Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai hal-hal yang membuat konsumen dapat melakukan pembatalan perjanjian yang dibuat oleh pelaku usaha dan dalam kasus PT. Loka Wisata Asri melakukan wanprestasi dan pelanggaran hukum ataupun tidak sehingga mengakibatkan perjanjian dapat dibatalkan. Dalam pembahasan skripsi ini, Penulis menggunakan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Konsumen dapat melakukan pembatalan perjanjian dalam hal tidak terpenuhinya syarat sah perjanjian yang mengenai kesepakatan dan kecakapan dan apabila terdapat wanprestasi. PT. Loka Wisata Asri selaku perintis Club Bali/Klub Bali tidak melakukan wanpestasi dan pelanggaran hukum yang dapat mengakibatkan perjanjian dapat dibatalkan. Namun, Club Bali melakukan pelanggaran terhadap ketentuan pencantuman klausula baku, tetapi hal tersebut tidak membatalkan perjanjian. Hasil penelitian menyarankan, bagi pelaku usaha sebagai penyedia jasa, sebaiknya memberikan pelayanan yang memuaskan kepada konsumen, cepat menanggapi keluhan dan memperbaiki apa yang menjadi keluhan konsumen. Bagi konsumen, sebaiknya jika ingin membatalkan perjanjian akibat adanya hal-hal yang menyebabkan pembatalan perjanjian, mengajukan ke Pengadilan. Untuk Majelis BPSK, sebaiknya lebih teliti mengawasi adanya pencantuman klausula baku yang dilarang oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang dilakukan oleh pelaku usaha.

---

ABSTRACTThis thesis discusses about things that can make consumers terminate their contract and if PT Loka Wisata Asri breach the contract and act against the law that led to the termination of agreement or not. In this thesis, the writer uses Law Number 8 Year 1999 on Consumer Protection and Indonesian Civil Code. Consumers can terminate their contract if consent and capacity to enter into contract that are required for the validity of agreement is unfulfilled, also if entrepreneurs breach the contract. PT Loka Wisata Asri as pioneer Club Bali Klub Bali did not breach the contract or act against the law that can terminate the contract. However, Club Bali violated standard clause provisions, but it still can not terminate the contract. Reasearch suggest, that entrepreneur who provide service should provide satisfactory service to consumers, give a fast respond to a complaint, and fix what is being a consumers complaint. For consumers, should file the termination of agreement to the court. For the judges, should be more careful on supervising the inclusion of a standard clause which is prohibited by consumer protection law conducted by entrepreneur."

"ABSTRAKPenelitian ini membahas pengaruh keanggotaan fans club berbayar terhadap sikap fans, motivasi bergabung dan citra Manchester United. Manchester United merupakan klub sepak bola papan atas yang memiliki banyak fans di Indonesia. Penelitian ini menggunakan descriptive research design dengan metode survey yang dilakukan terhadap fans Manchester United. Teknik sampling yang digunakan adalah nonprobability sampling yaitu menggunakan accidental sampling. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menyebarkan kuesioner. Penelitian ini diolah dengan software SPSS 20.0, menggunakan teknik regresi linier sederhana. Hasil pengolahan data menunjukkan keanggotaan berbayar pada fans club berpengaruh positif terhadap sikap fans. Keanggotaan berbayar pada fans club berpengaruh negatif terhadap motivasi untuk bergabung pada fans club. Keanggotaan berbayar pada fans club berpengaruh positif terhadap citra klub.

---

ABSTRACTThis study discusses the effect of fan club membership paid to the fans attitude, join motivation and image of Manchester United. Manchester United is a football club who has many fans in Indonesia. This study using a descriptive research design with survey method (questionnaire) that conducted on the Manchester United fans. The sampling technique was using nonprobability sampling. It is using accidental sampling. Data was collected by distributing questionnaires. This study was processed with SPSS 20.0 software, using simple linear regression technique. The result of data processing show a paid membership on fans club positively effect to the attitude of the fans. Paid membership on fans club negatively affect to the motivation to join the fan club. Paid membership on fans club positively affect to the image of the club."

