Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRACTPenelitian ini membahas tentang pembiaran medik dan keselamatan pasien dalam Putusan No. 381/Pid.B/2014/PN.Tk. Putusan tersebut dikategorikan sebagai pembiaran medik yaitu apabila pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan dan/atau tenaga kesehatan tidak memberikan pertolongan pertama dalam keadaan gawat darurat. Dalam kasus tersebut pihak rumah sakit tidak termasuk pembiaran medik dalam hukum kesehatan. Pihak RSUD. Dr. A. Dadi Tjokro Dipo Bandar Lampung tidak memenuhi tujuh standar keselamatan pasien yang terdapat dalam Permenkes No.1691.Menkes/Per/VIII/2011 tentang Keselamatan Pasien Rumah Sakit sehingga pihak rumah sakit dapat dikenakan sanksi berupa teguran tertulis, terguran lisan, penundaan atau penanggahan perpanjangan izin operasional. Metode penelitian yang digunakan pada skripsi saya adalah yuridis normatif. Saran dari penelitian : 1 . Untuk pemerintah agar dapat mengawasi dengan ketat prosedur pelayanan rumah sakit seperti halnya adanya Badan Pengawas Rumah Sakit Indonesia yang salah tugasnya adalah mengawasi hak dan kewajiban pasien sehingga kasus yang menimpa pasien Suparman tidak terulang kembali. 2 . Untuk pemerintah juga agar dapat membuat peraturan mengenai pembiaran medik yang lebih luas di dalam luang lingkup hukum kesehatan sehingga pengaturan mengenai pembiaran medik di dalam hukum kesehatan tidak hanya mengenai pertolongan pertama pada keadaan gawat darurat saja. 3 .Terhadap pihak rumah sakit agar memberikan sosialisasi mengenai Keselamatan Pasien Rumah Sakit terutama Tujuh Standar Keselamatan Pasien Rumah Sakit yang terdapat dalam Permenkes No.1691.Menkes/Per/VIII/2011 tentang Keselamatan Pasien Rumah Sakit.

---

ABSTRACTThis research examines medical negligence and patient rsquo s safety in Verdict No. 381 Pid.B 2014 PN.Tk. The mentioned verdict is categorized as medical negligence, which means the head of healthcare facility and or medical workers do not give a first aid treatment in an emergency situation. In the case, the hospital did not do any medical negligence according to medical law. Public hospital RSUD. Dr. A. Dadi Tjokro Dipo Bandar Lampung did not fulfill the seven standard of patient rsquo s safety as stipulated in the Ordinance of the Health Minister No.1691.Menkes Per VIII 2011 about Safety of Hospital rsquo s Patient, hence the hospital could be penalized by giving them oral warning, delay or suspension of operational permission extension. Research method that is used in this thesis is normative juridical method. This thesis suggest 1 . The government should keep an eye close to hospital rsquo s service procedure through Indonesian Hospital Supervising Body, which have the authority to supervise the rights and obligations of patients so that the Suparman case will not happen again 2 . For the government also to make regulations on broader medical broadcasting within the scope of health law so that the regulation of medical neglect in health law is not only about first aid in emergencies 3 . Hospital have to give socialization about the Safety of Hospital rsquo s Patient. Particularly, the Seven Standards of the Safety of Hospital rsquo s Patient, which are stipulated in the Ordinance of the Health Minister No.1691.Menkes Per VIII 2011 about Safety of Hospital rsquo s Patient. hence the hospital could be penalized by giving them oral warning, delay or suspension of operational permission extension. Research method that is used in this thesis is normative juridical method. This thesis suggest 1 . The government should keep an eye close to hospital rsquo s service procedure through Indonesian Hospital Supervising Body, which have the authority to supervise the rights and obligations of patients so that the Suparman case will not happen again 2 . For the government also to make regulations on broader medical broadcasting within the scope of health law so that the regulation of medical neglect in health law is not only about first aid in emergencies 3 . Hospital have to give socialization about the Safety of Hospital rsquo s Patient. Particularly, the Seven Standards of the Safety of Hospital rsquo s Patient, which are stipulated in the Ordinance of the Health Minister No.1691.Menkes Per VIII 2011 about Safety of Hospital rsquo s Patient. "

