Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRACTSkripsi ini memberikan analisis terhadap putusan KPPU No.01/KPPU-L/2016 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dengan memberikan penjelasan mengenai pengaturan persekongkolan tender di dalam Hukum Persaingan Usaha Indonesia dan membahas mengenai kesesuaian penggunaaan alat bukti oleh KPPU dalam pembuktian perkara persekongkolan tender ini dengan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan memberikan analisis mengenai pertimbangan Majelis Hakim dalam pemenuhan unsur Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dengan menggunakan pendekatan rule of reason dalam membuktikan terjadinya praktik persekongkolan tender. Penulisan skripsi ini menggunakan metode yuridis normatif dimana data penelitian ini sebagian besar diperoleh dari studi kepustakaan. Hasil skripsi ini melihat bahwa penggunaan alat bukti oleh KPPU dalam pembuktian praktik persekongkolan tender tidak sesuai dengan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan putusan majelis yang membenarkan hal tersebut tidak sesuai dengan undang-undang yang berlaku baik itu Pasal 42 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 maupun PERKOM No. 1 tahun 2010 yang dimana kedua undang-undang tersebut tidak menyebutkan adanya penggunaan indirect evidence dalam pembuktian persekongkolan tender.

---

ABSTRACTThis thesis provides the analysis of the Allegation of violation Article 22 Law Number 5 of 1999 by giving an explanation of the regulation of tender collusion that uses the rule of reason approach in Indonesia rsquo s Antitrust Law. This thesis also provides the analysis of using indirect evidence prior to the vindication by KPPU according to the Article 42 Law Number 5 of 1999. This thesis uses normative juridicial approach, which some of the data are based on related literatures. The result of this thesis is the using of indirect evidence as the evidence for a verdict and the judges ruling that justificates the using of indirect evidence are not based on the regulation of the law. Article 42 Law Number 5 of 1999 and the Commision Law Number 1 of 2010 does not state that indirect evidence is included to the all the evidence list that the law provides. "

"ABSTRACTA majority of business competition violation in Indonesia based on the reports and KPPU decisions published on the KPPU website are regarding tender conspiracy. Rule of Reason is the principle used to prove conspiracy in tenders in Indonesia. The examination does not focus only on the conduct by the business actors but also the impact of such action. In the United States of America, conspiracy in tenders are considered as practices that should be proven by the principle of Per Se Illegal. This thesis analyzes the implementation of the principle of Rule of Reason in Indonesia and whether or not it is suitable for Indonesia.

---

ABSTRAKMaraknya pelanggaran terhadap kompetisi hukum di Indonesia, khususnya dalam kasus konspirasi tender dapat dilihat dari banyaknya laporan yang didapat dapat di lihat dari halaman internet KPPU. di Indonesia, Rule of Reason adalah pendekatan yang digunakan untuk membuktikan konspirasi. Pembuktian tidak hanya terfokus pada adanya adanya tindakan namun juga fokus pada akibat dari perbuatan tersebut. Di Amerika, konspirasi dibuktikan dengan Per Se Illegal. Skripsi ini menganalisa apakah sudah tepat dan pantas penerapan Rule of Reason di Indonesia. "

"Penyelenggaraan tender merupakan salah satu kegiatan yang di dalamnya wajib menjunjung tinggi nilai persaingan sehat. Dalam praktek, salah satunya dalam tender pekerjaan di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu ditemukan dugaan kegiatan persekongkolan guna mengatur dan menentukan pemenang tender. KPPU sebagai lembaga yang diberi kewenangan oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 (UU No. 5/1999) untuk menindak setiap dugaan praktek persaingan usaha tidak sehat memegang peranan penting dalam kasus ini. Akan tetapi, dalam melakukan analisis terhadap temuan dan fakta dalam kasus ini KPPU terkesan tidak konsisten dan mengabaikan metode analisa yang telah diamanatkan dalam UU No. 5/1999 yaitu metode rule of reason dan mengacu kepada Pedoman KPPU tentang Pasal 22 UU Np. 5/1999 sebagai acuan minimal KPPU dalam membedah setiap dugaan kasus persekongkolan.

---

Organizing a tender is one of the activities that must contain the value of fair competition. In the practice, there was one case where the tender for the project in the Ogan Komering Ulu District Public Works Department was suspected for conspiracy activities in order to regulate and determine the winning bidder. Commission for the supervision of business competition, as an institution that is authorized by Act No. 5 of 1999 to take action against any alleged unfair business practices, play an important role in this case. However analyzing the facts in this case, the Commission seemed to be inconsistent and ignored the methods of analysis that has been mandated in the Act No. 5 / 1999. The methods ignored are rule of reason and refer to the Commission Guidelines on Article 22 of Act No. 5 / 1999 as a minimum reference of the Commission in analyze every alleged case of conspiracy."

