain cohort retrospective dengan analisis survival dancox regresi. Sampel penelitian 10.361 dokter dan 3.496 dokter gigi yang berasal daridata pengangkatan Pegawai Tidak Tetap tahun 2008 ndash; 2015 milik Biro Kepegawaian Kementerian Kesehatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa semakin lama masa penugasan minimum yang diwajibkan kepada dokter/dokter gigi PTT maka semakin banyak faktor yang mempengaruhi retensinya. Seiring peningkatan minimal masa tugas; pada 2 tahun pertama retensinya semakin meningkat; akan tetapi PTT yang berhenti sesudah penugasan pertamanyapun semakin meningkat. Tidak terdapat perbedaan retensi antar jenis kelamin; dan fasilitas kesehatan dengan kriteria sangat terpencil memiliki retensi yang lebih tinggi dibandingkan dengan yang terpencil.

---

The availability of sustainable health workers is vital in supporting the delivery ofsustainable health services as well. In areas that are short of health personnel,optimizing retention is critical. This study aims to determine the retention of doctors anddentists in Non Permanent Personnel Appointment Program in remote and rural areas,and factors that affect their retention. This study used a retrospective cohort design withsurvival and cox regression analysis. The sample was 10,361 doctors and 3,496 dentistsin Non Permanent Personnel Appointment Program; from 2008 until 2015 that belongto the Bureau of Personnel Ministry of Health.

The results showed that the longer therequired minimum assignment period to the doctor dentist; the more factors will affectthe retention; and the longer minimum assignment the retention increase until the first 2years; There is no difference in retention between the types of marital status.Doctors dentists who are assigned to very remote criteria have higher retention than inremote criteria.Keywords retention of Non Permanent Personnel Appointment Program; retentionfactors; doctors dentists of Non Permanent Personnel Appointment Program. "

"Tanggung jawab hukum rumah sakit selalu menjadi topik menarik untuk diperbincangkan, khususnya mengenai tanggung jawab hukum rumah sakit terkait sengketa medis. Rumusannya yang terdapat dalam Pasal 46 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit masih dianggap umum sehingga berpotensi menimbulkan salah penafsiran. Adapun penelitian ini berusaha untuk membahas dan menganalisis mengenai penerapan tanggung jawab hukum di rumah sakit syariah dengan melakukan studi di RSI Sultan Agung Semarang sebagai rumah sakit syariah pertama di Indonesia. Bentuk penelitian ini adalah yuridis normatif yang mana akan banyak mengacu pada norma hukum yang berasal dari peraturan perundang-undangan dan bahan bacaan terkait rumah sakit, dokter dan pasien. Selain itu sifat penelitian ini adalah penelitian deskriptif yang akan menggambarkan tanggung jawab hukum rumah sakit syariah terhadap dokter dan pasien, yang kemudian akan ditinjau berdasarkan hukum kesehatan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan RSI Sultan Agung sudah cukup baik menerapkan tanggung jawab hukumnya terhadap dokter dan pasien, namun masih ada satu hal yang tidak sesuai karena masih dimungkinkan terlibatnya dokter dalam gugatan ganti rugi dari pasien. Oleh karena itu Peneliti memberikan saran agar RSI Sultan Agung menyesuaikan bentuk pertanggungjawaban hukumnya sesuai ketentuan yang ada, dan juga akan lebih baik jika RSI Sultan Agung menerapkan hak regres dan mewajibkan setiap dokternya ikut program asuransi risiko.

---

Hospital legal responsibility has always been an interesting topic to be discussed, especially regarding hospital legal responsibilities related to medical dispute. Its regulation that is contained in Article 46 of Law No. 44/2009 concering to Hospital is still considered too general, so that it has the potential causing misinterpretation. This research seeks to discuss and analyze how the application of legal responsibilities in sharia hospital by studies at RSI Sultan Agung Semarang as the First Sharia Hospital in Indonesia.

