Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis mengenai perjanjian pengadaan barang/jasa pemerintah di Indonesia. Objek dalam penelitian ini adalah putusan Mahkamah Agung Nomor 1574 K/PDT/2011 mengenai gugatan PT Helga Prima Contractor melawan Pemerintah Kota Bekasi tentang sah atau tidaknya perjanjian pengadaan barang/jasa pemerintah diantara para pihak. Metode penelitian skripsi ini adalah yuridis normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengadaan barang/jasa pemerintah terjadi dalam beberapa bidang hukum seperti hukum administrasi negara, hukum perdata, dan hukum persaingan usaha. Sebagai sebuah perjanjian maka perjanjian pengadaan barang/jasa pemerintah harus tunduk pada ketentuan hukum perdata.

---

The purpose of this research is to analyze the agreement of procurement by government in Indonesia. The object of this research is the Supreme Court Decision Number 1574 K PDT 2011 between PT Helga Prima Contractor against City of Bekasi rsquo s Government about the legalization of the agreement of procurement by government between the parties. This research method is normative juridical. Secondary data obtained from books, previous studies, and related legislative products.

The results of this research indicate that the procurement of government occurs in several areas of law such as state administrative law, civil law, and business competition law. As an agreement, the procurement is rulled by the Indonesian civil law system. "

"Kepemilikan hak atas tanah harus dibuktikan dengan adanya sertifikat hak atas tanah. Mengajukan permohonan sertifikat hak atas tanah yang belum bersertifikat kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN), terdapat beberapa syarat yang diperlukan, salah satunya adalah terdapat bukti beralihnya hak atas tanah, seperti apabila perpindahan haknya diakibatkan karena jual beli, maka harus terdapat Akta Jual Beli (AJB) yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Ada kalanya sebelum dibuatkan Akta Jual Beli Tanah, terlebih dahulu dibuat Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah. Pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 85 K/Pdt/2011, Majelis Hakim menyatakan bahwa kepemilkan Miaw Tjong alias Hartono (Penggugat) didasarkan pada Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 26 tanggal 12 Maret 1993 yang dibuat dihadapan Notaris. Seharusnya yang menjadi bukti kepemilikan hak atas tanah menurut Undang-Undang Pokok Agraria adalah sertifikat hak atas tanah. Akan menjadi suatu masalah, khususnya terkait dengan kepemilikan atas tanah jika suatu perjanjian pengikatan jual beli dijadikan sebagai bukti kepemilikan hak atas tanah.

---

The ownership of the land shall be proven with a title deed. To apply for a land title deed which has not been certified to a National Land Agency (BPN), there are some requirements that needed. One of them is evidence of the tranfers of the land, such as deed of sale-purchase that made to a Land Deed Official known as Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) if the transfer of the land is by selling and purchasing. A Sale-Purchase Commitment Agreement often made beforehand, before making the deed of sale-purchase. On the Indonesian Supreme Court Adjudication Number 85 K/Pdt/2011, the judge said that the ownership of Miaw Tjong alias Hartono (Plaintiff) were based on Sale-Purchase Commitment Agreement No. 26 that made to a notary. But the one that should be proof of land ownership based on Agrarian Law is a Land Title Deed. There will be a problem, particularly those related to land ownership, if a sale-purchase commitment agreement be used as a proof of land ownership."

"Skripsi ini membahas mengenai sejarah perkembangan konsep kekhilafan dalam hukum perdata Indonesia dan Inggris, konsep kekhilafan dalam perjanjian menurut hukum perdata Indonesia, konsep misrepresentation dalam hukum perdata Inggris serta perbandingannya dengan konsep kekhilafan dalam perjanjian di Indonesia. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa terdapat persamaan antara kekhilafan dengan misrepresentation yaitu karakteristiknya dapat membatalkan suatu perjanjian. Sedangkan, perbedaannya yaitu dalam pembagian macam-macam bentuknya. Penelitian ini menggunakan metode perbandingan hukum yang menghasilkan bentuk penelitian yuridis-normatif. Saran yang dapat disampaikan penulis dari penelitian ini adalah dengan perkembangan model perjanjian, maka konsep kekhilafan pun perlu untuk mengalami perkembangan juga dengan merinci lebih lanjut ketentuan mengenai kekhilafan di hukum perjanjian Indonesia sebagaimana hukum Inggris sehingga  menjadi efektif karena dapat mencakup bentuk-bentuk perkembangan kekhilafan yang lebih luas.