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai fungsi sosial rumah sakit. Fokus dari penelitian ini adalah mengenai fungsi sosial rumah sakit di Indonesia menurut hukum kesehatan. Pembahasan dilakukan melalui studi kepustakaan dan analisis Putusan No. 381/Pid.B/2014/PN.TK serta Kasus Bayi Debora. Penelitian ini adalah penelitian dengan tipe deskriptif, bentuk yuridis normatif dengan metode analisis data kualitatif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun sudah ada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai fungsi sosial rumah sakit, tetapi masih ada rumah sakit di Indonesia yang belum melaksanakan fungsi sosialnya dengan baik. Hasil dari penelitian ini menyarankan agar sebaiknya rumah sakit memaksimalkan pelaksanaan fungsi sosialnya agar pasien yang kurang/tidak mampu dapat memenuhi kebutuhan akan pelayanan kesehatan. Selain itu untuk pemerintah sebaiknya menyelenggarakan dan memastikan tersedianya fasilitas kesehatan yang terjangkau bagi masyarakat, melakukan sosialisasi berkala berkaitan dengan fungsi sosial rumah sakit kepada rumah sakit-rumah sakit di Indonesia, serta memaksimalkan pelaksanaan fungsi pengawasan dan fungsi pembinaan khususnya berkaitan dengan hak dan kewajiban dari pasien dan rumah sakit.

---

ABSTRACTThis paper discuss about the hospital social function. The focus of this research is to discuss about the hospital social function in Indonesia according to the health law. This research is done through a literature study and an analysis on verdict No. 381 Pid.B 2014 PN.TK and Baby Debora Case. This research is a normative juridical research using a qualitative method with a descriptive type. The result of this research conclude that although there is a legislation that regulates the hospital social function, there are still hospitals in Indonesia that has not performed their social function properly. The result of this research suggest that hospitals should maximize the implementation of social functions. The government should organizing the availability of affordable health facilities, periodically socialize the hospital rsquo s social functions to hospitals in Indonesia. Furthermore, the government should maximize the implementation of monitoring function and development function."

""ABSTRAK"Skripsi ini membahas mengenai inspanningverbineinis dan contributory negligence dalam tindakan medik. Penelitian ini adalah penelitian yuridis-normatif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Pembahasan dalam skripsi ini mencakup penerapan inspanningverbintenis dalam tindakan medik ditinjau berdasarkan hukum kesehatan, penerapan contributory negligence di dalam tindakan medik, dan penerapan mengenai inspanningverbintenis dan contributory negligence dalam Putusan Pengadilan Negeri Bandung No.514/PDT.G/2013/PN.Bdg. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa salah satu hal yang diatur di dalam hukum kesehatan ialah hubungan antara dokter dan pasien. Hubungan yang didasarkan atas perjanjian berbentuk inspanningverbintenis, membuat dokter di dalam memberikan suatu tindakan medik harus didasarkan pada suatu upaya maksimal dan sesuai dengan standar profesi. Saat terjadi contributory negligence di dalam perjanjian tersebut, pengaruh yang ditimbulkan yaitu dokter hanya bertanggungjawab sesuai dengan proporsi kelalaiannya. Dalam kasus ini, tindakan para dokter yang digugat telah sesuai dengan standar profesi medik dan dengan suatu upaya maksimal. Tindakan pasien yang memenuhi unsur-unsur contributory negligence, membuatnya tidak menerima ganti rugi sama sekali. Hasil penelitian ini menyarankan agar dokter di dalam menjalankan profesinya, dapat menekankan bahwa hubungannya merupakan suatu upaya maksimal dan pasien juga diharuskan untuk menaati saran dari dokter."

---

""ABSTRACT"This thesis discusses about inspanningverbintenis and contributory negligence in medical action. This research is a juridical normative research using qualitative approach. Discussion in this thesis involves the application of inspanningverbintenis in medical action under health law, the application of contributory negligence in medical action, and the application of inspanningverbintenis and contributory negligence in Bandung District Court Ruling No. 514 PDT.G 2013 PN.Bdg. The results of this study suggest that one of the things regulated in health law is the relationship between doctors and patients. Relationships based on agreements in the form of inspanningverbintenis, resulted in the obligations of doctors to provide medical action that is based on maximal effort and in accordance with professional standards. In the event of a contributory negligence in the agreement, the doctors might only be held liable in accordance with the proportion of his her negligence. In this case, the doctors who are sued have acted in accordance with the standards of the medical profession and with a maximum effort. Moreover the patient 39 s actions that has fulfilled the elements of contributory negligence. Therefore, the patients do not have the right to receive any compensation. This research result recommend doctor in carrying out his profession, can emphasize that the relationship between doctor and patients is a maximum effort and patients are also required to obey the advice of the doctor."

