Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKSkripsi ini bertujuan menjelaskan bagaimana kebijakan Freedom of Information Act FOIA bisa berpengaruh dalam transparansi pemerintahan New Labour di Inggris pada tahun 2005-2010. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang dikolaborasikan dengan pengumpulan data sekunder. Adapun, hal yang menjadi temuan dalam penelitian ini ialah terdapat beberapa bentuk pengaruh penerapan FOIA di Inggris yaitu dapat mendorong tingkat partisipasi publik untuk terlibat dalam rangkaian aktivitas pemerintah yaitu melalui pengajuan berbagai permintaan informasi yang ditujukan untuk mereka serta mendorong berbagai badan pemerintahan untuk lebih transparan dan terbuka ketika menjawab berbagai permintaan informasi. Dalam jangka waktu 5 tahun 2005-2010 tiap tahunnya permintaan akan informasi yang ditujukan melalui FOIA dengan konsisten selalu meningkat dari berbagai latar belakang masyarakat yang mengajukannya dimulai publik secara umum, jurnalis, pebisnis maupun akademisi. Beberapa isu yang selama ini belum terkuak dari badan pemerintah kini menjadi diketahui oleh masyarakat. Dengan demikian FOIA telah berpengaruh dalam meningkatkan transparansi pemerintahan di Inggris dimulai dari era pemerintahan New Labour.

---

ABSTRACTThis bachelor thesis explains how the Freedom of Information Act FOIA policy affect the transparency of New Labor government in the UK on 2005 2010. This study used qualitative methods that were collaborated with secondary data collection. The findings of this research are there are some of some influences caused by the implementation of FOIA in the UK it can encourage the level of public participation to engaged in a government activities through the submission of various requests for information intended for the government and public bodies and to encourage various government bodies to be more transparent and open especially when answering various requests for information. Within a period of 5 years 2005 2010 each year the demand for information through FOIA consistently always increased from various backgrounds of the public who initiated it from public as a general, journalists, businessmen and academics. Some of the issues that have not been revealed from government agencies are now known to the public. Because of that, FOIA has been influential in increasing the transparency of government in the UK starting from the era of New Labour government."

"Tugas Karya Akhir (TKA) ini membahas mengenai faktor-faktor pendorong pembentukan the 2004 Regulations oleh pemerintahan New Labour tahun 2004 di Inggris. Pembentukan manifesto New Labour pada tahun 1997 dipandang sebagai bentuk pergeseran ideologi dan langkah pragmatis yang dilakukan oleh partai Buruh pada saat itu. Kedua hal tersebut menyebabkan partai Buruh harus memenuhi dua sisi kepentingan yaitu kepentingan ideologis yang mengacu kepada manifesto New Labour dan pragmatis yang dilakukan untuk mengamankan dukungan masyarakat dalam pemilihan umum. Hal ini dapat dilihat dalam pembentukan the 2004 Regulations. TKA ini menggunakan metode kualitatif dan untuk menjelaskan permasalahan tersebut TKA ini menggunakan konsep tipe partai politik dari Diamond dan Gunther serta teori Riding the Wave dari Ansolabehere dan Iyengar. Hasil pembahasan dan analisis dalam TKA ini menemukan bahwa terdapat dua faktor yang mendorong pemerintahan New Labour dalam pembentukan the 2004 Regulations. Pertama, penerapan manifesto New Labour yang mendorong dukungan Inggris terhadap perluasan Uni Eropa 1 Mei 2004. Kedua, kepentingan partai Buruh dalam pemerintahan New Labour untuk mengakomodasi kepentingan publik Inggris.

---

This paper discusses the determining factors that resulted in the forming of the 2004 Regulations by the New Labour Government in 2004 in Britain. The forming of New Labour manifesto in 1997 is seen as an ideological shift and pragmatist choice that Labour party adopted at that time. Both of them meant that the Labour party had to fulfill two varying interests, namely the ideological interests that referred to New Labour manifesto and pragmatic interests needed to secure voter support in the election. These interests played an important role in the forming of the 2004 Regulations. This paper uses qualitative method and utilizes Diamond and Gunther concept of party tipology and Riding the Wave theory from Ansolabehere and Iyengar. This paper finds that there are two determining factors of the New Labour government to form the 2004 Regulations. First, the practice of New Labour manifesto that encouraged Britain's support for European Union Enlargement on 1st May 2004. Second, Labour party in New Labour government interests to accommodate Britain's public interests."

"ABSTRAK<Skripsi ini membahas mengenai pengaruh dari pembuatan sebuah institusi atau kebijakan di masa lalu terhadap pembuatan institusi atau kebijakan di masa depan. Dengan menggunakan kasus pembuatan kebijakan pengawasan di Amerika Serikat, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pengaruh dari increasing returns yang timbul dari pembuatan Patriot Act pada tahun 2001 dan peristiwa pengungkapan pengawasan global oleh Snowden pada tahun 2013 sebagai exogenous shock terhadap pembuatan Freedom Act pada tahun 2013-2015. Penelitian ini menggunakan teori path-dependence, yang memosisikan Amerika Serikat ke dalam sebuah jalur pengambilan keputusan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dan menggunakan teknik studi literatur dalam mengumpulkan data. Temuan hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa Patriot Act memengaruhi pembuatan Freedom Act melalui 6 mekanisme increasing returns dengan cara menguatkan jalur Patriot dan menghilangkan opsi atau pilihan baru yang dimunculkan oleh peristiwa Snowden sebagai exogenous shock.

