Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKGlobalisasi pendidikan telah membuka ruang interaksi yang semakin intensif antara pemerintah suatu negara dengan institusi internasional seperti Bank Dunia. Di Indonesia, Bank Dunia berperan dalam mengarahkan haluan kebijakan pendidikan tinggi di Indonesia melalui serangkaian preskripsi kebijakan. Skripsi ini mempertanyakan dorongan Pemerintah Indonesia untuk menerima preskripsi reformasi pendidikan tinggi meskipun Pendidikan Tinggi kerapkali diposisikan sebagai infant industry bagi negara berkembang. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, skripsi ini menggunakan kerangka teori discursive institutionalism dan policy borrowing. Oleh sebab itu, skripsi ini menelaah beragam preskripsi Bank Dunia yang diturunkan ke dalam diskursus-diskursus Pemerintah Indonesia pada proses identifikasi kepentingan, konstruksi kebijakan, dan legitimasi kebijakan. Skripsi ini menunjukkan bahwa gagasan new paradigm dan knowledge economy yang berorientasi pada peningkaan daya saing berperan penting dalam mendorong Pemerintah Indonesia untuk melakukan reformasi pendidikan tinggi pasca krisis finansial 1997. Implikasi dari reformasi ini adalah perubahan cara melihat pendidikan dari pendidikan sebagai barang publik menjadi pendidikan sebagai barang privat. Kajian ini berguna untuk mengkaji bagaimana struktur memengaruhi agen di mana Bank Dunia memengaruhi Pemerintah Indonesia.

---

ABSTRAKThe globalization of education has opened an increasingly intensive interaction space between the governments of a country with international institutions such as the World Bank. In Indonesia, the World Bank plays a role in guiding the policy direction of higher education in Indonesia through a series of policy prescriptions. This thesis questioned the Indonesian Government s decision to receive a prescription for higher education reform although higher education is often positioned as an infant industry for developing countries. To answer the question, this thesis uses discursive institutionalism and policy borrowing theory. Therefore, this thesis examines the various World Bank prescriptions that are derived into Indonesian Government discourses on the process of identifying interests, policy constructs, and policy legitimacy. This thesis shows that the idea of new paradigm and knowledge economy oriented towards the enhancement of competitiveness play an important role in encouraging the Indonesian Government to undertake higher education reforms after the 1997 financial crisis. The implications of this reform are the change in how education is seen from education as public goods into education as private goods . This review is useful for assessing how structures affect agents in which the World Bank influences the Indonesian Government."

"ABSTRAKTulisan ini bertujuan untuk menganalisis peran Bank Dunia dalam perkembangan sektor perlindungan sosial di Indonesia dengan menggunakan kerangka berpikir neo-gramscianism yang dikemukakan oleh Robert Cox. Tulisan ini mengkategorikan perkembangan sistem perlindungan sosial di Indonesia ke dalam lima periode, yaitu i periode sebelum Krisis Finansial Asia 1997, ii periode diperkenalkannya program Jaring Pengaman Sosial JPS tahun 1997-2001, iii periode transisi program temporer menjadi program reguler terinstitusionalisasi tahun 2002-2004, iv periode pembentukan sistem jaminan sosial nasional tahun 2005-2011, dan v periode pengintegrasian institusi jaminan sosial tahun 2012 hingga saat ini. Dari hasil analisis yang dilakukan, tulisan ini berkesimpulan bahwa terdapat peranan Bank Dunia yang penting di dalam proses perkembangan program perlindungan sosial di Indonesia ditinjau dari sisi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pendanaan. Tulisan ini berargumen bahwa keterlibatan aktif Bank Dunia tersebut merupakan manifestasi dari fungsi Bank Dunia sebagai organisasi internasional untuk melanggengkan hegemoni norma neoliberalisme. Pada akhirnya, tulisan ini menyimpulkan bahwa agenda untuk mengembangkan sistem perlindungan sosial merupakan suatu langkah yang harus ditempuh Bank Dunia untuk melanggengkan sistem hegemoni neoliberalisme yang ada.