"Perlindungan atas rahasia medis pasien merupakan salah satu hak pokok pasien dalam pelayanan medis yang wajib dipatuhi oleh setiap tenaga kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan. Hak atas rahasia medis merupakan bagian dari hak privasi pasien sebagai manusia yang tidak dapat dilanggar dan wajib dipenuhi. Dalam berlangsungnya pelayanan medis, pasien tidak selalu merasa puas dengan proses yang berlangsung. Saat pasien merasa ada haknya yang dilanggar, salah satu cara pasien meminta pertanggungjawaban tenaga kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan adalah dengan menuntut rumah sakit dan menyampaikan tuntutannya melalui media massa. Saat menyampaikan tuntutan, pasien turut pula ditanggapi oleh pihak lain di media massa sehingga dapat menyebabkan terbukanya rahasia medis pasien. Penelitian ini akan membahas implikasi hukum yang timbul saat situasi tersebut terjadi serta pengaruhnya terhadap tanggung jawab dokter dan fasilitas pelayanan kesehatan. Pembahasan dilakukan dengan menganalisis Putusan Nomor 130/Pdt.G/2016/Pn.Tng. Dengan mengacu kepada latar belakang tersebut, metode penelitian dalam penulisan ini menggunakan metode penelitian yuridis-normatif, yaitu penelitian yang menekankan pada penggunaan norma hukum secara tertulis serta didukung dengan hasil wawancara dengan narasumber. Tipe penelitian yang digunakan adalah deskriptif dimana penulis akan mengumpulkan data kemudian memaparkan hasil yang diperoleh secara deskriptif. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah bahwa tenaga kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan bertanggung jawab dalam menjaga rahasia medis. Namun dalam beberapa pengecualian, dokter dan rumah sakit diperkenankan untuk membuka rahasia medis pasien. Salah satu bentuk pengecualian yang dimaksud adalah saat pasien telah mempublikasikan sengketa medis yang dialaminya di media massa. Respons yang ditunjukkan tenaga kesehatan dan/atau fasilitas pelayanan kesehatan dengan mengungkapkan rahasia medis pasien dalam hal ini disebut hak jawab.

---

The protection of medical confidentiality of patients is one of the fundamental rights of patients in medical services that must be obeyed by every health care personnel and health care facilities. The right to medical confidentiality is part of the patient’s right to privacy as a human being that cannot be violated and must be fulfilled. In the course of medical services, patients are not always satisfied with the process. When patients feel that their rights have been violated, one of the ways for patients to hold health workers and health care facilities accountable is to sue the hospital and talks about their lawsuit through the mass media. While talking about the lawsuits, patients are also responded to by other parties in the mass media so that it can lead to the disclosure of the patient's medical secrecy. This research will discuss the legal implications that arise when the situation occurs as well as their impacts on the responsibilities of doctors and healthcare facilities. The discussion was conducted by analyzing the Decision No. 130/Pdt.G/2016/Pn.Tng. Referring to this background, the research method in this writing uses juridical-normative research methods, i.e. research that emphasizes the use of legal norms in writing and is supported by the results of interviews with informants. The type of research used is descriptive in which the authors will collect data and then describe the results obtained descriptively. The results obtained from this research are that healthcare workers and health care facilities are responsible for keeping medical secrecy. However, with some exceptions, doctors and hospitals are allowed to open patient medical secrecy. One of the form of exceptions is when the patient has published a medical dispute he has experienced in the mass media. The response shown by health care personnel and/or health care facilities by revealing the medical secrecy of the patient in this case is called the right to reply."

