Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 53728 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Asha Alifa Khairunnisa
Tanggung jawab penyelenggara penyedia identitas terhadap data pribadi = Identity provider liability regarding personal data
"ABSTRACT
Pesatnya kemajuan teknologi membuat jenis identitas menjadi sangat bervariasi. Kemajuan teknologi juga memungkinkan penggunaan satu identitas, khususnya identitas digital digunakan untuk berbagai kegunaan. Penggunaan identitas untuk berbagai kegunaan tidak dapat terlepas dari pelaksanaan interoperabilitas data pribadi yang harus diperhatikan keamanan dan kerahasiaannya. Pelaksanaan interoperabilitas tersebut menimbulkan pertanyaan terkait ketentuan yang berlaku mengenai penyelenggara penyedia identitas di Indonesia serta bagaimanakah tanggung jawab penyelenggara penyedia identitas terhadap data pribadi di Indonesia dalam kaitannya dengan interoperabilitas data pribadi dan bagaimana penerapan interoperabilitas data pribadi tersebut di Indonesia. Penelitian merupkan penelitian hukum yuridis normatif. Mengingat identitas yang mempunyai sifat mudah dipindahkan portable adalah identitas digital yang online, ketentuan mengenai penyelengara penyedia identitas tidak hanya mengacu pada UU Administrasi Kependudukan. Namun, juga akan mengacu pada UU ITE, Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik serta Peraturan Menteri Kominfo tentang Perlindungan Data Pribadi dalam sistem Elektronik. Meskipun praktik interoperabilitas data pribadi di Indonesia telah banyak dilaksanakan, tetapi ketentuan tentang interoperabitas data pribadi, belum diatur secara komperehensif di Indonesia. Terkait masalah tanggung jawab terhadap data pribadi, penyelenggara penyedia identitas harus memperhatikan asas perlindungan data pribadi di Indonesia, terutama mengenai persetujuan, relevansi dengan tujuan dan kebutuhan serta penghormatan data pribadi sebagai privasi.
ABSTRACT
The rapid technological advances the type of identity varies greatly. Technological development also allows the use of an identity, particularly digital identity, used for various purposes. The use of identity for various purposes can not be separated from the implementation of the right to data portability that must be secured and confidential. The implementation of the right to data portability raises questions concerning the applicable law of the identity providers and the liability of the identity providers regarding personal data in relation to the right to data portability in Indonesia and and alaso regarding the implementation of the right to data portability in Indonesia.This research is conducted by normative juridical approach. Concerning the identity that has portable nature is an online digital identity, provisions regarding the identity providers in Indonesia not only subject to the Population Administration Act, but also subject to to the Law on Electronic Information and Transaction, the Government Regulation on Electronic System and Transaction Implementation and Ministry of Communication and Informatics Regulation on Personal Data Protection In Electronic system. Although the right to data portability has been widely practiced in Indonesia, the implementation of the right to data portability in Indonesia itself has not been regulated in a specific provision.On the subject of identity providers liability regarding personal data, identity providers should consider the principles of protection of personal data in Indonesia, particularly on approval, relevance to objectives and needs and respect the personal data as a privacy."
2017
S69514
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Rima Agristina
Analisis tanggung jawab penyelenggara jasa sistem elektronik atas pemanfaatan data pribadi berdasarkan UU No.11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik = Analysis of service provider electronic systems's responsibilities for the utilization of personal data based on law No.11 year 2008 on information and electronic transactions
"Pemanfaatan sistem elektronik yang semakin meluas, meningkatkan kebutuhan pengaturan perlindungan privacy dan data pribadi yang lebih lengkap dan menyeluruh, khususnya mengenai tanggung jawab penyelenggara jasa sistem elektronik atas pemanfaatan data pribadi. Pengkajian yang dilaksanakan mencakup praktek pengaturan perlindungan yang dilaksanakan di USA, Uni Eropa, APEC, serta di Indonesia.