"Skripsi ini membahas tentang perlindungan konsumen terhadap pemakaian klausula baku yang dilakukan oleh pelaku usaha yang ada dalam putusan No. 15/Pdt.G/2015/PN.SBY antara PT. Exertainment Indonesia sebagai pelaku usaha melawan Rachmat Suharto alias Steven Roy sebagai konsumen. Dalam penelitian ini akan difokuskan pada pasal 18 ayat (1) huruf f dan g Undang-Undang No. 8 tahun 1999. Penulis memfokuskan pada masalah tentang pengaturan perjanjian keanggotaan klub kebugaran ditinjau dari pasal 18 ayat (1) huruf f dan g berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, penegakan hukumnya dari pelanggaran pasal di atas, dan penerapan hukumnya dalam putusan diatas. Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan bahan pustaka atau data sekunder, yang mungkin mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Menggunakan analisis data secara kualitatif. Dalam skripsi disimpulan bahwa terdapat pelanggaran prinsip kebebasan berkontrak dalam perjanjian anggota PT. Exertainment Indonesia Trade Name ? Celebrity Fitness, penegakan hukum dari pasal 18 ayat (1) huruf f dan g Undang-Undang No. 8 tahun 1999 sudah tepat, dan penerapan hukum pada putusan tersebut sudah tepat dan sesuai dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Penulis memberikan saran, yaitu pelaku usaha seharusnya lebih cermat dalam membuat klausula dalam perjanjian baku agar tidak merugikan dirinya dan membuat adanya potensi gugatan konsumen dan konsumen seharusnya dapat lebih teliti dalam menyetujui perjanjian yang ditandangani sehingga mengetahui hak dan kewajibanya secara lengkap.

---

Thesis discussed on consumer protection against discharging standard clauses done for business operators that is in a verdict no. 15 / pdt.g / 2015 /PN.SBY between PT. Exertainment Indonesia as business players against Rachmat Suharto alias Steven Roy as consumer. In this research will be focused on article 18 paragraph (1) letter f and g the act of no. 8 1999. Writer wil be focused on the issue of the club arrangement membership fitness in terms of article 18 paragraph 1 of letters f and gthe law number 8 years 1999 about consumer protection, maintain the law from a violation of article above , and application of its laws in a verdict above . This thesis was used in the research methodology normative law with a material literature or secondary data , that might include material primary law , secondary , and tertiary. Using data analysis qualitatively. In a thesis can be taken in the conclusion that of a breach the principle of freedom of contract in the agreement on a member of PT. Exertainment indonesia trade name - Celebrity Fitness, law enforcement of article 18 paragraph 1 of the act of letters f and g no. 8 1999 was accurate, and application of the law on the ruling was correct and in according to the act no. 8 years 1999 on consumer protection. The author also provided advice , namely business doers should be more careful in making standard clauses so as not harming himself and make the potential for a lawsuit of consumers and consumers should be more meticulous in approving the treaty so that by knowing the rights and duties in a complete manner."

