Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKKepentingan publik merupakan klaim dengan dua sisi. Pemerintah kerap menggunakannya untuk menerapkan program perencanan ruang tanpa konsen dari masyarakat terdampak. Di sisi lainnya, masyarakat juga menggunakan dalil kepentingan publik untuk membela haknya yang terdampak. Gagasan keadilan spasial lahir dari tradisi intelektual yang memiliki kesadaran tinggi akan parahnya ketidakadilan di ruang-ruang urban dan demikian menuntut rekonsepsi radikal terhadap ruang, pemerintahan, dan penataan ruang. Tradisi intelektual yang paling berpengaruh dalam keadilan spasial adalah Ruang Publik dari Habermas, Hak atas Kota dari Harvey, dan Produksi Ruang dari Lefebvre yang menekankan pada partisipasi publik yang aktif dalam pembentukan kebijakan urban khususnya pelibatan dari kelompok yang termarjinalkan karena mengalami ketidaksetaraan yang diciptakan oleh kebijakan-kebijakan urban yang tidak berkeadilan.

---

ABSTRACTThe idea of public interest in spatial planning is two fold. The government often uses it to enforce spatial plan program without the consent of the affected groups. On the other hand, the affected groups also use it as their defense to protect their damaged rights. The idea of spatial justice is derived from progressive intellectual tradition that is highly aware of the severeness of injustice in urban spaces and hence demands radical reconception of spaces, governance, and spatial planning. Most influential intellectual tradition in spatial justice are Habermas lsquo Public Sphere, Harvey lsquo s Right to The City, and Lefebvre lsquo s Production of Space which emphasize on active public participation in urban policy making especially for the marginalized groups who experience exacerbated inequality the long standing urban policies have produced."

"Pengelolaan DAS terpadu di Indonesia telah didorong oleh pemerintah untuk melibatkan partisipasi masyarakat. Sehubungan dengan pelibatan masyarakat dalam pengelolaan DAS Ciliwung, sejak tahun 2009 terjadi fenomena tumbuhnya komunitas masyarakat di sepanjang Ciliwung dari hulu hingga ke hilir dengan nama Komunitas Peduli Ciliwung (KPC). Dengan mengunakan metode purposive sampling dan analisis pola keruangan deskriptif, penelitian ini diarahkan untuk mengetahui pola keruangan partisipasi masyarakat melalui KPC dalam pengelolaan DAS dilihat berdasarkan segmentasi DASnya. Hasilnya, kegiatan KPC secara umum terbagi ke dalam 4 jenis yaitu: (a) Kualitas Sumber Daya Air, (b) Kebersihan Sungai (Sampah), (c) Kendali Banjir, dan (d) Biodiversiti. Adapun kegiatan di masing-masing segmentasi DAS yaitu Segmen Hulu pada kualitas sumber daya air, Segmen Tengah pada kebersihan sungai dari sampah dan kendali banjir (advokasi ke Pemda), dan Segmen Hilir pada keanekaragaman hayati dan kendali banjir (berupa program/kegiatan). Dalam menjalankan kegiatan di masing-masing KPC, belum ada koordinasi terpusat antar-KPC dari hulu hingga ke hilir, baru terbatas pada program yang bersifat eventual atau berupa acara besar tahunan saja.

---

Integrated watershed management in Indonesia has been driven by the government to involve public participation. Relate to the community involvement in the management of Ciliwung watershed, since 2009 occurred the phenomenon in the communities along the Ciliwung River from upstream to downstream with the name Community Care of Ciliwung (KPC). By using purposive sampling and analysis of spatial patterns , this study is directed to determine the spatial pattern through KPC's participation in watershed management based segmentation of watershed. As a result, KPC activities are generally divided into 4 types:(a) Quality of Water Resources, (b) River Cleanliness from Garbage, (c) Flood Control, and (d) Biodiversity. The activities in each watershed segmentation is Upstream Segment on the quality of water resource, the Middle Segment on river cleanliness (garbage) and flood control (advocacy to local government), and the Downstream Segment on biodiversity and flood control (in the form of programs/activities). In carrying out the activities in each of KPC, there is no centralized coordination of inter-KPC from upstream to downstream, which is limited only to the eventual program or a major annual event."

