Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai tanggung jawab transaksi elektronik melalui market place terhadap iklan yang menyesatkan pada konsumen. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dan keseluruhannya dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian ini menunjukan bahwa adanya kewajiban tanggung jawab dari pelaku usaha maupun penyelenggara sistem elektronik terhadap iklan yang menyesatkan kepada konsumen yang termuat dalam Undang-Undang perlindungan Konsumen dan peraturan lainnya. Hasil penelitian menyarankan bahwa perlu adanya evaluasi yang dilakukan oleh penyelenggaraan sistem elektronik secara aktif terhadap kegiatan pedagang yang termasuk konten iklan yang akan dibuat maupun diedarkan kepada konsumen agar hak dan kewajiban dari para pihak tercapai dengan baik.

---

ABSTRACT This research explains about the responsibility of electronic transactions through marketplace towards advertisements that are misleading for consumers. This research is a qualitative research that uses normative juridical as the type of research. This research shows that both businesspeople and electronic system organizers have to be responsible of misleading advertisements, as it is stated in the consumer protection law and other regulations. The result suggests that an active evaluation conducted by the organizers towards the traders regarding their activities including the content of their advertisements is needed so that the rights and the obligations of all parties are well fulfilled. "

"Skripsi ini membahas mengenai kesalahan pengiriman dalam transaksi elektronik di Indonesia. Terkait dengan pembahasan tersebut, digunakan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Transaksi Elektronik. Skripsi ini membahas bagaimana analisis peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai hak konsumen atas informasi yang diperlukan dalam pembelian barang melalui online, serta pengaturan mengenai perlindungan hukum terhadap konsumen yang mengalami kerugian dalam kesalahan pengiriman barang pesanan online. Hasil penelitian menyarankan bahwa dalam rangka menjalani kegiatan transaksi secara online, agar pelaku usaha menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan usahanya, pengawasan terhadap aktifitas jual beli secara online, dan konsumen mencari informasi sebanyak - banyaknya sebelum melakukan pembelian barang secara online, dan perlunya sosialisasi mengenai hak konsumen terutama penyuluhan tentang Undang - Undang Perlindungan Konsumen.

---

This paper discusses about the error in goods delivery through electronic transactions in Indonesia. The Laws that are being used related in this papers are, Law Number 8 Year 1999 on Consumer Protection, Law Number 11 Year 2008 on Electronic Informations and Transactions, Law Number 7 Year 2014 on Trading, and Government Regulation Number 82 Year 2012 on The Implementation Of Electronic Transaction System.

This paper discusses about consumer rights of buying goods via online information, and also about regulation about law protection for consumer who experience loss on error in goods delivery that are being ordered from online transactions.

Research suggest that sellers need to implement the principle of cautiousness in running the business, supervision for online transaction activity, consumer needs to find information on online transaction as many as possible beforehand, and socialization about consumer rights especially Law on Consumer Protection counseling."

