Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKSalah satu kegiatan perdagangan internasional adalah ekspor-impor dimana kegiatan tersebut didasari atas kondisi bahwa tidak ada suatu negara yang benar-benar mandiri karena antara satu negara dengan negara lainnya membutuhkan dan saling mengisi dimana pengangkutan merupakan salah satu sektor penunjang guna terlaksananya kegiatan tersebut. Dalam hal ini, pengangkutan mempunyai peran yang sangat besar dalam kegiatan ekspor-impor. Peran pengangkutan, khususnya pengangkutan laut, dalam ekspor-impor bersifat mutlak karena tanpa pengangkutan, kegiatan ekspor-impor tidak mungkin dapat berjalan. Berbicara mengenai skema pengangkutan dalam perdagangan, Kamar Dagang Internasonal atau The International Chamber of Commerce ICC menerbitkan The International Commercial Terms atau lebih dikenal dengan istilah Incoterms. Ketentuan di dalam Incoterms menjelaskan tanggung jawab penjual dan pembeli untuk mengantarkan barang di bawah perjanjian jual-beli. Ketentuan-ketentuan tersebut menentukan peralihan biaya dan risiko bagi para pihak. Yang menjadi permasalahan adalah, adakah implikasi Incoterms itu sendiri terhadap pihak-pihak diluar dari ketentuan yang diatur dalam Incoterms? Mengingat jalur distribusi barang dalam kegiatan perdagangan tentunya melibatkan pihak ketiga di luar pihak penjual dan pembeli yakni pihak pengangkut. Dengan menggunakan metode yuridis-normatif, diketahui dalam hasil penilitian ini bahwa meskipun Incoterms hanya mengatur hubungan antara penjual dengan pembeli, namun memiliki keterkaitan dan implikasi yuridis dengan perjanjian pengangkutan dan juga tanggung jawab pengangkut.

---

ABSTRACTOne of the activities of international trade is import export which based on the condition that there is not a single country is completely independent due to one country is fulfilled and complented each other country. Regarding the implementation of export import, transportation is one of the supporting sector for the implementation of such activities. In this case, transportation has a massive role in import export activities. Tranportation in import export is essential, especially sea transport, because without transportation, those activities are unable to work. In international scope, the International Chamber of Commerce ICC has published The International Commercial Terms or well known as Incoterms. Incoterms rules define the responsibilites of buyers and sellers for the delivery of goods under contract of sale. They are the authoritive rules for determining how costs and risk are allocated to the parties. The question is, is there any implications to the parties outside the Incoterms rules Considering the third parties are certainly involved in distribution of goods in trade activities, i.e. carrier. The shape of this research is normative juridical which concluded that even though Incoterms are the rule only for seller and buyer, but it has relation and implications to the contract of carriage and also to the carrier liability."

"ABSTRAKPerdagangan internasional merupakan bidang yang sangat berkembang saat ini. Aturan-aturan yang menjadi acuan dalam transaksi dagang internasional tersebut beraneka ragam, di mana salah satu aturan tersebut adalah Incoterms. Incoterms digunakan sebagai panduan khusus yang dijadikan standarisasi persyaratan kontrak perdagangan secara umum yang dapat diterapkan dalam suatu transaksi perdagangan di pasar internasional. Incoterms terakhir kali direvisi tahun 2010 dalam rangka mengikuti perkembangan perdagangan internasional. Salah satu ketentuan yang sering digunakan di dalam transaksi perdagangan internasional dalam penggunaan Incoterms adalah ketentuan Free On Board (FOB), yang mempunyai pengertian bahwa penjual berkewajiban menyerahkan barang sebagai objek transaksi sampai di atas kapal yang ditunjuk oleh pembeli di pelabuhan pengiriman barang yang ditentukan. Resiko kehilangan atau kerusakan barang beralih dari penjual kepada pembeli pada saat barang sudah diserahkan di atas kapal dan sejak saat itu pembeli menanggung semua biaya yang timbul. Permasalahan yang dianalisis dalam skripsi ini adalah mengenai kewajiban-kewajiban penjual dan pembeli dalam ketentuan FOB menurut Incoterms 2000 dan Incoterms® 2010, implikasi yuridis ketentuan FOB menurut Incoterms 2000 dan Incoterms® 2010 terhadap pengalihan resiko, biaya dan kepemilikan barang, serta pandangan pengadilan terhadap ketentuan FOB tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah metode yuridis normatif, yaitu dengan cara menganalisa bahan atau sumber pustaka berupa norma hukum tertulis atau hukum positif yang berlaku, khususnya Incoterms 2000 dan Incoterms 2010. Hasil temuan dari penelitian terhadap permasalahan tersebut adalah penjual berkewajiban untuk menyerahkan barang dan menempatkan barang tersebut di atas kapal yang ditunjuk oleh pembeli yang berkewajiban menanggung segala resiko setelah barang tersebut diserahkan di atas kapal oleh penjual. Dengan demikian, pengalihan resiko terjadi pada saat barang telah diserahkan dan ditempatkan di atas kapal yang ditunjuk oleh pembeli. Pengadilan mempunyai pandangan yang sama terhadap ketentuan FOB yang diatur dalam Incoterms.