"ABSTRAK

Peningkatan jumlah penduduk di daerah Jakarta menyebabkan pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH) menjadi salah satu fokus utama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Keterbatasan lahan yang ada menyebabkan pentingnya melakukan pengelolaan yang tepat terhadap RTH itu sendiri. Salah satu jenis RTH yaitu hutan kota, lokasi hutan kota pada daerah DKI Jakarta yang bersinggungan langsung dengan permukiman masyarakat membuat partisipasi masyarakat dan persepsi masyarakat terhadap pengelolaan hutan kota menjadi penting. Pengelolaan hutan kota terdiri dari perencanaan, pemeliharaan, pemanfaatan dan pemantauan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pola spasial partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan hutan kota dan menganalaisa tingkat partisipasi masyarakat serta faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan hutan kota. Lokasi penelitian ini terletak di empat hutan kota yaitu Hutan Kota Rawa Malang, Hutan Kota Srengseng Sawah, Hutan Kota Rawa Buaya, dan Hutan Kota Pondok Kelapa.  Pada setiap hutan kota terdapat 3 klaster permukiman yaitu satu permukiman dekat dengan hutan kota dan dua permukiman lainnya jauh dari hutan kota. Untuk melihat partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan hutan kota, maka penelitian ini membandingkan variabel jarak masyarakat terhadap hutan kota, persepsi masyarakat, pendapatan masyarakat dan tingkat pendidikan masyarakat. Melalui 90 kuesioner yang di sebar di setiap hutan kota dengan teknik Scoring system dan analisis regresi linier berganda diperoleh hasil bahwa variabel tingkat pendidikan dan pendapatan masyarakat tidak mempengaruhi partisipasi. Variabel jarak dan persepsi masyarakat cukup besar pengaruhnya terhadap partisipasi pengelolaan hutan kota. Berdasarkan temuan, kondisi hutan kota merupakan faktor yang mempengaruhi persepsi dan partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan hutan kota.

---

ABSTRACT

---

Increase in the population in the Jakarta area has led to the construction of Green Open Space (RTH) being one of the main focuses of the DKI Jakarta Provincial Government. The limited land that exists causes the importance of proper management of the green space itself.One type of green open space, which is urban forest, the location of urban forest in the DKI Jakarta area which is directly in contact with community settlements, makes community participation and community perceptions of urban forest management important. The management consists of planning, maintenance, protection, utilization and monitoring. This study aims to determine the spatial pattern of community participation in urban forest management and analyze the level of community participation and factors that influence community participation in urban forest management. The location of this research is located in four urban forests, namely Rawa Malang Urban Forest, Srengseng Sawah Urban Forest, Rawa Buaya Urban Forest and Pondok Kelapa Urban Forest. The urban forest was divided into three clusters, i.e : one cluster located close to the urban forest and two other clusters located farther away from the urban forests. To see community participation in urban forest management, this study compares the variables of community distance to urban forests, community perceptions, community income and the level of community education. Through 90 questionnaires distributed in each urban forest with Scoring system technique and multiple linear regression analysis, it was found that the level of education and income of the community did not affect to participation.Variable distance and community perception have a significant influence on the participation of urban forest management. Based on the findings, the condition of urban forests is a factor that influences people's perception and participation in urban forest management

"

"Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah distribusi fasilitas layanan publik di DKI Jakarta lebih menguntungkan bagi daerah tertentu dan untuk mengetahui fasilitas apa saja yang tidak terdistribusi secara adil. Fasilitas layanan publik memiliki peran penting untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia, distribusi fasilitas layanan publik harus didistribusikan secara adil sehingga setiap orang dapat menikmati akses yang sama. Penelitian ini menggunakan dua langkah aksesibilitas berbasis ArcGIS dan menerapkan metode untuk memeriksa aksesibilitas spasial dan non-spasial ke 2 layanan publik utama di Jakarta; kesehatan dan pendidikan. Studi ini juga menunjukkan pentingnya mengukur jarak dan akses seakurat mungkin, menggunakan metode analis jaringan, sehingga dapat memberikan representasi yang lebih realistis dari cakupan area layanan masing-masing fasilitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih ada kekurangan distribusi fasilitas pelayanan publik, terutama fasilitas Puskesmas. Di mana secara keseluruhan fasilitas Puskesmas hanya memfasilitasi sebanyak 156,941km2 atau 24% dari keseluruhan area Jakarta menggunakan metode jaringan jalan. Temuan juga menunjukkan bahwa distribusi lokasi fasilitas masih terkonsentrasi di pusat kota Jakarta, sehingga orang-orang yang tinggal di pinggir kota tidak memiliki kesempatan yang sama untuk menggunakan fasilitas layanan publik yang tersedia.

---

The purpose of this study is to determine whether the distribution of public service facilities in DKI Jakarta is more profitable for certain regions and to find out what facilities are not distributed fairly. Public service facilities have an important role to improve the quality of human life, the distribution of public service facilities must be distributed fairly so that everyone can enjoy the same access. This study uses two steps of accessibility based on ArcGIS and applies a method to check spatial and non-spatial accessibility to 2 main public services in Jakarta; health and education. The study also shows the importance of measuring distances and access as accurately as possible, using the network analyst method, so as to provide a more realistic representation of the service area coverage of each facility. The results showed that there was still a lack of distribution of public service facilities, especially public health centers. Where as a whole public health centers only facilitate as much as 156,941km2 or 24% of the entire Jakarta area using the road network method. The findings also show that the distribution of facility locations is still concentrated in the center of Jakarta, so people who live on the edge of the city do not have the same opportunity to use the available public service facilities."

"Sungai Ciliwung sebagai sungai yang paling berdampak di Ibukota DKI Jakarta diketahui memiliki kualitas air yang buruk. Tidak hanya itu, daerah di sekitarnya pun diketahui memiliki kadar oksigen, penataan ruang, penggunaan lahan, dan kebersihan lingkungan yang buruk. Kondisi Sungai Ciliwung yang buruk dan rawan banjir ini dapat berdampak pada kepuasan hidup penduduk di sekitarnya. Penelitian ini dilakukan pada penduduk di sekitar Sungai Ciliwung (N=248) dengan menggunakan alat ukur Perceived Residential Environment Scale dan The Satisfaction with Life Scale. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui hubungan antara kualitas lingkungan tempat tinggal yang dirasakan dan kepuasan hidup penduduk. Selain itu, penelitian ini juga ingin melihat peran ketergantungan spasial dalam hubungan kedua variabel tersebut di tingkat kelurahan (N=84). Hasil analisis dengan menggunakan Pearson Correlation menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif yang signifikan antara kualitas lingkungan tempat tinggal yang dirasakan dan kepuasan hidup (r=0,308, p<0,01). Penelitian ini juga menemukan bahwa hubungan kualitas lingkungan tempat tinggal yang dirasakan dan kepuasan hidup di tingkat kelurahan tidak diprediksi oleh ketergantungan spasial. Hasil tersebut menunjukkan bahwa kepuasan hidup pada kelurahan di sekitar Sungai Ciliwung hanya diprediksi langsung oleh kualitas lingkungan tempat tinggal (R2=0,17, p=0,000). Dengan adanya limitasi yang dimiliki, diperlukan penelitian lebih lanjut terkait topik ini.

---

The most impactful river, Ciliwung, is known as a river that has poor quality of the water. The surrounding area of the river is also known has poor condition of oxygen levels, public space layout, land use, and environmental hygiene. This poor condition and high risk of flood could impact the life satisfaction level of the residents around the river. Was conducted on 248 residents around the Ciliwung River and was measured using The Perceived Residential Environment Scale and The Satisfaction with Life Scale, this study aims to investigate the relationship of perceived residential environment quality and life satisfaction. In addition, this study also aims to investigate the role of spatial dependence in the relationship between the two variables at urban village level (N=84). The results of Pearson Correlation analysis showed that there is a significant positive relationship between perceived residential environment quality and life satisfaction (r=0,308, p<0,01). This study also found that the relationship between perceived residential environment quality and life satisfaction is not predicted by spatial dependence. This result indicates that life satisfaction at urban village level around the Ciliwung River is predicted by the perceived residential environment quality directly (R2=0,17, p=0,000). Given the limitations of this study, further research is needed on this related topic."