"Makanan ringan kemas ulang kiloan yang beredar di lokapasar saat ini menjadi salah satu produk populer yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat karena harganya yang terjangkau dan tersedia dalam berbagai ukuran. Penjualan makanan ringan kemas ulang kiloan yang tinggi, khususnya di lokapasar, tentunya menjadikan risiko konsumen akan peredaran makanan ringan kemas ulang kiloan yang ilegal dan tidak terjamin keamanannya semakin terbuka. Konsumen seringkali mengabaikan pentingnya legalitas seperti izin edar produk, informasi dan keterangan produk, serta keamanan pangan pada makanan ringan kemas ulang kiloan yang beredar di lokapasar. Padahal keamanan dan legalitas produk pangan merupakan satu hal komponen yang penting dalam hal memenuhi hak-hak konsumen atas pangan yang aman dan terjamin mutunya. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis-normatif, skripsi ini akan meninjau ketentuan hukum produksi dan peredaran makanan ringan kemas ulang kiloan, pertanggungjawaban hukum oleh pelaku usaha, dan pengawasannya ditinjau dari peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya. Tidak dipenuhinya persyaratan keamanan pangan dan legalitas produk oleh pelaku usaha dalam hal memproduksi dan mengedarkan produk makanan ringan kemas ulang tentu akan menjadi pintu bagi pelanggaran-pelanggaran hukum lainnya. Produk yang tidak memenuhi standar keamanan pangan seharusnya tidak boleh beredar di masyarakat termasuk melalui lokapasar. Hasil penelitian ini menghasilkan bahwa belum tersedianya peraturan mengenai pengemasan kembali makanan ringan yang terintegrasi, terbaru, dan sistematis, pertanggungjawaban pelaku usaha dan pihak lokapasar kepada konsumen ditinjau dari peraturan perundang-undangan, dan peningkatan pengawasan oleh BPOM, Dinas Kesehatan baik secara langsung maupun di lokapasar Oleh karena itu, butuh upaya tegas dari BPOM dan Dinas Kesehatan setempat selaku unsur pemerintah dan kepatuhan pelaku usaha seperti pihak penyedia platform lokapasar dalam bersama-sama melakukan pengawasan, penindaklanjutan secara tegas kepada pelaku usaha, edukasi kepada konsumen dan pelaku usaha dalam rangka upaya untuk menghasilkan produk yang terjamin keamanannya dan berkualitas demi melindungi kepentingan konsumen.

---

Repackaged snacks that circulate in marketplaces are currently popular products consumed by the public because they are affordable and available in various sizes. The high sales of repackaged snacks, especially in marketplaces, certainly exposed consumers to the greater risk of repackaged snacks that are illegal and whose safety is not guaranteed. Consumers often ignore the importance of legalities such as product distribution permits, product information, and descriptions, as well as food safety in repackaged snacks circulating in marketplaces. Even the safety and legality of food products is an important component in fulfilling consumer rights to food that is safe, guaranteed safety, and quality. With the juridical-normative research method, this thesis will review the legal provisions for the production and distribution of packaged repackaged snacks, legal accountability by business actors, and their supervision in terms of statutory regulations and other provisions. The non-fulfillment of food safety and product legality requirements by business actors in terms of producing and distributing repackaged snack products will certainly be a door for other violations of law. Products that do not meet food safety standards should not be circulated and distributed in the community, including through marketplaces. The results of this research are the absence of regulations regarding integrated, up-to-date, and systematic about repackaged snacks, the accountability of business actors and market vendors to consumers in terms of laws and regulations, and increasing supervision by BPOM and Dinas Kesehatan directly and through marketplaces. Therefore, there is a need for assertive efforts from BPOM and Dinas Kesehatan as the government and compliance of business actors such as marketplaces platform providers in jointly carrying out supervision, following up strictly on business actors, educating consumers and business actors to produce guaranteed safety and quality products to protect the consumers' interests."

"Skripsi ini membahas mengenai iklan layanan Internet atas penjualan Modem Bolt 4G yang diduga melanggar ketentuan perundang-undangan yang mengatur mengenai perlindungan konsumen dan periklanan karena memberikan informasi yang tidak jelas, jujur, dan benar, serta juga menyalahi aturan periklanan. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian normatif dengan melakukan studi kepustakaan. Berdasarkan studi diketahui bahwa hingga saat ini pengaturan periklanan di Indonesia terdapat dalam beberapa pasal dalam peraturan perundangundangan yang berbeda-beda. Selanjutnya berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa iklan Modem Bolt 4G tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Etika Pariwara Indonesia.