---

ABSTRAKThis paper aims to analyze the role of the World Bank in the development of social protection policy in Indonesia using the neo gramscianism framework proposed by Robert Cox. This paper categorized the development of social protection system in Indonesia into five periods, namely i i the period before the 1997 Asian Financial Crisis, ii the introduction period of the Social Safety Net SSN 1997 2001, iii temporary transitional program period into an institutionalized program 2002 2004, iv the period of establishment of the national social security system in 2005 2011, v the period of integration of social security institutions in 2012 to the present. The result of the analysis concludes that, there is an important role of the Bank in the development process of social protection programmes in Indonesia, in terms of planning, implementation, supervision, and funding. This research argues that the World Bank rsquo s active involvement is a form of manifestation of the World Bank rsquo s function as an international organization to perpetuate the hegemony of neoliberalism values. Ultimately, this research concludes that the World Bank as the manifestation of the existing system of neoliberal hegemony in which the agenda to develop social protection system is an essential step to take to perpetuate the current system."

"Tulisan ini akan membahas mengenai hibridasi nilai liberal dan nilai komunitariandalam penerapan konsep Knowledge Economy Bank Dunia melalui proyekreformasi pendidikan tinggi di Indonesia. Globalisasi mendukung terciptanyapemahaman akan kian pentingnya pengetahuan untuk mendukung perekonomiansuatu negara. Melalui konsep Knowledge-Based Economy (KBE), institusiinternasional seperti Bank Dunia menangkap peluang berinvestasi dalam sektoryang penting dalam produksi ilmu pengetahuan, yakni pendidikan tinggi. BankDunia merancang strategi reformasi pendidikan tinggi untuk kemudian diterapkandi sejumlah negara berkembang seperti Argentina, Guinea, Romania, Chile,Tunisia, Vietnam, Yordania, Mozambique, Sri Lanka, Ethiopia, dan Indonesia.Meski dikatakan sebagai bentuk new economy yang menjanjikan terbukanyapeluang bagi negara-negara miskin dan berkembang untuk mencapai kemajuanmelalui produksi pengetahuan, KBE tak ubahnya sebagai bentuk baru kapitalismeekonomi di abad 21. Strategi reformasi pendidikan tinggi merupakan bentukneoliberalisme ekonomi yang mendorong pemerintah untuk melakukandesentralisasi, privatisasi, dan komersialisasi sektor pendidikan tinggi di negaranya.Melalui liberalisasi pendidikan tinggi, status pendidikan tinggi sebagai barangpublik berubah menjadi barang ekonomi. Meski di negara yang landasannyabertentangan dengan nilai liberal, seperti Indonesia, penerapan konsep KnowledgeEconomy Bank Dunia tetap menyebabkan terjadinya liberalisasi pendidikan tinggidalam batas toleransi tertentu melalui kebijakan yang merupakan hasil kompromiatas tarikan kepentingan global yang membawa nilai liberal dan kepentingan lokalyang menganut nilai komunitarian

---

This paper will discuss about the hybridization of liberal and communitarian valuein the implementation of World Banks Knowledge-Economy concept throughhigher education reform projects in Indonesia. Globalization supports theunderstanding of the importance of knowledge for the economic growth. ByKnowledge-Based Economy (KBE) concept, the international institutions like theWorld Bank catches investment chances in an important sector to produceknowledge, known as higher education. The World Bank in advance composeshigher education reforms project in several developing countries like Argentina,Guinea, Romania, Chile, Tunisia, Vietnam, Jordan, Mozambique, Sri Lanka,Ethiopia, and Indonesia. Although it is said as a New Economy which is promisedto open more chances for poor and developing countries to achieve development byproducing knowledge, KBE even appears as a new face of capitalism in 21stcentury. Higher Education Reform Strategy is a form of neoliberalism economicswhich makes the government pursue decentralization, privatization and highereducation commercialization in its country. Higher education liberalization makesthe change of the status of higher education from public to economic goods.Although there are countries that principally not a liberal country, like Indonesia,World Bank Knowledge Economy concept implementation still succeed toliberalize higher education sector in that country within certain tolerance limitsthrough policies that are the result of compromises on the push-pull of the globalinterest (that bring liberal values) and local interest (that adhere to communitarianvalues)."

"Tesis ini membahas pergeseran fokus bantuan Bank Dunia di Indonesia yang mulai condong ke arah pengembangan sistem keuangan pemerintah pasca krisis ekonomi pada tahun 1998. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pergeseran fokus tersebut terjadi karena dorongan kepentingan rezim keuangan internasional dan perubahan paradigma ekonomi. Hasil temuan dari penelitian ini juga menjelaskan kepentingan-kepentingan yang mendasari ketertarikan Bank Dunia mengembangkan sistem keuangan pemerintah di Indonesia.