"Secara yuridis, terdapat permasalahan hukum dimana Situ Kayu Antap yangberlokasi di kota Tangerang Selatan memiliki ketidaksesuaian pada pemanfaatanruangnya yaitu terjadi penerbitan hak atas tanah tanpa disertai hasil analisis ataukajian atas data fisik dan data yuridis yang relevan, sehingga perlu dilakukanpengendalian terhadap pemanfaatan ruang pada kawasan situ di wilayah kotaTangerang Selatan tersebut dalam perspektif hukum tanah nasional. Jenis penelitiandalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian terhadapasas hukum, teori hukum, konsep hukum serta peraturan perundang-undangan yangberhubungan dengan penelitian ini. Teori, asas dan konsep hukum tersebutdigunakan untuk menentukan bahwa lokasi Situ Kayu Antap merupakan sumber airpedalaman di wilayah kota Tangerang Selatan yang ditetapkan sebagai salah satuKawasan Strategis Nasional dan merupakan kawasan lindung yang harusdilestarikan keberadaannya demi kesejahteraan rakyat. Oleh sebab itu penataanruang dan pengendalian pemanfaatan ruang terhadap Situ Kayu Antap harusdiperhatikan agar mampu dikembalikan pada fungsi yang sebenarnya. Adapunsalah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan menerapkan ketentuanpenataan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang kawasan lindung situ sesuaiketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Berdasarkan penelitian penulis, PT.Hana Kreasi Persada yang saat ini memiliki Hak Guna Bangunan atas kawasan SituKayu Antap dapat dicabut hak atas tanahnya atas dasar kepentingan umum dandapat diberikan ganti rugi oleh pemerintah kota Tangerang Selatan berdasarkanketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku

---

Juridically, there is a legal problem in the Situ Kayu Antap, located in the South

Tangerang City, that has a mismatch within the use of its space. These kind of

mismatch has supported by the establishment of the land right without the result of

analysis or review of relevant physical and juridical data. So it is necessary to

controlling the use of the Situ Area in the South Tangerang City and to examining

its method by using the perspective of national land law. The type of the juridical

research method used by the author is normative legal research. This juridical

research uses the legal principle, legal theory, legal concept and statutory

regulations related to this research. These legal theories, principle and concept are

used to determine that the Situ Kayu Antap’s location is the one of water resources

in the interior of South Tangerang City which is designated as one of the National

Strategic Areas wherein its existence must be preserved for the people welfare.

Therefore, spatial planning and the control of spatial utilization of Situ Kayu Antap

must be enforced and considered so that it can be returned to its actual function and

its normal condition. The one of the ways to do such action is to implements the

spatial planning provisions and controls the utilization of Situ Area in accordance

with the applicable laws and regulations. Based on the author’s research, PT. Hana

Kreasi Persada that currently has a Building Rights Title over the Situ Kayu Antap

area, can have its land rights revoked by the government based on the public interest

and can be compensated by the South Tangerang City government if its meets the

requirements based on the applicable laws and regulations"