---

ABSTRACT

This research discusses the impacts of an institution or policy-making process in the past on a future institution or policy. By using U.S counter-terrorism surveillance policy-making process as its case, the purpose of this study is to identify the impacts of increasing returns which was formed by the Patriot Act since 2001 and the role of Global Surveillance Disclosure by Edward Snowden in 2013 as an exogenous shock, on the making of Freedom Act between 2013 and 2015. This research uses the path-dependence theory which positioned the U.S on a trajectory path. The method used in this research is qualitative method, with literature study as its method of data collection. The findings of this research shown that Patriot Act affects the Freedom Act making-process through 6 differents mechanisms of increasing returns having role to reinforce the Patriot path and eliminate all the options brought by the Snowden Disclosure as an exogenous shock"

"ABSTRAKSelama lebih dari tiga dekade 1965-1998 Presiden Soeharto memimpin Negara Kesatuan Republik Indoensia NKRI . Pemerintahannya sangat membatasi pembuatan dan penyebaran informasi di masyarakat. Lembaga pers dan penerangan diawasi ketat dan kebebasan berekspresi dibatasi. Tujuannya adalah menciptakan suatu stabilitas nasional yang menjamin keberlangsungan pembangunan nasional. Masalah penelitian adalah menganalisa bagaimana penerapan kebijakan informasi di bidang pers selama masa Orde Baru. Sedangkan tujuan penelitian ini adalah menjelaskan bagaimana penciptaan dan penerapan kebijakan informasi pada pers dan dampaknya sehingga mampu menopang pemerintah Orde Baru dengan memperhatikan peran Departemen Penerangan, lembaga pers dan perlawanan pers itu sendiri. Selain itu juga memperlihatkan bagaimana agen manusia dan lembaga bekerja dalam menciptakan dan membangun kebijakan informasi yang ditaati masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui kajian ideologis, pers, kebijakan informasi dan model politik informasi. Kontribusi penelitian ini dalam teoritis dan praktis adalah ditemukannya model politik informasi dan konsep informasi baru dalam kebijakan informasi yaitu model politik informasi korporasi dan informasi sebagai instrumen kekuasaan.

---

ABSTRACTFor more than three decades 1965 1998 President Soeharto had ruled the Unitary State of the Republic of Indonesia NKRI . His government controlled tightly the production and dissemination of information in the society. Press and information institutions were supervised and freedom of expression restricted systematically. The aim was to create a national stability ensuring the achievement of national development. The problem of the research is to analyze the implementation of information policy on press during the New Order era. Meanwhile the purpose of this study is to explain how to establish and apply the information policy in order to sustain the New Order government by focusing the strategic role of Information Department, press agencies and the resistances of press community. It also sees how human agent and institutions work together in establishing and operating information policy that was adhered to by the society. This research uses qualitative approach through ideological study, press theory, information policy and model of information politics. This research 39 s findings are a new model of information politics, the so called corporate model and a new concept of information, instrument of power sustainability."

"Migrasi merupakan komponen penting dalam pertumbuhan pasar tenaga kerja, dan migran baru merupakan kontributor utama terhadap pertumbuhan lapangan kerja di pasar tenaga kerja Australia. Kebijakan Australian Labour Party (ALP) dalam perubahan Migration Act tahun 2023 berfokus pada pembatalan visa dan perlindungan hukum bagi buruh migran. Masalah utama yang dihadapi adalah eksploitasi dan kerentanan buruh migran akibat sistem visa yang tidak adil. Menggunakan teori demokrasi deliberatif oleh Joshua cohen, analisis dilakukan terhadap peran ALP dalam merumuskan kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan buruh migran. Metode yang digunakan melibatkan analisis dokumen kebijakan dan studi kasus, termasuk kasus pencabutan visa dan eksploitasi buruh migran. Temuan memperlihatkan bahwa ALP menunjukkan komitmen Demokrasi deliberatif menurut Cohen yang bersifat inklusif dan publik, dimana tidak ada yang dikecualikan termasuk pihak yang dapat terkena dampak keputusan memiliki peluang yang sama untuk ikut serta. ALP menunjukkan komitmen ini melalui kebijakan mereka dalam Migration Amendment (Strengthening Employer Compliance) Bill 2023. Penelitian ini menunjukan bahwa partai politik melalui kebijakannya menjadi gambaran suara masyarakat mayoritas karena fungsinya sebagai perantara yang menghubungkan kekuatan-kekuatan dan ideologi sosial dengan lembaga pemerintahan resmi. Kebijakan ALP berhasil mencerminkan komitmen terhadap keadilan sosial dan hak asasi manusia melalui perubahan legislatif yang meningkatkan kepatuhan pengusaha dan perlindungan hukum bagi buruh migran.