"ABSTRAKAtas inisiatif tersebut, KPPU melakukan investigasi terhadap 4 (empat) Paket Pembangunan Jalan Dinas Bina Marga dan Tata Ruang (DBMTR) Provinsi Banten di atas terdapat dugaan pelanggaran Pasal 22 UU 5/1999 tentang Persekongkolan Tender dengan menyampaikan Laporan Dugaan Pelanggaran berupa indikasi kerjasama antara peserta dan atau dengan pihak lain. Ada beberapa indikasi persekongkolan tender yang belum terselesaikan dimasukkan dalam pertimbangan hukum Majelis Komisi dan alat bukti lain yang tidak dibahas dalam persidangan. Kemudian akan dilakukan penelitian dalam bentuk kesesuaian aplikasi Putusan UU No. 07 / KPPU-I / 2017 tentang Persaingan Usaha dan UU Pengadaanbarang dan layanan pemerintah yang berlaku. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dan sumber data berdasarkan data primer atau literatur berupa dokumen pejabat, buku, hasil penelitian berupa laporan, dan lain-lain. Sehingga bisa digambar Secara garis besar, dalam kasus a quo terdapat indikasi persekongkolan horizontal dalam bentuk (i) pengaturan untuk penempatan personel dan peralatan inti, (ii) adanya kerja sama antara para pihak peserta tender. Selain itu, terdapat perbedaan perlakuan dalam menerapkan sistem evaluasi tender peserta tender oleh panitia pengadaan, sebagai indikasi persekongkolanvertikal. Bahwa indikasi tersebut menjadi bukti bukti di persidangan yang perlu dipertimbangkan oleh Majelis Komisi dan membutuhkan bukti langsung bersama sesuai. Alat bukti tidak bisa berdiri sendiri sehingga tidak ada bukti unsur-unsurnya "Kerjasama atau koordinasi" antara peserta tender dan / atau pihak lain dengan melakukan pengaturan pemenang tender dalam putusan a quo karena kurangnya bukti utamaBaik.ABSTRACTOn this initiative, the KPPU conducted an investigation into 4 (four) Banten Province Highways and Spatial Planning Agency (DBMTR) Road Development Packages for alleged violations of Article 22 of Law 5/1999 concerning Tender Conspiracy by submitting a Report on Alleged Violations in the form of indications of cooperation between participants. and or with other parties. There are several indications of unresolved tender conspiracies that were included in the Commission Council's legal considerations and other evidence that was not discussed in court. Then research will be carried out in the form of suitability of the application of Law No. 07 / KPPU-I / 2017 concerning Business Competition and the Procurement Lawapplicable government goods and services. This study uses normative research methods and data sources based on primary data or literature in the form of official documents, books, research results in the form of reports, and others. So that it can be drawn in broad outline, in the a quo case there are indications of horizontal conspiracy in the form of (i) arrangements for the placement of core personnel and equipment, (ii) cooperation between the parties participating in the tender. In addition, there are differences in treatment in implementing the tender evaluation system for tender participants by the procurement committee, as an indication of conspiracy vertical. That these indications serve as evidence at trial which needs to be considered by the Commission Council and requires joint direct evidence accordingly. Evidence cannot stand alone so there is no evidence that the elements are "cooperation or coordination" between tender participants and / or other parties by arranging tender winners in a quo decisions due to lack of primary evidence.Good."

"PT Pelindo (Persero) merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang didirikan khusus untuk melakukan pengusahaan terhadap kegiatan kepelabuhanan di Indonesia, yang salah satunya adalah penyediaan jasa bongkar muat. Penelitian ini membahas terkait dugaan penguasaan pasar dalam penyediaan jasa bongkar muat yang secara khusus dilakukan oleh PT Pelindo IV (Persero) di Dermaga Yos Sudarso Pelabuhan Ambon, dengan melakukan analisis terhadap Putusan KPPU Nomor 29/KPPU-L/2020. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji terkait posisi PT Pelindo IV (Persero) selaku Badan Usaha Pelabuhan (“BUP”) Dermaga Yos Sudarso Pelabuhan Ambon yang telah menerima hak konsesi dari negara, serta kesesuaian pertimbangan Majelis Hakim KPPU dalam Putusan No. 29/KPPU-L/2020 mengenai Pasal 19 huruf A dan B serta Pasal 50 huruf A jo. Pasal 51 UU No. 5 Tahun 1999. Penelitian ini bersifat yuridis normatif dengan metode analisis kualitatif. Merujuk pada hal tersebut, penulis akan mengaitkan antara pokok permasalahan dengan peraturan serta doktrin terkait. Setelah penulis menganalisis dan membandingkan antara pertimbangan Majelis Hakim KPPU dengan yurisprudensi terdahulu, penulis menyimpulkan bahwa terdapat kekeliruan dalam pertimbangan Majelis Hakim KPPU terkait posisi PT Pelindo IV (Persero) sebagai BUMN khusus kepelabuhanan yang telah diberikan hak konsesi oleh negara sebagai salah satu bentuk Monopoli Negara dan merupakan pelaksanaan Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu, KPPU sebagai lembaga penegak hukum persaingan usaha di Indonesia untuk lebih kritis dalam mempertimbangkan posisi, peran dan fungsi dari PT Pelindo (Persero) sebagai BUMN penyelenggara kegiatan kepelabuhanan di Indonesia.