Penelitian menyimpulkan adanya urgensi penyusunan suatu UU perlindungan privacy dan data pribadi yang menyeluruh, yang mensinergikan pendekatan subyektif, pendekatan obyektif dan peran dari institusi profesional yang independen, dengan berdasarkan kepada Konstitusi.Disarankan agar selama UU mengenai Perlindungan Privacy dan Data Pribadi belum tersedia, pengaturan dalam PP No.82 tahun 2012 digunakan secara lebih optimal.
Utilization of electronic systems increasingly widespread, increasing the need for a privacy protection and personal data regulation which is more complete and thorough, especially regarding responsibility of service provider of electronic systems for the utilization of personal data. The scope of analysis include the protection regulation practices conducted in the USA, EU, APEC, as well as in Indonesia.
The study concludes that there is urgency of drafting a complete law on protection of privacy and personal data, which synergize subjective approach, objective approach and the role of independent professional institutions, based on constitution. Highly recommended to use the article on Government Regulation (PP) No.82 Year 2012 optimally while the Law on the Protection of Privacy and Personal Data are not yet available."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2015
S58383
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Putri Najla Ramadhania
Tanggung Jawab Pengendali Data Pribadi Dalam Memverifikasi Informasi Pribadi Berdasarkan Undang-Undang Tentang Pelindungan Data Pribadi: Studi Terhadap Aplikasi Kencan Bumble = The Responsibility Of Personal Data Controllers In Verifying Personal Information Based On The Law On Personal Data Protection: A Study Case On The Bumble Dating Application
"Penelitian ini memiliki fokus utama menganalisis tanggung jawab dan kewajiban dari Pengendali Data Pribadi dalam memverifikasi informasi data pribadi dalam studi kasus aplikasi kencan Bumble. Penelitian ini menggunakan metode doktrinal secara yuridis-normatif. Data Pribadi palsu merupakan larangan dari penyalahgunaan Data Pribadi yang ditujukan untuk meraih keuntungan sendiri yang menyebabkan kerugian pada orang lain. Penelitian ini akan membahas mengenai penerapan prinsip-prinsip dalam pemrosesan data yang berkaitan dengan fitur lencana terverifikasi, yang dirancang untuk memberikan rasa aman kepada Para Pengguna Bumble. Pertama-tama, penelitian ini akan menganalisis kebijakan pemrosesan Data Pribadi yang diterapkan oleh Bumble sebagai Pengendali Data yang sesuai dengan Pasal 16 ayat (2) huruf a UU PDP yang dilakukan secara  terbatas dan spesifik, sah secara hukum, dan transparan. Maka dari itu penelitian ini akan menganalisis bagaimana keamanan sebagai tujuan pemrosesan data pribadi oleh Bumble telah diterapkan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan tanggung jawab dalam pelindungan data pribadi oleh Pengendali Data. Akan tetapi, kehadiran fitur lencana terverifikasi tersebut belum sepenuhnya mencapai tujuan pemrosesan yang diharapkan. Hal ini terlihat dari dampak negatif yang dialami oleh seorang publik figur yang merasa dirugikan akibat Pemalsuan Data Pribadi pada akun Bumble yang bukan miliknya. Maka dari itu, penelitian ini juga dilakukan untuk menganalisis kerangka alur data dan implementasi pelindungan data pribadi oleh Bumble.