---

ABSTRACTInternational trade is a field that is evolving today. The rules are a reference in international trade transactions are also varied, in which one of these rules is the Incoterms. Incoterms are used as a guide the standardization of specialized terms used in general trade contract that can be applied in a trade transaction in the international market. Incoterms last revised in 2010 following the development of international trade. One provision that is often used is the provision of Free On Board (FOB), which has the sense that the seller to deliver the goods on board which is appointed by the buyer at the named port of shipment or held the goods delivered. Risk of loss or damage to goods when the goods have been placed switch on the ship and since then the buyer bears all costs. Issues to be discussed is the obligation of the seller and buyer in terms FOB according to Incoterms ® 2010, the juridical implications of the provisions of Incoterms ® 2010 FOB according to the transfer of risk, cost and ownership of the goods, as well as the courts view of the provisions of FOB. The research method used in the answer to these problems is the method of juridical normative, that is by researching library materials or resources in the form of written legal norms or the applicable positive law. The findings of these problems is the seller shall be responsible since delivery of the goods from the seller to place goods on board are appointed by the buyer, as well as the buyer is obliged to be responsible for everything after the goods are delivered on board the ship by the seller. This indicates that the transfer of risk and property rights occurs when the goods have been placed on the ship designated by the purchaser to pay the cost of each. The court also has the same view with regard Incoterms ® 2010 in terms FOB. "

"Proses pengadaan material pada proyek adalah proses pengadaan material dari luar proyek guna terlaksananya proyek. Risiko-risiko yang tidak dilakukan tindakan selama proses pengadaan dapat menyebabkan penyimpangan biaya proyek sehingga kinerja biaya proyek tidak tercapai. Maka tujuan dari penelitian ini adalah menganalisa risiko pada tahap pengadaan proyek EPC yang berpengaruh pada biaya proyek. Dalam penelitian ini digunakan data primer hasil dari kuesioner terhadap responden yang kemudian dianalisa dengan menggunakan qualitative risk analysis untuk memperoleh risiko dengan level tertinggi untuk setiap fasenya dari 30 faktor risiko. Dari hasil penelitian ini, diperoleh 6 faktor risiko tertinggi dari 3 fase pada pengadaan proyek EPC.

---

Material procurement processes is the process of carry resource from outside for success of project. Unmitigated risk on the processes will result the discrepancy of Cost Performance Index. Therefore, this research will analyse all the associated risk on the Procurement Process that take effect to Cost Performance Index.

The study uses primary data from questionnaires ‎and analysed using Qualitative Risk Analysis to generate the highest level of risk for all procurement phases from 30 risk factors. Form the study, 6 highest risk factors coming from 3 phases of Procurement."