---

PT Pelindo (Persero) is a State Owned Enterprise (“SOE”) which was specifically established to operate port activities in Indonesia, one of which is providing container services. This research discusses the alleged market control in the provision of container services which were specifically carried out by PT Pelindo IV (Persero) at Yos Sudarso Pier, Port of Ambon, by analyzing the Verdict of KPPU Number 29/KPPU-L/2020. The purpose of this research is to analyze the position of PT Pelindo IV (Persero) as the Port Company of Yos Sudarso Pier, Port of Ambon, and the suitability of the KPPU Panel of Judges’ consideration in Verdict No. 29/KPPU-L/2020 regarding Article 19 letters A and B and Article 50 letter A jo. Article 51 of Law Number 5 of 1999. This research is judicial-normative with qualitative analysis method. Therefore, the author will link the subject matter with related regulations and doctrines. After the author has analyzed and compared between KPPU Panel of Judges’ considerations with previous jurisprudence, the author concluded that there was a mistake in the consideration of PT Pelindo IV (Persero)’s position as a special SOE for ports that had been granted concession rights by the state, which as a form of State Monopoly and is the implementation of Article 33 paragraph (2) of the 1945 Constitution. Therefore, KPPU as the business competition law enforces in Indonesia should be more critical in considering the position, role, and the function of PT Pelindo (Persero) as a SOE that organizes port activities in Indonesia."

"Pengadaan Barang/Jasa di Indonesia masih belum dapat lepas dari indikasi adanya persekongkolan tender. Keberadaan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Persaingan Usaha dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) belum bisa membuat berkurangnya kasus persekongkolan tender di Indonesia yang salah satunya digunakan oleh penulis sebagai bahan skripsi ini. Pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah mengenai kewenangan dari karyawan Perseroan yang melakukan tindakan atas nama Perseroan tanpa persetujuan dari Direksi dan mengenai pembatasan yang terdapat dalam hukum persaingan usaha dalam hal pelaku usaha yang tidak berkompetensi untuk mengikuti tender. Penelitian ini merupakan penelitian yuridisnormatif dengan menggunakan data sekunder. Hasil dari penelitian ini menunjukkan kesalahan dari KPPU dalam memutus perkara tersebut.

---

Procurement of Goods / Services in Indonesia still can not be separated from the indication of tender conspiracy. The existence of Law Act No. 5 of 1999 and the Business Competition Supervisory Commission (KPPU) has not been able to make a reduction in tender conspiracy case in Indonesia, one of which is used by the authors as the material of this thesis. The main problem in this thesis is about the authority of the employees of the Company who act on behalf of the Company without the approval of the Board of Directors and the restrictions contained in competition law in the case of businesses that are not competent to participate in the tender. This research is a normative legal research using secondary data. The Results from this study indicate the fault of the Commission in deciding the case."

