Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKSkripsi ini membahas prosedur penerbitan dan penyampaian Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan SPDP dan mekanisme upaya hukum yang dapat dilakukan terhadap SPDP yang tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut memberikan perluasan penafsiran Pasal 109 ayat 1 KUHAP yang mengatur mengenai kewajiban penyidik untuk menyampaikan SPDP. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah kualitatif dengan bentuk penelitian yuridis normatif. Adapun hasil dari penelitian ini adalah pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015, penyampaian SPDP kepada penuntut umum, terlapor, dan pelapor/korban diberikan tenggang waktu selama tujuh hari, sedangkan sebelum adanya putusan ini tidak diberikan tenggang waktu. Penambahan prosedur SPDP dalam putusan ini menunjukkan fungsi Mahkamah Konstitusi sebagai positive legislator, di samping fungsinya sebagai negative legislator. Namun, ketentuan setelah adanya putusan ini tidak mempengaruhi proses penyidikan yang sedang berjalan saat dikeluarkannya putusan ini mengingat sifat putusan Mahkamah Konstitusi yang umumnya tidak berlaku surut. Adapun apabila penyampaian SPDP dilakukan melampaui tenggang waktu yang telah ditentukan, maka dapat dilakukan upaya hukum terkait hal tersebut, yaitu upaya hukum dengan mekanisme gelar perkara khusus dan upaya hukum dengan mekanisme praperadilan.

---

ABSTRACTThis study focuses on the issuance and submission of Notification Letter of Investigation Commencement SPDP and possible legal action against SPDP that are not accordance with the procedure which has been regulated since the issuance of Constitutional Court verdict Number 130 PUU XIII 2015. This verdict expands the interpretation of Article 109 Paragraph 1 Indonesia Criminal Code Procedure KUHAP which requires investigators to submit the SPDP. Research method used in this research is qualitative research with normative juridical research form. The result of this research is that the Constitutional Court verdict adds a new procedure to the SPDP submission regarding to the 7 seven days time limit since the issuance date of the investigation warrant, whilst there was no time limit to submit SPDP before this verdict was. This additional procedure indicates Constitutional Court rsquo s function as positive legislator, besides as a negative legislator. However, this verdict would not give any impact to the investigation process started before the date of Constitutional Court verdict Number 130 PUU XIII 2015, considering that Constitutional Court verdict is not retroactive applicable. If the SPDP submission passes the time limit given, there are two pssible legal action that can be made special examination case gelar perkara khusus mechanism and pre trial mechanism. "

"Skripsi ini akan membahas mengenai prinsip check and balances dalam penerbitan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dengan mengaitkan kepada Sistem Peradilan Pidana Terpadu. Skripsi ini akan menjawab dua pertanyaan penelitian mengenai bagaimana peran penuntut umum dalam penyidikan setelah diberikannya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) bila ditinjau dengan prinsip check and balances, sehingga dapat menjawab pertanyaan mengenai apakah dibutuhkan keterlibatan aktif penuntut umum pada penyidikan. Skripsi ini disusun dengan metode penelitian doktrinal. Skripsi ini akan menganalisis kasus yang timbul akibat kesalahan penerapan hukum oleh penyidik pada tahap penyidikan yang seharusnya dapat diatasi apabila terdapat penerapan prinsip check and balances yang baik antara penuntut umum dan penyidik. Penuntut umum sebagai pihak yang berwenang untuk melakukan penuntutan, memiliki kewajiban untuk berkoordinasi dengan penyidik dengan tujuan untuk menyiapkan seluruh data dan fakta yang diperlukan untuk kepentingan penuntutan. Koordinasi tersebut direalisasikan dengan peran penuntut umum untuk melakukan prapenuntutan setelah diterimanya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan dari penyidik. Setelah dilakukan analisis, diketahui bahwa keterlibatan aktif penuntut umum dapat mencegah adanya kesalahan penerapan hukum dalam tahap penyidikan. Seringkali penyidik tidak memberikan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) sehingga menyulitkan penuntut umum untuk memulai proses penuntutan. Dengan terdapat kekurangan maupun permasalahan dalam penerapan check and balances antara penuntut umum dan penyidik dapat berakibat pada tahapan penyidikan yang tidak sempurna sehingga dapat merugikan hak seseorang yang tidak bersalah.