"Penelitian skripsi ini dilakukan dengan menganalisis permasalahan hukum tertuang dalam Time Charter Party dan Voyage Charter Party PT PIS Melawan Prinsip hukum transportasi laut Indonesia, dengan metode penelitian yuridis normatif. Landasan teori yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah teori hukum angkutan laut dan teori hukum perjanjian. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa bentuk standar Time Charter Party dan Voyage Pihak Piagam PT PIS belum memenuhi ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, juga Kode Hukum Dagang Kode Hukum Perdata. Ini ditunjukkan dengan adanya enam pasal-pasal Partai Piagam Waktu dan lima pasal Partai Piagam Pelayaran memiliki ketentuan yang berbeda dengan ketentuan dalam UU Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, dan Kode Sipil. Saran yang bisa disampaikan kepada pihak yang mengeluarkan formulir perjanjian piagam standar untuk memenuhi syarat melakukan tinjauan terhadap klausul formulir standar dan menyesuaikannya dengan prinsip hukum perhubungan laut Indonesia.

---

This thesis research is conducted by analyzing legal problems contained in the Time Charter Party and Voyage Charter Party of PT PIS Against the principles of Indonesian sea transportation law, using the method normative juridical research. The theoretical basis used in this thesis research is sea transportation law theory and agreement law theory. The results show that the standard forms of Time Charter Party and Voyage of PT PIS Charter Parties have not met the provisions in Law Number 17 of 2008 concerning Shipping, as well as the Code of Commercial Law, Code of Civil Law. This is indicated by the existence of six articles of the Time Charter Party and five articles of the Shipping Charter Party which have different provisions from the provisions in Law Number 17 of 2008 concerning Shipping, the Code of Trade Law, and the Civil Code. Suggestions can be conveyed to the party issuing the standard charter agreement form to fulfill the requirements to review the clauses of the standard form and adapt them to the principles of Indonesian sea transportation law."

"Skripsi ini membahas tentang penerapan Insurable Interest dalam sengketa klaim asuransi pengangkutan laut, khususnya kasus antara CV. Benua Swadaya Makmur dan PT Asuransi Etiqa Internasional Indonesia dalam Putusan Nomor: 861/Pdt.G/2019/PN MDN dan Nomor: 353/Pdt/2020/PT MDN. Permasalahan yang dibahas meliputi: 1) kewajiban perusahaan asuransi terhadap klaim yang diajukan oleh seseorang yang tidak mempunyai Insurable Interest terhadap objek asuransi yang mengalami kerugian dan 2) pertimbangan hukum oleh hakim dalam memutuskan perkara tentang pengangkutan laut dikaitkan dengan penerapan prinsip Insurable Interest. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode doktrinal didukung dengan data sekunder. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, kesimpulan yang dapat diambil dari kasus antara CV BSM dan PT AEII serta Chin Hai adalah bahwa CV BSM memiliki Insurable Interest yang sah terhadap kapal yang dimilikinya. Namun, CV BSM tidak dianggap memiliki Insurable Interest yang sama terhadap muatan kapal tersebut. Dalam hal ini, perlu dibedakan dan dipahami tentang konsep pertanggungan ganda dan peran serta tanggung jawab agen asuransi dalam menyampaikan informasi yang akurat dan lengkap kepada pemegang polis. Putusan ini juga menegaskan bahwa dalam menilai klaim asuransi, penting bagi hakim untuk mempertimbangkan prinsip Insurable Interest melalui pertimbangan aspekaspek seperti kepemilikan, tanggung jawab, dan risiko terkait dengan kapal serta muatan kapal. Selain itu, prinsip utmost good faith juga menjadi fokus perhatian dalam kasus ini, menuntut transparansi dan kejujuran dalam semua aspek penyampaian informasi yang terkait dengan risiko asuransi. Terakhir, prinsip indemnitas juga menjadi pertimbangan kunci dalam proses pengadilan, yang menggarisbawahi bahwa ganti rugi yang diberikan seharusnya mencerminkan kerugian finansial nyata yang dialami, dan tidak boleh melebihi nilai kerugian tersebut.

