Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKDi era War on Terror, terdapat metafora penyeimbangan: antara keamanan dan HAM. Jika diperhatikan, penyeimbangan yang terjadi sebenarnya adalah antara keamanan mayoritas dan hak-hak minoritas. Salah satu contoh minoritas yang dikorbankan HAM-nya demi keamanan adalah minoritas Muslim di Inggris. Prevent Duty, adalah bagian dari kebijakan kontra-terorisme Inggris yang berfokus pada pencegahan dan pendeteksian calon-calon teroris. Dalam kebijakan ini, Muslim Inggris lebih banyak menjadi sasaran pengawasan dan pelaporan, dan menjadi korban dari diskriminasi tidak langsung. Fokus ini berdampak signifikan, karena hal sederhana yang Muslim kenakan atau lakukan bisa dianggap sebagai tanda-tanda kerentanan akan menjadi teroris. Diskriminasi ini memperparah kondisi Muslim Inggris sebagai minoritas yang mengalami subordinasi dan kesenjangan sosial-ekonomi. Menggunakan metode representasi historis dan konsep orientalisme, penelitian ini menyimpulkan bahwa representasi Muslim sebagai yang rentan sekaligus ekstremis, memungkinkan diskursus perlindungan yang justru diskriminatif terhadap Muslim dalam Prevent Duty.

---

ABSTRACTIn the era of War on Terror, a rebalancing metaphor between security and human rights persist. Deeper into the metaphor, however, the rebalancing that happens in reality is between the security of majority and the rights of minority. One example of such minority is the British Muslims. As one of the UK counter terrorism strategy, Prevent Duty focuses on the eradication of future terrorists. In practice, British Muslims experience indirect discrimination, since the Duty focuses in the reporting of Muslims. The impact is significant, since every simple thing a Muslim does or say can be reported as a sign of radicalization. The discrimination alienates further the already suffering Muslims, with the inequality they face in economy and social aspects. Using the method of historical representation and orientalism, this research concludes that the vulnerable and extremist representations of Muslim enable the discriminatory lsquo safeguarding rsquo discourse in Prevent Duty."

"Gagasan kaum neoliberalis bahwa single market Uni Eropa meningkatkan lapangan pekerjaan, harga lebih murah, terjadi spesialisasi produksi dan meningkatnya pekerja migran berimplikasi pada munculnya modus baru dalam pasar tenaga kerja yakni fleksibilitas yang memungkinkan perusahaan untuk mentransfer resiko bisnis kepada para pekerja. Keberadaan sistem kerja paruh waktu, shift dan kontrak tanpa jam kerja serta outsourcing menjadi persoalan pelik bagi pekerja, utamanya pekerja migran. Di Inggris, timbul persoalan sosial-ekonomi yang dialami pekerja migran. Akibat sistem kerja yang fleksibel dalam pasar tenaga kerja, pekerja migran mengalami prekariatisasi - kerentanan secara sosial-ekonomi laiknya eksploitasi dan teralienasi - dan bekerja dalam ketiadaan jaminan pekerjaan tetap dan ketiadaan jaminan dalam bekerja. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis deterministik single market Uni Eropa yang menyebabkan terjadinya prekariatisasi terhadap pekerja migran di Inggris periode 2015-2018. Dengan menggunakan teori prekariatisme dari Guy Standing dan konsep Flexibility Labour Market sebagai landasan teoritis dan metode kualitatif eksplanasi dengan pendekatan interdisipliner ilmu, ditemukan bahwa single market Uni Eropa dan pasar tenaga kerja fleksibel merupakan skema kekuatan kapitalis untuk menguasai pekerja migran dengan cara membuat pekerja migran selalau dalam kondisi prekaritas sehingga dapat dieksploitasi dan teralienasi; bahwa mobilitas para pekerja migran dimaksudkan untuk mendorong produktifitas, profitabilitas perusahaan dan merangsang perdagangan Inggris; bahwa keleluasaan yang diperoleh perusahaan-perusahaan di Inggris untuk mengeksploitasi sebagai akibat mata rantai single market, menyebabkan pekerja migran selalu dalam posisi rentan tanpa adanya jaminan rasa aman dalam pekerjaan dan pendapatan serta hubungan sosial pekerja migran; bahwa pekerja migran digiring masuk ke dalam fragmentasi struktur ekonomi global sebagai homo sacer yang eksis berdasarkan kepentingan kekuatan kapitalis, bahwa kondisi prekaritas yang dialami pekerja migran memungkinkan penyatuan kesadaran sebagai suatu kelas sosial baru untuk melakukan perlawanan terhadap kekuatan neoliberalis yang mengeksploitasinya. Ini dapat menjadi semacam social text yang melekat kuat dalam memori sosial pekerja migran.