---

This thesis will discuss the principles of checks and balances in the issuance of Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) by linking it to the Integrated Criminal Justice System. The thesis will address two research questions regarding the role of public prosecutors in the investigation after the issuance of Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) when viewed through the principles of checks and balances. This aims to answer the question of whether active involvement of public prosecutors in the investigation is necessary. The thesis is conducted using a doctrinal research method. It will analyze cases that arise due to legal application errors by investigators during the investigative stage, which should be overcome if there is a good application of the principles of checks and balances between public prosecutors and investigators. Public prosecutors, as the authorized party for prosecution, have the obligation to coordinate with investigators to prepare all necessary data and facts for the purpose of prosecution. This coordination is realized through the role of public prosecutors in conducting pre-prosecution after receiving Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan from the investigators. After the analysis, it is found that active involvement of public prosecutors can prevent legal application errors during the investigative stage. Often, investigators do not provide Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP), making it difficult for public prosecutors to initiate the prosecution process. The deficiencies and issues in the application of checks and balances between public prosecutors and investigators can result in an imperfect investigative stage, thus harming the rights of innocent individuals."

"ABSTRAKAmar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012 yang menyatakan bahwafrasa “dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah” dalam Pasal 66 ayat (1)Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, tidakmempunyai kekuatan hukum mengikat, mengakibatkan bahwa untuk kepentinganproses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim, berwenang mengambilfotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atauProtokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan memanggil Notaris untuk hadirdalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau ProtokolNotaris yang berada dalam penyimpanan Notaris Tanpa Persetujuan MajelisPengawas Daerah. Pada saat notaris dipanggil oleh penyidik, penuntut umum,atau hakim, maka harus harus memenuhi panggilan tersebut, resiko kesewenangwenangandari penegak hukum semakin tinggi, dan cenderung mengarahkan padakriminalisasi notaris, kurangnya pengetahuan dari penegak hukum tentang dunianotaris juga menimbulkan kekhawatiran bagi notaris, yang mengakibatkanketidakadilan karena disatu sisi notaris harus menjalankan kewajibannya sebagaipejabat umum, dan disisi lain ada bagian yang merupakan diluar tanggung jawabnotaris. Peran, fungsi serta upaya-upaya yang dilakukan oleh Majelis PengawasNotaris pasca putusan MK adalah lebih kepada mendampingi dan memberibantuan hukum kepada notaris yang dipanggil oleh pihak penyidik atau badanperadilan dan dengan diberlakukannya UUJN yang baru, yang menggantikanPasal 66 ayat (1) UUJN, bahwa Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik,penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notarisberwenang mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkanpada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; danmemanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan aktayang dibuatnya atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.

---

ABSTRACTThe Verdict of the Constitutional Court Number 49/PUU-X/2012 which states thatthe phrase " with the approval of the Regional Supervisory Assembly” in Article 66paragraph (1) of Law No. 30 of 2004 concerning Notary not have binding legal force, thatresult for the sake of judicial process, investigator, prosecutor, or judge authoritiestake the photocopy of Deed Minuta and / or letters which is attached to DeedMinuta or Notary protocol in notary storage and and call the Notary to be presentin the examination relating to a deed that notary’s made or protocols that are inthe notary’s storage without the Regional Supervisory Assembly approval. at thetime of notary summoned by the investigator, prosecutor, or judge, it must have tofulfill the call, risk the arbitrariness of law enforcer is higher, and tend to lead tothe criminalization of the notary, lack of knowledge from the law enforcer aboutnotary’s world also raises the worries for the notary, which resulted in injusticebecause in the one side, the notary must fulfill their obligations as public officialsand the other side there are parts which is outside from the responsibility of thenotary. The role, function and the efforts made by the Notary Supervisory Councilafter the decision of the Constitutional Court is more for assist and provide legalassistance to the notary summoned by the investigating authorities or judicialbodies and with the implementation of the new UUJN which replaces Article 66paragraph ( 1 ) UUJN, that for the purposes of the judicial process investigator,prosecutor, or judge with the approval of the Notary Honorary Council authoritiestake a photocopy of the deed minuta and / or letters attached to the deed minuta orin the notary’s protocol in notary’s storage ; and call the notary to be present inthe examination relating to a deed that notary’s made or notary’s protocols innotary’s storage."