---

This thesis discusses about the development history and also the comparison of misrepresentation concept in Indonesia Civil Law and England Civil Law. Within this research, it is found that there is a similarity between misrepresentation known in Indonesia civil Law and England civil law, which is where both characteristic that may terminate an agreement, whereas for the difference, is about the division of all form of misrepresentations. This research uses law comparison method that made a juridical-normative research as an output. Within this research, the author has a suggestion that within development of varying agreements model, then misrepresentation concept also need to be equally developed by putting detailed provisions about misrepresenation in Indonesia regulations that regulate indonesia contract law as how it is implemented in England therefore the regulations can be clearer and effective because of the extension of misrepresentation on the regarded provisions."

"Akta otentik Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah (PPJB) terhadap obyek hak atas Tanah, seluas 10.457 M2 (sepuluh ribu empat ratus lima puluh tujuh meter persegi) yang tercatat pada Sertipikat Hak Milik nomor 182/Sukapura, atas nama Unyas binti Kasim menimbulkan permasalahan hukum, dalam hal ini Notaris membuat PPJB ketika obyek tanah masih dalam sengketa waris di tingkat Kasasi Mahkamah Agung RI, meskipun Buku III KUH Perdata tentang perikatan bersifat terbuka, bersandar pada asas kebebasan berkontrak, perlu diperhatikan obyek dari perjanjian adalah Tanah, oleh karena itu peraturan perundang-undang yang terkait dengan Hukum Tanah Nasional dan Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) tidak dapat dikesampingkan oleh Notaris dalam membuat akta otentik PPJB atas obyek Tanah dan Majelis Hakim, dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 824 K/Pdt/2011 tanggal 26 Juli 2011 terhadap akta otentik tersebut seharusnya mengkaji lebih dalam tentang kewenangan Notaris dalam membuat PPJB atas Tanah yang masih dalam obyek sengketa waris. Sehingga kesimpulan yang diambil dalam membuat akta otentik PPJB hak atas tanah, Notaris harus memperhatikan aspek-aspek yang berlaku dalam HTN, meskipun HTN meskipun HTN tidak berlaku secara tegas dan langsung terhadapa PPJB yang dibuat oleh Notaris. sehingga tercipta perlindungan hukum bagi para pihak dalam PPJB tesebut.

---

The Sale and Purchase Agreement Commitment of Land title certificate for land area 10.457 M2 (ten thousand and four hundred fifty seven square meter) which registered on right of ownership certificate number 182/ Sukapura under name of Unyas binti Kasim has emerged legal issue, since it was signed before the Notary when the land was still in inheretence dispute in supreme court. Despite the pricipal of Chapter III on Indonesia Civil Code regarding Contract, is open system, the objek of contract is land. Therefore, the Indonesia law relates land and Indonesia law which rules the Notary should be considered. Furthermore, the judges of Indonesia Supreme Court?s decision which is written on Indonesia Supreme Court?s verdict number 824 K/Pdt/2011 dated 26 Juli 2011, should be considered the aspects of the Indonesia law which relates to land and Notary. although Indonesia Law related land title certificate is not directly enforced for The Sale and Purchase Agreement Commitment of Land title certificate, but it should be applied on The Sale and Purchase Agreement Commitment in order to establish the equal legal protection for all parties on the agreement."

"Hibah adalah pemberian seseorang semasa hidupnya kepada orang lain secara sukarela tanpa mengharapkan imbalan apapun. Pemberian hibah berupa tanah dan/atau bangunan harus melalui Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Hibah pada umumnya tidak dapat dibatalkan, namun terdapat suatu situasi di mana hibah dapat dibatalkan yaitu berkaitan dengan Pasal 1688 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Dalam tesis ini Penulis membahas mengenai perlindungan hukum pembeli objek hibah yang objek hibahnya dibatalkan oleh Mahkamah Agung. Dalam kasus ini sengketa hibah terjadi karena adanya gugatan dari kedua orang tuanya yang tidak diberi nafkah oleh anak yang menerima hibah. Oleh karena objek hibah telah dijual kepada pihak ketiga dan Mahkamah Agung telah menangkan pihak penggugat sehingga dianggap tidak pernah ada hibah, maka objek hibah kembali menjadi milik pemberi hibah. Simpulan dari tesis ini adalah pihak ketiga terlindungi secara hukum dengan melakukan tindakan hukum berupa gugatan ke pengadilan, dan Notaris/PPAT tidak dapat dimintai pertanggungjawaban karena telah melaksanakan tugasnya sesuai prosedur.