---

The neoliberalist idea that the single EU market increases employment, lower prices, specialization of production and increases in migrant workers implies the emergence of a new mode of labor market flexibility that allows companies to transfer business risks to workers. The existence of a part-time work system, shifts and contracts without working hours as well as outsourcing is a difficult problem for workers, especially migrant workers. In the UK, socio-economic problems arise for migrant workers. As a result of the flexible work system in the labor market, g, migrant workers experience precariatization - socio-economic vulnerability such as exploitation and alienation - and work in the absence of permanent employment security and insecurity in employment. This study aims to analyze the deterministic single market of the European Union which causes the precariatization of migrant workers in the UK for the 2015-2018 period. By using the theory of precariatism from Guy Standing and the concept of Flexibility Labor Market as a theoretical basis and qualitative method of explanation with an interdisciplinary approach, it is found that the single market of the European Union and the flexible labor market are schemes of capitalist power to dominate migrant workers by making migrant workers always in precarious conditions so that they can exploited and alienated; that the mobility of migrant workers is intended to boost productivity, company profitability and stimulate UK trade; that the flexibility that British companies have to exploit as a result of the single market link, leaves migrant workers in a vulnerable position without guarantees of security in employment and income as well as migrant workers' social relations; that migrant workers are led into the fragmentation of the global economic structure as ‘homo sacer’ that exist based on the interests of capitalist power, that the conditions of pre-employment experienced by migrant workers allow the unification of consciousness as a new social class to fight against the capitalist forces exploiting them. This possibility becomes a kind of social text that is always firmly attached to the social memory of migrant workers."

"ABSTRAKPenulisan hukum ini pada dasarnya melakukan analisa terhadap pengaturan dan penerapan asas itikad baik dan doktrin mitigasi di Indonesia beserta perkembangannya dalam lingkup hukum perjanjian, pengaturan mengenai asas itikad baik dan doktrin mitigasi di Jepang, Prancis, dan Inggris, dan juga analisis mengenai perspektif baru terhadap penerapan doktrin mitigasi dan asas itikad baik di Indonesia melalui perbandingan dengan pengaturan terkait doktrin mitigasi dan asas itikad baik di Jepang, Prancis, dan Inggris. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini berbentuk Yuridis-Normatif dengan tipe deskriptif. Hasil dari penelitian ini menggambarkan bahwa asas itikad baik dalam hukum perjanjian Indonesia bersumber ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia. Selanjutnya terkait doktrin mitigasi di Indonesia telah diatur dalam ketentuan berbagai peraturan perundang-undangan Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga menggambarkan secara komprehensif mengenai pengaturan terkait asas itikad baik dan doktrin mitigasi dalam hukum Jepang, Prancis dan Inggris yang masing-masing memiliki penerapan dan penasfiran yang berbeda dengan Indonesia. Dengan memperbandingkan ketentuan tersebut ditemukan berbagai perbedaan dan persamaan terkait pengaturan dan penerapan asas itikad baik dan doktrin mitigasi di Indonesia, Jepang, Prancis dan Inggris yang dapat memberikan pemahaman dan penerapan baru terhadap itikad baik dan doktrin mitigasi yang pengertian dan penerapannya masih belum diatur secara definitif sehingga menyebabkan interpretasi yang berbeda-beda. Berdasarkan hasil perbandingan tersebut, Pemerintah Indonesia khususnya bagi perancang dan pembuat Undang-Undang dirasa perlu untuk melakukan perincian terhadap pengaturan-pengaturan asas itikad baik dan doktrin mitigasi di Indonesia agar terdapat suatu pemahaman dan penerapan yang sama."