---

In 2014 the World Bank's involvement in Indonesia development process has reached its sixth decade. And during that period, there are some notable shifts in their orientation. A significant one which is the focus of this study was the one that happened after Indonesian economic crisis in 1998. Using a qualitative literature research method, this study has found that the World Bank focus on the development of public financial system, was a reaction from the new paradigm as well as a response to regime demand to monitor everchanging economy in large developing country such as Indonesia."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh realisasi anggaran corporate social responsibility yang dikeluarkan perusahaan perbankan terhadap ROE perusahaan pada periode 2010 s.d. 2015. Pengeluaran anggaran perusahaan untuk kegiatan CSR diduga akan berpengaruh negatif terhadap ROE perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan hal yang berbeda. Realisasi anggaran CSR yang dilakukan bank komersial Indonesia ternyata tidak berpengaruh secara signifikan terhadap ROE.

---

ABSTRACTThis paper aim to analyze the influence of corporate social responsibility budget realization of banking company towards its ROE on period of 2010 until 2015. Companies rsquo budget expanditure on CSR activity is estimated to negatively influence its ROE. The result of the analysis however shows the opposite. CSR budget realization of Indonesia rsquo s commercial banks does not significantly influence its ROE."

"Krisis moneter yang mulai merebak pada bulan Juli 1997 ditambah suasana chaotic menjelang dan sesudah lengsernya mantan Presiden Soeharto, mengakibatkan business confidence hilang sehingga terjadi capital flight, devaluasi nilai rupiah yang besar, tingginya tingkat suku bunga, melonjaknya tingkat inflasi, resesi ekonomi di dalam negeri, ditambah rush akibat krisis kepercayaan masyarakat terhadap perbankan nasional menimbulkan dampak yang berat, sehingga krisis perbankanpun tidak dapat dihindari. Tindakan pemerintah untuk membenahi sektor perbankan nasional yang terpuruk adalah melalui restrukturisasi dengan alternatif penggabungan (merger). Dalam penelitian ini mengambil studi kasus merger empat bank pemerintah yaitu BBD, BDN, Bank Exim dan Bapindo ke dalam PT Bank Mandiri (persero).Hasil analisa berdasarkan pendekatan organisasi industri untuk menentukan kondisi persaingan berdasarkan tingkat konsentrasi CR4 dan HHI, kemudian berdasarkan penggunaan alat analisa keuangan untuk menentukan kinerja dilihat dari aspek permodalan, kualitas aset, rentabilitas, likuiditas, dan efisiensi, disimpulkan bahwa PT Bank Mandiri (persero) tampil sebagai bank besar kepercayaan masyarakat dan mampu bersaing di tengah kondisi persaingan industri perbankan Indonesia pasta krisis yang lebih terkonsentrasi dibandingkan dengan kondisi persaingan sebelum krisis. Akan tetapi hal yang sangat disayangkan adalah Bank Mandiri belum mampu menjalankan fungsi intermediasi perbankan dan belum mampu menghasilkan kinerja maksimal dengan kategori sangat bagus.Hasil analisa terhadap Undang-undang No.7 tahun 1992 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No.10 tahun 1998 tentang Perbankan, Peraturan BI No.2/23/PBI/2000 tentang Fit & Proper Test, dan No.3/22/PBI/2001 tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank, telah menunjukan upaya pemerintah untuk benar-benar mewujudkan perbankan yang dapat menjawab tantangan dan tuntutan publik di tengah perekonomian yang semakin komplek dan berkembang."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh modal bank terhadap dua dimensi kinerja, yaitu probabilitas kelangsungan hidup (probability of survival) dan pangsa pasar (market share) bank di Negara ASEAN-5 pada periode Krisis Asia 1997 dan Krisis Global 2008. Pada penelitian ini menggunakan data panel, dan terdapat dua model, dimana model 1 yaitu untuk melihat pengaruh modal terhadap probabilitas kelangsungan hidup bank dengan menggunakan metode regresi logit dan model 2 untuk melihat pengaruh modal terhadap pangsa pasar dengan menggunakan metode regresi OLS. Terdapat dua hasil temuan utama pada penelitian ini, pertama yaitu modal bank memiliki pengaruh positif terhadap probabilitas bank bertahan hidup pada satu periode setelah krisis Asia 1997 dan krisis Global 2008. Kedua, penelitian ini juga menemukan bahwa modal bank memiliki pengaruh positif terhadap persentase perubahan pangsa pasar bank pada periode Krisis Asia 1997 dan Krisis Global 2008.

