Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRACTPenelitian ini membahas mengenai perempuan adat Kasepuhan Cirompang dalam konstelasi pengelolaan sumber daya alam di wilayah adat mereka. Penetapan dan perluasan kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak TNGHS yang tidak melibatkan dan mempertimbangkan eksistensi masyarakat adat Kasepuhan Cirompang terutama pengalaman perempuan adat berdampak secara signifikan dalam pemenuhan hak-hak perempuan adat. Selain itu hukum adat yang masih patriarkis memberi dukungan terhadap kondisi pengekangan perempuan adat untuk berpendapat dan berpartisipasi dalam pembangunan. Penulis menggali pengalaman para perempuan adat Kasepuhan Cirompang melalui wawancara mendalam dengan mereka dan menganalisisnya menggunakan beberapa teori seperti ekofeminisme, akses terhadap keadilan dan pluralisme hukum. Hal ini dilakukan untuk mempertegas bagaimana penetapan dan perluasan kawasan TNGHS telah mereduksi hak atas akses terhadap sumber daya alam yang dimiliki oleh perempuan adat. Kegiatan ini melanggar berbagai instrumen hukum internasional dan nasional yang telah melindungi kesetaraan antara perempuan dan lakilaki dalam hal akses terhadap sumber daya alam, tanah, berpendapat dan berpartisipasi dalam pembangunan.

---

ABSTRACTThis thesis examines the constelation of Cirompang Indigenous Women on natural resources management. The assignation and expansion of Mount Halimun Salak National Park that do not involve and consider the existence of indigenous people Kasepuhan Ciromopang especially the indigeous women rsquo s experience regarding natural resources management, has been significantly impacting the fulfillment of the indigeous women rsquo s rights. Moreover, the adat law that rsquo s still patriarchal support the condition in which women are restricted from expressing their opinion and participating on development. The writer explored the experience of Cirompang indigenous women through indepth interviews with them and analyzed it with several theories such as ecofeminism, woman rsquo s access to land and legal pluralism. This is important to show how the assignation and expansion of the National Park reduced the rights of access to land, natural resources, expressing an opinion, and participating on development.Keywords Cirompang indigenous women, Mount Halimun Salak National Park, ecofeminism, women access to land, indigenous women rsquo s rights."

"Penelitian ini mempelajari pengalaman perempuan adat pendatang dalam mengembangkan berbagai respon terhadap sistem budaya padi pada masyarakat adat Kasepuhan Anyar. Perjuangan perempuan adat pendatang ini dihadapkan dengan serangkaian kerumitan dalam persoalan adaptasi budaya, identitas baru, relasi gender, relasi sosial-budaya dan berbagai relasi lainnya di dalam komunitas pada berbagai skala. Ragam strategi dan penyesuaian diri dilakukan oleh perempuan adat pendatang dalam proses subjektivitas dan membangun subjek dalam berjuang meraih akses dan kontrol atas pengelolaan sistem budaya padi dikaitkan dengan posisi suaminya di dalam komunitas. Subjek dalam penelitian ini adalah perempuan adat pendatang yang memutuskan untuk tinggal dan menetap di Kasepuhan Alam akibat menikah dengan laki-laki asal Kasepuhan. Penelitian ini dilakukan pada masyarakat adat Kasepuhan Anyar (bukan nama sebenarnya) yang menjadi bagian dari Komunitas adat Kasepuhan Banten Kidul. Penelitian yang saya lakukan ini merupakan pendekatan kualitatif dengan perspektif feminis tipe fenomenologi. Metode pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, observasi terlibat, dan studi data sekunder, hasil wawancara diolah melalui transkrip verbatim dan proses koding. Analisis hasil koding dilakukan dengan menggunakan teori ekologi politik feminis (feminist political ecology) dari Elmhirst (2015). Hasil penelitian menunjukkan ragam pengalaman perempuan adat pendatang dalam berjuang merespon sistem budaya padi yang tidak dapat dipisahkan dari kompleksitas persoalan relasi di dalamnya. Proses membangun subjektivitas yang dilakukan perempuan adat pendatang berkelindan dengan ragam dimensi (kelas sosial pasca menikah, usia, latar belakang pekerjaan sebelumnya), perempuan adat pendatang kelas elit membangun subjektivitas melalui pembuktian dan keberanian diri dengan terus melakukan budaya padi secara berulang dan berupaya meraih posisi sejajar dengan perempuan asli adat. Sementara itu perempuan adat pendatang kelas biasa hanya bisa pasrah menerima atas ketidakmampuannya dalam budaya padi. Konstruksi pengetahuan dan pemaknaan terkait sistem budaya padi dibangun melalui klaim relasi kuasa maskulin lewat filosofi sakuren. Perjuangan dalam meraih akses dan kontrol bersinggungan dengan ragam dimensi (kelas sosial pasca menikah, usia, posisi suami).