"Penulisan tesis ini berangkat dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 terkait uji meteri beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan karena dianggap bertentangan dengan ketentuanketentuan yang ada dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Salah satu putusan penting Mahkamah Konstitusi adalah mengubah Pasal 1 angka 6 dengan menghapus kata "negara" sehingga menjadi ?hutan adat adalah hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat?. Dengan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, status hutan adat dipulihkan kembali menjadi salah satu obyek hak ulayat dalam wilayah masyarakat hukum adat. Dengan banyaknya pengakuan atau klaim dari masyarakat hukum adat atas hutan adat, maka diperlukan analisis mengenai pemulihan hutan adat sebagai hak ulayat pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012, khususnya terkait kriteria kepemilikan hutan adat sebagai hak ulayat dalam konsep negara kesatuan, status kepemilikan atas tanah dan izin pada hutan adat serta mekanisme dan peran pemerintah dalam rangka pemulihan hutan adat sebagai hak ulayat. Metodologi yang digunakan yaitu studi normatif dan empiris dengan model deskriptif kualitatif. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa untuk membuktikan kepemilikan hutan adat sebagai hak ulayat masyarakat hukum adat diperlukan penelitian terhadap keberlangsungan penguasaan dan penggunaan hutan adat baik sebagai tempat tinggal maupun tempat memenuhi kebutuhan hidup seharihari dan tidak hanya sekedar pengakuan atau klaim semata. Hasil penelitian tersebut merupakan salah satu dasar pengakuan masyarakat hukum adat dan hak ulayatnya oleh Pemerintah Daerah melalui Peraturan Daerah, dan selanjutnya menjadi rujukan bagi Pemerintah Pusat untuk menetapkan hutan adat sebagai hak ulayat masyarakat hukum adat. Dengan penetapan hutan adat sebagai hak ulayat tidak ternyata menghapus hak-hak pihak lain atas tanah maupun izin yang diperoleh sebelum penetapan hutan adat. Kesimpulan penting dari hasil analisis yaitu penetapan hutan adat sebagai hak ulayat harus sesuai prinsip-prinsip negara kesatuan dengan batasanbatasan yang telah ditentukan baik dalam UU Kehutanan maupun UU tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria.

---

This thesis departs from the decision of the Constitutional Court number 35/PUU-X/2012 related judicial test several articles in Law No. 41 of 1999 on Forestry because it is contrary to the provisions contained in the Constitution of the Republic of Indonesia in 1945. With the decision of the Constitutional Court, the status of indigenous forests restored into one of the objects within the jurisdiction of communal rights of indigenous peoples. With so many confessions or claims of indigenous people on indigenous forests, it would require an analysis of the recovery of the communal rights of indigenous forest after the Constitutional Court decision number 35/PUU-X/2012, particularly related to the ownership criteria as communal rights of indigenous forest in the concept of the unitary state, status of land ownership and permissions on indigenous forests and the mechanisms and the role of government in order to recovery the communal rights of indigenous forest. The methodology used is normative study with qualitative descriptive models. The results of the study showed that to prove ownership of indigenous forests as communal rights of indigenous people needed research on the sustainability of communal tenure and forest use either as a residence or a place to meet the needs of everyday life and not just a mere acknowledgment or claim. The results of these studies is one of the basic recognition of customary laws and communal rights by local governments through local legislation, and subsequently became a reference for the central government to establish communal rights of indigenous forest as indigenous peoples. The determination of customary rights of indigenous forest as it turns out doesn?t remove the rights of other to land and permission obtained before the establishment of indigenous forests. Important conclusion from the analysis is the determination of the communal rights of indigenous forest should be according to the principles of the unitary state with the limits specified either in the forestry laws and regulation laws on agrarian basis points."

"Penelitian ini mengangkat permasalahan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 27/PUU-IX/2011. Menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan UU untuk permasalahan pertama, serta penelitian hukum empiris untuk permasalahan kedua. Dengan lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 27/PUU-IX/2011, maka menimbulkan permasalahan baru karena melegalkan prinsip outsourcing dan hubungan kerja yang salah selama ini dalam outsourcing melalui mekanisme penyediaan jasa pekerja. Selain itu, Putusan tersebut bertentangan dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai negative legislator serta bertentangan dengan asas kepribadian dalam perjanjian. Dalam praktek Putusan ini tidak dilaksanakan, alasan utamanya adalah karena belum adanya UU yang mengatur sebagai tindak lanjut dari suatu putusan Mahkamah Konstitusi. Sebagai saran, seharusnya pemerintah segera membuat UU terkait tindak lanjut dari Putusan Mahkamah Konstitusi dengan catatan memperbaiki prinsip outsourcing dan hubungan kerja yang salah dalam penyediaan jasa pekerja.