This research has the main focus of analysing the responsibilities and obligations of the Personal Data Controller in verifying personal data information in a case study of the dating application Bumble. This research uses a juridical-normative doctrinal method. False Personal Data is a prohibition of misuse of Personal Data aimed at gaining its own benefits that cause harm to others. This research will discuss the application of principles in data processing relating to the verified badge feature, which is designed to provide a sense of security to Bumble Users. To begin with, this research will analyse the Personal Data processing policy implemented by Bumble as a Data Controller in accordance with Article 16 paragraph (2) letter a of the PDP Law which is limited and specific, lawful, and transparent. This research will therefore analyse how security as the purpose of personal data processing by Bumble has been implemented. This research aims to analyse the application of responsibility in the protection of personal data by Data Controllers. However, the presence of the verified badge feature has not fully achieved the expected processing purpose. This can be seen from the negative impact experienced by a public figure who felt harmed due to the falsification of personal data on a Bumble account that did not belong to him. Therefore, this research has also been conducted to analyse the data flow framework and implementation of personal data protection by Bumble."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2025
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Savitri Narendra Putri
Tanggung jawab penyelenggara online marketplace atas peredaran barang fashion palsu dalam situsnya = Liability of online marketplaces provider regarding distribution of counterfeit fashion goods through their websites
"ABSTRAK
Tesis ini bertujuan untuk terutama menganalisis bagaimana tanggung jawab
penyelenggara Online Marketplace atas peredaran barang fashion palsu yang dijual dalam
situsnya. Selain itu tesis ini meneliti juga mengenai bagaimana sistem transaksi yang terjadi
dalam situs online marketplace dan penyelesaian sengketa yang dapat diambil terkait dengan
penjualan barang fashion palsu yang dilakukan oleh anggota penjual dari sistem online
marketplace berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Metode penelitian yang
digunakan dalam tesis ini adalah metode yuridis normatif yang mencakup penelitian terhadap
peraturan perundangan yang terkait dengan e-commerce dan penyelenggara jaringan elektronik.
Bahwa sistem transaksi online marketplace yang terdapat di Indonesia tergambar secara
garis besar dalam Angka 1 huruf d Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-62/PJ/2013
Tentang Penegasan Ketentuan Perpajakan Atas Transaksi E-Commerce. Selain itu bahwa model
bisnis online marketplace tersebut tidak sesuai untuk dikategorikan sebagai agen, distributor
ataupun sistem titip jual dan walaupun hanya menjadi pihak enabler, penyelenggara online
marketplace pun memiliki peranan yang cukup besar dalam kegiatan jual beli melalui situsnya
diantaranya adalah melakukan approval atas informasi yang diunggah oleh merchant dalam
situsnya.
Atas peranan yang cukup besar tersebut, dapat dikatakan bahwa penyelenggara online
marketplace turut bertanggung jawab atas peredaran barang fashion palsu yang terjadi melalui
situsnya. Sehubungan dengan transaksi yang sangat besar jumlahnya yang terjadi dalam situs
online marketplace, maka dibutuhkan peran serta dari masyarakat selaku konsumen dan
penyelenggara online marketplace yang bersinergi untuk mencegah kerugian yang dapat timbul
atas peredaran barang fashion palsu melalui situs online marketplace
ABSTRACT
This thesis aims to analyze the liability of Online Marketplace providers regarding the
distribution of counterfeit fashion goods that sold on their websites. Moreover, this thesis also
examines the system of transactions that occur in the online marketplace site and dispute
settlements that can be done regarding the selling of counterfeit fashion goods (that
accomplished by the online marketplace merchants) based on laws and regulations in Indonesia.
The method used in this thesis is a normative juridical method that includes a study of laws and
regulations related to consumer protection law, e-commerce and electronic system provider.
The transaction system run by Indonesian online marketplaces is depicted the Circular of
the Director General of Taxation Number Se-62 / PJ / 2013 About Affirmation of Taxation
Provisions Over E-Commerce Transactions. Although only an enabler, online marketplace
providers also have a significant role in trading activities through their website including giving
approvals on the information uploaded by merchants on website.
Therefore, it can be said that the online marketplace providers responsible for the
distribution of counterfeit fashion goods that occur through their websites. Regarding the
numerous amount of transactions that occur in the online marketplace sites, participation of the
public as consumers and providers of online marketplaces is needed to work together to prevent
losses that may arise on the distribution of counterfeit fashion goods through online marketplace
sites."
