Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai pelepasan pemutusan hubungan perkawinan antara pasangan suami dan istri yang menikah tanpa saling mencintai dan hanya karena kesepakatan. Dalam permohonannya kepada Pengadilan Agama, suami yang bertindak sebagai Pemohon mengajukan permohonan perceraian dengan dasar akta nikah tidak sah karena tidak ditandatangani oleh Pemohon. Penulisan skripsi ini membahas mengenai alasan-alasan perceraian yang secara limitatif diperbolehkan dalam Pasal 39 Undang-Undang Perkawinan serta Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 yang menjadi indicator pembahasan penulisan skripsi ini. Berdasarkan analisis penulis mengenai alasan-alasan yang diperbolehkan dalam perceraian, pada akhir penulisan dapat dipahami apakah perceraian hanya dapat dilakukan dengan alasan-alasan yang ada atau dapat menggunakan alasan yang tidak tercantum dalam Pasal tersebut diatas. Dalam pembahasan ini penulis mengacu kepada hukum-hukum perkawinan nasional maupun hukum perkawinan Islam baik yang telah dikodifikasikan dalam Kompilasi Hukum Islam maupun fiqh munakahat sebagai pendamping Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam penulisan ini, dapat dipahami bahwa, akta nikah hanyalah pencatatan atas suatu perkawinan sehingga tidak dapat dijadikan alasan perceraian, akan tetapi apabila suatu perkawinan diketahui tidak sah menurut hukum agama ataupun kepercayaan tertentu, dapat dilakukan pembatalan perkawinan.

---

ABSTRACTThis thesis focuses on disengagement of marital relationship between married couple which married each other without feeling love and only based on an agreement. In his petition to the Religious Courts, the husband as the Petitioner filed a divorce petition on the basis of illegitimate marriage certificate because it was not signed by the husband. This thesis discusses the reasons of divorce which is limited by the Article 39 of the Marriage Law and Article 19 of Government Regulation no. 9 Year 1975 which became the indicator of the discussion of this thesis writing. Based on the author 39 s analysis of the reasons allowed of divorce, at the end of the writing can be understood whether divorce can only be done for reasons that exist or can use the reasons not listed in the Article mentioned above. In this discussion the authors refer to national marriage laws as well as Islamic marriage laws that have been codified in the Compilation of Islamic Law and fiqih munakahat as a companion of the Civil Code. In this writing, it can be understood that, the illicit marriage certificate is not a valid reason for divorce, but if a marriage is known to be invalid according to such belief or religion, it may be cancelled."

"Skripsi ini membahas pembatalan perkawinan karena status wali nikah yang tidak sah. KHI mengatur bahwa wali nikah merupakan salah satu rukun yang ada dalam perkawinan. Dalam melakukan penelitian, penulis menggunakan metode penelitian yuridis-normatif yang dilakukan dengan studi pustaka dan wawancara dan tipologi bersifat deskriptif analitis. Permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana pengaturan pembatalan perkawinan, bagaimana akibat pembatalan perkawinan dan apakah tepat pertimbangan hakim dalam pembatalan perkawinan pada Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 1359/Pdt.G/2011/PA.Bks. Kesimpulan atas permasalahan tersebut adalah perkawinan yang dilakukan tanpa adanya wali nikah yang sah adalah bertentangan dengan UU Perkawinan, KHI dan Hukum Islam sehingga dapat dibatalkan. Putusan pembatalan perkawinan menyebabkan hak dan kewajiban antara suami isteri menjadi hapus dan perkawinan mereka dianggap batal, namun tetap ada harta bersama. Anak yang lahir dari perkawinan yang dibatalkan tetap menjadi anak sah dari kedua orangtuanya. Putusan Hakim PA Bekasi Nomor 1359/Pdt.G/2011/PA.Bks adalah tepat.

---

This thesis examines the annulment of marriage caused by the illegal status of the marriage trustee. The Compilation of Islamic Law regulates that the marriage trustee is one of the rukun existed in marriage. In conducting this research, the writer uses juridic-normative research method with literature study and interview and the typology is descriptive analytical. The issues in this undergraduate thesis are how the regulation of marriage annulment, how the consequence of the marriage annulment and whether the judges sentence of religious court of Bekasi No. 1359/Pdt.G/2011/PA.Bks is already appropriate and correct or not.