---

This study raised the problem in Constitustional Court's Verdict No. 27 PUU IX 2011. Using the normative law method with enactment approach for the first problem, and empirical law research for the second one. With the birth of the Constitutional Court's Verdict No. 27 PUU IX 2011, new problems are arisen because it is permitted outsourcing principal and incorrect work relationship of outsorcing through the mechanism of the service provider. Beside, the Verdict against the Constitutional Court's authority as negative legislator and also against the personality principal in an agreement. In practice, the Verdict is not enforced, the main reason is because there isn't enactment yet that sets as the follow up of a Constitutional Court's Verdict. As a recommendation, the government should immediately forms an enactment as the follow up for this Verdict, with some notes to repair the outsourcing principle and incorrect work relationship in a service provider. "

"Penelitian yang dilakukan dalam menyusun tesis ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yakni mengkaji ketentuan-ketentuan pada peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah penyelesaian sengketa perbankan syariah ditinjau dari asas kebebasan berkontrak setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012. Tujuan dari penelitian ini adalah dihubungkan dengan asas kebebasan berkontrak. Dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah, yang pertama kali harus dilakukan adalah melihat pilihan forum dan hukum yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa. Meskipun Indonesia menganut asas kebebasan berkontrak, namun dalam penggunaan asas kebebasan berkontrak tersebut banyak dibatasi oleh KUH Perdata itu sendiri diantaranya adalah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang berlaku serta tidak melanggar kepentingan umum. Hal ini dapat dilihat dengan pembatasan dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah, dimana menurut Pasal 55 UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah jo Pasal 49 (i) UU No. 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama, kewenangan memeriksa dan memutus sengketa perbankan syariah haruslah sesuai dengan prinsip syariah sehingga kewenangan ada pada Peradilan Agama. Hal tersebut sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012, yang memutuskan bahwa penyelesaian sengketa perbankan syariah merupakan yurisdiksi dari Peradilan Agama atau dapat dilaksanakan sesuai dengan isi Akad. Sehingga, pemilihan forum penyelesaian sengketa perbankan syariah haruslah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

---

Research carried out in preparing this thesis was using normative juridical approach, which examines the provisions of the legislation relating to the issue of Sharia banking dispute settlement in terms of the principle of freedom of contract post the Constitutional Court Decision No. 93 / PUU-X / 2012 made. The purpose of this study was to determine on how dispute settlement in Sharia banking in Indonesia works related to the principle of freedom of contract. In Sharia banking dispute settlement, the first thing to do is to look at the choice of forum and choice of law chosen by the parties to the dispute. Although Indonesia adheres to the principle of freedom of contract, but in the use of this principle is restricted by the Civil Code itself which are should not be contrary with existing regulations and does not violate the public interest.

The restrictions of this principle can be seen in Sharia banking dispute settlement, which according to Article 55 of Law No.21 of 2008 concerning Sharia Banking in conjunction with Article 49 (i) of Law No. 3 2006 concerning Religious Courts, the authority to examine and decide upon is the jurisdiction of the Religious Courts. It is consistent with the Constitutional Court Decision No. 93 / PUU-X / 2012, which decided that the dispute settlement in Sharia banking is a jurisdiction of the Religious Court or can be implemented in accordance with the contents of Akad. To be concluded, the choice of forum in Sharia banking dispute should be in accordance with the applicable regulations."

"Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 membuat keadaan hukum yang baru terkhususnya kepada melaksanakan eksekusi jaminan fidusia. Dalam pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia tersebut tidak sedikit debitur yang tidak berkenan dilakukan eksekusi oleh kreditur, sehingga debitur melakukan gugatan terhadap Pengadilan Negeri, namun hasilnya Pengadilan Negeri memberi pendapat yang beragam dalam putusannya. Rumusan masalah dalam penelitian ini terbagi atas bagaiman pelaksanaan dari eksekusi jaminan fidusia setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, dan bagaimana Pengadilan Negeri menysaratkan wanprestasi atau cidera janji dalam eksekusi jaminan fidusia setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. Penelitian ini menggunakan Teori Kepastian Hukum, lalu menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Ketentuan hukum yang tertera dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 mengakibatkan eksekusi dapat dilakukan oleh kreditur jika adanya penyerahan sukarela serta pengakuan dari debitur bahwa debitur telah melakukan wanprestasi. Namun dalam praktek yang terjadi dilapangan, pengadilan menyatakan wanprestasi atau cidera janij dari debitur harus dengan beberapa alasan yaitu wanprestasi dengan pengakuan tertulis, wanprestasi dengan kesepakatan di kontrak/perjanjian di awal dan wanprestasi yang harus dinyatakan oleh pengadilan. Dalam 10(sepuluh) perkara dari penelitian ini, banyak pengadilan menafsirkan bahwa wanprestasi bisa dinyatakan dalam kesepakatan/kontrak diawal.