2016
T45849
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Nicole Christy Syamhadi
Kepatuhan Penyedia Layanan Jual Beli Tiket Konser Berbasis Digital Terhadap Pengaturan Pencegahan Kebocoran Data Pribadi Pengguna = Digital Concert Ticket Platform Compliance to Personal Data Protection Regulations Regarding The Risk of Data Breach
"Eksistensi pelantar digital memberikan kemudahan kepada pihak pembeli tiket konser dalam melakukan transaksi jual beli. Pemesanan tiket konser secara manual membutuhkan waktu yang lama baik dalam memasarkan tiket secara manual dan mengolah data pelanggan. Oleh karena itu, dalam menciptakan efektifitas dan efisiensi dalam pelayanan pemasaran tiket konser diciptakan sistem yang terkomputerisasi. Aspek keamanan dan privasi data merupakan komponen penting dalam proses ekspansi produk layanan digital jual beli tiket konser untuk menanggulangi risiko kebocoran data. Salah satu tindakan kecurangan yang marak terjadi pada transaksi jual beli tiket konser adalah penggunaan malware bot. Penggunaan malware bot berisiko mengakibatkan kebocoran data, sebagaimana malware bot dapat menginfeksi sistem komputer dan memberi akses tidak sah untuk pencurian data pribadi dari pengguna layanan jual beli tiket konser tersebut. Perusahaan penyedia layanan jual beli tiket konser selaku pelaku usaha memiliki tanggung jawab untuk mematuhi dan mengimplementasi prosedur yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan untuk memenuhi hak konsumen. Salah satu prosedur pelindungan data pribadi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan adalah melalui pembuatan kebijakan internal yang pada hakikatnya merupakan kebijakan yang disusun oleh pelaku usaha. Kebijakan internal yang disusun oleh pelaku usaha secara mandiri, terkadang berpotensi untuk menciptakan situasi yang menguntungkan bagi pelaku usaha dan merugikan bagi pengguna. Maka dari itu, penerapan prinsip beritikad baik dan bertanggung jawab menjadi pokok yang mendasari penilaian terhadap susunan
kebijakan privasi dan syarat ketentuan yang disusun oleh suatu pelaku usaha. Kebijakan privasi tentu memuat apa yang menjadi kewajiban dan bagaimana tata kelola pemrosesan data pribadi, sebagaimana hal ini diamanatkan oleh UU PDP yaitu prinsip transparansi
dan pemberitahuan kepada subjek data atas pengelolaan datanya. Sehingga, tata kelola pemrosesan data pribadi menjadi unsur penting dalam menilai kepatuhan suatu pelaku usaha terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai perlindungan data pribadi.
The existence of digital platforms provides convenience for concert ticket buyers in conducting transactions. Convensional concert ticket booking requires a long time both in terms of the transactions and processing customer data. Therefore, to create effectiveness and efficiency in concert ticket services, a computerized system has been used for the transactions. The aspects of data security and privacy are becoming more important in the process of expanding digital product services for buying and selling concert tickets to mitigate the risk of data leaks. One of the fraudulent activities that often occurs in concert ticket transactions is the use of malware bots. The use of malware bots is risky and can result in data breaches, as malware bots can infect computer systems and provide unauthorized access for stealing personal data from users of the concert ticket buying and selling service. The concert ticket buying and selling service provider as a business actor has a responsibility to comply with and implement procedures required by regulations to fulfill consumer rights. One of the personal data protection procedures stipulated in the regulations is through the creation of internal policies, which are essentially policies formulated by business actors. Internal policies formulated by business actors independently sometimes have the potential to create situations that benefit the business actor and harm users. Therefore, the application of the principles of good faith and responsibility is the basis for assessing the structure of privacy policies and terms and conditions formulated by a business actor. The privacy policy certainly contains what is the obligation and how to manage the processing of personal data, as mandated by the Personal Data Protection Law, which includes transparency and notification principles to data subjects regarding the management of their data. Thus, the governance of personal data processing becomes an important element in assessing a business actor's compliance with applicable regulations on personal data protection."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Mujadiddah Aslamiyah
Perlindungan Data Pribadi Pada Penggunaan Identitas Digital Pada Transaksi E-commerce = Protection of Personal Data On The Use Of Digital Identity On E-Commerce Transactions
"Perlindungan data pribadi sudah dibicarakan sejak lama, dalam pengaturan hak asasi manusia pun disebutkan adanya perlindungan atas seseorang tentunya didalamnya termasuk data pribadi orang tersebut. Perbincangannya pun masih hangat sampai saat ini, sejak berlakunya general data protection, 25 mei 2018 lalu. Sering juga dikatakan bahwa data menjadi driver (penentu/pengendali) dalam hampir setiap keputusan bisnis, sosial dan pemerintahan. 
