Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Ringkasan penelitian ini membahas tentang kelalaian bidan dan asisten apoteker yang menyebabkan kematian berdasarkan analisis putusan No. 963 K/PID.SUS/2013 Tipe penelitian ini adalah deskriptif, karena penelitian ini menjelaskan permasalahan didasarkan pada teori atau ditinjau kaitannya antara teori dan praktek. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu dengan mengacu pada norma hukum yang terdapat pada peraturan Perundang-Undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang berlaku dan mengikat masyarakat. Penelitian ini menjabarkan tanggung jawab dan kewenangan bidan dan asisten apoteker dalam menjalankan praktek dan dalam pemberian obat serta menganalisis putusan No. 963 K/PID.SUS/2013 Tanggung jawab dan kewenangan bidan dan asisten apoteker baik dalam menjalankan praktek dan dalam pemberian obat telah diatur dengan sangat baik dan merupakan bentuk jaminan keselamatan bagi pasien serta merupakan jaminan keamanan bagi tenaga kesehatan. Baiknya regulasi tersebut juga merupakan bentuk preventif terhadap timbulnya malpraktek atau kelalaian tenaga kesehatan dalam menjalankan tanggung jawab profesinya. Hasil penelitian ini adalah bahwa putusan pengadilan sudah tepat dan sesuai dengan aturan yang berlaku.

---

This summary will discuss about midwife and assistant pharmacist inadvertency on drug administration that had caused death based on health law Decision Number 536 PID.B.2010.PN.PDG. The type of this research is descriptive, meaning that the research will describe problems based on theory or by seeing the connection between the theory and the actual reality. The method used in this research is juridical normative, which means that the research is conducted according to the legal norm that is available in the legislation and court decision, also society rsquo s norms.

This research explains midwife and pharmacist assistant rsquo s responsibilities and authorities on doing their duty and on drug administration, also gives a good analysis about court decision No. 963 K PID.SUS 2013 Both midwife and pharmacist assistant rsquo s responsibilities and authorities have been regulated so well so they become both form of safety assurance for patients, and form of security assurance for health workers. The good regulation also prevents malpractices on happening when health workers are doing their responsibilities. The result is that the court ruling is proper and is made based the rules applied."

"Skripsi ini membahas mengenai empat permasalahan. Pertama, mengenai konsep cost recovery pelaksanaan bioremediasi di dalam industri hulu minyak dan gas bumi dalam keuangan negara berdasarkan peraturan perundang-undangan. Kedua, mengenai penerapan konsep cost recovery pelaksanaan bioremediasi di dalam industri hulu minyak dan gas bumi dalam keuangan negara pada Putusan Kasasi Nomor 2330 K/Pid.SUS/2013. Ketiga, mengenai konsep kerugian negara atas cost recovery bioremediasi berdasarkan peraturan perundang-undangan. Keempat, mengenai penerapan konsep kerugian negara atas cost recovery bioremediasi pada Putusan kasasi Nomor 2330 K/Pid.SUS/2013. Berdasarkan hal tersebut, kasus yang tertuang di dalam Putusan Kasasi Nomor 2330 K/Pid.SUS/2013 menjadi objek dalam penelitian skripsi ini. Aparat penegak hukum memutuskan bahwa kasus ini telah merugikan keuangan negara. Namun, ketidak cermatan aparat penegak hukum membuat kasus ini dalam mengidentifikasikan kerugian negara penting untuk diteliti dan dianalisis dengan cermat.

---

This Thesis is discussing about four problems. First, it discuss about cost recovery in bioremediation concept in the oil and gas industry based on the positive law. Secondly, it discuss about the concept in bioremediation cost recovery in the oil and gas industry in public finance based on Putusan Kasasi Nomor 2330 K/Pid.SUS/2013. Thirdly, it discuss about the concept of state loss in the bioremediation cost recovery based on the positive law. The last one, it discuss about the concept of state loss in the bioremediation cost recovery based on Putusan Kasasi Nomor 2330 K/Pid.SUS/2013. Based on those things, the case inside Putusan Kasasi Nomor 2330 K/Pid.SUS/2013 will be the object of this thesis. The law enforcer decide that this case has been made some loss for the state. However, the incautious act of law enforcer made this case important to be researched an analyzed further."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai kompetensi serta kewenangan bidan serta meninjau tanggung jawab hukum bidan yang melakukan tindakan aborsi. Metode penelitian yang dipergunakan dalam skripsi ini jika ditinjau dari bentuknya merupakan penelitian yuridis-normatif denganmenggunakan metode deskriptif-analitis. Dapat disimpulkan bahwa kompetensi dan kewenangan bidan dalam berprofesi meliputi keluarga berencana, persalinan baik sebelum masa kehamilan, pada masa kehamilan, pada saat kehamilan dan setelah masa kehamilan serta Bidan juga memiliki wewenang dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada anak. Sehingga dalam hal ini bidan tidak memiliki kompetensi dan kewenangan dalam menangani persalinan tidak normal atau melakukan aborsi. Tanggung jawab hukum Bidan dapat dilihat dari tanggung jawab Bidan yang dilanggar, sehingga kemudian Bidan karena kesalahannya dapat dikenakan hukuman pidana. Penulis juga memiliki saran bahwa pengaturan mengenai dewan pengawas perlu diperbaiki dan ditambah serta perlunya penambahan pengetahuanhukum bagi para tenaga kesehatan di seluruh Indonesia