---

This thesis discusses the application of Insurable Interest in maritime insurance claim disputes, specifically the case between CV. Benua Swadaya Makmur and PT Asuransi Etiqa Internasional Indonesia as adjudicated in Decision Number: 861/Pdt.G/2019/PN MDN and Number: 353/Pdt/2020/PT MDN. The issues addressed include: 1) the obligations of insurance companies towards claims filed by individuals who do not possess Insurable Interest in the insured object that suffered losses and 2) legal considerations by judges in deciding maritime transport cases in relation to the application of the Insurable Interest principle. The research methodology used in this the doctrinal method supported by secondary data. Based on the research findings, it can be concluded from the case between CV BSM, PT AEII, and Chin Hai that CV BSM has a legitimate Insurable Interest in the vessel it owns. However, CV BSM is not deemed to possess the same Insurable Interest in the ship's cargo. In this context, it is necessary to distinguish and understand the concept of double insurance and the role and responsibilities of insurance agents in providing accurate and complete information to policyholders. This decision also affirms the importance for judges to consider the principle of Insurable Interest in evaluating insurance claims, through the consideration of aspects such as ownership, responsibility, and risks associated with the ship and its cargo. Additionally, the principle of utmost good faith also becomes a focal point in this case, demanding transparency and honesty in all aspects of information disclosure related to insurance risks. Lastly, the principle of indemnity is a key consideration in the judicial process, emphasizing that compensation provided should reflect the actual financial losses incurred, and should not exceed the value of the losses."

"Sebuah studi penelitian kualitatif yang meneliti strategi komunikasi pra krisis suatu perusahaan multinasional yang bergerak dibidang minyak dan gas bumi di Indonesia. Analisa dilakukan dengan mengintegrasikan konsep teoritis dari mananejem isu, yaitu menganalisa disetiap tahapan siklus hidup isu untuk melihat (1) peristiwa kunci dan pengaruh dan kekuatan pemangku kepentingan yang terlibat (2) cara perusahaan dan memangku kepentingan mempersepsikan isu dan menganalisa kesenjangan, dan (3) strategi komunikasi perusahaan dalam menutup kesenjangan dan mencegah isu menjadi krisis. Data dari media online digunakan sebagai sumber data utama dan wawancara mendalam sebagai sumber data sekunder.Temuan dari studi ini menunjukkan bahwa perusahaan yang bergerak dalam bisnis strategis dengan lingkup nasional dan kontrak kerja yang panjang, tidak bisa dilepaskan dari aspek politik yang memiliki pengaruh kuat terhadap dinamika isu dan pemangku kepentingan. Konsep strategi komunikasi pra krisis yang disarankan oleh kerangka konsep tidak bisa diterapkan dalam prakteknya. Organisasi harus memiliki sistem manajemen komunikasi politik dan opini publik untuk mengelola kepentingan perusahaan dan pemangku kepentingan tanpa harus terlibat dalam politik praktis.

---

A qualitative research study investigates the communication pre crisis strategy of a multinational oil and gas company in Indonesia. The analysis incorporated integrating a theory of issue management to analyse each stage of the issue life cycle to see (1) the key events and the power of the stakeholders involved (2) the way that the company and the stakeholders perceive the issue and the gap analysis (3) the communication strategy used by the company to prevent crisis. Primary data was collected from online media while secondary data was collected from in depth interviews.The finding of the study indicates that when a corporation is engaged in strategic business of national scope and lengthy contract duration, the business can not be separated from the political aspects which have a stronger influence on the issue and stakeholder dynamics. In such a case, the application of communications strategy concepts suggested by the conceptual framework may not be appropriate. The organization must have a political communication and public opinion management system to manage the interests of the company and the stakeholders without having to engage in practcial politics."

"Fokus dari skripsi ini adalah untuk membahas tentang kegunaan secondary meaning untuk simbol-simbol yang tidak mempunyai daya pembeda dan untuk menjelaskan tentang implementasi merek deskriptif dan merek generik. Tujuan dari skripsi ini adalah sebagai upaya untuk memberi bantuan kepada pemeriksa merek dan orang yang ingin mendaftarkan mereknya untuk lebih cermat dalam memahami dan menjalankan undang-undang No 15 tahun 2001 mengenai Hukum Merek di Indonesia. Skripsi ini akan membahas lebih lanjut tentang implementasi merek deskriptif dan merek generik.