The form of this research is normative juridical which will mostly refer to legal norms derived from legislation and reading materials related to hospitals, doctors and patients, in additio this research also used descriptive type of typology to describe the legal responsibilities of sharia hospital towards doctors and patients and then its will be reviewed by health law.

The results of this study indicate that RSI Sultan Agung is quite good at implementing its legal responsibilities, but there is still one thing not appropriate because it is still possible for doctors to be involved in compensation claims from patients lawsuit. Therefore, the researcher gives suggestions that RSI Sultan Agung must adjustthe regulation, and it would be better if RSI Sultan Agung applies Hak Regres and requireseach doctor to take part in risk insurance program."

"Misdiagnosis yang dilakukan oleh dokter merupakan tanggung jawab dari rumah sakit dan juga dokter yang melakukan perbuatan tersebut. Terdapat beberapa peraturan yang mengatur mengenai misdiagnosis medis, salah satunya adalah Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit. Penulis akan membahas mengenai unsur apa saja untuk sebuah misdiagnosis dapat dikatakan sebagai tindakan malpraktik dan perbuatan melawan hukum.Untuk dapat melihat hal tersebut, penulis menggunakan metode penulisan yuridis normatif-empiris, jadi penulis mewawancarai beberapa narasumber dan membandingkan beberapa doktrin dan peraturan perundang-undangan di Indonesia.Sebagai studi kasus, penulis menggunakan kasus dari sebuah website bernama www.rememberaidan.com. Misdiagnosis yang dilakukan oleh dokter merupakan tanggung jawab dari rumah sakit dan juga dokter yang melakukan perbuatan tersebut. Terdapat beberapa peraturan yang mengatur mengenai misdiagnosis medis, salah satunya adalah Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit.Penulis akan membahas mengenai unsur apa saja untuk sebuah misdiagnosis dapat dikatakan sebagai tindakan malpraktik dan perbuatan melawan hukum. Untuk dapat melihat hal tersebut, penulis menggunakan metode penulisan yuridis normatif-empiris, jadi penulis mewawancarai beberapa narasumber dan membandingkan beberapa doktrin dan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Sebagai studi kasus, penulis menggunakan kasus dari sebuah website bernama www.rememberaidan.com.

---

A misdiagnosis that was caused by a doctor is a liability for the hospital and the doctor itself. There are some rules that governing about medical misdiagnosis, one of them is Undang undnag No. 44 Tahun 2009. The writer will discuss the element whether a misdiagnosis can be categorize as a malpractice and as an action against the law.

To get the conclusion, the writer is using juridical normative empirical writing method, so the writer interviewing several people and comparing some doctrine and regulation in Indonesia. As a case study, the writer is using a case from a website named www.rememberaidan.com."

"Skripsi ini membahas mengenai hubungan hukum antara Fakultas Kedokteran, Rumah Sakit Pendidikan, dan Dokter Residen beserta tanggung jawab perdata yang diberikan Fakultas Kedokteran dan Rumah Sakit Pendidikan atas pelayanan medis yang diberikan oleh Dokter Residen selama proses pendidikan dokter spesialis. Penulis mengajukan pokok permasalahan yaitu: 1. Bagaimanakah hubungan hukum antara Rumah Sakit Pendidikan, Fakultas Kedokteran, dan Dokter Residen? dan 2. Bagaimanakah bentuk tanggung jawab perdata dari Rumah Sakit Pendidikan dan Fakultas Kedokteran atas pelayanan medis yang diberikan oleh Residen kepada pasien? Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, maka diperlukan adanya pengaturan mengenai pemberian tanggung jawab hukum dari Fakultas Kedokteran ataupun Rumah Sakit Pendidikan terhadap Dokter Residen karena pelayanan medis Dokter Residen dapat menimbulkan kerugian terhadap pasien.