---

This thesis discusses the top selling Internet advertising services Bolt 4G Modem violated statutory provisions governing consumer protection and advertising because it provides information that is not clear, honest, and true, and also violate the rules of advertising. In this study, the authors use the method of normative research to study literature. Based on the studies it is known that up to now the settings of advertising in Indonesia there are a few chapters in legislations different. Furthermore, based on the results of analysis show that advertising Bolt 4G modem is not in accordance with the provisions of Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection and Ethics Pariwara Indonesia."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas tinjauan yuridis tanggung jawab agen perjalanan sebagai pelaku usaha yaitu GMT Tour Travel dalam hal terjadi kerugian yang dialami oleh konsumen yaitu M. Yahya Arwiyah yang melakukan pembelian tiket pesawat melalui pihak GMT Tour Travel, tetapi tiket yang dibeli terdapat kesalahan nama dan tujuan penerbangan. Tinjauan ini dilakukan untuk menentukan bahwa agen harus agen harus bertanggung jawab terhadap kerugian yang timbul atau prinsipalnya yang harus ikut bertanggung jawab, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 19 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

---

ABSTRACTThis thesis describes the legal review of travel agent 39 s responsibility as a business actor that is GMT Tour Travel in the event of loss experienced by the consumer that is M. Yahya Arwiyah who purchased airfare through GMT Tour Travel, but the ticket purchased there got error in name and destination. This review is undertaken to determine that the agent must responsible for any losses incurred or the principal to be held accountable, as provided for in Article 19 of Law number 8 year 1999 on Consumer Protection."

"Perlindungan konsumen merupakan hal yang penting sehingga dibuatlah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Perlindungan konsumen dalam bidang kesehatan yang dibutuhkan oleh konsumen dalam memperoleh produk obat yang beredar di masyarakat, dimana produk obat tersebut telah diawasi oleh suatu instansi yang dapat bertanggung jawab atas pengawas obat. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) merupakan instansi yang ditunjuk oleh pemerintah dalam melakukan pengawasan obat, sehingga pelaku usaha yang beritikad baik yang dapat mengedarkan obat tersebut harus mendaftarkan obat tersebut kepada BPOM. Hal-hal yang menjadi pembahasan oleh penulis adalah bagaimana pengaturan peredaran obat; peran BPOM terhadap peredaran dan pengawasan obat keras; serta pelaku usaha mana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban oleh konsumen yang mengalami kerugian akibat mengkonsumsi obat keras yang dibeli oleh Pedagang Eceran Obat (PEO). Dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis, maka diperoleh bahwa peredaran obat dimulai dari Pedagang Besar Farmasi (PBF) sampai pada Apotek, Rumah Sakit, dan Toko Obat. Peredaran obat keras ilegal masih banyak terjadi dan sering disalahgunakan. Pengawasan yang dilakukan oleh BPOM dilakukan dengan penertiban produk obat keras ilegal. Pelaku usaha yang dapat dimintai pertanggungjawaban adalah Pedagang Eceran Obat (PEO) apabila konsumen mengalami kerugian akibat mengkonsumsi obat keras yang dijual oleh PEO tersebut.

---

Consumer protection is an important thing so Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen were made, Consumer protection in medical scope is needed when the consumers get the medicine had to bo checked and evaluated by the responsible instance. National Agency of Drug and Food Control (BPOM) is the selected instance by the government to control the drug, so the drug vendors who could distribute the drugs have to register their drugs to BPOM. Things those are under discussion by the author is how the drug distribution arrangements; BPOM role in drug distribution and control; also which one who is in charge to held accountable by consumers who suffered losses as a result of consuming drugs purchased by retail drug dealers (PEO).

In this study conducted with the author, it was found that the circulating drugs from Pharmaceutical Wholesalers (PBF), to pharmacies, hospitals, and retail drug dealers. Illegal drug distributions are still common and missed used. BPOM made some policies to control the drug distributions. Vendors who held accountable are the retail drug dealers (PEO) if the counsumers harmed after consuming the drugs sold by the PEO."