Berkaitan dengan data pribadi, dalam dunia teknologi kini, hampir seluruh aktifitas banyak dilakukan melalui dunia digital, contohnya saja adanya e-mail, e-bangking, e-contract, dan sebagainya.
Maka dengan banyaknya aktifitas di dunia digital tersebut, tentunya ada yang namanya identitas digital. Identitas digital lahir dari data pribadi yang terautentifikasi, oleh karena itu kaitannya data pribadi dan identitas digital sebagai sesuatu yang khas atau atribut seseorang yang dapat mengenali seseorang.
Dalam tulisan ini, memiliki batasan penelitian yaitu dalam transaksi e-commerce. Tentunya sebelum bertransaksi di e-commerce dibutuhkan sebuah identitas digital. 
Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan teknik pengumpulan data sekunder atau bahan pustaka, yang kemudian dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif.
Namun belum semua Negara memiliki peraturan khusus tentang perlindungan data pribadi, khususnya di Indonesia yang belum memiliki undang-undang mengenai perlindungan data pribadi. Maka dalam penulisan ini akan membahas peraturan yang mengatur perlindungan data pribadi di Indonesia khususnya yaitu Permen Kominfo No 20/2016, dan implementasinya.
Protection of personal data has been discussed for a long time, in the human rights setting also mentioned the existence of protection of someone of course inside including the person's personal data. The discussion was still discussed until now, since the validity of general data protection, 25 May 2018 ago. It is often also said that data becomes the driver (driver / controller) in almost every business, social and government decision.
With regard to personal data, in the world of technology today, almost all activities are done through the digital world, for example e-mail, e-bangking, e-contract, and so on.
So with the many activities in the digital world, of course there is a digital identity. Digital identity is born from authentic personal data, therefore the relation of personal data and digital identity as something characteristic or attribute of someone who can recognize a person.
In this paper, has a limitation of research that is in e-commerce transactions. Of course, before make a transaction in e-commerce requires a digital identity.
Approach method used in this research is normative juridical with technique of collecting of secondary data or library material, which then analyzed by using qualitative method.
However, not all countries have specific regulations on the protection of personal data, especially in Indonesia that does not yet have laws on the protection of personal data. So in this paper will discuss the rules that regulate the protection of personal data in Indonesia, especially the Permen Kominfo No 20/2016, and its implementation."
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Erlang Ahmad Amara
Tanggung jawab hukum penyedia sarana perdagangan secara elektronik (electronic marketplace) terhadap wanprestasi pedagang (merchant) = Legal liability of electronic transaction providers (electronic marketplace) regarding to the sellers breach of contract (merchant)
"Kegiatan perdagangan melalui sistem elektronik dapat dilakukan dengan berbagai perdagangan fasilitas, salah satunya adalah pasar elektronik. Selain memberikan manfaat dan kenyamanan, ada juga hal-hal yang dapat membahayakan pengguna dalam melakukan transaksi melalui sistem elektronik, terutama di pasar elektronik. Salah satunya hal yang bisa menyebabkan pembeli rugi adalah pelanggaran kontrak yang dilakukan oleh pedagang. Sebagai
akibat dari tindakan ini, penjual harus bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh pembeli, tetapi ini juga menimbulkan masalah terkait dengan tanggung jawab elektronik penyedia pasar yang menyediakan fasilitas transaksi antara penjual dan pembeli. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan pertanggungjawaban hukum pasar elektronik penyedia tentang penjual melanggar kontrak. Makalah ini menggunakan yuridis normatif metode yang menggunakan hukum dan literatur yang berlaku tertulis, termasuk meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang bertujuan untuk menemukan fakta terkait kewajiban penyedia pasar elektronik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyedia pasar elektronik bertanggung jawab atas kehilangan pembeli yang disebabkan oleh
penjual melanggar kontrak. Ini karena sebagai penyedia fasilitas transaksi, pihak provider juga berperan dalam proses transaksi antara penjual dan pembeli.