---

This research studied the experience of migrant indigenous women in developing various responses to the rice culture system in the Kasepuhan Anyar indigenous people. The struggle of these migrant indigenous women is faced with a series of complexities in issues of cultural adaptation, new identities, gender relations, socio-cultural relations and various other relations within the community at various scales. Various strategies and self-adjustments were carried out by indigenous migrant women in the process of subjectivity and building subjects in struggling to gain access and control over the management of the rice culture system associated with their husband's position in the community. The subjects of this study were migrant indigenous women who decided to live and stay in Kasepuhan Anyar as a result of marrying a man from Kasepuhan. This research was conducted on the Kasepuhan Anyar indigenous people (not their real names) who are part of the Kasepuhan Banten Kidul indigenous community. This research used qualitative approach with a phenomenological type of feminist perspective. Methods of data collection were carried out through in-depth interviews, observation, participation observation, and secondary data studies, the results of the interviews were processed through verbatim transcripts and coding processes. Analysis of the coding results was carried out using feminist political ecology theory from Elmhirst (2015). The results of the research show that the various experiences of migrant indigenous women in struggling to respond to the rice culture system cannot be separated from the complexity of the relationship issues within it. The process of building subjectivity carried out by indigenous migrant women is intertwined with various dimensions (post-married social class, age, previous work background), elite class indigenous women build subjectivity through self-proof and courage by continuing to practice rice culture repeatedly and trying to achieve an equal position with indigenous women. Meanwhile, the ordinary class of migrant indigenous women can only accept their incompetence in rice culture. The construction of knowledge and meaning related to the rice cultural system is built through claims of masculine power relations through the philosophy of sakuren. The struggle to gain access and control intersects with various dimensions (post-marital social class, age, husband's position)."

"Penelitian disertasi ini menganalisis fenomena transmisi budaya korupsi pengelolahan sumber daya minyak dan gas alam di Indonesia, semenjak dikelolah oleh Permina kemudian menjadi Pertamina dan saat ini menjadi PT. Pertamina,Tbk, di tandai oleh adanya budaya korupsi. Permasalahan penelitian ini adalah Indonesia dibekali dengan sumber daya alam yang melimpah, termasuk sumber daya minyak dan gas alam. Seharusnya sumber daya minyak dan gas alam tersebut dikuasai oleh negara demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kenyataannya rakyat Indonesia tidak juga sejahtera walaupun melimpahnya sumber daya minyak dan gas alam tersebut. Penelitian ini studi kasus kebudayaan korupsi, pendekatan metode penelitian kualitatif, Jenis penelitian ini etnografi, subjek penelitian para aktor pada habitus korupsi. Teknik pengelolahan data; metode wawancara dari informan secara struktur, metode pengelolahan data yang digunakan untuk menelusuri data historis, Teknik analisis data memilah-milahnya menjadi satuan, mensintesiskannya. Hasil penelitian tampak dengan jelas bahwa korupsi pengelolahan sumber daya migas di Indonesia telah terbentuk membudaya, Hal tersebut mendukung dan memperkuat dugaan tentang telah membudayanya korupsi di Indonesia, karena transmisi dan struktur lembaga serta induvidu yang korup. Transmisi budaya korupsi dalam pengelelohan sumber daya migas di Indonesia diawali dengan transmisi budaya penyalahgunaan kekuasaan (culture of abuse of power) kecendurungan melakukan korupsi sebagai perilaku dilakukan oleh siapa saja, karena adanya konflik kepentingan terutama pelakunya para pemegang kekuasaan dan kewenangan, habibtus proses mendapatkan kekuasaan dan kewenangan di lembaga negara dan lembaga badan usaha milik negara (BUMN) dalam hal ini Pengelolahan Sumber Daya Minyak dan Gas Alam di Indonesia yang dipenuhi dengan mekanisme transaksional dalam setiap momen transisi, telah menyeret proses pemerintahan ke dalam pusaran korupsi. Para aktor korupsi disebabkan kecintaan terhadap uang, kecintaan terhadap gaya hidup yang mewah merupakan akar dari kejahatan. Saran peneliti, mensolisasikan kepada seluruh komponen bangsa melakukan bshame culture dan pembatasan diskresi kepada para birokrat, eksekutif dan legislatif sebagai pejabat publik, serta diperlukan kontrol sosial kepada pejabat publik di lembaga negara sebagai chek and balance secara independent.