"Tesis membahas mengenai latar belakang dilarangnya perjanjian penetapan harga dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat serta kesesuaian Putusan Komisi Persaingan Usaha Tidak Sehat Nomor 04/KPPU-I/2016 dengan ketentuan peraturan yang ada di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah penelitian ini hukum normatif. Secara umum, tujuan dibentuknya UU No. 5 Tahun 1999 adalah untuk menciptakan suatu persaingan yang sehat diantara pelaku usaha pesaing. Salah satu praktek monopoli yang dilarang adalah perjanjian penetapan harga. Sehingga penelitian ini menyimpulkan bahwa penetapan harga dilarang karena banyak terjadi praktek konglomerasi pada tahun 1998. Dalam pembuktiannya KPPU menggunakan pembuktian circumstantial evidence. Pembuktian secara circumstantial evidence cukup sulit karena tidak ada bukti dokumen yang mengarahkan langsung kepada pelanggaran, sehingga KPPU diharuskan melakukan penyelidikan untuk mendapatkan bukti yang dibutuhkan. Salah satu kasus penetapan harga yang diputuskan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha baru-baru ini mengenai kasus kartel harga yang melibatkan dua perusahaan besar yaitu PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing dengan PT Astra Honda Motor. Putusan Nomor 04/KPPU-I/2016. Dalam Putusannya Yamaha-Honda terbukti melakukan pelanggaran terhadap Pasal 5 UU No. 5 Tahun 1999 yaitu penetapan perjanjian penetapan harga motor skutik 110-125cc. KPPU dalam menjerat kedua pelaku usaha tersebut menggunakan unsur price parallelism dan concerted action.Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, penulis menyimpulkan bahwa kedua unsur tersebut tidak terbukti. Penelitian juga menunjukan bahwa keputusan majelis KPPU tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kata Kunci : Penetapan Harga, Persaingan Usaha, KPPU.

---

Thesis discusses about the background of the prohibition of pricing agreement of the Law Number 5 of the Year 1999 on Prohibition of Monopoly Practices and Unfair Business Competition and Conformity of the Decision of Unfair Business Competition Commission Number 04 KPPU I 2016 with the provisions of existing regulations in Indonesia. This research Focused on the reasoning behind the ban of price fixing in the Law Number 5 of the Year 1999 on Prohibition of Monopoly Practices and Unfair Business Competition and whether the Verdict of Commission of business competition supervisor has been done in accordance to the existing regulations. Thisresearch used juridical normative method that refers to positive law or written norms law. In general, the purpose of the establishment of Law no. 5 of 1999 is to create a healthy competition among competitors. Price fixing is prohibited because of the many conglomeration practices in 1998. Commission of business competition supervisor condoned the uses circumstancial evidence, which is difficult to do because there is no the process of proofment to point the violation of the rules. One of price fixing case which was handled by Commission of business competition supervisor recently involved 2 major company, PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing with PT Astra Honda Motor. Commission of business competition supervisor found that Yamaha Honda was gulity of doing a price fixing on product scooter motorcycle 110 125cc, based on the element of price parallelism and concerted action. Thus make the verdict of Commission of business competition supervisor has not been done in accordance to the existing regulation. Keyword Price Determanation, Bussiness Competation, Business Competition Supervisor."

"Penelitian Hukum ini bertujuan untuk menganalisa hasil putusan KPPU mengenai kasus tender Pengadaan alat pembasmi/ penyemprot nyamuk di Biro Administrasi wilayah Propinsi DKI Jakarta ditinjau dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 sehingga dari penelitian ini masyarakat dapat mengetahui mengenai latar belakang terjadinya kasus tender Pengadaan alat pembasmi/ penyemprot nyamuk di Biro Administrasi wilayah Propinsi DKI Jakarta berkaitan dengan penyimpanganpenyimpangan yang dilakukan dalam proses tender Pengadaan alat pembasmi/penyemprot nyamuk di Biro Administrasi wilayah Propinsi DKI Jakarta tersebut. Dan Mengetahui kesesuaian antara putusan KPPU nomor 06/KPPU-L/2007 dengan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 ;Mengetahui proses penyelenggaraan tender yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 ;Mengetahui praktek persekongkolan tender Pengadaan alat pembasmi/ penyemprot nyamuk di Biro Administrasi wilayah Propinsi DKI. Suatu penyelenggaraan tender pengadaan alat pembasmi/ penyemprot nyamuk di Biro Administrasi wilayah Propinsi DKI Jakarta yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah penyelenggaraan tender pengadaan alat pembasmi/ penyemprot nyamuk yang tidak melakukan persekongkolan horizontal, persekongkolan vertikal dan gabungan dari persekongkolan horizontal dan vertikal.

---

The Focus o f This stufy in the freshman student o f Faculty o f law at University o f Indonesia. Global expansion o f capital economic cultures is a major threat to the protection o f workes, especially in third world countries. A paper presented at the Ninth Commonwealth Law Conference notes that new international division o f labor has resulted in a breakdown of traditional socio-economic structures in the third world, in turn, has facilitated the emergence o f a vast reservoir o f cheap avaible labor and fragmentation o f industrial production. This trend has envable capitalist and the harrowing co n d itio n s under which workers in the sweat shops o f KPPU. The effects o f the bid rigging perspective are not, however, limited only to the most complicated risk, those which a consumer would be unable to determine alone."