Trading activities through the electronic system can be carried out with various trading facilities, one of which is the electronic market. In addition to providing benefits and convenience, there are also things that can endanger users in conducting transactions through electronic systems, especially in the electronics market. One of the things that can cause buyers to lose is a breach of contract made by the trader. As As a result of this action, the seller must be responsible for losses suffered by the buyer, but this also raises problems related to the electronic responsibility of the market provider that provides transaction facilities between the seller and the buyer. This study aims to determine the legal liability of electronic market providers about sellers violating contracts. This paper uses a normative juridical method that uses written law and literature, including examining library materials or secondary data that aims to find facts related to obligations of electronic market providers. The results of this study indicate that electronic market providers are responsible for buyer losses caused by seller violates the contract. This is because as a provider of transaction facilities, the provider also plays a role in the transaction process between the seller and buyer."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Tristan Ariobimo
Tinjauan Layanan Location Based Advertising Provider Telkomsel Terhadap Perlindungan Data Pribadi Konsumen = Judicial Review of Telkomsel's Location-Based Advertising Services towards Consumer Personal Data Protection
"Perkembangan teknologi juga telah mengubah gaya hidup masyarakat, dan perekonomian telah berkembang dari ekonomi berbasis manufaktur tradisional menjadi ekonomi digital berbasis informasi. Telkomsel sebagai salah satu pelaku usaha yang bergerak dalam bidang perusahaan operator telekomunikasi seluler tentunya produk atau layanan yang diberikan akan selalu bergerak mengikuti perkembangan teknologi. Sebagai penyedia perusahaan operator telekomunikasi seluler, salah satu layanan yang diberikan Telkomsel adalah layanan Short Messaging Services (“SMS”). Dalam perkembangannya, Telkomsel mengembangkan serta menerapkan layanan Location Based Advertising yang merupakan salah satu jenis pemasaran langsung yang dibatasi pada distribusi pesan iklan yang secara khusus dirancang untuk lokasi di mana konsumen mengakses pesan tersebut. Layanan Location Based Advertising ini merupakan alternatif yang dapat menyampaikan pesan iklan di perangkat seluler, dan disaat yang sama akan menggunakan informasi di lokasi konsumen. Layanan Location Based Advertising ini pada perangkat seluler dirasa memiliki dua peluang penting bagi perusahaan. Pertama, ini ditujukan kepada konsumen secara individu, berdasarkan lokasi mereka saat ini, dan secara dinamis dipasarkan dalam waktu nyata. Kedua, Layanan Location Based Advertising ini memberikan fleksibilitas terhadap kesalahan atau adanya perubahan informasi, yang dapat diganti dengan cepat oleh akses jarak jauh. Meskipun dengan munculnya sistem media pemasaran berbasis lokasi memiliki banyak sekali manfaat praktis, tetapi hal tersebut juga dapat dianggap menggelisahkan serta meningkatkan masalah pribadi bagi penggunanya. Sistem yang menggabungkan pelacakan konsumen dan profil geografis, iklan berbasis lokasi dipandang mengganggu dan menimbulkan masalah privasi terhadap data pribadi penggunanya.