---

This dissertation research analyzes the phenomenon of the transmission of the culture of corruption in the management of oil and natural gas resources in Indonesia, since it was managed by Permina then became Pertamina and currently PT. Pertamina, Tbk, is marked by a culture of corruption. The problem of this research is that Indonesia is equipped with abundant natural resources, including oil and natural gas resources. The oil and natural gas resources should be controlled by the state for the greatest prosperity of the people. In fact the Indonesian people are also not prosperous despite the abundance of oil and natural gas resources. This research is a case study of the culture of corruption, a qualitative research method approach. This type of research is ethnographic, the research subject of the actors in the habit of corruption. Data processing techniques; structured interview method of informants, data processing methods used to trace historical data, data analysis techniques to sort them into units, synthesize them. The results of the study clearly show that corruption in the management of oil and gas resources in Indonesia has been cultured. This supports and strengthens allegations about the culture of corruption in Indonesia, due to the transmission and structure of corrupt institutions and individuals. The transmission of a culture of corruption in the misappropriation of oil and gas resources in Indonesia begins with the transmission of a culture of abuse of power that tends to commit corruption as a behavior carried out by anyone, due to conflicts of interest, especially the perpetrators of power and authority, habibtus of the process of gaining power and authority in state institutions and state-owned enterprises (BUMN), in this case the Management of Oil and Natural Gas Resources in Indonesia, which is filled with transactional mechanisms in every moment of transition, has dragged the government process into a vortex of corruption. Corrupt actors are due to their love of money, love for a luxurious lifestyle is the root of crime. Researcher's suggestion is to symbolize all components of the nation to carry out a share culture and limit discretion to the bureaucrats, executives and legislatures as public officials, and social control is needed for public officials in state institutions as independent checks and balances."

"ABSTRAKSkripsi ini bercerita mengenai respons masyarakat Kasepuhan Sinarresmi untuk mempertahankan akses dalam pengelolaan hutan yang telah diintervensi oleh beberapa pihak. Persoalan yang dihadapi masyarakat Kasepuhan Sinarresmi terkait klaim atas kelola hutan yang mereka miliki melalui bentuk-bentuk pengelolaan dan pemanfaatan secara adat yang dikukuhkan melalui hukum adat. Namun, pihak negara memiliki klaim melalui kebijakan pengelolaan hutan di bawah Perum Perhutani dan saat ini oleh Taman Nasional Gunung Halimun Salak, yang kemudian melimitasi aktivitas masyarakat dan mengabaikan tata kelola hutan yang sudah dimiliki masyarakat. Hal itu memberikan pengaruh pada pengelolaan hutan mereka, yakni berusaha menyesuaikan dengan kebijakan yang ada agar terus mendapatkan ruang dan melanjutkan pengelolaan sesuai tradisi sebagai pertahanan dalam mengelola hutan yang telah diintervensi oleh beberapa pihak. Penyesuaian dan kontinuitas tersebut dilihat melalui kerangka mekanisme akses dari kesempatan kerja, negosisasi dan identitas sosial.