The conclusion of such issues is that the marriage conducted without legal marriage trustee is contradicted with the Marriage Law, the Compilation of Islamic Law and the Islamic Law so that it can be annulled. The marriage annulment decision causes the rights and obligations between husband and wife whose marriage are annulled become no longer exist, the marriage is annulled, but there is still joint property between them. A child born from that annulled marriage are still legitimate child of both parents. Judge’s sentence of Religious Court of Bekasi No. 1359/Pdt.G/2011/PA.Bks is correct and appropriate."

"Kasus ini diangkat dari putusan Pengadilan Negeri Depok yang membatalkan akta jual beli dan sertipikat yang telah terbit keatas nama pembeli. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kepustakaan yang bersifat yuridis normatif. Bentuk penelitian adalah evaluatif yang bertujuan untuk menilai fakta disertai analisis, datadata yang diperoleh dianalisa secara kualitatif dan hasil penelitian berbentuk evaluatif-analisis. Pembatalan akta jual beli dan sertipikat pada kasus ini karena jual beli terhadap tanah dan bangunan bukanlah jual beli yang berdiri sendiri, karena objek jual beli adalah jaminan hutang. Pengadilan Negeri Depok dalam mengadili kasus ini menitik beratkan pada hutang piutang dengan jaminan sebagaimana telah diatur dalam undang-undang hak tanggungan dan jual beli menurut hukum tanah Indonesia.

---

This case be appointed from the Depok District Court's decision to cancel the deed of sale and certificates that have been published to the buyer's name. The research method used is methods of literature with the normative juridical. This evaluative research is aimed to assess the facts with analysis then the source of the data was analize by qualitatively, with the results of research is evaluative-analysis.

Cancellation of the deed of sale and certificates in this case, is the buying and selling of land and buildings, is not a stand-alone transaction, because the object of buying and selling has become a debt collateral. Depok District Court in prosecuting this case focuses on accounts payable with guarantees as provided under the Act Mortgage Law and according to the law of the land sale and purchase in Indonesia."

"Penelitian ini membahas mengenai putusan-putusan Pengadilan Agama tentang Isbat Nikah terhadap pernikahan siri. Isbat Nikah dilakukan untuk membuktikan pernikahan yang dilakukan serta mendapat bukti fisik atas pernikahannya yaitu akta nikah. Pengertian pernikahan siri tidak secara jelas disebutkan dalam undang-undang, namun secara umum pernikahan siri adalah pernikahan yang dilakukan secara rahasia atau diam-diam dengan tujuan tertentu dan tidak dilakukan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN),sehingga tidak punya kekuatan hukum. Adapun permasalahan yang diangkat dalam dalam penelitian ini adalah mengenai konsep pernikahan siri yang dilakukan oleh masyarakat secara hukum dan pengaturan mengenai lembaga isbat nikah sebagai sarana untuk membantu masyarakat dalam perkara nikah siri yang dikaitkan dengan pertimbangan hakim dalam memutus putusan-putusan isbat nikah terhadap pernikahan siri. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan bentuk hasil penelitian preskriptif. Hasil penelitian ini adalah bahwa putusan-putusan Pengadilan Agama tentang Isbat Nikah pernikahan siri dapat dikabulkan apabila tidak bertentangan dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI), Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Thaun 1974 (UUP), SEMA Nomor 3 Tahun 2018, dan juga dalil-dalil Hukum Islam. Namun, ada putusan Pengadilan Agama yang bertentangan dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2018, KHI,dan UUP yaitu dengan mengabulkan Isbat Nikah poligami siri dengan alasan untuk kepentingan anak. Seharusnya hal ini tidak boleh dilakukan oleh hakim walaupun dengan alasan untuk kepentingan anak ,hakim harus tegas dan menolak isbat nikahnya, karna  jika hakim mnegabulkan isbat nikah poligami siri, maka menyimpang dengan peraturan yang berlaku. Untuk itu, sebaiknya dibentuk undang-undang sendiri yang khusus mengatur tentang isbat nikah siri.