---

""ABSTRACT"This legal writing analyzes the regulation and application of good faith principle and duty to mitigate doctrine in Indonesia along with its development within the scope of the law of agreement, the regulation of good faith principles and the duty to mitigate doctrine in Japan, France and England, with analysis of new perspectives on it application in Indonesia by comparison with the regulation related to the duty to mitigate doctrine and the principle of good faith in Japan, France and England. The research method used in this research is Juridical Normative with descriptive type. This study illustrate that the principle of good faith in Indonesia 39 s treaty law stems from the Indonesian Civil Code. Furthermore, the duty to mitigate doctrine in Indonesia has been regulated in the provisions of various laws and regulations. This study also describes comprehensively the regulations related to good faith principles and the duty to mitigate doctrine in Japanese, French and English law which each have different application and interpretation with Indonesia. This study found differences and similarities concerning the regulation and application of good faith principles and the doctrine of mitigation in Indonesia, Japan, France and England that can provide new insights and applications in Indonesia whose definition and application is not yet definitively regulated causing different interpretations. Based on the results, the drafters and legislators of Indonesian Law, are deemed necessary to detail the regulations of good faith principles and the doctrine of mitigation in Indonesia in order to have a common understanding and application."

"Penelitian ini membahas mengenai penerapan hukuman mati di Indonesia dalam kaitannya dengan implementasi norma HAM, dalam konteks hak untuk hidup. Kasus yang menjadi kajian dalam tulisan ini yaitu eksekusi terhadap Andrew Chan dan Myuran Sukumaran tahun 2015, yang meskipun mendapatkan banyak protes dari masyarakat internasional, eksekusi tersebut tetap dijalankan. Hal ini tidak sejalan dengan logika kepantasan terkait HAM, terlebih dikarenakan saat ini terdapat tren global untuk abolisi hukuman mati. Tujuan penelitian ini yaitu untuk memahami secara lebih mendalam alasan negara dalam menerapkan hukuman mati dan persepsi negara terhadap norma HAM dan hak untuk hidup. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan desain studi kasus. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara dan studi pustaka. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi norma HAM dan persepsi pemerintah sangat dipengaruhi oleh kontestasi situasi politik, sosial dan budaya setempat, serta kepemimpinan politik pada periode tersebut. Aspek-aspek tersebut dapat mengonstruksi suatu hal yang dianggap "benar" dan "pantas". Terkait HAM dan hak untuk hidup, Indonesia mempersepsikan hal ini sebagai suatu hal yang masih dapat dibatasi dengan mempertimbangkan kepentingan masyarakat, dan bahwa penerapan HAM merupakan urusan dalam negeri sehingga ada kecenderungan untuk menutup diri dari konteks internasional terkait hal ini.

---

This study discusses the use of the death penalty in Indonesia in relations to the implementation of human rights norms, in the context of the right to life. Case that is being used in this research is the execution of Andrew Chan and Myuran Sukumaran in the 2015, whom despite getting a lot of protest from international community, the execution keep going. This is not in line with the logic of appropriateness related to human rights, especially because there is a global trend towards abolition of the death penalty. The purpose of this research is to understand more deeply about the reasons behind the states application of the death penalty and the states perception about the human rights norms and the right to life. The results of this study indicate that the implementation of human rights and government perception is strongly influenced by the political contestation, social situations and cultures, as well as the political leadership in that period. These aspects can construct the things that is considered as "right" and "appropriate" . Related to human rights norms and the right to life, Indonesia perceives it as the thing that can be limited by considering the interests of society, and that the implementation of human rights is an internal affair so there is a tendency to close themselves off from the international context in this regard."

"Tesis ini membahas kegagalan diplomasi Indonesia mencegah internasionalisasi Papua di Inggrisperiode 2008 & 2013. Metode penelitian yang digunakan ialah kualitatif eksplanatif. Sedangkan hasil penelitiannya menyimpulkan diplomasi pemerintah Indonesia lewat kebijakannya terkesan tidak serius untuk menangani isu Papua. Kemudian peran dan pengaruh dari Operasi Papua Merdeka (OPM) semakin meningkat dalam menggalang dukungan di kancah internasional. Olehnya itu, perlu adanya pemetaan kembali masalah Papua secara baik dan pelibatan aktor-aktor lain dalam pelaksanaan diplomasi Indonesia

---

This Thesis discusses the failure of Indonesian diplomacy to prevent internationalization of Papua in the UK from 2008 and 2013. The method used is qualitative explanative. While the research results conclude diplomacy Indonesia government through its policy does not seem serious to deal with the issue of Papua. Then the role and influence of Operations Free Papua (OPM) is increasing in garnering support in the international arena. By him, the needs for mapping back problems as well Papua and the involvement of others actors in the implementation of Indonesia`s diplomacyInternationalization Papua, Indonesia`s Diplomacy, Operation of Free Papua (OPM)."