---

ABSTRACTThis undergraduate thesis is intended to discuss masyarakat Kasepuhan Sinarresmi?s responses to maintain access in the forest management which has been interfered by multiple parties. The problem that is faced by masyarakat Kasepuhan Sinarresmi is related to claim over forest management which they have already had through the forms of local knowledge and the use of resources in a wise way, legitimized by their customary law. Yet, the state has a claim through the forest management policies under Perum Perhutani and current authority by Gunung Halimun Salak National Park, which tighten the people?s access and ignore the forest management that is already owned by the masyarakat adat. It gives them an impact on their forest management to adjust their existing law with new policies and continue the forest management based on their tradition as a defense in managing the forest that have been intervened by several parties. These adjustment and continuity is analyzed through the framework of the access mechanism by labor opportunities, negotiations and social identity."

"ABSTRAKPenelitian ini mempelajari posisi perempuan adat yang sumber penghidupannya dari lahan sumber pangan dalam menghadapi berbagai persoalan pemenuhan kebutuhan pangan. Kasepuhan Pasir Eurih merupakan masyarakat adat yang telah mendapatkan pengakuan resmi atas hutan adat di wilayah adat mereka pada Maret 2019 melalui Keputusan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia (KLHK) dengan Nomor: SK.1547/MENLHK-PSKL/KUM.1/2/2019. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan perspektif feminis dan menggunakan pendekatan ekologi politik feminis yang dikembangkan oleh Rebecca Elmhirst sebagai kerangka teori. Melalui pendekatan tersebut, penelitian ini menunjukkan bahwa relasi kuasa di berbagai tingkatan di Kasepuhan Pasir Eurih mempengaruhi bagaimana pengetahuan perempuan adat atas sumber pangan dan pengelolaan lahan sumber pangan diproduksi, dipertahankan dan diperebutkan oleh berbagai pihak. Proses konstruksi pengetahuan atas pangan menjadi penentu bagaimana para perempuan adat merespon dan menegosiasikan akses dan kontrol atas lahan sumber pangannya. Proses negosiasi atas lahan sumber pangan terkait dengan ancaman atas tanaman pangan yang menimbulkan dilema produksi pangan. Selain itu, perempuan adat Kasepuhan Pasir Eurih juga menghadapi dilema hutan adat akibat pilihan tanaman komersial yang dipilih kaum laki-laki untuk ditanam di hutan adat. Pilihan kaum laki-laki tersebut didukung oleh lembaga pendamping komunitas tersebut. Di satu sisi para perempuan berpendapat bahwa tanaman komersial tersebut mengancam keberadaan tanaman pangan liar. Namun di sisi lain mereka juga membutuhkan uang tunai. Situasi ini menunjukkan posisi perempuan adat dalam perkembangan konsep dan praktik ekonomi masyarakat adat yang dipengaruhi oleh berbagai aktor dalam interkoneksi skala, yakni skala negara, skala komunitas dan skala lembaga pendamping. Penelitian ini juga mengungkapkan dimensi gender dalam proses-proses ketegangan terkait pengelolaan hutan adat dan hubungannya dengan produksi pangan berbasis gender.