---

This focus of this study is to discusses the decision of the Religious Court regarding Isbat Marriage on Siri marriage. Isbat marriages are performed to prove that marriages have been carried out and obtain physical evidence from marriages that are marriage certificates. The definition of Siri marriage is not clearly stated in the law, but in general Siri marriage is a marriage that is carried out in secret or secretly with a specific purpose and not done before the Registrar of Marriage (VAT), so it does not have legal force. The problem raised in this study is regarding the concept of siri marriage which is carried out by the community legally and the regulations of the marriage isbat institution as a means to assist the community in siri marriage issues related to judges' considerations in deciding marriages decisions regarding siri. wedding. This research is a normative legal research with prescriptive research results. The results of this study are that the decision of the Religious Court regarding Isbat Marriage can be given if it does not conflict with the Compilation of Islamic Law (KHI), Marriage Law No. 1 of 1974 (UUP), SEMA Number 3 of 2018, and also the argument of Islamic legal propositions. However, there is a decision of the Religious Court that contradicts SEMA Number 3 of 2018, KHI, and UUP, namely by giving Syrian Isbat Polygamy Marriage on the grounds of the interests of children. The judge should not do this even if for reasons that appeal to the child, the judge must be firm and reject the marriage, because if the judge grants the marriage of marriage polygamy, it deviates from applicable regulations. For this reason, it is better to form their own laws that specifically regulate the marriage period."

"Skripsi ini membahas mengenai tiga hal utama yakni: tinjauan yuridis mengenai sahnya suatu perceraian dari perkawinan antar agama yang ditinjau dari Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (1) yang mengacu pada hukum agama masing-masing calon suami-istri dimana suami beragama Islam dan istri beragama Katolik sehingga ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Hukum Kanonik, akibat hukum perceraian dari perkawinan tersebut terhadap status suami-istri, anak dan hak kewarisan pada anak dari perceraian tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif dengan menggunakan analisis kualitatif atas data sekunder. Hasil dari penelitian ini adalah :(1) Upaya perceraian dapat ditempuh karena perkawinan antar agama yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat sah secara hukum yaitu secara hukum positif dan hukum Katolik. Perceraian yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat adalah sah tetapi sah secara sipil, tetapi tidak secara agama Katolik. (2)Akibat hukum perceraian terhadap anak tersebut adalah anak sah namun, terhadap suami dan istri memiliki implikasi yang berbeda karena agama yang berbeda. (3) Hak kewarisan anak yang lahir dari perkawinan antar agama dalam kasus ini kewarisan menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer)

---

This Thesis reviews three main things : a thought of the legality of a divorce from a inter faith marriage based on The Act of Marriage No.1 of 1974 chapter 2 verse 1which is based on the religious law of each spouses where as the husband is Moslem and the wife is Catholic therefore, based on the Compilation of Islamic Law and Canonic Law, the legal implication of a different faith marriage to the couple and the child, and the inheritance right of the child from its divorcement. The research is a normative legal research with qualitative analysis on secondary data. The results of this research are : (1) The divorcement could be done because the different faith marriage that done by Plaintiff and Defendant is legal based on Positive Law and Catholic Law. The divorcement done by Plaintiff and Defendant is legal, but civil legally, not a Catholic legally. (2) The legal implication of the divorcement are to the child and to the couple where as the child is a legal child but to the couple, there is a different implication because of different faith. (3) The inheritance right of the child bore from this marriage is the inheritance based on Indonesian Civil Code."