---

Grant is gift from someone in his lifetime to others voluntarily without expect anything in returns. In the form of the provision of land grant and/or buildings must be through official land deeds officer (PPAT). Grants are generally unable to be revoked, but there is a situation which grants can be revoked based on Article 1688 of Indonesia Civil Code. The research?s method of this thesis is normative juridical. In this thesis, writers discussed on protection law grants buyers object to which the objects of grants be revoked by the supreme court. In this case dispute grant occur because of a lawsuit from both parents who was not provided with a living by children who received grant. Because of the grant object had been sold to third party and the supreme court had won the plaintiff that there was never any grants, then grant object turn back became the property of grant providers. Conclusions from this thesis is the third parties are protected by the law with conduct of legal proceedings in the form of claim to the court, and Notary/ official land deeds officer (PPAT) cannot accused for accountability for performing his task because he did his task in accordance with procedures."

"PPAT adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah. Sebagai akta otentik, akta PPAT harus memenuhi tata cara pembuatan akta PPAT sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang dan peraturan-peraturan lainnya. Dalam hal ini PPAT telah membuat akta jual beli dengan dasar blanko kosong yang telah ditandatangani para pihak di dalam rumah tahanan yang merupakan perbuatan melawan hukum dan penyimpangan terhadap syarat materil dan syarat formil tata cara pembuatan akta jual beli. Berdasarkan hal ini, penulis bermaksud untuk mengkaji dan memahami lebih dalam mengenai tanggung jawab PPAT dan keabsahan pembuatan Akta Jual Beli oleh PPAT. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian yang menitikberatkan pada penelitian data sekunder yaitu norma hukum tertulis.Berdasarkan hasil penelitian terhadap analisis kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tanggal 6 September 2011 Nomor : 982 K/Pdt/2011 yaitu akibat hukum dari tata cara pembuatan dan penandatanganan akta jual beli yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku maka PPAT harus bertanggung jawab atas perbuatannya yang dapat dikenakan sanksi administratif, sanksi perdata, bahkan sanksi pidana serta mengakibatkan akta tersebut menjadi tidak sah dan cacat hukum sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan akta jual beli tersebut dapat dibatalkan.

---

PPAT is a public official who is authorized to make authentic act on certain legal actions regarding land rights. As an authentic deed, deed of PPAT must meet PPAT deed procedures as determined by the laws and other regulations. In this case PPAT has made a deed of sale on the basis of who has signed a blank form of the parties in the house prisoners is an unlawful act and the deviation of the material terms and conditions of formal procedures for the manufacture of the deed of sale. Based on this, the author intends to examine and understand more about the responsibilities of PPAT and validity of the making of sale and purchase by PPAT. This study uses normative juridical approach, the research focuses on the study of secondary data is written legal norms.

Based on the results of the analysis of the case of Supreme Court of the Republic of Indonesia On 6 September 2011 Number: 982 K / Pdt / 2011 of the legal consequences of the procedure of making and signing the deed of sale that does not comply with the applicable regulations, the PPAT should be responsible for his actions that may be subject to administrative sanctions, civil penalties, and even criminal sanctions as well as lead to the certificate becomes invalid and legal defects that have no binding legal force and the deed of sale may be canceled."

"ABSTRAKPeranan putusan hakim hendaknya diletakkan pada unsur kepastian hukum demiterciptanya keadilan berdasarkan hukum sehingga dapat dirasakan olehmasyarakat, khususnya masing-masing pihak. Penelitian ini bertujuan untukmengetahui tepat atau tidaknya pertimbangan hakim dalam Putusan MahkamahAgung Republik Indonesia Nomor 1691 K/Pdt/2011, bagaimanakah akta yangmemiliki titel eksekutorial dapat dibatalkan oleh Putusan Mahkamah Agung danbagaimanakah perlindungan hukum bagi kreditor atas terjadinya pembatalan Aktatersebut? Untuk mengetahui penyebab tidak adanya kepastian hukum dalamputusan beserta upaya untuk menanggulanginya untuk mengetahui apa sajadampak putusan tersebut bagi para pihak, Notaris serta masyarakat luas. sertauntuk mengetahui apa saja yang menjadi penyebab tidak adanya keadilan. Denganmenggunakan metode penelitian yuridis-normatif atau penelitian kepustakaan(library research) dan pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual danpendekatan kasus. Pertimbangan hakim dalam putusan tersebut menyatakankesalahan penulisan dalam akta pengakuan utang mengakibatkan akta pengakuanutang tersebut menjadi batal demi hukum. Putusan tersebut tidak mencerminkanadanya kepastian hukum. Tidak adanya kepastian hukum disebabkan oleh tidakadanya aturan yang spesifik mengenai kriteria akta yang mengakibatkan aktamenjadi batal demi hukum.