"ABSTRAKTesis ini membahas tentang eksistensi Amerika Serikat sebagai faktor dalamkebijakan Demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia selama rentangtahun 1985 sampai dengan 1999. Melalui Foreign Aid dan Demokrasi Liberal,kebijakan demokrasi dan HAM di Indonesia kemudian dihadapkan pada persoalanserius tentang tujuan demokrasi liberal yang terkadang tidak selaras dengan citacitademokrasi dan nilai-nilai HAM di Indonesia, terutama yang terkandung didalam Undang-Undang Dasar 1945. Masa pemerintahan Orde Baru danpemerintahan transisi reformasi akan mengambil peran penting terhadapimplementasi demokrasi dan HAM dari sudut pandang yang berbeda. Diharapkanmelalui tesis ini, akan menjelaskan dilematisasi negara berkembang sepertiIndonesia dan menjembatani pencarian solusi terhadap hutang yang diakibatkanoleh kontinuitas ‘ketergantungan’ Indonesia terhadap bantuan atau pinjaman luarnegeri.

---

ABSTRACTThis thesis about the existence of the United States as afactor in the policy ofDemocracy and Human Rights (HAM) in Indonesia over the span of 1985 to1999. Through the theory of Foreign Aid and Democracy Liberal Policy, thepolicy of democracy and human rights in Indonesia and then faced with theserious problem of liberal democracy objectives are sometimes not aligned withthe ideals of democracy and human rights values in Indonesia, especially thosecontained in the Act of 1945. The New Order government and transitionalgovernment reform will take a leadership role on the implementation ofdemocracy and human rights from a different perspective. Hopefully, through thisthesis, will explain the ‘dilemma’ of developing countries such as Indonesia andthe search for sollutions to bridge the debt caused by the continuity of Indonesia’sdependence toward the aid or foreign loans."

"Prinsip keterbukaan Beneficial Owner ini dilatar belakangi karena banyaknya perusahaan yang dijadikan sarana oleh pelaku tindak pidana pencucian uang yang merupakan Beneficial Owner, maka dari itu diperlukan prinsip keterbukaan terhadap Beneficial Owner agar dapat mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang. Permasalahan yang dihadapi saat ini adalah Benefical Onwer dijadikan modus dalam tindak pidana pencucian uang serta peran Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam mengupayakan transparansi Benefical Onwer. Metode penelitian ini menggunakan metode normatif dengan pendekatan kualitatif yang menggunakan teori kepastian hukum. FATF menerbitkan rekomendasi nomor 24 dan 25 yang mewajibkan negara-negara untuk memastikan tersedianya informasi yang memadai, akurat dan tepat waktu mengenai Pemilik Manfaat. Pada tahun 2018 Presiden menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme. Selanjutnya guna mendukung komitmen pemerintah untuk memberantas tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh Benefical Onwer, Kementerian Hukum dan HAM melakukan kerja sama dalam bentuk Nota Kesepahaman dengan Kementerian/Lembaga terkait tentang integrasi data Benefical Onwer. Hasil dari penelitian ini adalah pemerintah perlu menyusun peraturan pada tingkat Undang-Undang yang mengatur terkait Beneficial Owner dalam Tindak Pidana Pencucian Uang untuk dapat memberantas permasalahan sampai kepada pelaku sesungguhnya. Dibutuhkan sosialisasi yang berkesinambungan yang tidak hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM melainkan seluruh Kementerian/Lembaga terkait guna memberikan informasi tentang pentingnya pendataan Beneficial Owner. Hal ini bertujuan untuk memperbaiki iklim berusaha di Indonesia serta dapat menarik investor dalam perekonomian di Indonesia.