"Skripsi ini membahas mengenai mengenai gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang dapat diajukan dari sebuah pelanggaran perjanjian menurut Hukum Perdata di Indonesia. Penelitian ini adalah penelitian yuridis-normatif normative legal research dengan studi kepustakaan. Metode penelitian ini digunakan untuk menjawab permbahasan mengenai mengenai ketentuan tentang Perbuatan Melawan Hukum, unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum, dan kaitannya jika dihubungkan kedalam suatu perbuatan perikatan sesuai dengan Hukum Perdata Indonesia. Selain itu, skripsi ini juga menganalisis kasus terhadap Putusan Pengadilan Negeri No. 34/Pdt.G/2010/PN.TNG, Kota Tangerang, Propinsi Banten yang dikaitkan dengan teori. Hasil penelitian ini menyarankan mengenai gugatan yang diajukan berdasarkan suatu perbuatan perikatan tidak hanya wajib digunakan gugatan wanprestasi tetapi gugatan Perbuatan Melawan Hukum juga dapat diajukan terhadapnya sebagaimana yang tertulis di dalam penelitian ini.

---

This thesis discusses about the tort claims that may be made of a breach of contract under civil law in Indonesia. This research is a normative juridical-legal normative research to study literature. The research methods used to answer permbahasan regarding the provisions of the Unlawful acts, the elements of the tort, and connection when plugged into an act of engagement in accordance with the Indonesian Civil Code. In addition, this paper also analyzes the case of the District Court No.. 34/Pdt.G/2010/PN.TNG, Tangerang City, Banten Province associated with the theory. The results of this study suggest about the lawsuit filed by an act of engagement is not only obliged to use default action but also tort claims may be brought against it as it is written in the present study."

"Pembatalan Perkawinan merupakan hal yang awam bagi masyarakat umum, oleh karena itu hal ini menarik untuk dibahas. Salah satu kasus yang terjadi adalah di semarang dimana pembatalan perkawinan diputuskan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Nomor 91/Pdt.G/2005/PTA.Smg yang membatalkan perkawinan antara Yapto Hendarsono dan Eko Yuliani yang telah dikaruniai 2 (dua) orang anak. Kemudian berdasarkan Putusan tersebut maka diajukan permohonan untuk penghapusan nama Yapto Hendarsono dari akta kelahiran dan di izinkan dengan dikeluarkannya Penetapan Pengadilan Negeri semarang Nomor 23/Pdt.P/2006/PN.Smg.Metode pendekeatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode yuridis normatif. Dengan adanya pencoretan nama ayah dari akta kelahiran maka status anak tersebut menjadi anak ibu,dan hanya memiliki hubungan hukum dengn ibunya, sehingga dalam kasus ini perlindungan hukum terhadap anak sehubungan dengan pembatalan perkawinan kedua orangtuanya tersebut menjadi tidak terpenuhi dan bertentangan dengan peraturan yang berlaku. Seharusnya pemerintah sebagai aparatur negara dapat menjalankan fungsi peradilan dengan lebih baik, prosedur yang dipermudah dan biaya yang terjangkau. Dan pemerintah seharusnya memberikan penyuluhan hukum agar masyarakat lebih paham akan hukum dan sadar hukum.

---

Cancellation of Marriage is a common thing for the general public, therefore it is interesting to discuss. One case is in Semarang where the cancellation of the marriage was decided by the High Court of Religion No. 91 / Pdt.G / 2005 / PTA.Smg the consequences of the marriage between Yapto Hendarsono and Eko Yuliani who has been blessed with two (2) children. Then based on the verdict then filed a request for deletion of name Yapto Hendarsono of a birth certificate and authorized by the Semarang District Court Ruling No. 23 / Pdt.P / 2006 / PN.Smg.The method used in this paper is a normative juridical methods. With the deletion of the names of his father's birth certificate, the status of the child into the child's mother, and only has a legal relationship with the mother, so in this case the legal protection of children in connection with the cancellation of the marriage of his parents become unfulfilled and contrary to regulations. Should the government as the state apparatus can perform the judicial function better, the procedure easy and affordable cost. And the government should provide legal counseling so that more people understand the law and litigious."