---

The focus of this study is about the legal relationship between Faculty of Medicine, Teaching Hospital, and Residents along with the civil liability given from Faculty of Medicine and Teaching Hospital on Residents? medical care to patients during the process of specialist profession education. The writer tried to describe the main issues, which are: 1. How is the legal relationship between Faculty of Medicine, Teaching Hospital, and Residents? And 2. How is the civil liability given from Faculty of Medicine and Teaching Hospital on Residents? medical care to patients? Based on the research conducted, the civil liability given from Faculty of Medicine and Teaching Hospital to Residents it is needed to be ruled because Residents? medical care clould provoke a loss to patients."

"Dilakukan kajian terhadap perikatan kerja antara dokter spesialis karyawan tidak tetap dan Rumah Sakit Bhakti Yudha Depok untuk mendapatkan jawaban terhadap pertanyaan (a) apakah perikatan kerja yang dikehendaki oleh para pihak adalah perjanjian kerja atau bukan perjanjian kerja, (b) apakah para dokter spesialis memahami ketentuan dalam perikatan kerja, dan (c) bagaimanakah model perikatan kerja yang merupakan pengembangan perjanjian kerja yang telah ada.Dengan menggunakan metoda penelitian kualitatif, dilakukan wawancara terhadap 17 orang informan. Informan dokter spesialis terdiri dari 13 orang dari berbagai keahlian, informan dari pihak manajemen rumahsakit terdiri dari 4 orang. Dilakukan juga wawancara pada seorang praktisi perumahsakitan dan seorang praktisi hukum kesehatan. Beberapa pakar berpendapat sampai saat ini belum ada bentuk baku perikatan antara dokter dan rumahsakit, yang berpotensi menyebabkan ketidakpastian hukum. Terdapat perbedaan antara perjanjian dan perjanjian kerja. Perjanjian terwujud dari kesepakatan dua pihak untuk mengikatkan diri, sedangkan perjanjian kerja mengacu pada hubungan atasan - bawahan yang diatur dalam hukum perburuhan.Dari hasil kajian diketahui bahwa perikatan yang diharapkan adalah berupa suatu perjanjian dan bukan perjanjian kerja seperti yang ada saat ini. Diketahui pula bahwa para dokter spesialis tidak memahami mengenai ketentuan kontrak, hak dan kewajiban mereka, dan tidak menaruh perhatian mengenai masalah perjanjian dengan rumah sakit. Hasil kajian terhadap kesepakatan para pihak, perjanjian, dan perjanjian kerja sebagai suatu perikatan seianjutnya menghasilkan alternatif perikatan berbentuk kontrak sebagai pengembangan perikatan kerja yang ada, dan kesepakatan para pihak.

---

Study on Legal Binding Between Non-Organic Specialist Doctors and Bhakti Yudha HospitalA study on work legal binding non-organic specialist doctors with Bhakti Yudha Hospital was designed to answer the following research questions :What is the format of the work legal binding they prefer ? Do they really have a deep understanding on the content of the agreement ? How to design another work agreement which is more aspired to the doctors as well as to the hospital.Data was gathered by interviewing 17 informants, consisting of 13 specialist doctors working at Bhakti Yudha Hospital and 4 management staff of the hospital. To get further insight, interviews were also conducted to an expert in health law and professional in hospital administration.Experts on hospital administration in Indonesia agree that there is no standard format yet binding the medical doctors and hospital. There is substantial differences between contract and work agreement. Contract is defined as a commitment of the working parties involved to bind each other to pursue a certain goal, work agreement is defined as a written agreement between a superior and a subordinate subject to labor law. It was revealed that the doctors mostly preferred contract instead of work agreement. However, they confessed if being unaware on the content of the agreement, notably on the right and obligations they owe. The result showed the doctors did not care a lot about the work agreement they had signed with the hospital.Beyond contract and work agreement as legal binding, an alternative bond between the parties was explored. Whatever the format or modality of the contract is, it should primarily meet expectation on both sides."