"Skripsi ini membahas mengenai pemutusan perjanjian pemborongan pekerjaan, yakni karena wanprestasi atau dengan digunakannya hak untuk memutus perjanjian pemborongan pekerjaan secara sepihak oleh pihak yang memborongkan berdasarkan Pasal 1611 KUHPerdata. Pokok permasalahan pada penelitian ini adalah bagaimana wanprestasi dapat terjadi beserta akibat hukumnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, pengaturan pemutusan perjanjian pada perjanjian pemborongan pekerjaan, serta pertimbangan hakimterkait pemutusan perjanjian secara sepihak pada perjanjian pemborongan pekerjaan dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 1157 K/PDT/2017. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif menggunakan data sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam hal pihak yang memborongkan menuduh pemborong melakukan wanprestasi tetapi wanprestasi tidak terbukti,pemutusan perjanjian pemborongan pekerjaan tidak dapat dilakukan berdasarkan Pasal 1266 KUHPerdata. Pemutusan perjanjian tetap dapat dilakukan melalui ketentuan Pasal 1611 KUHPerdata hanya apabila ganti rugi yang dimaksud pasal tersebut telah terpenuhi. Selama ganti rugi yang dimaksud oleh Pasal 1611 KUHPerdata tidak terpenuhi, maka pemutusan perjanjian secara sepihak pada perjanjian pemborongan pekerjaan yang dilakukan oleh pihak yang memborongkan tidak dapat didasari oleh Pasal 1611 KUHPerdata. Dengan demikian, sepatutnyahakim lebih cermat dalam menggunakan Pasal 1611 KUHPerdata sebagai dasar pertimbangan.This thesis discusses the termination of the contracting agreement, namely due to default or the use of the right to terminate the contracting agreement unilaterally by the party who is contracting based on Article 1611 of the Civil Code. The main problem in this research is how default can occur and the legal consequences based on the laws and regulations in force in Indonesia, the arrangement for termination of the agreement in the contract work agreement, as well as the judge's considerations.regarding the unilateral termination of the agreement on the contract of work in the Supreme Court of the Republic of Indonesia No. 1157 K/PDT/2017. The research method used is juridical-normative using secondary data. The results of this study indicate that in the event that the party who bought the contract accused the contractor of default but the default was not proven, termination of the contract work agreement cannot be carried out based on Article 1266 of the Civil Code. Termination of the agreement can still be carried out through the provisions of Article 1611 of the Civil Code only if the compensation referred to in the article has been fulfilled. As long as the compensation referred to in Article 1611 of the Civil Code is not fulfilled, then the unilateral termination of the agreement on the contracting work agreement carried out by the party who is contracting cannot be based on Article 1611 of the Civil Code. Thus, it should be judges are more careful in using Article 1611 of the Civil Code as a basis for consideration."

"Skripsi ini membahas mengenai pemutusan perjanjian pemborongan pekerjaan, yakni karena wanprestasi atau dengan digunakannya hak untuk memutus perjanjian pemborongan pekerjaan secara sepihak oleh pihak yang memborongkan berdasarkan Pasal 1611 KUHPerdata. Pokok permasalahan pada penelitian ini adalah bagaimana wanprestasi dapat terjadi beserta akibat hukumnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, pengaturan pemutusan perjanjian pada perjanjian pemborongan pekerjaan, serta pertimbangan hakim terkait pemutusan perjanjian secara sepihak pada perjanjian pemborongan pekerjaan dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 1157 K/PDT/2017. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif menggunakan data sekunder.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam hal pihak yang memborongkan menuduh pemborong melakukan wanprestasi tetapi wanprestasi tidak terbukti, pemutusan perjanjian pemborongan pekerjaan tidak dapat dilakukan berdasarkan Pasal 1266 KUHPerdata. Pemutusan perjanjian tetap dapat dilakukan melaluiketentuan Pasal 1611 KUHPerdata hanya apabila ganti rugi yang dimaksud pasal tersebut telah terpenuhi. Selama ganti rugi yang dimaksud oleh Pasal 1611KUHPerdata tidak terpenuhi, maka pemutusan perjanjian secara sepihak pada perjanjian pemborongan pekerjaan yang dilakukan oleh pihak yang memborongkan tidak dapat didasari oleh Pasal 1611 KUHPerdata. Dengan demikian, sepatutnya hakim lebih cermat dalam menggunakan Pasal 1611 KUHPerdata sebagai dasar pertimbangan.