---

ABSTRACTThis thesis discusses the competence and authority of midwives and reviews the legal responsibilities of midwives who carry out abortion. The research method used in this thesis if viewed from its form is juridical-normative research using descriptive-analytical methods. It can be concluded that the competence and authority of midwives in their profession includes family planning, childbirth both before pregnancy, during pregnancy, during pregnancy and after pregnancy, and midwives also have the authority to provide health services to children. So that in this case the midwife does not have the competence and authority to handle abnormal labor or have an abortion. The legal responsibility of the Midwife can be seen from the responsibilities of the Midwife who is violated, so that later the Midwife due to his mistake can be subject to criminal punishment. The author also has suggestions that arrangements regarding the supervisory board need to be improved and added and the need for additional legal knowledge for health workers throughout Indonesia."

"Skripsi ini membahas mengenai kompetensi serta kewenangan bidan serta meninjau tanggung jawab hukum bidan yang melakukan tindakan aborsi. Metode penelitian yang dipergunakan dalam skripsi ini jika ditinjau dari bentuknya merupakan penelitian yuridis-normatif denganmenggunakan metode deskriptif-analitis. Dapat disimpulkan bahwa kompetensi dan kewenangan bidan dalam berprofesi meliputi keluarga berencana, persalinan baik sebelum masa kehamilan, pada masa kehamilan, pada saat kehamilan dan setelah masa kehamilan serta Bidan juga memiliki wewenang dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada anak. Sehingga dalam hal ini bidan tidak memiliki kompetensi dan kewenangan dalam menangani persalinan tidak normal atau melakukan aborsi. Tanggung jawab hukum Bidan dapat dilihat dari tanggung jawab Bidan yang dilanggar, sehingga kemudian Bidan karena kesalahannya dapat dikenakan hukuman pidana. Penulis juga memiliki saran bahwa pengaturan mengenai dewan pengawas perlu diperbaiki dan ditambah serta perlunya penambahan pengetahuanhukum bagi para tenaga kesehatan di seluruh Indonesia

---

This thesis discusses the competence and authority of midwives and reviews the legal responsibilities of midwives who carry out abortion. The research method used in this thesis if viewed from its form is juridical-normative research using descriptive-analytical methods. It can be concluded that the competence and authority of midwives in their profession includes family planning, childbirth both before pregnancy, during pregnancy, during pregnancy and after pregnancy, and midwives also have the authority to provide health services to children. So that in this case the midwife does not have the competence and authority to handle abnormal labor or have an abortion. The legal responsibility of the Midwife can be seen from the responsibilities of the Midwife who is violated, so that later the Midwife due to his mistake can be subject to criminal punishment. The author also has suggestions that arrangements regarding the supervisory board need to be improved and added and the need for additional legal knowledge for health workers throughout Indonesia."