---

This research aims to determine the effect of the bank's capital towards two dimensions of bank performance, ie probability of survival and market share bank in ASEAN-5 during The Asian Crisis 1997 and The Global Crisis 2008. This research using panel data and there are two models, where the first model is to determine the impact of bank's capital towards bank`s probability of survival with logit regression method, and the second model is to determine the impact of bank's capital towards bank`s market share with OLS regression method. There are two main result. First, bank`s capital helps to increase bank`s probability of survival during The Asian Crisis 1997 and The Global Crisis 2008. Second, bank`s capital helps to increase bank`s market share during The Asian Crisis 1997 and The Global Crisis 2008."

"Dalam jangka waktu yang terhitung cepat, Korea Selatan mampu membangkitkan kembali perekonomiannya pasca Krisis Finansial Asia tahun 1997, termasuk dalam sektor perdagangan. Korea Selatan melakukan perubahan dari kebijakan developmentalist yang telah diterapkannya sejak 1960-an menjadi kebijakan neoliberalisme dalam perdagangan. Hal tersebut dilaksanakan melalui implementasi kebijakan perdagangan bebas, secara khusus, proliferasi FTA secara bilateral maupun regional. Penulisan tinjauan literatur ini bertujuan untuk memahami faktor mana yang menonjol dalam proses penyusunan kebijakan perdagangan Korea Selatan pasca Krisis Finansial Asia tahun 1997. Berdasarkan metode taksonomi, penulisan tinjauan literatur ini terbagi dalam empat tema besar, yakni kepemimpinan politik sebagai aktor signifikan dalam penyusunan kebijakan perdagangan, ide dalam penyusunan kebijakan perdagangan, faktor ekonomi internasional dalam penyusunan kebijakan perdagangan, dan faktor keamanan dan strategis dalam penyusunan kebijakan perdagangan perdagangan Korea Selatan pasca Krisis Finansial Asia tahun 1997. Dari keempat tema tersebut, muncul dua belas isu dominan, yakni signifikansi aktor eksekutif, signifikansi National Assembly, perdebatan antara ide developmentalism dan neoliberal, ide konfusianisme, ide proteksionisme, faktor sistemik, perspektif Korea Selatan terhadap mega-FTA, keuntungan ekonomi KORUS FTA, dinamika politik regional, trade-security nexus dengan AS, dan strategi hedging Korea Selatan. Dari keseluruhan tinjauan literatur ini, penulis menemukan beberapa kesenjangan literatur yang dapat digunakan untuk riset selanjutnya, diantaranya adalah pembahasan kepemimpinan politik yang sangat menonjol, basis kekuatan aktor eksekutif dalam proses penyusunan kebijakan perdagangan, minimnya pembahasan mengenai chaebol sebagai salah satu aktor yang berperan dalam penyusunan kebijakan perdagangan, respons kelompok veto terhadap kebijakan perdagangan pemerintah Korea Selatan, dasar ide neoliberalisme dalam kebijakan perdagangan, dan pembahasan rekan FTA Korea Selatan yang kurang beragam dan hanya terpusat pada FTA Korea-Chili dan KORUS FTA.