"Skripsi ini memberikan analisis terhadap putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha KPPU tentang dugaan pelanggaran Pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait pengaturan produksi bibit ayam pedaging broiler di Indonesia. Sejak tahun 2015, tengah ramai kasus mengenai kesepakatan yang dilakukan oleh 12 pelaku usaha pembibitan ayam untuk melakukan pengurangan produksi bibit ayam pedaging dengan cara melakukan afkir dini terhadap enam juta ekor Parent Stock, yang berdampak pada melambungnya harga ayam di pasaran. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif dalam skripsi ini, ditemukan bahwa dalam memutus perkara nomor 02/KPPU-I/2016 KPPU telah keliru dalam mempertimbangkan terpenuhinya unsur perjanjian dan unsur mengakibatkan praktik monopoli dan/ atau persaingan usaha tidak sehat yang terkandung dalam rumusan Pasal 11 UU No. 5 Tahun 1999.

---

This thesis provides an analysis of the decision of the Commission for the Supervision of Business Competition KPPU on the alleged violation of Article 11 of Law No. 5, 1999 related to limiting the production of Day Old broiler Chicken DOC in Indonesia. Since 2015, many discussed a case concerning an agreement made by 12 chicken breeding businesses to limit the production of Day Old Chicken by culling six million Parent Stocks, that leads to a soaring price of broiler chicken in the market. Through the method of normative legal research in this thesis, it was found that there was something amiss in considering the fulfillment of the elements of agreements and elements of resulting in monopolistic practices and or unfair business competition contained in the formulation of Article 11 of Law No. 5 Year 1999 by the Commission in deciding the case number 02 KPPU I 2016."

"Di Indonesia, pembentukan holding company dimulai sejak tahun 1998 dengan rencana Pemerintah dalam melakukan inisiasi pembentukan holding company untuk beberapa Badan Usaha Milik Negara (“BUMN”). Pembentukan holding company ini merupakan salah satu pilihan dalam melaksanakan restrukturisasi BUMN dalam rangka mengoptimalisasi manajemen. Salah satu sektor yang direncanakan oleh pemerintah dalam rangka pembentukan holding company ini adalah pada sektor perumahan dan pengembangan kawasan. Dalam rencana ini, Perum Perumnas akan ditunjuk sebagai induk perusahaan dari anak perusahaan yang diantaranya terdiri dari Wijaya Karya, PT Pembangunan Perumahan, PT Virama Karya (Persero), PT Amarta Karya (Persero), PT Indah Karya (Persero) dan PT Bina Karya (Persero). Akan tetapi, dibalik inisiasi rencana Pemerintah dalam pembentukan holding company beberapa BUMN ini, muncul pula adanya indikasi pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Skripsi ini akan membahas mengenai pengaturan skema pembentukan Holding Company oleh BUMN pada sektor Perumahan dan Pengembangan Kawasan ditinjau dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 serta membahas mengenai apakah pembentukan Holding Company oleh BUMN pada sektor Perumahan dan Pengembangan Kawasan dapat dikecualikan sebagai perbuatan yang bertujuan menjalankan peraturan perundang-undangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Skripsi ini juga akan membahas mengenai dampak-dampak yang berpotensi akan timbul dari dibentuknya Holding Company oleh BUMN pada Sektor Perumahan dan Pengembangan Kawasan.

---

In Indonesia, the formation of holding companies began in 1998 with the Government's plan to initiate the formation of holding companies for several State-Owned Enterprises. The purpose of establishing this holding company is as an option to implementing the restructurization of State-Owned Enterprises for their management optimization. One of the sectors planned by the government for the formation of this holding company is the Housing and Area Development Sector. In this plan, Perum Perumnas will be appointed as the holding company of the subsidiaries which include Wijaya Karya, PT Pembangunan Perumahan, PT Virama Karya (Persero), PT Amarta Karya (Persero), PT Indah Karya (Persero) and PT Bina Karya (Persero). However, behind the initiation of the Government's plan to establish holding companies for several State-Owned Enterprises, there were indications of violations of Law Number 5 Year 1999 concerning the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition. This thesis will discuss the arrangement of the Holding Company formation scheme by State-Owned Enterprises the Housing and Area Development Sector in terms of Law Number 5 of 1999 and discuss whether the formation of Holding Companies by State-Owned Enterprises in the Housing and Area Development sectors can be exempted as an act aimed at implementing regulations based on Law Number 5 Year 1999. This thesis will also discuss the potential impacts that will arise from the establishment of a Holding Company by State-Owned Enterprises in the Housing and Area Development Sector"