"Kemajuan yang begitu pesat dalam teknologi membuat dunia mengalami pergeseran. Saat ini, teknologi telah berperan sangat besar dalam kehidupan manusia dengan memberikan kemudahan bagi manusia dalam berbagai hal, salah satunya adalah dalam sektor transaksi. Perkembangan teknologi melahirkan online marketplace sebagai media bagi manusia melakukan transaksi secara online. Keberadaan dari online marketplace memberikan kemudahan karena manusia dapat melakukan transaksi dimanapun dan kapanpun. Salah satu transaksi yang dapat dilakukan pada online marketplace adalah transaksi obat. Namun, perlu diketahui bahwasanya transaksi obat tidak dapat dilakukan secara sembarangan karena Indonesia sebagai negara hukum telah mengatur regulasi untuk peredaran obat keras. Online marketplace sebagai pihak ketiga dalam transaksi obat keras perlu berperan untuk mengatur transaksi obat keras tanpa izin edar. Penelitian ini bertujuan untuk memahami mengenai peran online marketplace dalam penjualan obat keras tanpa izin edar, karena hingga saat ini masih terdapat oknum yang tidak bertanggung jawab dengan sengaja menjual obat keras tanpa izin edar di platformonline marketplace, dengan menggunakan Tokopedia sebagai bahan analisis. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder. Setelah dilakukan analisis, kemudian dapat disimpulkan bahwasanya online marketplace berperan terhadap produk yang dipasarkannya dengan membuat peraturan mengenai syarat dan ketentuan yang berlaku terhadap produk yang diperbolehkan dan tidak dijual di platformnya dan melakukan pengecekan terhadap produk yang dipasarkan pada platformnya. Selain itu, penulis menemukan bahwa Indonesia telah menetapkan regulasi untuk mengatur izin edar obat keras, bahwa obat keras dapat dibeli jika menggunakan resep dokter saja dan hanya fasilitas pelayanan kefarmasian yang memiliki Surat Izin Apotek (SIA). Penulis juga menemukan bahwasanya online marketplace tidak berperan secara langsung dalam penjualan obat, sehingga online marketplace hanya akan menerima aduan dari pembeli dan meneruskan aduan tersebut kepada penjual atau kepada pihak ekspedisi yang bekerja sama dengan online marketplace. 

---

Rapid advances in technology make the world experience a shift. Currently, technology has played a very large role in human life by providing convenience for humans in various ways, one of which is in the transaction sector. Technological developments gave birth to online marketplaces as a medium for humans to make transactions online. The existence of an online marketplace provides convenience because humans can make transactions anywhere and anytime. One of the transactions that can be made on the online marketplace is a drug transaction. However, it should be noted that drug transactions cannot be carried out haphazardly because Indonesia as a legal state has regulated regulations for the distribution of hard drugs. The online marketplace as a third party in hard drug transactions needs to play a role in regulating hard drug transactions without a distribution permit. This study aims to understand the role of the online marketplace in selling hard drugs without a distribution permit, because until now there are still irresponsible individuals who deliberately sell hard drugs without a distribution permit on the online marketplace platform, using Tokopedia as material for analysis. This research was conducted using normative juridical research methods, namely legal research conducted by examining library materials or secondary materials. After analysis, it can be concluded that the online marketplace plays a role in the products it markets by making regulations regarding terms and conditions that apply to products that are allowed and not sold on its platform and checking products marketed on its platform. In addition, the authors found that Indonesia has established regulations to regulate distribution permits for hard drugs, that hard drugs can only be purchased using a doctor's prescription, and only pharmaceutical service facilities that have a Pharmacy License (SIA). The author also finds that the online marketplace does not play a direct role in drug sales, so the online marketplace will only accept complaints from buyers and forward these complaints to sellers or to expedition parties who work closely with the online marketplace. "

"Self-Medication atau swamedikasi merupakan suatu kegiatan yang berhubungan dengan kesehatan yang saat ini banyak dilakukan oleh masyarakat Indonesia dan Dunia. Self-Medication atau swamedikasi sendiri merupakan kegiatan pengobatan diri sendiri yang didasarkan pada pengetahuan individu yang diperoleh dari berbagai sumber tanpa adanya konsultasi dengan dokter. Self-Medication atau swamedikasi diawali dengan self-diagnose atau mendiagnosis diri sendiri yang berdasarkan pada sumber non tenaga medis atau tidak berdasarkan pada diagnosis yang dilakukan oleh dokter. Setelah melakukan self-diagnose dan sudah mengetahui perkiraan penyakit yang dialami, selanjutnya pelaku self-Medication atau swamedikasi akan membeli obat untuk penyakit tersebut di toko obat ataupun apotek. Apoteker memiliki peran penting dalam melayani Self-Medication atau swamedikasi yang dilakukan oleh masyarakat di apotek. Dalam pelayanan Self-Medication atau swamedikasi di apotek, apoteker harus terlebih dahulu mengetahui penyakit apa yang diderita oleh pelaku swamedikasi. hal tersebut dilakukan dengan cara melakukan wawancara kepada pelaku swamedikasi di apotek. Proses untuk mengetahui penyakit yang diderita tersebut terlihat seperti diagnosis yang dilakukan oleh dokter dan merupakan wewenang dari dokter. Dalam peraturan perundang-undangan belum disebutkan secara jelas mengenai wewenang apoteker dalam melakukan wawancara kepada pelaku swamedikasi yang bertujuan untuk mengetahui penyakit yang dialami oleh pelaku swamedikasi. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, penelitian ini akan membahas mengenai wewenang apoteker untuk memberikan obat dan diagnosis kepada pasien atau pelaku swamedikasi di apotek dilihat dari peraturan perundang-undangan hukum kesehatan. Dari penelitian ini ditemukan bahwa wewenang apoteker dalam hal melakukan wawancara untuk menentukan penyakit yang dialami oleh pelaku swamedikasi diperbolehkan dalam peraturan perundang-undangan namun terbatas pada penyakit-penyakit ringan yang dapat diobati dengan obat golongan bebas dan bebas terbatas.