Technological developments have also changed people's lifestyles, and the economy has evolved from a traditional manufacturing-based economy to an information-based digital economy. Telkomsel as one of the business actors engaged in the field of mobile telecommunications operator companies, of course, the products or services provided will always have an impact with technological developments. As a provider of cellular telecommunications operator companies, one of the services provided by Telkomsel is Short Messaging Services ("SMS"). In its development, Telkomsel develops and implements Location Based Advertising services with SMS which is a type of direct marketing that is limited to the distribution of advertising messages specifically designed for the location where consumers access the message. This Location Based Advertising service is an alternative that could deliver advertising messages on mobile devices, and at the same time will use information on the location of consumers. This Location Based Advertising service on mobile devices is considered to have two important opportunities for companies. It is addressed to consumers individually, based on their current location, and dynamically marketed in real time. Location Based Advertising Service provides flexibility against errors or changes in information, which can be replaced quickly by remote access. Although the advent of location-based marketing media systems has many practical benefits, it can also be considered disturbing and raise personal issues for users. Combining consumer tracking and geographic profiling, location-based advertising is seen as intrusive and raises privacy concerns for users' personal data."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Anggara Dwiwidodo Sukma Putra
Pertanggungjawaban Bank X terhadap Pembocoran Data Pribadi Nasabah oleh Pihak Internal Bank = Bank X's Liability for Leakage of Customer Personal Data by Internal Bank Parties
"Pesatnya perkembangan dalam dunia perbankan dapat memberi dampak terhadap ketergantungan masyarakat dalam bertransaksi. Dengan perkembangan ini, bank dalam menjalankan usahanya dapat menghadapi risiko baru seperti kebocoran data pribadi. Dengan adanya risiko tersebut bank perlu mengamankan terhadap kerahasiaan informasi nasabahnya. Berlakunya Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Perbankan menuntut bank dalam menjaga terhadap kerahasiaan informasi nasabahnya. Maka dari itu, penelitian ini akan memaparkan analisis terhadap pengaturan pelaksanaan perlindungan data pribadi oleh bank. Analisis tersebut kemudian dapat digunakan sebagai pemahaman terkait manajemen risiko terhadap kebocoran data pribadi serta pertanggungjawaban bank dalam menanganani kebocoran data pribadi yang dilakukan oleh pihak internalnya. Penelitian ini menggunakan metode doktrinal dengan data pendukung berupa wawancara. Mengambil contoh dari Bank X, perbankan dalam melindungi data nasabahnya berpedoman kepada Undang-Undang Perbankan, Undang-Undang Perbankan Syariah, Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, dan Peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dalam menerapkan perlidnungan terhadap data nasabahnya berpegang teguh kepada asas kerahasiaan (secrecy principle). Dalam pembocoran data pribadi oleh pihak internal bank, pihak internal bank bertanggung jawab atas pelanggaran kerahasiaan data nasabah berdasarkan berbagai pasal dalam UU Perbankan, UU Perbankan Syariah, UU PDP, KUHPerdata dan KUHPidana. Bank BTN dapat juga bertanggung jawab atas tindakan pembocoran data pribadi oleh pihak internalnya berdasarkan kontrak dengan nasabah, ketentuan kerahasiaan bank, dan prinsip tanggung jawab pengganti. Bank BTN mengacu pada berbagai pasal dalam UU Perbankan, UU Perbankan Syariah, peraturan POJK, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk pertanggungjawaban kebocoran data pribadi. Saran yang diberikan oleh penulis dalam hal ini agar bank lain dapat mengikuti langkah BTN dalam melindungi data pribadi nasabah, menciptakan kepercayaan dan kerahasiaan bagi nasabah, menjaga integritas, serta melindungi nasabah sebagai konsumen dalam aktivitas operasional perbankan demi daya saing yang sehat dan berkelanjutan.
The rapid development in the banking world can have an impact on people's dependence on transactions. With this development, banks in running their business can face new risks such as leakage of personal data. With this risk, banks need to secure the confidentiality of their customers' information. The enactment of Article 40 paragraph (1) of the Banking Law requires banks to maintain the confidentiality of their customers' information. Therefore, this research will present an analysis of the regulation of the implementation of personal data protection by banks. The analysis can then be used as an understanding of risk management related to personal data leakage and bank liability in handling personal data leaks committed by its internal parties. This research uses doctrinal method with supporting data in the form of interviews. Taking the example of Bank X, banks in protecting customer data are guided by the Banking Law, Sharia Banking Law, Financial Sector Development and Strengthening Law, Financial Services Authority Regulations, and other applicable laws and regulations in implementing protection of customer data adhering to the secrecy principle. In the case of personal data leakage by the bank's internal parties, the bank's internal parties are responsible for violating the confidentiality of customer data based on various articles in the Banking Law, Sharia Banking Law, PDP Law, Civil Code and Criminal Code. Bank BTN may also be liable for acts of personal data leaking by its internal parties based on contracts with customers, bank confidentiality provisions, and the principle of vicarious liability. Bank BTN refers to various articles in the Banking Law, Sharia Banking Law, POJK regulations, and applicable laws and regulations for personal data leakage liability. The author suggests that other banks should follow BTN's steps in protecting customers' personal data, creating trust and confidentiality for customers, maintaining integrity, and protecting customers as consumers in banking operations for healthy and sustainable competitiveness."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Aldy Kurniawan
Pertanggungjawaban bank terhadap risiko pelanggaran data pribadi nasabah dalam penyelenggaraan open banking = Bank’s liability to the risks of customers’ personal data breach in the implementation of open banking.