---

The focus of this thesis is to discuss the use of secondary meaning towards noninherently marks and to elaborate regarding the implementation of descriptive and generic marks by the authorities in Indonesia. The purpose of this thesis is to give a favor to the authorities as well as anyone who wanted to register his mark to be more thorough in understanding as well as execute the law no 15 year 2001 regarding Law on Marks in Indonesia. This thesis will discuss further about implementation of descriptive and generic marks in Indonesia."

"Pemerintah mewajibkan asuransi sosial bagi prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI), anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dan pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Kementerian Pertahanan (Kemhan RI) dan Polri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2015 tentang Asuransi Sosial Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Dan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Kementerian Pertahanan Dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (PP No. 102 Tahun 2015). Akibatnya perikatan asuransi yang terjadi antara PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (PT Asabri (Persero)) dan pesertanya tidak berdasarkan polis asuransi. Hal ini bertentangan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) yang mengatur bahwa suatu perjanjian pertanggungan harus dibuat dalam bentuk tertulis yang dinamakan polis. Ketiadaan polis pada asuransi sosial PT Asabri (Persero) menyebabkan kurangnya informasi mengenai hak dan kewajiban para peserta sehingga hak-hak peserta asuransi kurang terlindungi. Oleh karena itu, permasalahan tesis yang diangkat adalah legalitas kepesertaan asuransi sosial pada PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Persero) (PT Asabri Persero) tanpa polis asuransi dan bentuk format hukum perjanjian yang dapat memberikan perlindungan hukum bagi peserta asuransi sosial yang diselenggarakan oleh PT Asabri (Persero). Untuk menjawab permasalahan ini lebih lanjut, tesis ini menggunakan metode doktrinal dan non-doktrinal). Tesis ini menyimpulkan bahwa legalitas kepesertaan PT Asabri (Persero) tanpa polis asuransi tetap sah dan berlaku serta bentuk format hukum dari perikatan yang terjadi antara PT Asabri (Persero) dan para pesertanya yang dapat memberikan perlindungan hukum bagi para pihaknya adalah polis berbentuk akta otentik. Tesis ini memberikan saran yaitu peraturan perundang-undangan perlu menegaskan mengenai masa berlakunya polis, sehingga polis akan menjadi syarat dalam pembuatan perjanjian asuransi, PT Asabri (Persero) perlu memaksimalkan kembali pembacaan informasi mengenai hak dan kewajiban serta manfaat kepada para peserta asuransi sosial pada PT Asabri (Persero), dan PT Asabri (Persero) perlu membuat suatu polis asuransi bagi para peserta asuransi sosial.

---

The government requires social insurance for soldiers of the Indonesian National Armed Forces (TNI), members of the Indonesian National Police (Polri) and employees of the State Civil Apparatus (ASN) within the Ministry of Defense (Kemhan RI) and Polri, based on Government Regulation Number 102 year 2015 concerning Soldier Social Insurance Indonesian National Police, Members of the Indonesian National Police, and Employees of the State Civil Apparatus within the Ministry of Defense and the Indonesian National Police (PP No. 102 of 2015). As a result, the insurance agreement that took place between PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (PT Asabri (Persero)) and its participants was not based on an insurance policy. This contradicts the Commercial Law Code (KUHD) which stipulates that a liability agreement must be made in a written form called a policy. The absence of a social insurance policy for PT Asabri (Persero) causes a lack of information regarding the rights and obligations of the participants so that the rights of insurance participants are less protected. Therefore, the problem raised by the thesis is the legality of social insurance participation at PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Persero) (PT Asabri (Persero)) without an insurance policy and the legal format of the agreement that can provide legal protection for social insurance participants organized by PT Asabri (Persero). To answer this problem further, this thesis uses doctrinal and non-doctrinal methods. This thesis concludes that the legality of PT Asabri (Persero) without an insurance policy remains valid. In regards to the legal form of the agreement that occurs between PT Asabri (Persero), and its participants, the form that can provide legal protection for the parties is a policy in the form of an authentic deed. This thesis advises that laws and regulations need to confirm the validity period of the policy, so that the policy will become a condition in making insurance agreements; PT Asabri (Persero) needs to maximize the information providance regarding rights and obligations and benefits to social insurance participants at PT Asabri (Persero); and PT Asabri (Persero) need to make an insurance policy for social insurance participants."