---

Constitutional Court Decision Number 18/PUU-XVII/2019 creates a new legal situation, especially for carrying out the execution of fiduciary guarantees. In carrying out the execution of the fiduciary guarantee, there are not a few debtors disagreed to be executed by the creditor, so the debtor files a lawsuit against the District Court, but the results of the District Court provide various opinions in its decision. The formulation of the problem in this study is divided into how the implementation of the execution of fiduciary guarantees after the Constitutional Court decision Number 18/PUU-XVII/2019, and how the District Court requires default or breach of contract in the execution of fiduciary guarantees after the Constitutional Court Decision Number 18/PUU- XVII/2019. This research uses Legal Certainty Theory, then uses normative juridical research methods. The legal provisions contained in the Constitutional Court Decision Number 18/PUU-XVII/2019 result in the execution being carried out by the creditor if there is a release of acquittal as well as acknowledgment from the debtor that the debtor has defaulted. However, in practice that occurs in the field, the court declares default or default of the debtor must be for several reasons, namely default by written confession, default by agreement in the contract/agreement at the beginning and default which must be declared by the court. In the 10 (ten) problems of this study, many courts claimed that default could be stated in the initial agreement/contract."

"ABSTRAKMahkamah Konstitusi melalui putusannya Nomor 49/PUU-X/2012 menyatakan Frasa “denganPersetujuan Majelis Pengawas Daerah” yang dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) UU JabatanNotaris tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan pertimbangan bertentangan denganasas kesamaan d muka hukum dan rasa keadilan serta kekuasaan kehakiman yang merdeka.Sebelum dan sesudah putusan Mahkamah konstitusi, penegakan hukum terhadap Notarismengalami perubahan, dan melalui penelitian yuridis normatif, untuk mendapatkan esensiperubahan yang dialami Notaris dalam penegakan hukumnya khususnya mengenai kewajibaningkar dan hak ingkar sebagai notaris yang wajib menyimpan rahasia jabatannya. Kajianterhadap kasus di mana Notaris ditarik sebagai terdakwa dan dihukum di tingkat pengadilannegeri dan pengadilan tinggi sedangkan di tingkat Mahkamah Agung dibebaskan, sehingga halini menunjukkan berkaitan dengan proses penegakan hukum terhadap Notaris memerlukankeahlian dan harus melibatkan lembaga yang ahli dalam menentukan kesalahan profesi.

---

ABSTRACTThe Constitutional Court through an award Number 49/PUU-X/2012 State SuperintendentAssembly Approval phrases with the area referred to in Article 65 Paragraph (1) of the ACTCapacity of the notary does not have binding legal force with consideration of conflictingprinciples in common law and upfront sense of Justice and authority of the judiciary'sindependence. Before and after the constitutional court, ruling law enforcement on changing,notary through research, and normative to get essence change experienced particularlyconcerning the Notary in law enforcement obligations as a notary dissenter and the right to keepsecrets post. The study of cases where a Notary towed as the defendant and punished at the levelof the District Court and the High Court while in the Supreme Court freed and it showspertaining to the expertise to be involving an institution who is expert in determine errorsprofession."

"ABSTRAKUndang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang disahkan pada tanggal 15 Januari 2014 menentukan bahwa Notaris harus berhimpun dalam satu wadah organisasi notaris yang diharuskan berbentuk perkumpulan yang berbadan hukum yaitu Ikatan Notaris Indonesia INI . Beberapa orang berpendapat bahwa ketentuan tersebut tidak sesuai dengan UUD 1945. Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik untuk mengadakan penelitian, yaitu untuk mengetahui bagaimana kedudukan organisasi-organisasi notaris yang ada di Indonesia dengan adanya ketentuan bahwa notaris berhimpun dalam satu wadah organisasi notaris. Penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif analitis dengan pendekatan secara yuridis normatif. Tahap penelitian terdiri atas penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen dan wawancara. Analisis data menggunakan metode analisis normatif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dapat dikemukakan bahwa keberadaan INI sebagai wadah tunggal organisasi Notaris bertujuan agar pemerintah dapat lebih maksimal dalam melakukan pengawasan terhadap organisasi yang ada, sedangkan organisasi Notaris lain selain INI hanya dianggap sebagai organisasi kemasyarakatan.