---

ABSTRACTThe role of judge decision should be placed on the element of legal certainty inorder to create justice based on law so that it can be felt by the community,especially each party. This study aims to determine whether or not the judges'judgment in the Decision of the Supreme Court of the Republic of IndonesiaNumber 1691 K / Pdt / 2011 to determine the cause of the absence of legalcertainty in the decision and the effort to overcome it to know what the impact ofthe decision to the parties, wide community. As well as to know what is the causeof the absence of justice. With a statutory approach, a conceptual approach and acase approach. The judge's consideration in the verdict states the mistake ofwriting in the deed of recognition of debt resulting in the deed of recognition ofthe debt becomes null and void. The verdict does not reflect the legal certainty.The absence of legal certainty is caused by the absence of specific rules regardingthe deed criteria which resulted in the deed being null and void by law."

"ABSTRAKTesis ini membahas mengenai penerapan klausula eksonerasi dalam Perjanjian Sewa Menyewa Tidak Murni. Disebut tidak murni dikarenakan tidak memenuhi seluruh unsur sewa menyewa pada KUHPerdata. Objek pada perjanjian sewa menyewa tidak murni salah satunya adalah Safe Deposit Box (SDB). Bermula pada Putusan Pengadilan Negeri Nomor:21/Pdt.G/2009/PN.JKT.PST, yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan Putusan Nomor: 96/PDT/2010/PT.DKI kemudian Putusan Kasasi Nomor: 897K/Pdt/2011. Dalam perjanjian sewa menyewa SDB terdapat klausula eksonerasi yang menyatakan Bank tidak bertanggung jawab atas kecurian, kehilangan, dan lain-lain. Pada Putusan Nomor:21/Pdt.G/2009/PN.JKT.PST., Hakim menolak tuntutan Penggugat atas ganti rugi terhadap hilangnya barang didalam SDB. Hal tersebut dikarenakan beberapa pertimbangan, salah satunya ialah klausula eksonerasi yang terdapat dalam perjanjian. Lalu pada Putusan Kasasi, Hakim menolak Kasasi yang diajukan oleh karena itu, tesis ini ingin mengkaji teori kontrak maupun teori pertanggunggjawaban dalam Perjanjian sewa menyewa tidak murni yang terdapat klausula eksonerasi.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the application of the exoneration clause in the not pure lease agreement. Known not purely due to not meet all the elements of a lease on the KUHPerdata. Objects on the lease agreement is Safe Deposit Box (SDB). Starting at the District Court Decision No. 21 / Pdt.G / 2009 / PN.JKT.PST, boosted by the Jakarta High Court Decision Number: 96 / PDT / 2010 / PT.DKI then Cassation Decision No. 897K / Pdt / 2011. In the lease agreement SDB are the exoneration clause stating Bank is not responsible for theft, loss, and others. In Decision No. 21 / Pdt.G / 2009 / PN.JKT.PST., Judge rejected Plaintiffs claim for damages against the loss of goods within the SDB. This is due to several considerations, one of which is the exoneration clause contained in the agreement. Then the Cassation Decision, Judge refuses filed appeals therefore. This thesis wants to study the contract theory and theoretical responsibility in the lease with impure contained the exoneration clause."