---

ABSTRACTThis research studied the position of indigenous women whose livelihood from food source land face various problem about foor needs. Kasepuhan Pasir Eurih is indigenous people who have received official determination of customary forest in their territories in March 2019 by Decree of the Ministry of Environment and Forestry of the Republic of Indonesia (Number: SK.1547/MENLHK-PSKL/KUM.1/2/2019). This research use qualitative approach with feminist perspective and adopt feminist political ecology theory by Rebecca Elmhirst. By that approach, this research shows that power relation occur at various level of life in Kasepuhan Pasir Eurih. The power relation at various scale influence how indigenous womens knowledge about food sources and management of food are produced, employed and contested by various actors. The process of constructing indigenous womens knowledge of food determines how indigenous women respond and negotiate access and control of their food source land. The negotiation process about food source land has an impact on the threat to food crops which creates a dilemma of food production. The other thing is that indigenous women face dilemma of customary forest. The dilemma of customary forest is cause the choise of commercial plants that chosen by men. Their choice was supported by the accompanying intitution in their community. Because of that, indigenous women argued that these commercial plants threatened the existence of wild food plants. But, on the other hand, indigenous women also need money/cash. So, this situation shows the position of indigenous women in the development of the concepts and practies of indigenous economy who are influenced by various actors in the interconnection of the scale (community scale and accompanying intitution scale). The research also revealed the gender dimension in the tension process of the management of customary forest and the relationship to gendered food production."

"[ABSTRAKTesis ini membahas tentang akses dan kontrol perempuan pada pengelolaan danapinjaman SPP PNPM Mandiri Perdesaan. Penelitian ini menggunakan pendekatankualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwaakses perempuan pada dana pinjaman ditentukan oleh keikutsertaan dengankelompok, informasi yang diperoleh perempuan, kelengkapan administrasi danijin dari suami. Akses perempuan terhadap dana pinjaman mempengaruhi padapengelolaan dana pinjaman SPP dan adanya keterlibatan suami dalam pengelolaandipengaruhi dari sistem kebijakan yang diterapkan sebelum meminjam dana.Sedangkan kontrol perempuan pada dana pinjaman masih relatif rendah,meskipun adanya keterlibatan perempuan dalam pengelolaan dan pengeluaran,namun masih sangat terbatas.

---

ABSTRACTThe thesis discussed access and control of women on the management of thefunds SPP loan at PNPM Mandiri Perdesaan. This study used a descriptivequalitative approach. The research result showed that access of women on loanswere influenced by their participation on the group, information they obtained,administrative issues and permit from their husband. Women access on loans wasinfluenced by the management of the SPP loan, the involvement of husbands inthe loans management and the system of policies. While control of women onloans are still relatively low, there is women of participation in the managementand expenditure although very it is limited, The thesis discussed access and control of women on the management of thefunds SPP loan at PNPM Mandiri Perdesaan. This study used a descriptivequalitative approach. The research result showed that access of women on loanswere influenced by their participation on the group, information they obtained,administrative issues and permit from their husband. Women access on loans wasinfluenced by the management of the SPP loan, the involvement of husbands inthe loans management and the system of policies. While control of women onloans are still relatively low, there is women of participation in the managementand expenditure although very it is limited]"