"Penolakan tindakan medis pada dasarnya adalah hak asasi seseorang untuk menentukan apa yang hendak dilakukan terhadap dirinya sendiri. Penolakan tindakan medis sama pentingnya dengan persetujuan tindakan medis, namun belum banyak orang yang memahaminya karena hanya terfokus pada persetujuan tindakan medis saja. Skripsi ini meneliti mengenai pengaturan penolakan tindakan medis, tanggung jawab hukum dokter dan rumah sakit terhadap pasien jika terdapat penolakan tindakan medis di rumah sakit serta pengaturan dan tanggung jawab hukum dokter dan rumah sakit terkait penolakan tindakan medis di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo RSCM. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu penelitian yang mengacu pada hukum positif yaitu UU No. 36 Tahun 2009, UU No. 29 Tahun 2004, UU No. 44 Tahun 2009 dan PERMENKES No. 290 Tahun 2008. Di RSCM, ketentuan penolakan tindakan medis mengacu pada hukum positif tersebut dan diatur pula dalam peraturan internal yaitu Keputusan Direktur Utama KEPDIRUT RSCM Nomor HK 02.04/XI.3/0015/2017 dan petunjuk pelaksanaan atas peraturan internal tersebut yaitu KEPDIRUT RSCM Nomor HK 02.04/XI.3/20341/2015 dan Standar Prosedur Operasional Penolakan Tindakan Kedokteran No. Dokumen 55/TU.K/79/2012. Tanggung jawab hukum dokter dan rumah sakit terhadap pasien yang melakukan penolakan tindakan medis gugur sepanjang pasien tersebut sebelumnya sudah sepenuhnya memahami penjelasan dokter mengenai tindakan medis tersebut. Di akhir penelitian ini, penulis menyarankan bahwa pemerintah perlu menetapkan batas usia dewasa bagi pasien yang dapat melakukan penolakan tindakan medis yaitu 18 tahun ke atas dan penolakan tindakan medis seharusnya juga dapat dilakukan dengan advance care directive, RSCM perlu mengganti penggunaan frasa ldquo;tingkat keberhasilan tindakan kedokteran supaya tidak bertentangan dengan makna perjanjian terapeutik, serta Majelis Kehormatan Etik Kedokteran MKEK sebaiknya lebih sering melaksanakan seminar, simposium, pelatihan maupun penyuluhan untuk membuat para dokter lebih memahami substansi Kode Etik dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Hukum Kesehatan. Selain itu, dokter juga sebaiknya selalu berusaha untuk memperbaharui ilmu pengetahuan yang dimilikinya yakni dengan cara rajin mengikuti seminar, simposium, pelatihan maupun penyuluhan yang dibuat oleh MKEK tersebut.

---

Informed refusal in fact is human rights of someone to determine what will be done to themselves. Informed refusal is as important as informed consent, nonetheless not a lot of people really understand about such concept because they only focus to informed consent. This thesis examines the regulation of informed refusal, legal responsibility of the doctor and the hospital if there are some informed refusals that are done in the hospital and the regulation and legal responsibility of the doctor and the hospital related to informed refusal in Cipto Mangunkusumo Hospital RSCM .

The research method is normative juridical which is based on the positive norms which are UU No. 36 Tahun 2009, UU No. 29 Tahun 2004, UU No. 44 Tahun 2009 and PERMENKES No. 290 Tahun 2008. In RSCM, informed refusal is based on those positive norms and is also regulated in the internal regulation which is Keputusan Direktur Utama KEPDIRUT RSCM Nomor HK 02.04 XI.3 0015 2017 and the operational guidelines of the internal regulation which are KEPDIRUT RSCM Nomor HK 02.04 XI.3 20341 2015 and Standar Prosedur Operasional Penolakan Tindakan Kedokteran No. Dokumen 55 TU.K 79 2012. The doctor and the hospital will no longer be legally responsible of the patient who has done an informed refusal, as long as earlier the patient has understood very well the informed of the medical treatment.