---

This thesis explains the termination of the construction agreement due to breach of contract or the use of the right to terminate the construction agreement unilaterally pursuant to Article 1611 of the Civil Code. The main problem of this thesis are how the breach of contract could have occurred along with its legal consequences based on laws in Indonesia, the regulation of a termination of the construction agreement, and the judge's consideration of the unilateral termination of the construction agreement in the Supreme Court’s Decision Number 1157 K/PDT/2017. The research method used is normative juridical, which is using secondary data. Based on the research, in the event that the principal accuses the constructor of the breach of contract but he cannot prove it, the termination of the construction agreement cannot be done under the provisions of Article 1266 of the Civil Code. The termination of the construction agreement can be done under the provisions of Article 1611 of the Civil Code only if the compensation in that article has been fulfilled. If compensation intended by Article 1611 of the Civil Code are not fulfilled, the unilateral termination of the construction agreement is cannot be based on that article. Thus, the judge should be more careful in using Article 1611 of the Civil Code as a basis for consideration."

"Perjanjian merupakan bagian dari hukum perikatan karena setiap orang membuat perjanjian terikat untuk memenuhi perjanjian tersebut.Hukum yang mengatur tentang perjanjian merupakan bidang hukum yang sangat penting di era globalisasi terutama mendukung kegiatan di sektor perdagangan dan transaksi bisnis internasional.Para pelaku bisnis yang hendak melaksanakan perjanjian harus memahami tentang aturan hukum pelaksanaan perjanjian bukan hanya itu saja,melainkan para pihak harus memahami dengan seksama pentingnya asas-asas yang berkaitan dengan perjanjian diantaranya asas kebebasan berkontrak,asas pacta sunt servanda,konsesualisme dan itikad baik, diharapkan agar dapat memberikan kepastian hukum dan mencegah adanya permasalahan,kesewenang-wenangan yang akan terjadi. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan yang bersifat yuridis-normatif. Sengketa mengenai permasalahan perjanjian salah satunya pembatalan perjanjian pengaturan pembatalan perjanjian hukum diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terutama dalam Pasal 1266 KUH Perdata syarat-syarat pembatalan harus terpenuhi yaitu perjanjian tersebut harus bersifat timbal balik,adanya wanprestasi yang dilakukan salah satu pihak dan pembatalan tersebut harus dimintakan kepada hakim,Pengenyampingan Pasal 1266 KUH Perdata masih menjadi kontroversi dikalangan ahli hukum maupun praktisi hukum karena terdapat beberapa alasan mengenai prosedur pengadilan,mengenai wanprestasi dianggap syarat batal suatu perjanjian.Perkara pembatalan perjanjian secara sepihak dapat digugat atas dasar Perbuatan Melawan Hukum karena tidak memenuhi perjanjian,tidak didasari dengan alasan yang dibenarkan menurut kesepakatan yang merupakan perbuatan yang melanggar kewajiban hukum. Perkara-perkara mengenai pembatalan perjanjian secara sepihak sebagai perbuatan melawan hukum hendaknya dapat dijadikan yurisprudensi sehingga dapat menciptakan kekonsistenan hakim dalam menerapkan hukum,dan dalam membuat perjanjian para pihak memahami dan menetapkan asas-asas yang terikat dalam perjanjian diantaranya asas kebebasan berkontrak,konsesualisme,pacta sunt servanda,dan itikad baik agar terciptanya kepastian hukum dan berjalan sesuai dengan yang diharapkan oleh para pihak.