"Penelitian ini berangkat dari banyaknya konflik yang terjadi pada pengelolaan taman nasional. Manfaat taman nasional dalam menjalankan fungsinya sebagai kawasan konservasi adalah dapat dinikmati oleh semua orang, sehingga termasuk dalam kriteria pemanfaatan public goods. Namun, pada sisi lain dalam areal taman nasional juga memiliki potensi sumber daya alam lain yang bersifat komersil, seperti tambang, sumber air, pariwisata, dll., sehingga menarik minat pihak lain untuk memanfaatkannya maka terjadilah kompetisi; barang dengan kriteria ini termasuk common pool resources. Jadi berdasarkan hal tersebut maka taman nasional memiliki kriteria pemanfaatan ganda. Kriteria semacam ini, memicu terjadinya konflik. Wilayah kajian untuk penelitian ini adalah Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS), yang merupakan salah satu taman nasional di Indonesia yang menuai konflik pengelolaan paling banyak. Hal ini karena TNGHS terletak pada wilayah strategis yang melintasi 2 propinsi (Jawa Barat dan Banten) serta 3 kabupaten (Bogor, Sukabumi dan Lebak), disamping itu banyaknya potensi sumber daya alam yang dimilikinya (emas, geothermal, sumber air, dan wisata alam). Masalah pokok yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan interactive governance untuk menciptakan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan di TNGHS; serta bagaimana pengelolaan yang berkelanjutan dilakukan oleh pihak-pihak yang terlibat pengelolaan di TNGHS. Kerangka teori yang digunakan adalah teori interactive governance (Kooiman, 2008) yang diintegrasikan dengan konsep sustainability (Bossel, 1999) dalam pengelolaan sebuah taman nasional untuk mewujudkan pengelolaan berkelanjutan (sustainable governance) dalam bentuk 'governance of governance' (Pieters, G.B., et.al, 2012). Pendekatan penelitian ini dilakukan melalui aplikasi action research berbasis Soft System Methodology (Checkland dan Scholes, 1990) dengan model siklus ganda (McKay dan Marshal, 2001). Hasil dari penelitian ini secara teoritis menyebutkan bahwa sistem dan struktur dari penerapan aktivitas interactive governance di area taman nasional mengarah pada governability, dimana stakeholder sebagai aktor strategis dengan kepentingan beragam mempunyai tujuan dalam mengurangi konflik dalam bentuk networks, partnership dan bentuk interaksi negosiasi lainnya. Aktivitas interactive governance-nya sendiri mengalir dalam siklus konsep sustainability sehingga menghasilkan pengelolaan berkelanjutan (sustainable governance) di TNGHS dengan beberapa persyaratan fundamentalis yaitu : sistem eko-governmetalis pada manajemen kawasan, struktur komunitas regulatoris pada manajemen kelembagaan, dan pengelolaan demokratis rasional pada manajemen sumber daya alam. Sistem ini diturunkan dalam beberapa aktivitas operasional yang dalam implementasinya menuntut beberapa perubahan yang menyangkut mekanisme dan regulasi yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan, struktur kelembagaan, termasuk perubahan metode, strategi dan teknik partisipatif para pihak yang terkait. Perubahan ini akan memberikan suatu cara untuk memfasilitasi, mengatur dan secara langsung meningkatkan kemampuan self-regulasi dari pihak pengelola dengan para pihak lainnya Perubahan ini diikuti dengan dengan kerjasama para pihak yang dilakukan dalam konteks partnership berbentuk kolaborasi dan kemitraan, dan hubungannya dilakukan dalam konteks networks governance berupa koordinasi, adaptasi dan pengendalian.

---

The background of this study is some conflicts that occur in the management of national park. Benefits of a national park and its function as one of conservation area that can be enjoyed by the society. This charachteristics of the national park, it can be called as public goods. However, a large about at natural resources that exists in the national park especially commercial natural resources, such as mining, water resources, tourism, etc., Many stakeholders attract to utilitize the resources in such a way that leads them into a competition. The later charachteristics sets the national parks as common pool resources. Based on these two features, the national park have a dual utilization charachteristics. Such atribute triggers some conflicts in its management. The object of this study is the Gunung Halimun Salak National Park (GHSNP), one of the national parks in Indonesia which has the most conflict in its management. It is because GHSNP located in a strategic area across two provinces (West Java and Banten) and three districts (Bogor, Sukabumi and Lebak). In addition, high amount of the potential of its natural resources (gold, geothermal, water resources and nature) is the other reason that drive conflicts in GHNSP. The principal issues raised in this research is how the interactive governance is to create sustainable resources in GHSNP; and how the sustainable management is applied by stakeholders in the management of GHSNP.

The theoretical framework used in this study is interactive governance theory (Kooiman, 2008) which is integrated with the concept of sustainability (Bossel, 1999) in the management of a national park to achieve sustainable governance in the form of "governance of governance" (Pieters, GB, et. al, 2012). The approach conducted in this research is action research applications based on the Soft System Methodology (Checkland and Scholes, 1990) with a dual imperatives model (McKay and Marshall, 2001).