"ABSTRACTSkripsi ini membahas tentang tanggung jawab dokter, rumah sakit dan pemerintah apabila terjadi pembiaran medik dalam keadaan gawat darurat yang dialami oleh pasien yang didasarkan atas literatur, perundang-undangan, hasil wawancara dengan dokter, direktur rumah sakit dan pemerintah, dengan analisis putusan No. 38/Pdt.G/2016/PN.Bna. Penelitian ini menggunakan metode penelitian dengan bentuk penelitian yuridis normatif dan tipe penelitian deskriptif dengan analisis data secara kualitatif yang mana penelitian ini menjelaskan mengenai klasifikasi dan pengaturan keadaan gawat darurat menurut Hukum Kesehatan, dan tanggung jawab Rumah Sakit, Dokter dan Pemerintah dalam pelayanan gawat darurat serta menganalisis tanggung jawab hukum Rumah Sakit, Dokter, dan Pemerintah apabila terjadi pembiaran medik terhadap pasien gawat darurat dengan analisis Putusan No. 38/Pdt.G/2016/PN.Bna. Hasil penelitian ini adalah 1) di Indonesia sudah dikenal klasifikasi penanganan gawat darurat dan pengaturan gawat darurat sudah cukup baik, 2) tanggung jawab pelayanan gawat darurat oleh dokter diatur dalam UU No. 29/2004, Rumah Sakit diatur dalam UU No. 44/2009 serta Pemeritah memiliki tanggung jawab dalam pembinaan dan pengawasan terhadap dokter dan rumah sakit, 3) penulis tidak sepenuhnya sependapat dengan putusan Majelis Hakim No. 38/Pdt.G/2016/PN.Bna.Penulis menyarankan  kepada Rumah Sakit untuk memperketat dalam mengawasi dan mempekerjakan dokter, kepada Pemerintah untuk melakukan judicial review Pasal 190 UU No. 36/2009, kepada Pemerintah untuk membuat peraturan pelaksana atau penjelasan Pasal 42 ayat (2) UU No. 44/2009, dan kepada Pemerintah dalam tugas mengurus dan mengatur untuk melakukan penegakan hukum terhadap tanggung jawab yang dimiliki oleh Pemerintah.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the responsibility of doctors, hospitals, and the government when medical abondonment occurs in emergency situations experienced by patients based on lit literature, legislation, interviews with hospitals, doctors and government, with an verdict analysis of No. 38/Pdt.G/2016/PN.Bna. This study uses a research method with normative juridical research and descriptive research type with qualitative data analysis in which this study describes the classification and regulation of emergency conditions according to Health Law, and the responsibilities of Hospitals, Doctors and Government in emergency services, and also analyze the legal responsibilities of Hospitals, Doctors and Governent if medical abondonment occurs to emergency patients with an verdict analysis of No. 38/Pdt.G/2016/PN.Bna. The results of this study are 1) that in Indonesia it is well known that the classification of emergency treatment and emergency regulation is quite good, 2) the responsibility of emergency services by doctors is regulated in Law No. 29/2004, Hospitals are regulated in Law No. 44/2009 and the Government has responsibility in fostering and supervising doctors and hospitals, 3) the author does not fully agree with the verdict of Judges No. 38/Pdt.G/2016/PN.Bna. The author recommends to the Hospital to tighten in supervising and hiring doctors, to the Government to conduct a judicial review of Article 190 of Law No. 36/2009, to the Government to make implementing regulations or explanation of Article 42 paragraph (2) of Law No. 44/2009, and to the Government in the task of managing and regulating to enforce the law on responsibilities held by the Government."

"Penelitian ini mengangkat permasalahan yang sering terjadi berupa kelalaian dalam pelayanan kesehatan dan mengenai kepemilikan rekam medis. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan metode pengumpulan data kepustakaan dan wawancara profesi yang berkaitan dengan penelitian ini, yakni dokter spesialis obstetri dan ginekologi serta praktisi hukum. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukan bahwa terdapat unsur-unsur yang harus terpenuhi untuk dapat menggolongkan apakah tindakan seseorang merupakan kelalaian atau tidak, selain itu pasien berhak untuk mengakses isi atau ringkasan atau copy dari isi atau ringkasan rekam medis berdasarkan Pasal 12 Peraturan Menteri Kesehatan No. 269 Tahun 2008.