---

The principle transparency of Beneficial Owners is motivated by the fact that many companies are used as facilities by perpetrators of money laundering crimes who are Beneficial Owners, therefore the principle of openness to Beneficial Owners is needed in order to prevent and eradicate money laundering. The problems faced today are that Benefical Onwer is used as a mode of money laundering and the role of the Ministry of Law and Human Rights in seeking transparency of Benefical Onwer. This research method uses a normative method with a qualitative approach that uses the theory of legal certainty. The FATF issues recommendations number 24 and 25 which require countries to ensure adequate, accurate and timely information about the Beneficiaries is available. In 2018 the President issued Presidential Regulation Number 13 of 2018 concerning the Application of the Principle of Recognizing the Beneficial Owner of a Corporation in the Context of Prevention and Eradication of the Crime of Money Laundering and the Financing of Terrorism. Furthermore, to support the government's commitment to eradicating the crime of money laundering committed by Benefical Onwer, the Ministry of Law and Human Rights cooperates in the form of a Memorandum of Understanding with related Ministries/Institutions regarding the integration of Benefical Onwer data. The result of this research is that the government needs to compile regulations at the level of the Act that regulates related to Beneficial Owners in the Crime of Money Laundering to be able to eradicate the problem to the real perpetrators. Continuous socialization is needed which is not only carried out by the Ministry of Law and Human Rights but also all relevant Ministries/Institutions in order to provide information about the importance of collecting data on Beneficial Owners. This aims to improve the business climate in Indonesia and can attract investors in the Indonesian economy."

"Penelitian ini dilakukan sebagai referensi kepada otoritas pajak, praktisi pajak, dan pihak terkait untuk memberikan solusi dan rekomendasi dalam menerapkan DER rule sebelum PMK 169 Tahun 2015 mulai berlaku di Indonesia dengan studi kasus pada PT. X menggunakan arm's length approach. Penelitian ini juga membahas implikasi perpajakan atas konversi utang menjadi modal yang terjadi pada PT X dan kaitan DER menggunakan arms length approach pada PMK-169 tahun 2015. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah MM theory, yaitu teori yang mengatakan bahwa dalam kondisi normal struktur modal tidak menambah value perusahaan, namun dengan adanya unsur pajak struktur modal akan berpengaruh pada value perusahaan karena adanya tax shield berupa biaya bunga, untuk melihat kecenderungan PT. X dalam mengatur struktur modalnya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus untuk dapat meneliti fenomena yang terjadi pada PT. X lebih dalam dan memberikan evaluasi perpajakan untuk menjadi referensi bagi otoritas pajak, praktisi pajak, dan pihak terkait lainnya. Pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen, studi literatur, dan pencarian data komersial. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sebelum peraturan mengenai DER diterapkan di Indonesia, PT. X cenderung menggunakan pinjaman sebagai struktur modal yang utama, hal ini sesuai dengan MM theory. Oleh karena struktur modal PT. X tidak wajar, sehingga otoritas pajak berhak melakukan penyesuaian fiskal menggunakan Pasal 18 ayat (3) UU PPh. Namun demikian, penelitian ini merekomendasikan untuk melakukan penyesuaian fiskal secara proporsional dan tidak melakukan penyesuaian fiskal terhadap seluruh biaya yang timbul akibat pinjaman tersebut, seperti beban bunga dan kerugian selisih kurs. Selanjutnya, terdapat implikasi perpajakan atas konversi utang menjadi modal dari sisi kreditur dan debitur, hal tersebut terjadi apabila ada selisih nilai utang yang menjadi modal. Kemudian, perlu dipertimbangkan juga DER rule menggunakan safe harbour approach yang mengkaitkan arms length approach di dalamnya.

---

This research is conducted in order to be a reference to the tax authorities, tax consultant, and other stakeholders to provide solutions and recommendations in implementing DER rule before PMK 169 year 2015 comes into force in Indonesia with a case study on PT. X using the arms length approach. This research also discusses the taxation implications of debt to equity swap that occurred at PT. X and the relation between DER using the arms length approach with PMK 169 year 2015. The theory used in this study is MM theory, that is the theory which says that under normal conditions the capital structure does not increase the company's value, but with tax the capital structure will affect the company's value because of the tax shield in the form of interest costs, to see the case of PT. X when it sets its capital structure. The method used in this study is a case study to be able to examine the phenomena that occur in PT. X more deeply and provide tax evaluations to be a reference for tax authorities, tax consultant, and other stakeholders. The data is collected by document studies, literature studies, and commercial data searches. The result of this study indicates that before the regulation regarding DER was applied in Indonesia, PT. X tended to use loans as the main capital structure than equity, this was in line with MM theory where companies tended to use debt rather than equity with the presence of tax. Because PT X's capital structure is not at arm's length, the tax authorities have the right to make fiscal adjustments using Article 18 paragraph (3) of the Income Tax Act. Therefore, this study recommends to make a fiscal adjustment proportionally and not to make a fiscal adjustment to all costs arising from such loans, such as interest expense and foreign exchange losses. Furthermore, there are tax implications of the debt to equity swap both of the creditor and debtor side, this occured if there is a difference in the value of debt that becomes equity. Then, it should be considered also the DER rule using safe harbor approach that related to the arms length approach."

"Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis formulasi kebijakan Pembebasan PBB Perkotaan atas NJOP sampai dengan Rp 130.000.000,00 di Kota Semarang. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif, paradigma post-positivis dan teknik analisis data kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses formulasi kebijakan pembebasan PBB dilatarbelakangi oleh usulan Walikota Semarang untuk membuat kebijakan yang mampu meringankan beban masyarakat menengah ke bawah dalam rangka mewujudkan asas keadilan. Proses formulasi kebijakan ini menghasilkan kebijakan yang bersifat paradoks berupa Pembebasan PBB Perkotaan atas NJOP sampai dengan Rp 130.000.000,00 yang disertai dengan kebijakan kenaikan NJOP sebesar 70 dari nilai pasar. Disatu sisi, pemerintah memberikan insentif pajak, namun disisi lain, pemerintah menambah beban pajak bagi Wajib Pajak yang tidak menerima fasilitas pembebasan. Dalam implementasinya, kebijakan ini menimbulkan pro dan kontra bagi masyarakat. Hal ini mendorong Pemerintah Kota Semarang melakukan perubahan kebijakan yaitu menurunkan kenaikan NJOP menjadi 30 dari nilai pasar.

---

This research was conducted to analyze policy formulation of exemption in Property Tax on Land Building Tax Imposition Base up to Rp 130.000.000,00 in Semarang. This study used quantitative approach with post positivist paradigm and qualitative data analysis techniques. The results of this study indicate that the policy formulation process of Property Tax Exemption is motivated by Local Government of Semarang 39 s proposal to create a policy that can ease the burden of lower middle society in order to realize the equity principle. This policy formulation process produced paradoxical policy of the exemption in Property Tax on Land Building Tax Imposition Base up to Rp 130.000.000,00, and it is accompanied by Land Building Tax Imposition Base adjustment of 70 of market value. Despite of provides tax incentives, The Government increases the tax burden on Taxpayers who do not receive the exemption facilities In its implementation, this policy raises the pros and cons for the community. This prompted the Local Government of Semarang to make policy changes by reducing the increase of NJOP to 30 of the market value."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana peran masyarakat sipil dalam demokrasi dan strategi advokasi yang dilakukan oleh masyarakat sipil, dalam hal ini adalah Indonesia Corruption Watch (ICW). Penelitian ini menggunakan teori peran masyarakat sipil dalam demokrasi dari Larry Diamond, serta teori advokasi dari S. Gen dan A. C Wright. ICW telah mengawasi kekuasaan negara dengan meminta pemerintah dan DPR untuk bertanggungjawab pada hukum dan harapan-harapan publik, yaitu mendukung pemberantasan korupsi dengan tidak melemahkan institusi KPK, serta meningkatkan kesadaran masyarakat tentang isu-isu publik yang penting melalui advokasinya, dalam hal ini mengenai wacana revisi UU KPK oleh DPR. ICW melakukan advokasi untuk mencegah revisi Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi tahun 2010 dan 2015. Strategi advokasi yang dilakukan ICW terhadap revisi UU KPK diantaranya adalah membangun koalisi, melobi dan membangun hubungan dengan pembuat kebijakan, melakukan penelitian atau kajian, melakukan framing dan labelling, studi atau liputan media, dan melibatkan dan memobilisasi publik.

---

ABSTRACTThis study aims at explain the role of civil society in democracy and advocacy strategies undertaken by civil society, in this case is Indonesia Corruption Watch (ICW). This research uses theory of civil society in the democracy from Larry Diamond, and the advocacy theory from Sheldon Gen and Amy Conley Wright. ICW controls state power by demanding the government and the People`s Legislative Assembly to be accountable to the law and public by supporting the Eradication of Corruption Commission KPK by not weakening the institution of the KPK, and raising public awareness of important public issues through its advocacy, in this case the revised discourse KPK law by Parliament. ICW conducts advocacy to prevent the revision of Law No. 30 Year 2002 on Corruption Eradication Commission Year 2010 and 2015. ICW`s adopts advocacy strategy through building coalitions, lobbying and building relationships with policy makers, conducting research or studies, and labeling, media coverage, and engaging and mobilizing the public. "