"Skripsi ini membahas perlindungan konsumen melalui pengaturan tentang penerapan SNI Wajib pada mainan anak impor ditinjau dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Skripsi ini juga membahas pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam peredaran produk mainan anak impor serta pengaturan mengenai perlindungn hukum terhadap konsumen yang mengalami kerugian akibat mainan yang tidak aman. Hasil penelitian menyarankan bahwa dalam membeli produk mainan anak impor tersebut sebaiknya konsumen menerapkan prinsip kehati-hatian, diadakan kerja sama antara Badan Standardisasi Nasional dengan Pemerintah dalam hal ini Direktorat Standardisasi dan Perlindungan Konsumen Kementrian Perdagangan dalam pengawasan peredaran mainan anak impor tanpa SNI wajib; diadakan sosialisasi, edukasi terhadap konsumen terhadap mainan anak impor yang aman.

---

The focus of this study is the consumer protection aspect on the distribution of imported toys product with SNI mandatory reviewed from the law number 8 of year 1999 on Consumer Protection. This thesis also discussed the violiations made by the seller in distribution of imported toys product as well as setting the legal protection of consumer who suffered losses impacted by un-safety toys.

The results suggested while buying imported toys, the consumer should apply the precautionary principle; held the cooperation between the National Standardisation Agency and Government which is Ministry of Trade of Standarisation and Consumer Protection; socialization, education about safety toys."

"Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengatur beberapa hal mengenai hak konsumen terhadap informasi produk yang dikonsumsinya. Konsumen Indonesia, secara khusus juga merupakan konsumen obat-obatan yang mempunyai hak atas informasi terhadap obat-obatan yang mereka beli dan konsumsi. Skripsi ini membahas bagaimana analisis peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai hak konsumen atas informasi terhadap fakta yang terjadi terkait dengan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam pemenuhan hak konsumen atas informasi obat. Skripsi ini juga membahas pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam peredaran produk obat kuat impor, serta pengaturan mengenai perlindungan hukum terhadap konsumen yang mengalami kerugian akibat mengkonsumsi obat tersebut. Hasil penelitian menyarankan bahwa dalam membeli produk obat kuat impor tersebut, sebaiknya konsumen menerapkan prinsip kehati-hatian; diadakan kerja sama antara Badan Pengawas Obat dan Makanan dengan pihak Kepolisian dalam pengawasan peredaran produk obat kuat impor; diadakan sosialisasi, edukasi mengenai obat yang memenuhi standar yang baik kepada masyarakat, khususnya dalam pemenuhan hak konsumen obat secara umum; dan penyuluhan tentang Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

---

The Law Number 8 Year 1999 on Consumer Protection rules some consumer rights about product information which is consumed. Indonesian consumers, especially health consumers also have information right about medicines they buy and consume. The focus of this study is the consumer protection aspect on the distribution of medicine products, is thesis discusses how the analysis of legislation regulating for the rights of consumers to information on facts that occurred related to the violations committed by the medicine entrepreneur in the fulfillment of consumer rights for medicine information.

This thesis also discusses the violations made by the seller in distribution of imported wonder pills product, as well as setting the legal protection of consumers who suffered losses due taking the pills. The results suggested while buying imported wonder pills product, the consumer should apply the precautionary principle; held the cooperation between the National Agency of Drug and Food with the police in monitoring the circulation of imported wonder pills product; held socialization, education about medicines that meet the standards of good to community, particularly in the fulfillment of medicine consumer rights in general, and counseling on the Law of Consumer Protection."