---

Self-medication is a prevalent practice in Indonesia and worldwide, where individuals diagnose and treat themselves based on their own knowledge without consulting to a doctor. This process begins with self-diagnosis, using non-medical sources rather than a doctor's diagnosis. After self-diagnosing, individuals proceed to purchase medicines for their perceived ailment from pharmacies. Pharmacists play a crucial role in facilitating self-medication by providing assistance to customers in pharmacies. They engage in interviews with individuals to determine their medical condition, resembling a doctor's diagnosis, although the legal framework does not clearly define the authority of pharmacists in conducting these interviews. Through normative juridical research, this study aims to explore the authority of pharmacists to provide medications and diagnoses to self-medication actors in pharmacies within the context of health law legislation. The findings reveal that pharmacists are permitted by the legislation to conduct interviews to identify the illnesses experienced by self-medication actors. However, this authority is limited to minor ailments that can be treated with over-the-counter and limited over-the-counter drugs."

"Skripsi ini membahas tentang tanggung jawab hukum Apoteker dan Apotek dalam penjualan obat tanpa izin edar dengan menganalisis kasus Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2019/PN.Bgl. Obat merupakan salah satu sediaan farmasi dan merupakan lingkup pekerjaan dari Tenaga Kefarmasian yaitu Apoteker dan Asisten Apoteker. Perkembangan zaman menyebabkan minat dan kebutuhan masyarakat terhadap produk obat perawatan kulit semakin meningkat. Hal tersebut mengakibatkan terbukanya pasar produk obat-obatan ilegal seperti kasus dalam penelitian ini yaitu penjualan produk obat tanpa izin edar oleh Apotek Paten Farma. Dengan menggunakan metode penulisan berbentuk Yuridis-Normatif dan tipe penelitian Deskriptif-Analitis, skripsi ini akan mengangkat permasalahan terkait bentuk tanggung jawab hukum Apoteker dan Apotek terhadap penjualan produk obat tanpa izin edar yang mana hal ini dapat membahayakan pengguna karena produk belum teruji keamanannya. Penelitian akan dilakukan dengan menganalisis kasus dalam Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2019/PN.Bgl berdasarkan bahan dan teori hukum tentang apoteker, apotek, dan obat yang akan dipaparkan oleh penulis. Dalam penelitian ini penulis menemukan bahwa Jaksa Penuntut Umum hanya mendakwa Apoteker Penanggungjawab dari Apotek Paten Farma sedangkan terdapat beberapa pihak lain yang terlibat dalam peracikan produk seperti Asisten Apoteker, Mantan Apoteker Penanggungjawab, dan Apotek Paten Farma itu sendiri. Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan dapat disimpulkan bahwa bentuk tanggung jawab hukum yang dapat dijatuhkan kepada Apoteker dan Apotek yang melakukan penjualan produk obat tanpa izin edar dapat berupa sanksi pidana, sanksi administratif, dan ganti rugi apabila pemakaian produk menimbulkan efek negatif bagi pengguna. Penulis menyarankan agar BPOM dan Dinas Kesehatan memperketat pengawasan terhadap sediaan farmasi khususnya produk obat di setiap apotek. 