The results of this research as theoretically that the implementation of the interactive governance activities at the national park area is the systems and structures of leads to governability. There are many stakeholders as strategic actors with diverse interests have a goal to reducing conflict by networks, partnerships and the other forms of interaction negotiation. The interactive governance activities flow in a cycle sustainable concept, so it's produces sustainability governance at TNGHS. There are some fundamentalist requirements : the ecogovernmetalis system on area management, community and regulatory structure in institutional management, and the rational democratic management in the natural resources management.

Interactive governance derived in several operational activities, in which its implementation requires some changes regarding to the mechanism and regulation that is formed in the regulation, institutional structure, including changes in methods, strategies and participatory techniques of stakeholders. This change will provide a way to facilitate, regulate and enhance the ability of self-regulation of the manager. This changes was followed by the cooperation of the stakeholders in the partnership context formed in collaboration and partnership, also the relation in the context of networks governance in the form of coordination, adaptability and control."

"Kegiatan pertambangan mineral dan batubara memicu lahirnya permasalahan terhadap lingkungan hidup. Negara, sebagai pemegang hak penguasaan negara terhadap sumber daya tambang di Indonesia telah memberikan kewajiban bagi pemegang izin pertambangan melalui peraturan perundang-undangan untuk melaksanakan reklamasi pada area bekas kegiatan tambang. Sebagai bentuk internalisasi eksternalitas akibat dari kegiatan tambang, pemegang izin selaku pelaku usaha juga wajib untuk menempatkan dana jaminan reklamasi. Dana jaminan reklamasi sebagai instrumen ekonomi lingkungan hidup, atau yang sering disebut sebagai reclamation bond/performance bond dalam berbagai tulisan ilmiah hukum lingkungan, seharusnya mampu untuk memenuhi biaya kerusakan lingkungan akibat kegiatan pertambangan. Melalui perbandingan dengan praktik di negara lain, serta wawancara dengan ahli hukum administrasi negara, ahli hukum lingkungan, pemegang izin pertambangan, danInspektur Tambang Kementerian ESDM yang terlibat langsung untuk mengawasi dana jaminan reklamasi di Indonesia, maka dalam penelitian ini dijabarkan mengenai berbagai tantangan dan permasalahan yang dihadapi dalam implementasi dana jaminan reklamasi serta penegakkan hukum atas dana jaminan reklamasi. Permasalahan tersebut antara lain, banyaknya pemegang izin pertambangan yang masih melanjutkan kegiatan tambangnya bahkan sampai izinnya telah berakhir, tetapi belum juga menempatkan dana jaminan reklamasi.

---

Mineral and coal mining activities trigger environmental problems. The state, as the holder of state control rights over mining resources in Indonesia has given obligations to holders of mining permits through statutory regulations, to carry out reclamation in areas of former mining activities. As a form of internalizing externalities resulting from mining activities, license holders as business actors are also required to place reclamation guarantee funds. A reclamation guarantee fund as an environmental economic instrument, or what is often referred to as a reclamation bond/performance bond in various environmental law scientific writings, should be able to cover the cost of environmental damage caused by mining activities. Through comparisons with practices in other countries, as well as interviews with state administrative law experts, environmental law experts, and Mining Inspectors of the Ministry of Energy and Mineral Resources who are directly involved in overseeing reclamation guarantee funds in Indonesia, this research describes the various challenges and problems faced in implementing reclamation guarantee fund as well as law enforcement on reclamation guarantee fund. These problems include, among others, the large number of mining permit holders who continue their mining activities even after the license has expired, but have not yet placed a reclamation guarantee fund."