By the end of this research, the writer suggests that the government should regulate that the legal age of a patient who will do an informed refusal is 18 years old and informed refusal should also be able to be done by advance care directive, RSCM needs to change the use of the phrase 'the successful rate of the medical treatment' so it won rsquo t be against the definition of Therapeutic Contract, and Honorary Council of Medical Ethics MKEK should hold a seminar, simposium, training or counseling session more often to make the doctors more aware of the substance of Code of Ethics and the regulations of Health Law. Besides, the doctors should also make effort to update their knowledges by attending some seminars, symposiums, trainings or counseling sessions held by MKEK."

"Skripsi ini membahas mengenai tanggung jawab hukum rumah sakit dan dokter terhadap sebuah metode persalinan dalam air, baik terhadap rumah sakit dan dokter yang menyediakan fasilitas persalinan dalam air tetapi juga bagaimana tanggung jawab dokter dan rumah sakit apabila terjadi suatu kelalaian yang dilakukan oleh seorang dokter dalam melakukan persalinan dalam air. Dalam melakukan penelitian, penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis-normatif dan tipologi bersifat deskriptif. Permasalahan dalam skripsi ini adalah apabila suatu tindakan medis dikategorikan sebagai sebuah tindakan malpraktik bahkan lebih jauh lagi sebagai perbuatan melawan hukum bagaimanakah pertanggungjawaban rumah sakit dan dokter atas hal tersebut. Kesimpulan atas permasalahan tersebut adalah perbuatan melawan hukum ataupun kelalaian yang dilakukan menimbulkan kewajiban bagi dokter dan rumah sakit untuk bertanggung jawab. Penulis menggunakan Putusan Nomor 312/PDT.G/2014/PN.JKT.SEL terkait persalinan water birth yang terjadi di rumah sakit.

---

This thesis discusses about the legal responsibilities of hospitals and doctors to a water birth method to both the hospital and doctors who provide water birth facilities, but also how the responsibility of doctors and hospitals in case of a default done by a doctor in performing for water delivery. In conducting this thesis, the writer uses juridicial normative library research methods and the typology is descriptive. The problem in this thesis is that if a medical procedure is categorized as a malpractice action even further as an unlawful act liability how hospitals and doctors be responsible on the matter. The conclusion to these problems is an unlawful act or omission which do give rise to liability for doctors and hospitals to be responsible."

"ABSTRACTSkripsi ini membahas mengenai tanggung jawab hukum rumah sakit terhadap dokter dalam memberikan pelayanan kesehatan terhadap pasien di rumah sakit dalam suatu perjanjian medis di Indonesia. Penelitian berbentuk yuridis normatif dengan mengkaji penerapan teori-teori dan norma hukum pada praktik yang ada. Serta penelitian ini bersifat deskriptif untuk menggambarkan peristiwa yang terjadi serta memuat pandangan hukum dari peristiwa tersebut. Hasil dari penelitian ini adalah pola pertanggungjawaban rumah sakit terhadap dokter tidak selalu sejalan dengan peraturan yang ada. Penelitian ini menyarankan agar pemerintah dapat memberikan kejelasan terhadap konsep tanggung jawab rumah sakit yang dimaksud dalam Pasal 46 Undang-Undang No. 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the legal responsibility of the hospital for doctors in providing health services to patients at the hospital in a medical agreement in Indonesia. This research used normative juridical method by examining the application of legal theories and norms to existing practices. As well as this research is also used descriptive type of typology to describe the events that occur and contains a legal opinion of the event. The results of this study is the pattern of hospital responsibility for doctors is not always in line with existing regulations. This research suggests that the government can provide clarity on the concept of hospital responsibility referred to in Article 46 of Law No. 44 of 2009 Law on Hospital."