---

Migration is an important component of labor market growth, and new migrants are a major contributor to employment growth in the Australian labor market. The Australian Labor Party (ALP) policy in changing the Migration Act in 2023 focuses on visa cancellation and legal protection for migrant workers. The main problem faced is the exploitation and vulnerability of migrant workers due to an unfair visa system. Using the theory of deliberative democracy by Joshua Cohen, analysis was carried out on the role of the ALP in formulating policies that are responsive to the needs of migrant workers. The methods used involve analysis of policy documents and case studies, including cases of visa revocation and exploitation of migrant workers. The findings show that the ALP shows a commitment to deliberative democracy according to Cohen which is inclusive and public, where no one is excluded, including parties who can be affected by decisions, have equal opportunities to participate. The ALP shows this commitment through their policy in the Migration Amendment (Strengthening Employer Compliance) Bill 2023. This research shows that political parties through their policies become the voice of the majority community because of their function as intermediaries connecting social forces and ideologies with official government institutions. ALP policies successfully reflect a commitment to social justice and human rights through legislative changes that increase employer compliance and legal protection for migrant workers."

"Penelitian ini mengevaluasi kegiatan manajemen komunikasi suatu lembaga pemerintah dalam menerapkan undang undang yang mengharuskan transparansi atau keterbukaan informasi publik. Subyek penelitian ini adalah penerapan pelayanan informasi publik pada Badan Tenaga Nuklir Nasional BATAN sebagai bentuk implementasi undang undang keterbukaan informasi publik. Penelitian ini merupakan penelitian evaluatif pada suatu kegiatan lembaga atau organisasi. Penelitian ini menggunakan metode wawancara sebagai teknik pengumpulan data primer. Narasumber pada penelitian ini merupakan orang orang yang memiliki peran penting dalam penetapan kebijakan mengenai strategi BATAN dalam memberikan pelayanan informasi publik. Penelitian ini menemukan kelemahan dan kelebihan dari penerapan pelayanan informasi publik yang dilakukan BATAN. Kelemahan berupa kurangnya persiapan dari sarana prasarana serta sumber daya manusia yang mendukung pelayanan. Selain hal tersebut pelaksanaan kegiatan pelayanan terkendala oleh buruknya komunikasi antar elemen organisasi. Sedangkan Kelebihan strategi berkaitan dengan usaha BATAN untuk terus melakukan perubahan pada setiap proses yang menghalangi kualitas pelayanan.

---

The research evaluating government's communication management activity in applying Act which requires a transparent public information. It is a real form of public information service applied on National Nuclear Power Agency BATAN as implementation of an openness public information Act. This research is an evaluation study case on institution or organization It uses interview as primer data collecting technique. The resources are people with major role on determining policy of BATAN's strategy in giving the best public information service.

This research discovers weaknesses and strength on public information service applied on BATAN. The weaknesses the lack of arrangement of facilities infrastructure and human resources that support the service Other than that poor communication on every element of organization gained obstacle to the service activity. Meanwhile the strength related with Batan's attempt to continue modification on every process that preclude the quality of service."

"Pelaksanaan kampanye komunikasi transparansi informasi berawal dari dorongan situasi internal dan eksternal yang menuntut keterbukaan informasi publik untuk penyelenggaraan negara yang lebih baik. Fungsi PR Pemerintah dalam melaksanakan kampanye komunikasi tersebut dijalankan oleh Kemkominfo dengan menggunakan kekuatan dan potensinya sebagai lembaga yang kredibel, memiliki sumberdaya dan anggaran yang mendukung. Berdasarkan tahap perencanaan kampanye dari Gregory (2000), Kemkominfo telah melakukan perencanaan yang cukup baik. Perumusan panduan pesan, strategi, taktik dan analisis khalayak yang dilakukan sudah baik dan mampu diarahkan pada pencapaian tujuan yang efektif. Namun demikian, terdapat beberapa hal yang dinilai masih kurang, diantaranya perumusan tujuan yang dilakukan terlalu melebar dan tidak fokus, tidak adanya tema kampanye sebagai dasar pembentukan variasi pesan, serta kurang detilnya perumusan waktu kampanye komunikasi.

---

Information Transparency Communication Campaign was started from the push of internal and external situation which demanding public information openness to support a good governance. Government PR function which is held by Ministry of Communication and Information Technology has shown strength and opportunity as a credible institution, with good human resources and sufficient budget. Based on campaign planning stages by Gregory (2000), Ministry of Communication and Informatics has made a good communication campaign plan. The message guideline, strategy, tactics and audience mapping were well-formulated, and could give strong impact to effectiveness of the campaign. But however, there are the things that should be improved. The goals formulation were too wide and unfocused, the campaign had no theme, and the time formulation were less-detailed."