"ABSTRAKk Wacana pemekaran Kota Sofifi merupakan kasus yang berujung pada potensi konflik pengelolaan sumber daya alam. Di lihat dari dana perimbangan dengan visi misi pemerintah daerah yang memprioritaskan peningkatan perekonomian berbasis pertanian dan kurang optimalnya tenaga penyuluh merupakan kesenjangan yang mengarah pada potensi konflik pengelolaan sumber daya alam.Penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif sebagai metode yang mengetahui potensi pendapatan asli daerah dari sumber daya alam wacana Pemekaran Kota Sofifi, dengan melakukan perbandingan besar potensi sumber daya alam wilayah 4 (empat) Kecamatan Pulau Halmahera. Hasil penelitian ditemukan 4 (empat)kecamatan wacana pemekaran Kota Sofifi memiliki potensi sumber daya alam yang bernilai tinggi dengan wilayah daratan yang luas dimungkinkan pengembangan jangka panjang daerah tersebut berkembang dengan cepat. Konsep pemecahan sudah dilakukan akan tetapi pemecahan hanya bersifat kesepakatan antara pemerintah induk Kota Tidore Kepulauan dan pemerintah Provinsi.Kesepakatan yang dilakukan menghasilkan solusi dan menetapkan 1 (satu) kecamatan Oba Utara sebagai daerah secara administrasi layak dimekarkan.Dengan melihat titik permasalahan baru di 3 (tiga) kecamatan dimungkinkan berdampak pada potensi konflik pengelolaan SDA wacana pemekaran Kota Sofifi.Dari hasil observasi lapangan, penulis menawarkan formulasi model sebagai langkah pemecahan masalah potensi konflik pengelolaan SDA yang didalamnya menjelaskan pembangunan kapasitas, transformasi, negosiasi dan solusi sebagai rumusan langkah-langkah kesepakatan antara pemerintah dan masyarakat wacana pemekaran.

---

ABSTRAK The public view of autonomus City of Sofifi is a case which potentially lead to natural resources management conflict. By comparing equalization centreregional fiscal transfer with regional government vision and mission which prioritize agricultural-based economic development and extension workers who did not work optimally made disparity and potentially led to natural resources management conflict. This research used descriptive qualitative method to know local income from natural resources by comparing the potential natural resourcesin four districts in Halmahera Island. The result of the study indicated that in four districts have great value of potential natural resouces and vast area of land which can hasten the long term regional development. A resolution concept had beenmade however this concept was temporary solution between the central government of Tidore Islands Regency and provincial government. The number of conflicts had been descended from the previous situation where each governments insisted on different interest. The settlement had been reached, one district, North Oba, is administratively passed as autonomous region. The peoplein three districts felt disappointed at government decision. As the result, this decision can lead to the new problem of natural resources management conflict in those three districts. Based on field observation, writer suggests a model of formulation to resolve the problem caused by the public view of natural resources management. The model also included capacity building, transformation, negotiation, and solution as formulation of settlement steps between govenment and society"

"Skripsi ini menjelaskan tentang pengelolaan sumber daya alam berbasis pranata sasi di kawasan Desa Adaut, Kecamatan Selaru, Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Provinsi Maluku. Sasi merupakan sebuah pranata yang menjadi tradisi di masyarakat Maluku yang sangat erat kaitannya dengan pengelolaan sumber daya alam yang bersifat common property. Dalam prakteknya sasi mengalami perubahan dari waktu ke waktu juga kaitan terhadap akses yang membentuk siapa saja yang memiliki hak dan keuntungan dalam pengelolaan sumber daya alam tersebut. Keberlangsungan sasi sebagai suatu pranata secara berkelanjutan terus dilakukan dengan pertimbangan ekonomi sebagai factor utama dan konservasi sebagai keuntungannya. Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif, dengan pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam, pengamatan terlibat, dan studi literatur. Proses pengumpulan data dan penulisan secara keseluruhan dilakukan sejak Desember 2012 hingga Mei 2013.

---

This undergraduate thesis explains the management of natural resources that are Sasi-institution based in the area of Adaut Village, Selaru District, Maluku Tenggara Barat Regency, Maluku Province. Sasi is an institution that has become a tradition among people of Maluku which has a strong relation with natural resources management with common property characteristic. In the practice, Sasi encountered changes from time to time and also the relation to the access of those who can have rights and benefits in managing natural resources. Sasi as an institution os continously carried out by economic considerations as the main factor and the conservation benefits. The research methodology used in this research is qualitative method by collecting data through in-depth interview, participant observation, and literature study. The whole field observation and writing process has been done since December 2012 until May 2013."