---

This study examined the problems that often occur in health service, these are negligence in health services and the ownership of medical records. This study uses normative juridical research method with library data collection method and professional interview related to this research, that are obstetric and gynecology specialist and a law practitioner. The conclusions of this study indicate that there are elements that must be met to be able to classify whether a person 39 s actions are negligent or not, other than that the patient is entitled to access the contents or summary or copy of the contents or summary of the medical record under Article 12 of the Minister of Health Regulation no. 269 Year 2008. "

"Skripsi ini membahas adanya asuransi bagi dokter dalam hal malpraktik medis di Indonesia. Dokter sebagai salah satu tenaga kesehatan yang melaksanakan fungsi pelayanan kesehatan, dimana dalam menjalankan tugasnya mempunyai risiko akan profesinya sebagai seorang dokter. Adanya asuransi tanggung jawab hukum profesi dokter, melindungi dokter akan adanya gugatan ganti kerugian yang diajukan oleh pasien akibat malpraktik medis. Metode penelitian yang digunakan bersifat yuridis-normatif dengan menggunakan studi pustaka serta peraturan yang berlaku.Hasil penelitian ini akan menjelaskan mengenai polis asuransi tanggung jawab hukum profesi dokter, serta penerapan asuransi tanggung jawab hukum profesi dokter di salah satu rumah sakit di Indonesia serta perlunya pengaturan kewajiban asuransi tanggung jawab hukum profesi dokter pada peraturan perundang-undangan di Indonesia.

---

This thesis describe the existence of an insurance for doctors in medical malpractice case in Indonesia. Doctor as one of the health professionals who perform the functions of health care, which in the perform of his duties at risk will be his profession as a physician. The existence of professional liability insurance, protecting the medical profession doctor for claim or lawsuit damages filed by patients due to medical malpractice. Research method used are the juridicalnormative based on studies of literature and regulations.

Results of this research will explain about legal liability insurance medical profession policy, as well as the implementation of legal liability insurance medical profession in one of the hospitals in Indonesia as well as necessity of setting liability insurance legal responsibility on medical profession and regulations in Indonesia."

"ABSTRAKPersoalan yang ada di dalam dugaan medical malpractice adalah perlindungan hukum serta kesadaran hukum dokter dalam menjalankan profesinya, hal ini menunjukkan etika dan hukum dalam kalangan dokter. Para medis atau tenaga kesehatan yang telah melakukan kelalaian tersebut yang mengakibatkan pasiennya dirugikan dapat digugat ke pengadilan oleh pasiennya. Dalam proses perdata yang menyangkut gugatan seorang pasien terhadap dokter yang menanganinya, hampir semuanya menyangkut mengenai tuntutan ganti rugi. Dasar untuk pertanggungan jawab medisnya adalah : Pertama Wanprestasi, dokter tidak memenuhi kewajibannya yang timbul dari adanya suatu perjanjian ( tanggungjawab kontraktual, Pasal 1243 KUHPerdata ), adanya suatu perjanjian antara pasien dengan dokter. Dari perjanjian ini biasanya timbul perikatan usaha ( inspannings verbintenis ) atau perikatan hasil / akibat ( resultaats verbintenis ). Kedua Perbuatan melawan hukum ( onrecht matige daad ), dokter telah berbuat melawan hukum karena tindakannya bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati – hati yang diharapkan daripadanya dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat ( tanggung jawab berdasar Undang – undang , Pasal 1365 KUHPerdata ).

---

ABSTRACTMedical Malpractice’s problem are a legal protection and an awareness of law by physician (doctor) in their profession, that is demonstrate of medical law and ethics. The doctor who have done negligence and cause impairing to the patient will be sued to The court by patient. In Lawsuits of patient to doctor to the Law of Civil’s process is almost all about the compensation claims. First, Event of Default, The doctor is not undertakes their responsibility to an agreement (contractual responsibilities, Chapter 1243 Civil Code), the agreement between the patient and doctor. In this agreement provide with inspannings (inspannings verbintenis) or outcome / result agreement (resultaats verbintenis). The Second, Unlawful Acts (onrecht matige daad), the doctor against the law because of the action’s against the principle of propriety, accuracy and attitude which is expected of the communities (Responsibilities of Constitution, Chapter 1365 of the Civil Code)."