"Praktek dual banking system di Indonesia semakin menjamur sejak Indonesia mengalami krisis ekonomi di akhir tahun 1990-an. Perkembangan ini diikuti dengan tumbuhnya layanan perbankan dengan sistem konvensional dan syariah, antara lain dalam bentuk layanan pembiayaan konsumtif dan produktif dengan sistem murabahah (jual beli dengan margin yang disepakati). Hal yang menjadi pokok permasalahan penelitian ini adalah praktek pembiayaan murabahah terkait pengelolaan risiko dan prudential banking pada Bank Syariah X yang diterapkan pada PT. Z, selain itu peneliti juga mengangkat masalah mengenai komparasi kesesuaian putusan Pengadilan Agama Nomor 729/Pdt.G/2009/PA.JP dengan peraturan terkait Perbankan Syariah dan hukum Islam. Penelitian dilakukan secara deskriptif dengan menggunakan teknik analisis data melalui pendekatan kualitatif. Dalam penelitian ini penulis menganalisa praktek pembiayaan murabahah antara Bank Syariah X dan PT. Z, serta membandingkan penyelesaian sengketa pada Badan Arbitrase Syariah Nasional dan Pengadilan Agama dengan. Penulis menyimpulkan bahwa terdapat penyimpangan atas hukum Islam serta prinsip prudential banking yang dilakukan oleh Bank Syariah X. Di samping itu, terdapat pula penyimpangan atas hukum Islam dan asas keadilan dalam putusan Pengadilan Agama Nomor 729/Pdt.G/2009/PA.JP.

---

Since economic crisis in the last 1990, dual banking system practice has grown bigger in Indonesia. This growth is shown by the amount existence of banks that provide service using both conventional system and Islamic system, like consumptive and productive funding services using murabahah system (a trading system using the negotiated margin).

As the subject matter in this study are the implementation of murabahah funding related to risk management and prudential Banking of Bank Syariah X which is applied to PT Z, besides that the writer also examine the suitability of Pengadilan Agama Verdict No.729/Pdt.G/2009/PA.JP to the Law related in shariah Banking and Islamic Law. The study is done descriptively by using data analysis in qualitative approach.

In this study, the writer analyzes the implementation of murabahah funding between Bank Syarih X and PT Z, the writer also compare the dispute settlement in National Department of Islamic Arbitration (Basyarnas) and Religious Court to positive and Islamic Law. The writer finally concludes that there are some misappropriations of the Islamic shariah and prudential banking principal done by Bank Syariah X. In addition, it is also found that there is inconsistency on Verdict of Pengadilan Agama Number 729/Pdt.G/2009/PA.JP with Islamic shariah and principle of justice."

"Skripsi ini membahas tentang beberapa permasalahan terkait dengan pelaksanaan perkawinan melalui telepon yang ditinjau berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Hukum Islam. Penelitian ini menggunakan studi kasus berupa Penetapan Pengadilan Agama Jakarta Selatan No: 1751/P/1989). Penelitian ini berfokus pada dua pokok permasalahan, yakni keabsahan pelaksanaan perkawinan yang dilakukan melalui telepon berdasarkan Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan tentang pertimbangan hukum hakim tentang keabsahan pelaksanaan perkawinan yang dilakukan melalui telepon dalam Penetapan Pengadilan Agama Jakarta Selatan No: 1751/P/1989. Penelitian ini bermetodekan yuridis-normatif yang metode pengambilan data berfokus pada studi literatur dan wawancara narasumber. Hasil penelitian berkesimpulan bahwa pelaksanaan perkawinan yang dilakukan melalui media telepon sah untuk dilakukan berdasarkan Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan berkesimpulan bahwa pertimbangan hukum hakim pada dalam Penetapan Pengadilan Agama Jakarta Selatan No: 1751/P/1989 sudah tepat. Hasil penelitian ini menyarankan agar pelaksanaan perkawinan metode ini dilaksanakan dalam keadaan mendesak saja dan perlu dilakukannya perbaikan dalam pelaksanaannya.

---

This thesis discusses some problems related to the implementation of marriage through phone which reviewed based on The Law No. 1 Year 1974 about Marriage and The Islamic Law. This research using the case study from South Jakarta Religious Court, The Decision No: 1751/P/1989. This study focuses on two main issues, namely: the validity of marriages performed over the phone based on The Islamic Law and The Law No. 1 of 1974 and the consideration from the South Jakarta Religious Court Decision No: 1751/P/1989 judge about the validity of the marriage conducted by phone. This study focus on juridical normative study. The data retrieval methods focus on the study of literature and informant interviews. The results concluded that the implementation of marriage throught phone is legitimate to be done based on The Islamic Law and The Law No. 1 of 1974. Moreover that the legal reasoning of the consideration from judge at the South Jakarta Religious Court Decision No: 1751/P/1989 are correct. The results of this study suggest that the implementation of marriage with this method must beimplemented in a pinch and needed to do repairs in the implementation."