---

An agreement is the part of the law of contract since every single entities who conclude the agreement are bound to execute the clauses written thereunder. Nowadays contract law is considered as an important and vital part of law in this globalization era, especially in supporting commercial activities and international business transactions. Tradesmen and businessmen who seek to engage in business activities are intimately associated with ?agreements? or ?contracts? therefore these people should be familiar with laws and regulations in making contract. Not merely that, also they should understand thoroughly the principles in making contracts such as the freedom of contract principle, pacta sunt servanda principle, concensualism and good faith principles. These principles should be performed when making contract to ensure that the legal certainty is uphold as well as to avoid legal disputes and/or arbitrariness that may arise. The research method used here is a library research method which has the normative ? juridical nature.The dispute that may arises from a contract / agreement includes the termination of agreement matter. This matter is regulated under Article 1266 of Indonesian Civil Code where it is written that the requirements to terminate an agreement includes: it has to be reciprocal, a party does not fulfill his obligation and the termination should be requested to the Court. The application of Article 1266 of Indonesian Civil Code is still controversial amongst law experts and law practitioners since there are certain constraints concerning Court procedure and also practice shows people only consider unfulfillment of obligation / wanprestasi as the sole requirement to terminate an agreement. An unilateral termination of agreement may be disputed on the basis of unlawful act / tort pursuant to Article 1365 of Indonesian Civil Code since it is not based on the reasons agreed by the parties within the agreement that they consider against the law. To create a consistency in applying the law, disputes concerning unilateral termination of agreement as anunlawful act / tort should be regarded as a jurisprudence in Indonesia."

"ABSTRAKPerjanjian kredit merupakan perjanjian pinjam meminjam uang antara bank dengan nasabah bank. Perjanjian kredit ini biasanya terkait dengan jaminan sebagai agunan, umumnya atas tanah dengan lembaga Hak Tanggungan, yang diikat dengan suatu perjanjian penjaminan. Sifat perjanjian penjaminan dikonstruksikan sebagai perjanjian yang bersifat accessoir dengan akibat-akibat hukum seperti halnya perjanjian accessoir lainnya. Putusan Mahkamah Agung Nomor 754K/PDT/2011 mengabulkan pembatalan Hak Tanggungan beserta perjanjian kreditnya, dimana gugatan diajukan pihak ketiga dengan alasan pembebanan Hak Tanggungan dilakukan oleh pihak yang tidak berwenang atas tanah objek Hak Tanggungan. Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa hal tersebut tidak dapat dibenarkan, karena kebatalan perjanjian penjaminan Hak Tanggungan tidak serta merta menyebabkan batalnya perjanjian kredit yang menjadi perjanjian pokoknya. Perjanjian kredit terjadi antara dua perseroan terbatas yang masing-masing merupakan subjek hukum , meskipun jaminan kredit diajukan oleh pihak ketiga. Karena itu, perjanjian kredit ini mengikat pihak-pihak yang membuatnya, yaitu pihak debitur dan pihak kreditur. Permohonan pembatalan perjanjian kredit tidak dapat diajukan oleh pihak ketiga.

---

ABSTRACTCredit agreement is a loan agreement between the to the bank customers. The agreement is usually associated with a guarantee as collateral, generally over land rights with Mortgage institution, bound with a collateral agreement. The nature of the collateral agreement is constructed as an agreement that is accessoir, with legal consequences as well as other accessoir agreements. Supreme Court Decision No. 754K PDT 2011 granted cancellation of both the credit agreement and its Mortgage, where the lawsuit was filed by a third party by reason of the imposition of Mortgage encumbrance was performed by unauthorized person of the land rights. Based on this research, it was found that this can not be justified, because Mortgage agreement nullification does not necessarily lead to the cancellation of the credit agreement as the principal agreement. The credit agreement was done between two public limited companies each of which is subject to the law , although credit guarantees were submitted by a third party. Therefore, this agreement binds the parties who made it, the debtor and the creditor. Cancellation request of a credit agreement can not be filed by a third party."