"Kualitas air Sungai Ciliwung semakin hari semakin menurun. Hal ini dibuktikan dengan konsentrasi TSS (Total Suspenden Solid), COD (Chemical Oxygen Demand), Nitrit dan Ammonia yang telah melebihi baku mutu (TSS>100 ppm, COD>10 ppm, Nitrit>0.06 ppm, Ammonia>0.02 ppm) (Delinom et al., 2002). Tetapi pada kenyataannya air Sungai Ciliwung masih digunakan masyarakat sekitar untuk memenuhi berbagai keperluan sehari-hari. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualitas air Sungai Ciliwung periode tahun 2000-2010 dibandingkan dengan Keputusan Gububernur DKI Jakarta No. 582/1995. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif dengan jumlah sampel sekunder sebanyak 272. Parameter kualitas air yang digunakan sebagai indikator adalah Total Dissolved Suspended (TDS), Kekeruhan, Phospat, Biochemical Oxygen Demand (BOD), Chemical Oxygen Demand (COD) Dissolved Oxygen (DO), dan Fecal coli. Hasil penelitian menunjukan bahwa sebagian besar parameter telah melebihi baku mutu kecuali TDS di bagian hulu sungai. Dari hasil uji bivariat diketahui sebagian besar konsentrasi parameter meningkat dari hulu ke hilir. Hal ini dibuktikan dengan nilai P<0.05. Untuk perbedaan konsentrasi di musim hujan dan musim kemarau, parameter yang memiliki perbedaan yang signifikan yaitu BOD, Phospat, dan COD (P<0.05). Sedangkan untuk perbedaan konsentrasi periode tahun 2000-2005 dan periode tahun 2006-2010 parameter yang memiliki perbedaan yang signifikan yaitu COD dan DO (P<0.05). Kesimpulan dari penelitian ini adalah Air Sungai Ciliwung menurut parameter yang diteliti sudah tidak sesuai peruntukannya.

---

Over the time, water quality of Ciliwung River was under the standart. The concentration of some parameters such as TSS (Total Suspenden Solid), COD (Chemical Oxygen Demand), Nitrite and Ammonia above a threshold limit (TSS>100 ppm, COD>10 ppm, Nitrite>0.06 ppm, Ammonia>0.02 ppm) (Delinom et al., 2002). But in the reality people around the river area still used the water for their daily activities.

The purpose of this study was to compare the water quality to according Keputusan Gububernur DKI Jakarta No. 582/1995. This study use descriptive analysis method with 272 secondary samples. The parameter of water quality which include as indicator of the assessment were Total Dissolved Suspended (TDS), Turbidity, Phospate, Biochemical Oxygen Demand (BOD), Chemical Oxygen Demand (COD) Dissolved Oxygen (DO), and Fecal coli.

The result should that most of parameters were over the threshold limit except TDS consentration in the upstreams. Bivariate analysis showed most of the parameters increase from the upstream to downstream with P<0.05. BOD, Phospat, and COD had the significant differences between rainy and dry season (P<0.05). Mean while COD and DO which had the significant differences in 2000-2005 to 2006-2007 periode time (P<0.05).

The conclusion of this study was Ciliwung river water according to the studied parameters are not appropriate designation."

"Setiap pejalan kaki memiliki right to the city untuk menggunakan trotoar, tetapi trotoar justru digunakan untuk aktivitas lain yang menyebabkan ketidakadilan bagi pejalan kaki. Oleh karena itu, skripsi ini mencoba melihat keadilan spasial bagi pejalan kaki di ruang publik. Penulis memilih studi kasus di sekitar Terminal Depok dan Bundaran Hotel Indonesia saat Car Free Day yang dianalisis dengan teori keadilan spasial (Soja), produksi ruang (Lefebvre), dan spatial practice (de Certeau). Teori keadilan spasial digunakan sebagai dasar dalam melihat dan menganalisis studi kasus. Hal ini terkait dalam melihat praktek kesetaraan pada kehidupan sehari-hari dalam mewujudkan keadilan bagi pejalan kaki dalam konteks spasial di dalam ruang tersebut. Teori produksi ruang digunakan untuk menjelaskan tentang bagaimana ruang tersebut diproduksi, dan teori spatial practice digunakan untuk melihat dan menganalis perilaku user. Dari kedua studi kasus tersebut, ditemukan bahwa keadilan spasial dipengaruhi oleh praktek meruang dari setiap user sebagai bagian dari proses produksi ruang tersebut.