---

This thesis discusses the legal responsibilities of pharmacists and pharmacies in selling drugs without a distribution permit by analyzing the case of Decision Number 63/Pid.Sus/2019/PN.Bgl. Medicine is one of the pharmaceutical preparations and is the scope of work of the Pharmacy Staff, namely Pharmacists and Pharmacist Assistants. The development of the times has caused people's interest and need for skin care medicinal products to increase. This resulted in the opening of markets for illegal medicine products, as was the case in this study, namely the sale of medicine products without a distribution permit by the Paten Farma Pharmacy. By using the writing method in the form of Juridical-Normative and Descriptive-Analytical research type, this thesis will raise issues related to the form of legal responsibility of pharmacists and pharmacies for the sale of medicine products without distribution permits which can endanger users because the product has not been tested for its safety. The research will be carried out by analyzing cases in Decision Number 63/Pid.Sus/2019/PN.Bgl based on materials and legal theories regarding pharmacists, pharmacies and drugs that will be presented by the author. In this study, the authors found that the Public Prosecutor only indicted the Responsible Pharmacist from the Paten Farma Pharmacy, while there were several other parties involved in compounding the product, such as the Assistant Pharmacist, the Former Responsible Pharmacist, and the Paten Farma Pharmacy itself. Based on the research conducted by the authors, it can be concluded that the form of legal responsibility that can be imposed on pharmacists and pharmacies who sell medicine products without a distribution permit can be in the form of criminal sanctions, administrative sanctions, and compensation if the use of the product has a negative effect on the user. The author suggests that BPOM and the Health Service tighten supervision of pharmaceutical preparations, especially medicine products in every pharmacy."

"Penelitian ini membahas peredaran antibiotik tanpa resep dokter atau dokter gigi sebagai upaya mencegah resistensi antimikroba yang mengancam kesehatan masyarakat. Penelitian menggunakan metode doktrinal dengan tipe penelitian deskriptif. Penggunaan antibiotik secara tidak rasional dapat memicu resistensi antimikroba, sehingga bakteri menjadi kebal terhadap pengobatan dan meningkatkan risiko komplikasi serius. Penelitian ini menganalisis pengaturan hukum terkait peredaran serta pengawasan antibiotik. Meskipun kebijakan mengenai penggunaan antibiotik telah tersedia, implementasi dan efektivitas pengawasan terhadap pengaturan tersebut masih lemah. Penjualan antibiotik tanpa resep dokter tetap menjadi permasalahan utama yang berkontribusi pada peningkatan kasus resistensi antimikroba. Melalui analisis Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2019/PN Bjb, ditemukan adanya praktik peredaran antibiotik tanpa resep dokter. Kasus tersebut menunjukkan penjualan antibiotik secara bebas oleh pihak yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan, termasuk di warung yang bukan merupakan fasilitas pelayanan kefarmasian. Berdasarkan hasil penelitian, disarankan agar Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Kementerian Kesehatan, dinas kesehatan, serta aparat penegak hukum, termasuk kepolisian, memperkuat pengawasan dan pengaturan terhadap distribusi antibiotik. Pengawasan ini harus mencakup penjualan antibiotik di luar fasilitas pelayanan kesehatan untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi serta mencegah resistensi antimikroba yang dapat membahayakan kesehatan masyarakat.

---

This research discusses the circulation of antibiotics without a doctor or dentist's prescription as an effort to prevent antimicrobial resistance that threatens public health. The research uses doctrinal method with descriptive research type. The irrational use of antibiotics can trigger antimicrobial resistance, making bacteria resistant to treatment and increasing the risk of serious complications. This research analyses the legal arrangements related to the circulation and supervision of antibiotics. Although policies on antibiotic use are in place, the implementation and effectiveness of supervision are weak. The sale of antibiotics without a doctor's prescription remains a major problem that contributes to the increase in antimicrobial resistance cases. Through the analysis of Decision Number 105/Pid.Sus/2019/PN Bjb, it was found that there was a practice of distributing antibiotics without a doctor's prescription. The case shows the free sale of antibiotics by parties who do not have the expertise and authority, including in stalls that are not pharmaceutical service facilities. Based on the results of the study, it is recommended that the Food and Drug Monitoring Agency (BPOM), the Ministry of Health, the health department, and law enforcement officials, including the police, improve supervision and regulation of antibiotic distribution. This supervision should include the sale of antibiotics outside health care facilities to ensure compliance with regulations and prevent antimicrobial resistance that can endanger public health."