---

In short time, South Korea was able to revive its economy after the Asian Financial Crisis of 1997, including its trade sector. South Korea made a change from developmentalist policies which implemented since 1960s into neoliberalism. It is shown by the implementation of free trade policies, bilateral and regional FTAs in particular. This literature review aims to understand which factors stand out in the process of formulating South Korea`s trade policy after Asian Financial Crisis of 1997. Based on taxonomy method of literature review, this writing is divided into four major themes, namely political leadership as a main actor in the making of trade policy, ideas in the making of the trade policy, international economy factor in the making of trade policy, and strategic and security factors in the making of trade policy. From those four themes, there are twelve dominant issues, namely significance of executive actors, significance of the National Assembly, issue of democracy, debate between developmentalism and neoliberal ideas, the idea of confucianism, the idea of protectionism, systemic factors, South Korean perspective on mega-FTA, economic benefits of KORUS FTA, regional political dynamics, trade-security nexus with US, and South Korea`s hedging strategy. The writer has identify few literature gaps as the main findings of the literature and could be use for the next research: dominance of executive actors in trade policy decision-making process, basis of executive actor`s power in the trade policy, lack of discussion about chaebol as the main actor in the making of trade policy, veto players response to South Korea`s trade policy, basis of neoliberalism ideas in the trade policy, and lack of discussion about South Korea`s FTA partners other than Korea-Chile FTA and KORUS FTA."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa struktur industri pada kelompok Bank Pemerintah (BP) dan Bank Umum Swasta Nasional Devisa (BUSND) sesudah krisis ekonomi 1997; menganalisa pengaruh sturktur industri terhadap kinerja BP dan BUSND sesudah krisis ekonomi 1997; dan mengkaji posisi persaingan BP terhadap BUSND sesudah krisis ekonomi 1997.Untuk mengkaji tujuan pertama dari penelitian ini, digunakan data antar ruang (cross section) dari semua BP (5 bank) dan BUSND (34 bank) yang ada dalam industri perbankan pada periode terakhir tahun 2004. Untuk menganalisa tujuan penelitian kedua, data yang digunakan adalah data runtut waktu (time series) bulanan, dengan rentang waktu penelitian berkisar antara Januari 2002 - Desember 2004. Adapun untuk tujuan ketiga dari peneiitian ini, diambil sampel dari keseluruhan populasi BP yang ada, yaitu 5 bank. Sedangkan untuk BUSND diambil 1 bank yang memiliki nilai kapitalisasi terbesar saat yaitu BCA (BI - Data Perbankan Indonesia Tabun 2004).Adapun analisa yang dilakukan adalah (1) menganalisa tingkat konsentrasi industri perbankan sesudah krisis ekonomi 1997, dengan menggunakan Herfindahl Index; (2) persamaan regresi dua variabel untuk menganalisa hubungan antara pangsa pasar dengan kinerja kedua kelompok bank (BP dan BUSND); (3) menggunakan BCG (Boston Consulting Group) growth-share matrix untuk mengkaji posisi persaingan BP dan BUSND pasta krisis ekonomi 1997.Dengan menggunakan perhitungan HI berdasarkan variabel asset, DPK, dan kredit, dapat disimpulkan bahwa struktur industri dalam Kelompok BP Iebih terkonsentrasi dari Kelompok BUSND. Sedangkan analisa regresi terhadap model mengindikasikan adanya hubungan positif dan signifikan antara pangsa pasar dengan kinerja solvabilitas, rentabilitas, dan likuiditas perbankan (BP dan BUSND), yang menunjukkan bahwa semakin besar pangsa pasar perbankan (BP dan BUSNO), maka semakin tinggi pula kinerja solvabilitas, rentabilitas, dan likuiditas yang akan dimiliki oleh bank tersebut.Terakhir, dari hasil pemetaan dengan plot ECG Matrix, terlihat bahwa hingga kini BP masih memiliki posisi persaingan kuat terhadap BUSND. Bahkan terdapat 1 BP yang merupakan market leader dalam industri perbankan nasional saat Tni, yaitu BRI."

"Penelitian ini ingin melihat pengaruh corporate governance dan country governance terhadap performa perbankan dengan proksi ROE dan ROA pada pra dan pasca krisis finansial global 2008. Observasi dilakukan terhadap 65 bank di Indonesia, Malaysia, Singapore, Thailand, Philippines, and Vietnam selama kurun 3 tahun pra (2005-2007) dan pasca (2009-2011) krisis finansial global 2008. Data yang digunakan ialah data panel yang bersumber dari data perbankan dan World Bank. Dengan menggunakan Generalized Least Square, didapatkan hasil bahwa corporate governance dan country governance berpengaruh signifikan terhadap performa perbankan, walaupun memiliki perbedaan arah pada pra dan pasca krisis finansial global 2008

---

This research examines the impact of corporate governance and country governance on bank performance (as measured by ROE and ROA), before and after 2008 global financial crisis. Observed samples are 65 banks in Indonesia, Malaysia, Singapore, Thailand, Philippines, and Vietnam within period of before (2005-2007) and after (2009-2011) 2008 global financial crisis. Data sources are from bank‘s report and World Bank. By using panel data of firm and country data and by using Generalized Least Square estimation model, research finds that country governance and country governance significantly affect bank performance, although some variables of both have different sign before and after 2008 global financial crisis."