---

Each pedestrian has the right to the city to use the sidewalk, but the sidewalk was used instead for other activities which cause injustice to the pedestrian. Therefore, this thesis tried to look spatial justice for pedestrians in public spaces. The author chose case studies around Depok Terminal and the Bundaran Hotel Indonesia at Car Free Day which analyzed with the theory of spatial justice (Soja), the production of space (Lefebvre), and spatial practices (de Certeau). The theory of spatial justice is used as a basis for seeing and analyzing case studies. It is related to look the practice of equality in everyday life to create justice for pedestrians in a spatial context in these space. The theory of production of space is used to explain how these space is produced, and the theory of spatial practice is used to look and analyze user behavior. From both the case studies, it was found that spatial justice influenced by the spatial practice of each user as part of the process of these production of space."

"ABSTRAKRendahnya kualitas pelayanan publik di DKI Jakarta adalah dampak dari lemahnya efektivitas organisasi pelayanan publik. Salah satu bentuk pelayanan publik adalah dengan penerbitan Ketetapan Rencana Kota (KRK). Penelitian ini menganalisis efektivitas pelayanan publik ditinjau dari mekanisme pelayanan, sistem pengendalian, internal control, pengukuran kinerja dan efisiensi anggaran. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan pelayanan di Dinas Tata Ruang belum efektif ditandai dengan prosedur dan mekanisme pelayanan yang rumit, sistem pengendalian organisasi lemah serta efisiensi anggaran belum optimal. Faktor penyebabnya antara lain sumber daya manusia terbatas, belum diterapkannya e-goverment system, serta sistem pengukuran kepuasan pemohon dan pengelolaan pengaduan tidak efektif.

---

ABSTRACT

The low quality of public services in DKI Jakarta is the impact of the weakeffectiveness of public service organizations One form of public service is bypublishing the Ketetapan Rencana Kota KRK This study analyzes theeffectiveness of the public service in terms of the mechanism of services controlsystems internal control performance measurement and budget efficiency Thisstudy used a qualitative approach The research showed that the servicesperformed in the Spatial Planning Office is still ineffective characterized with thecomplicated procedures and mechanisms in the service weak organization controlsystem as well as the efficiency of budget has not been optimal Factors causingthis include the limited human resources lack of implementation of e governmentsystems as well as ineffective applicant satisfaction measurement and complaintsmanagement systems The low quality of public services in DKI Jakarta is the impact of the weak effectiveness of public service organizations. One form of public service is by publishing the Ketetapan Rencana Kota (KRK). This study analyzes the effectiveness of the public service in terms of the mechanism of services, control systems, internal control, performance measurement and budget efficiency. This study used a qualitative approach. The research showed that the services performed in the Spatial Planning Office is still ineffective characterized with the complicated procedures and mechanisms in the service, weak organization control system, as well as the efficiency of budget has not been optimal. Factors causing this include the limited human resources, lack of implementation of e-government systems as well as ineffective applicant satisfaction measurement and complaints management systems."

"Penelitian ini bertujuan melihat keberpihakan pertumbuhan ekonomi terhadap kelompok miskin di Provinsi Banten, DKI Jakarta dan Jawa Barat selama 2006-2010. Model regresi spasial dengan maximum likelihood estimation diterapkan untuk data panel dari 40 kabupaten/kota. Penelitian membuktikan keberadaan autokorelasi spasial pada variable pertumbuhan ekonomi, ketimpangan pendapatan dan kemiskinan pada taraf yang signifikan. Perhitungan pro poor growth index menggunakan kriteria poverty severity index menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi telah berpihak kepada kelompok miskin. Meskipun demikian, pengurangan keparahan kemiskinan ditopang seluruhnya oleh pertumbuhan ekonomi, sedangkan perubahan distribusi pendapatan justru memperburuk tingkat keparahan kemiskinan.

---

This study examines the economic growth bias against the poor in the province of Banten, Jakarta and West Java during 2006-2010. Spatial regression models with maximum likelihood estimation is applied to panel data from 40 districts / cities. Research proves the existence of spatial autocorrelation on the variable of economic growth, income inequality and poverty on a significant level. Pro-poor growth index calculation using the poverty severity index criterion shows that economic growth has been pro-poor. Nevertheless, the severity of poverty reduction is sustained entirely by economic growth, while changes in income distribution has worsened the severity of poverty."