"Skripsi ini membahas mengenai pertanggungjawaban hukum dokter dan pemilik klinik kecantikan ditinjau berdasarkan hukum kesehatan. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang menekankan pada penggunaan data sekunder. Penyelenggaraan Klinik Kulit dan Kecantikan merupakan bagian dari kegiatan pelayanan publik di bidang kesehatan yang berada dalam ranah hukum Kesehatan yang sangat terkait dengan aspek etika dan disiplin medis. Pemberlakuan hukum kesehatan ini sangatlah penting untuk memberikan kerangka pertangggungjawaban hukum dokter dan pemilik klinik kecantikan dalam rangka untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum, baik terhadap pemberi maupun penerima jasa pelayanan kesehatan. Mengacu pada analisis putusan pengadilan, telah menunjukkan atas lemahnya implementasi atau penegakan hukum kesehatan. Kelemahan tersebut diindikasikan oleh adanya disparitas antara ancaman hukuman yang diatur dalam hukum kesehatan dengan vonis yang dijatuhkan oleh majelis hakim terhadap pelaku dan penyelesaian pertanggungjawaban hukum pelaku yang masih sangat parsial. Penegakan hukum kesehatan seharusnya dilakukan secara komprehensif dan tegas terhadap seluruh pihak yang terlibat, terutama dokter dan pemilik klinik kecantikan.

---

This thesis discusses on the legal responsibilities of doctor and the owner of aesthetic clinic based on health law. This study applies a normative legal study that emphasizes the use of secondary data. The operational of the Aesthetic Clinic is part of public service activities in the Health Sector which is very related to ethical aspects and medical disciplines. The implementation of this health law is very important to provide a framework of legal responsibility of doctor and the aesthetic clinic owner in order to give protection and legal certainty, both for the health service providers and recipients. Based on the analysis of the court decision, it has been shown the weakness of the implementation or the enforcement of the health law. The weakness is indicated by the disparity between the threat of punishment regulated in the health law with the verdict imposed by the judges to the perpetrator and the settlement of the legal responsibilities of the perpetrator which is very partial. The Health Law enforcement should be done comprehensively and firmly to all parties involved, especially to the doctor and the owner of the aesthetic clinic."

"ABSTRAKDokter dan apoteker merupakan salah dua dari tenaga kesehatan yang saling bersinergi dalam memberikan pelayanan kesehatan, dimana dokter melakukan penanganan medikal sementara apoteker yang akan menindaklanjuti produk (resep) dari dokter tersebut, yakni dispensing. Namun demikian, tidak sedikit dokter melakukan pemberian obat secara langsung (dispensing) kepada pasien. Tumpang tindih praktik dispensing yang dilakukan antara dokter (tenaga medis) dengan apoteker (tenaga kefarmasian) tersebut menyebabkan ketidakpastian hukum, sehingga perlu diketahui bagaimana sebenarnya regulasi yang mengatur mengenai kewenangan antara dokter dengan apoteker terkait praktik dispensing. Adapun metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif, yakni dengan meneliti terhadap bahan primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian ini menemukan bahwa pengaturan mengenai praktik dispensing yang merupakan lingkup bagian kefarmasian, telah memiliki regulasi yang jelas, baik mengenai pihak yang berwenang melakukan pekerjaan di bidang kefarmasian, mengenai apa saja yang termasuk bidang kefarmasian dan mengenai larangan serta sanksi bagi yang tidak berwenang namun melakukannya. Namun demikian, praktik dispensing tersebut tetap terbuka bagi dokter dalam keadaan dan situasi tertentu. Oleh karena itu, peran aktif masyarakat dan upaya dari masing-masing profesi untuk menghormati kewenangan antar profesi sangat diperlukan supaya hukum yang ada dapat ditegakkan sehingga tercapai kepastian hukum.

---

ABSTRACTDoctor and pharmacist are part of health labour that synergy in giving health service, in which doctor do the medical treatment while pharmacist will work based on the doctor`s prescribing, which is called dispensing. However, not few doctor do the dispensing straightforward to the patient by themselves. The overlap practice of dispensing which is done by doctor (medical labour) with pharmacists (pharmacy labour) causing law uncertainty, so it is important to know about how actually the regulation that regulate about authority between doctor and pharmacist in dispensing practice. Using the methodology of the normative legal research conducted a study of the primary material, secondary, tertiary. This research found out that regulation of dispensing practice which is part of pharmacy, has well regulated, that regulate the subject who has authority in doing pharmacy`s work, regulate about what is include in pharmacy section and regulate about the prohibition and sanction for subject who don`t have authority in doing work in pharmacy section but still do it. However, dispensing practice is still applicable for doctor in some condition and situation that has been regulated. Therefore, society`s active role and each profession effort to honour authority between those two professions are really needed so that regulation can be enforced and will be result on law certainty."