"Perjanjian perkawinan yang tidak dicatatkan di Kantor Catatan Sipil atau Kantor Urusan Agama dapat dijadikan alasan seseorang untuk mengajukan gugatan pembatalan perjanjian perkawinan. Disahkannya perjanjian perkawinan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan dapat ditafsirkan sebagai salah satu syarat sahnya perjanjian perkawinan. Metode penelitian adalah yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif bersifat deskriptif analitis. Perjanjian perkawinan yang tidak dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan tetap berlaku bagi para pihak (suami-istri) yang membuatnya. Tidak dicatatkannya perjanjian perkawinan tidak dapat dijadikan alasan sebagai perbuatan tidak terpenuhinya syarat perjanjian perkawinan yang mengakibatkan perjanjian perkawinan tersebut batal demi hukum. Pengesahan perjanjian perkawinan oleh pegawai pencatat perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, hanya merupakan tindakan Pencatatan/Pendaftaran saja guna memenuhi asas publisitas. Pendapat Mahkamah Agung mengenai perjanjian perkawinan yang dibuat dihadapan Notaris bukan syarat formil merupakan pendapat yang keliru. Perjanjian perkawinan yang dibuat dihadapan notaris merupakan syarat sahnya perjanjian perkawinan sebagaimana dijelaskan dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Diperlukan peraturan pelaksana untuk mengatur perjanjian perkawinan itu sendiri, agar jelas dan tidak menimbulkan multitafsir.

---

A Prenuptial Agreement not registered at Civil Registry or religious Affairs Office may be the reason of a person to file a cancellation of the Prenuptial Agreement. The passing of the Prenuptial Agreement by the Marriage Officer may be interpreted as one of the conditions for the validity of the Prenuptial Agreement. The research method is normative juridical with qualitative approach is descriptive analytical. The Prenuptial Agreement not registered by the Marriage Officer shall apply to the parties (the spouses) who make it. The non-registration of the Prenuptial Agreement shall not be the reason for the non-fulfillment of the terms of the Prenuptial Agreement which resulted in the Prenuptial Agreement being void. The ratification of the Prenuptial Agreement by the marriage registrar as stipulated in Law Number 1 Year 1974 concerning Marriage, is only a Registration / Registration activity only to fulfill the publicity principle. The Supreme Court's opinion on the Prenuptial Agreement made by Notary is not a formal requirement is a false opinion. The Prenuptial Agreement made by notary is a requirement for the validity of a Prenuptial Agreement as described in the Civil Code. An implementing regulation is required to govern the Prenuptial agreement itself, in order to be clear and not to create multiple interpretations."

"Berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata Indonesia, suatu perjanjian pada dasarnya harus memenuhi persyaratan hukum dari suatu perjanjian, yang terbagi menjadi persyaratan subyektif dan obyektif. Kegagalan memenuhi persyaratan subyektif dari suatu perjanjian akan mengakibatkan salah satu pihak dapat meminta pembatalan perjanjian. Sementara itu, kegagalan memenuhi persyaratan obyektif perjanjian mengakibatkan perjanjian batal demi hukum, berdasarkan Pasal 1335 KUHPerdata Indonesia. Terdapat problematika mengenai penggunaan bahasa Indonesia dalam suatu perjanjian dimana, hal tersebut merupakan salah satu aspek formalitas dari suatu perjanjian tetapi juga dapat dianggap sebagai salah satu persyaratan material karena hal itu diatur dalam undang-undang. Berdasarkan Pasal 1337 KUHPerdata, dinyatakan bahwa Suatu penyebab dilarang, jika alasan itu dilarang oleh hukum atau jika itu bertentangan dengan moralitas atau dengan ketertiban umum. Skripsi ini terutama membahas konsekuensi hukum jika perjanjian hanya dilaksanakan dalam bahasa Inggris. Skripsi ini akan menggunakan pendekatan yuridis empiris untuk membuktikan apakah itu melanggar keduanya, 1) kewajiban formal untuk menulis perjanjian dalam Bahasa Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 31 UU No. 24 tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Simbol Nasional dan Lagu Nasional dan 2) persyaratan obyektif dari suatu perjanjian. Skripsi ini akan menganalisis secara mendalam putusan dari Putusan Mahkamah Agung dengan Nomor: 1572K/Pdt/2015 yang telah dibahas secara besar-besaran karena putusan ini telah menjadi tolak ukur dengan memilih untuk mencabut perjanjian pinjaman antara PT Bangun Karya Pratama Lestari (sebagai debitur Indonesia) dan Nine AM (sebagai kreditor asing) dengan dalil bahwa perjanjian tersebut hanya menggunakan bahasa Inggris oleh karena itu bertentangan dengan UU No. 24 Tahun 2009.