"Perkembangan teknologi yang pesat di sektor jasa keuangan menggeser paradigma dan aktivitas industri Perbankan ke arah digitalisasi. Eksistensi Financial Technology (Fintech) dalam industri Perbankan mendisrupsi pasar keuangan yang selama ini didominasi oleh Bank sebagai badan usaha yang memberikan layanan jasa keuangan kepada Nasabah. Terlepas dari Bank yang telah memiliki layanan Perbankan digital, partisipasi Fintech sebagai pesaing di industri Perbankan menjadi ancaman yang serius bagi Bank karena Bank khawatir loyalitas Nasabahnya akan beralih ke Fintech. Dalam rangka mempertahankan eksistensinya, Bank berkolaborasi dengan Fintech dengan menyelenggarakan Open Banking. Bank membuka sistem internalnya kepada Fintech selaku Penyelenggara Pihak Ketiga melalui mekanisme data sharing menggunakan teknologi Open Application Programming Interfaces (Open APIs) agar Fintech dapat mengakses data Nasabah Bank, termasuk Data Pribadinya untuk diproses dalam rangka memberikan layanan kepada Nasabah. Metode penelitian yuridis normatif digunakan untuk menjawab rumusan masalah mengenai pengaturan terhadap perlindungan Data Pribadi di berbagai negara dan tanggung jawab Bank terhadap potensi risiko pelanggaran Data Pribadi Nasabah dalam penyelenggaraan Open Banking, seperti pengumpulan Data Pribadi melebihi persetujuan, kebocoran Data Pribadi akibat serangan siber dan gangguan keamanan sistem elektronik, pengambilan Data Pribadi tanpa hak akibat keterbatasan pengetahuan Nasabah terhadap layanan Open Banking, dan penurunan reputasi Bank. Dalam hal ini, Bank bertanggung jawab untuk melakukan manajemen risiko, menentukan standar data dan standar keamanan minimum, menyusun kontrak APIs yang memenuhi standar, membentuk standard governing body untuk mengawasi penyelenggaraan Open Banking, dan menyediakan layanan pengaduan dan penyelesaian sengketa bagi Nasabah.
The rapid development in financial service sector has shifted the paradigm and the activity of banking industry to digitalization which are indicated by the emergence of Fintech companies. The presence of Fintech in banking industry disrupts financial market that has been dominated by Bank as business entity providing financial services to customers. Despite the banks provision of digital banking services, Fintech participation as competitor in banking industry appears as serious threat to banks as banks are concerned of their customers’ loyalty and trust that may shift to Fintech. In order to maintain its existence, bank collaborates with Fintech by implementing Open Banking. Bank opens its internal system to Fintech as third party provider through data sharing mechanism applying Open Application Programming Interfaces (Open APIs) technology so that Fintech can access bank’s customers data, including their personal data to be processed to provide services to customers. The legal-normative research method is used to answer the research questions regarding the regulation of personal data protection in some countries and the bank’s liability to the potential risk of customers’ personal data breach in implementing Open Banking, such as the collection of customers’ personal data that exceeds from its agreement, the leak of personal data due to cyber attacks and disturbance of electronic system security, excessive access of customers’ personal data without rights due to customers’ limited knowledge of Open Banking service, and the degradation of bank’s reputation. In this case, bank is liable to carry out risk management, to determine minimum data standards and security standards, to arrange APIs contract standard, to establish standard governing body to supervise the implementation of Open Banking, and to provide complaint and dispute resolution services for customers."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>