"Pangan olahan beku merupakan pangan risiko tinggi yang memerlukan penanganan khusus pada seluruh rantai pangannya, baik pada produksi, pengolahan, distribusi, sampai produk berada di tangan konsumen. Penjualan yang tinggi selama pandemi COVID-19, khususnya secara online, tentunya menjadikan risiko konsumen akan produk pangan olahan beku yang tidak terjamin keamanannya semakin terbuka. Padahal dengan adanya pandemi COVID-19 penerapan persyaratan sanitasi dan higiene serta protokol kesehatan dalam rantai pangan harus diperketat. Dengan menggunakan metode penelitian normatif-yuridis, skripsi ini akan meninjau ketentuan hukum produksi dan penjualan pangan olahan beku secara online pada masa pandemi COVID-19, pengawasannya, serta pertanggungjawaban hukum pelaku usaha. Tidak dipenuhinya persyaratan sanitasi dan higiene oleh pelaku usaha dalam memproduksi dan mengedarkan produk pangan olahan beku menjadi pintu bagi pelanggaran-pelanggaran hukum lainnya. Produk yang belum terjamin keamanannya seharusnya tidak dapat beredar di masyarakat, termasuk beredar secara online. Oleh karenanya perlu upaya tegas BPOM selaku unsur pemerintah dan kepatuhan pelaku usaha termasuk penyedia platform online dalam bersama-sama menghasilkan produk yang aman dan berkualitas demi melindungi kepentingan konsumen.

---

Frozen food is a high-risk food that requires special handling throughout the food chain, whether in production, processing, distribution, until the product is in the hands of consumers. High sales during the COVID-19 pandemic, especially online, exposed consumers to the greater risk of unsafe frozen food. In fact, with the COVID-19 pandemic, the implementation of sanitation and hygiene requirements also health protocols in the food chain must be stricter. With the normative-juridical research method, this thesis will review the legal provisions for producing and distributing online frozen food products during the COVID-19 pandemic, the supervision, and the legal responsibilities of business actors. The non-fulfillment of sanitation and hygiene requirements by business actors in producing and distributing frozen food is a door for other violations of law. Products that have not been guaranteed safety should not be distributed in the community, including distributing online. Therefore, there is a need for assertive efforts by BPOM as the government and the compliance of business actors, including online platform providers, jointly in producing safe and quality products to protect the consumers’ interests."

"Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengatur beberapa hal mengenai hak konsumen terhadap informasi produk yang dikonsumsinya. Konsumen Indonesia, yang secara khusus adalah konsumen kesehatan, memiliki hak atas informasi terhadap obat-obatan yang akan dikonsumsinya terutama mengenai komposisi dan khasiat obat. Skripsi ini membahas bagaimana analisis peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai hak konsumen atas informasi terhadap fakta yang terjadi terkait dengan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam pemenuhan hak konsumen atas informasi obat yang berada pada label obat, serta pengaturan mengenai perlindungan hukum terhadap konsumen kesehatan yang mengalami kerugian akibat mengkonsumsi obat yang memiliki kesalahan yaitu ketidaksesuaian antara label informasi obat dengan isi kandungan obat yang terdapat dalam ampul obat tersebut. Hasil penelitian menyarankan bahwa dalam memproduksi obat-obatan harus diterapkan prinsip kehati-hatian; mengadakan kerja sama antara Badan Pengawas Obat dan Makanan dengan Kepolisian dalam pengawasan serta pemberian sanksi pidana terhadap pelaku usaha yang melanggar; mengadakan sosialisasi mengenai hak konsumen terutama penyuluhan tentang Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

---

The Law Number 8 Year 1999 on Consumer Protection rules some consumer rights about product information which is consumed. Indonesian consumers, especially health consumer, have the rights for information about medicines they buy and consume, especially about compositions and properties of the drug.

This thesis discusses how the analysis of legislation regulating for the rights of consumers to information on the facts that occurred in relation to offenses committed by business actors in the fulfillment of the right of consumers to information on the drug?s label, also regulations about protection to health consumers that suffered losses as the result of taking the medicine that has a fault, that is a mismatch between the drug?s information label to the content of the drug contained in the drug ampule.

The results suggested, when producing drugs business actors should apply the principle of prudence; held the cooperation between the National Agency of Drug and Food with the police to supervise and the provision of criminal sanctions to business actors that break the rules; also held socialization and education about consumer rights, especially counseling about the Consumer Protection Act."