---

Based on Article 1320 of the Indonesian Civil Code, an agreement must essentially fulfill the legal requirements of an agreement, which is divided into subjective and objective requirements. Failure to fulfill the subjective requirements of an agreement would result in one of the parties could request for the cancellation of the agreement (voidable). Meanwhile, failure to fulfill the objective requirements of an agreement would result in the agreement become null and void, based on Article 1335 of Indonesian Civil Code. There is a problem regarding the use of Indonesian in an agreement where, it is one of the formality aspects of an agreement but also could be considered as one of the material requirement since it is stipulated under the law. Pursuant to Article 1337 of the Civil Code, it is stated that A cause is forbidden, if that reason is prohibited by law or if that is contrary to morality or with public order. This thesis mainly discusses the legal consequences if an agreement only executed in English. This thesis will be using juridical empircal approach to prove whether or not it does violate both, 1) the formal obligation to write the agreement in Bahasa Indonesia (formal obligation) as stipulated in Article 31 Law No. 24 of 2009 concerning Flag, Language, and National Symbols and National Songs and 2) the objective requirements of an agreement (objective requirements). This thesis will deeply analyze verdict from Supreme Court Decision with Number:1572K/Pdt/2015 that has been massively discussed since this verdict has became a benchmark by chose to revoke the loan agreement between PT Bangun Karya Pratama Lestari (as Indonesia's debtor) and Nine AM (as foreign creditor) with the argument that the agreement only used English therefore it against the Law No. 24 of 2009. "

"Penelitian ini bertujuan untuk melakukan evaluasi atas penerapan pengakuan pendapatan program keanggotan klub golf pada PT XYZ sesuai PSAK 23 dan PSAK 72 pada tahun 2019 dan 2020. Objek penelitian adalah pendapatan yang terkait dengan program keanggotaan yaitu pendapatan atas keanggotaan dan iuran anggota. Pendapatan tersebut termasuk dalam nonrefundable upfront fees. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Sumber data terdiri dari data primer yang diperoleh melalui teknik wawancara dan pengambilan data langsung ke perusahaan. Sumber data sekunder dilakukan melalui studi pustaka. Studi kasus ini menemukan bahwa penerapan pengakuan pendapatan program keanggotaan PT XYZ belum sesuai dengan PSAK 23 untuk tahun 2019 dan PSAK 72 untuk tahun 2020. Entitas mengakui pendapatan atas program sebagai pendapatan langsung saat kas diterima. Sementara menurut ketentuan PSAK 23 dan PSAK 72 pendapatan tersebut dialokasikan sesuai dengan periode manfaatnya. Perbedaan pengakuan pendapatan tersebut berdampak pada laporan keuangan.

---

This research aims to evaluate the implementation of revenue recognition for the golf club membership program at PT XYZ in accordance with PSAK 23 and PSAK 72 in 2019 and 2020. The object of research is income related to membership programs, that is income from membership and member fees. This income is included in the type of non-refundable upfront fees. The research uses qualitative methods with a case study approach. The data source consists of primary data obtained through interview techniques and direct data collection from the company. Secondary data sources were carried out through library research. The research uses qualitative methods with a case study approach. Primary data sources were obtained through interview techniques and data collection directly from the company. Secondary data sources were obtained through literature study. This case study finds that the implementation of revenue recognition for the PT XYZ membership program is not in accordance with PSAK 23 for 2019 and PSAK 72 for 2020.The entity recognizes income from the program as direct income when cash is received. Meanwhile, according to the provisions of PSAK 23 and PSAK 72, income is allocated according to the benefit period. These differences in revenue recognition have an impact on financial statements."