---

ABSTRACTLaw of the Republic of Indonesia Number 2 of 2014 about Position of Notary, which was enacted on January 15th, 2014 assign Notary to come together in one provision of Notary Organization, which is the Indonesian Notary Organization. Some people say that this provision is not compatible to the Constitution of the Republic of Indonesia Year 1945. Based on this, the author is interested to conduct a research to know the position of Notary Organizations in Indonesia with the existing provision. The research is descriptive analytical with normative juridical approach. The research phase consists of literature and field research. Data collection tehniques were conducted by document studies and interviews. Analytics are done using normative qualitative analysis method. Based on the results of the research, it can be argued that the existence of INI as a single container of all Notary Organizations is to maximize the government rsquo s supervision to existing organizations, while other Notary Organizations aside from INI are only seen as civic organizations."

"Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015 yang memaknai Pasal 29 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 memperbolehkan pembuatan perjanjian perkawinan selama dalam ikatan perkawinan postnuptial agreement serta pencabutan perjanjian perkawinan. Ketentuan tersebut menimbulkan permasalahan yaitu keberlakuan perjanjian perkawinan yang dibuat selama dalam ikatan perkawinan serta akibat hukum pencabutan perjanjian perkawinan. Metode penelitian yang digunakan bersifat yuridis normatif dengan menelaah Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015 dan menganalisanya dengan teori untuk mendapatkan jawaban dari permasalahan. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menyatakan bahwa perjanjian perkawinan berlaku sejak perkawinan dilangsungkan kecuali ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Dapat disimpulkan, berlaku surutnya postnuptial agreement sejak perkawinan dilangsungkan akan mengakibatkan perubahan kedudukan harta perkawinan yang berpotensi merugikan pihak ketiga. Selain itu, perubahan kedudukan harta perkawinan dari harta bersama menjadi harta pribadi menyebabkan harta bersama yang telah ada harus dilakukan pemisahan dan pembagian padahal harta bersama merupakan pemilikan bersama yang terikat yang hanya dapat diakhiri karena berakhirnya perkawinan. Pencabutan perjanjian perkawinan berpotensi merugikan pihak ketiga karena itu akta pencabutan perjanjian perkawinan sebaiknya diberitahukan dan diumumkan serta dicatatkan agar dapat diketahui pihak ketiga. Akibat hukum pencabutan perjanjian perkawinan terhadap harta perkawinan adalah kedudukan harta perkawinan kembali pada kedudukan semula sehingga berlaku ketentuan Pasal 35 dan 36 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, sedangkan akibat hukum terhadap pihak ketiga tidak berlaku mutlak, tetap berlaku kedudukan harta perkawinan sebelum pencabutan perjanjian perkawinan.

---

Constitutional Court Decision Number 69 PUU XII 2015 which interprets article 29 of The 1974 Marriage Law Law No. 1 of 1974 allows execution of postnuptial agreement, an agreement entered into after a marriage has taken place, as well as to repeal marriage agreement prenuptial, postnuptial. The Decision raised the question on the validity of an existing postnuptial agreement and what would be the impact of the repeal of marriage agreement. The method used in this research is normative juridical by reviewing and analyzing theorically The Decision of The Constitutional Court Number 69 PUU XIII 2015 to answer the question. The Decision of The Constitutional Court stipulates that ldquo The agreement valid since the wedding took place, unless otherwise specified in marriage agreement. rdquo The conclusion from this study is that the retroactive validity of postnuptial agreement caused changes in the status of marital property which may cause disadvantage to any third party. In addition, the change in the status of marital property from joint property to private property causes existing joint property to be split and division whereas joint property is a bonded joint ownership that can only be terminated due to the end of marriage. The repeal of marriage agreement potentially has a negative impact to third parties, hence should be notified, announced and registered. The law impact of marital property due to the repeal of marriage agreement is the fact that joint property will be reinstated, matters relating thereto shall be afforded the same status as that applicable prior to repealed, therefore article 35 and 36 of The 1974 Marriage Law applied, whereas impact on third parties shall not apply absolute, retain the status of the marital property prior to repealed."