"Pembatalan Perkawinan merupakan keputusan pengadilan yang menyatakan sebuah perkawinan adalah tidak sah dan mengakibatkan perkawinan tersebut dianggap tak pernah terjadi. Skripsi ini hendak membahas mengenai sebuah permohonan pembatalan perkawinan yang dikabulkan atas dasar adanya poligami tanpa disertai dengan izin dari istri sah namun cenderung mengesampingkan ketentuan terkait daluwarsa pembatalan perkawinan yang didasarkan pada kasus dalam Putusan Pengadilan Agama Lolak Nomor 438/Pdt.G/2021/PA.Llk. Faktanya, pembatalan perkawinan memiliki daluwarsa, yakni selama 6 (enam) bulan setelah ancaman telah berhenti atau yang bersalah sangka itu menyadari keadaannya, namun pasangan suami istri tersebut tetap mempertahankan hubungannya. Dalam pembahasan skripsi ini, ditemukan fakta bahwasanya terdapat unsur ancaman di dalam perkawinan tersebut serta permohonan pembatalan perkawinan yang baru diajukan kurang lebih 20 (dua puluh) tahun sejak ancaman yang dimaksud terjadi. Skripsi ini disusun dengan menggunakan metode penelitian studi kepustakaan dan wawancara. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, kesimpulan dari permasalahan tersebut ialah, daluwarsa dalam pembatalan perkawinan hanya berlaku karena 2 (dua) alasan, yakni apabila terdapat ancaman atau salah sangka sehingga diluar daripada alasan tersebut, termasuk adanya poligami, tidak dapat diberlakukan aturan terkait daluwarsa pembatalan perkawinan. Akan tetapi, dalam Putusan Pengadilan Agama Lolak Nomor 438/Pdt.G/2021/PA.Llk., Majelis Hakim kurang tepat dalam mengabulkan permohonan pembatalan perkawinan yang diajukan Pemohon. Sebab, ditemukan fakta bahwa terdapat unsur ancaman dalam perkawinan tersebut, sehingga seharusnya ketentuan mengenai daluwarsa pembatalan perkawinan itu haruslah diberlakukan. Maka dari itu, permohonan pembatalan perkawinan ini seharusnya ditolak karena telah melewati daluwarsa yang telah diatur dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

---

Marriage annulment is a court decision that declares a marriage invalid and causes the marriage to be considered never to have occurred. This thesis will discuss a request for annulment of marriage that was granted on the basis of polygamy without the permission of the legal wife but tends to ignore the provisions related to the expiration of marriage annulment based on the case in the Lolak Religious Court Decision Number 438/Pdt.G/2021/PA.Llk. In fact, the annulment of marriage has an expiration date, which is 6 (six) months after the threat has ceased or the guilty person realizes the situation, but the married couple continues to maintain their relationship. In the discussion of this thesis, it is found that there is an element of threat in the marriage as well as a new marriage annulment application filed approximately 20 (twenty) years after the threat in question occurred. This thesis was prepared using the research method of literature study and interviews. Based on the research that has been conducted, the conclusion of the problem is that the expiration in the annulment of marriage only applies for 2 (two) reasons, namely if there is a threat or misconception so that outside of these reasons, including polygamy, the rules related to the expiration of marriage annulment cannot be applied. However, in the Lolak Religious Court Decision Number 438/Pdt.G/2021/PA.Llk, the Panel of Judges was incorrect in granting the petition for annulment of marriage filed by the Petitioner. Because, it was found that there was an element of threat in the marriage, so that the provisions regarding the expiration of the marriage annulment should be applied. Therefore, the application for annulment of this marriage should be rejected because it has passed the expiration date regulated in Article 27 paragraph (3) of Law Number 1 Year 1974 concerning Marriage."