"Skripsi ini membahas mengenai doktrin unjustified enrichment dalam perjanjian sewa menyewa rumah yang telah batal demi hukum. Objek penelitian dalam penulisan kali ini merupakan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1443 K/PDT/2011. Doktrin unjustified enrichment menyatakan bahwa tidak ada seorang pun yang diperbolehkan untuk memperkaya diri sendiri dari pengeluaran orang lain. Di Indonesia, doktrin unjustified enrichment hanya diadopsi dalam satu pasal yaitu Pasal 1359 Ayat 1 KUHPerdata. Pasal tersebut menjelaskan mengenai pembayaran yang tidak terutang atau tidak diwajibkan. Metode yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode yuridis normatif. Dalam objek penelitian kali ini, dapat ditemukan penerapan dari doktrin unjustified enrichment. Akan tetapi, majelis hakim tidak menyebutkan doktrin tersebut. Penilitian ini menyarankan kepada hakim tingkat judex facti untuk lebih cermat dalam memahami kasus yang terjadi sehingga dapat memberikan pertimbangan hukum yang lengkap. Dengan demikian, pemahaman hakim yang luas mengenai konsep hukum sangat diperlukan dalam memutus suatu perkara. Penulis juga menyarankan kepada pemerintah untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat mengenai peraturan perundang-undangan secara efektif sehingga dapat menyentuh seluruh elemen masyarakat.This thesis discusses the doctrine of unjustified enrichment in the lease agreement that has been null and void. The object of this research is the Decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia No. 1443 K / PDT / 2011. The doctrine of unjustified enrichment states that no one is allowed to enrich themselves from the expenses of others. In Indonesia, the doctrine of unjustified enrichment is only adopted in one article, namely Article 1359 Paragraph 1 of the Civil Code. The article explains the payments that are not due or not required. The method used in this thesis is a normative juridical method. In this object of research, it can be found the application of the doctrine of unjustified enrichment. However, the panel of judges did not mention the doctrine. This research suggests to Judex facti level judges to be more careful in understanding the cases that occur so that they can provide complete legal considerations. Thus, a broad understanding of judges about the concept of law is needed in deciding a case. The author also advises the government to provide socialization to the public regarding the laws and regulations effectively so that it can touch all elements of society."

"Tesis ini membahas Peran Notaris dalam kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang sampai saat ini hanya dibuat dalam bentuk akta di bawah tangan, sehingga tidak mempunyai kekuatan bukti yang sempurna. Kasus mengenai wanprestasi terhadap kontrak pengadaan dimana para pihak dalam kontrak menggunakan akta di bawah tangan yang dilakukan oleh Penggugat, mengakibatkan pengugat dikenakan sanksi Daftar Hitam oleh Tergugat. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif-analitis. Hasil penelitian menyarankan bahwa kontrak Pengadaan Barang Jasa terutama pekerjaan kompleks baiknya dibuat dalam bentuk Akta Notaris, sehingga Notaris dapat memberikan penyuluhan hukum terkait pelaksanaan kontrak sebelum penandatanganan kontrak. Hal ini akan membantu para pihak untuk mendapatkan perlindungan yang objektif dan memiliki kontrak yang lebih baik, antara lain dengan memiliki kesamaan pemahaman tentang definisi dari wanprestasi, dimana bila salah satu pihak tidak dapat memenuhi kewajiban yang ditentukan dalam kontrak, maka pihak lain dapat melakukan tindakan sebagai sanksi. Hal ini akan meminimalisir potensi sengketa. Selanjutnya hakim dalam memutus perkara akan memperhatikan permasalahan yang terjadi, dimana Penyedia telah melakukan wanprestasi dengan tidak menyelesaikan kontrak, sehingga terjadi pemutusan kontrak dan dikenakan sanksi Daftar Hitam.

---

This thesis discusses the role of the notary in the contract of procurement of government goods services, which until now has only been made in the form of a deed under the hand, so that it does not have perfect evidence strength. The case regarding breach of contract of procurement where the parties to the contract use an underhand deed carried out by the Plaintiff, resulted in the plaintiff being sanctioned by the Defendants Black List. This research is a qualitative research with a descriptive-analytical design. The results of the study suggest that the contract for the procurement of goods services especially complex works should be made in the form of a notarial deed, so that the notary can provide legal counseling related to the implementation of the contract before signing the contract. This will help the parties to obtain objective protection and have a better contract, among others by having a common understanding of the definition of default, where if one party cannot fulfill the obligations specified in the contract, the other party can take action as sanctions. This will minimize the potential for disputes. Furthermore, the judge in deciding the case will pay attention to problems that occur, where the Provider has defaulted by not completing the contract, so that the contract is terminated and subject to black list sanctions."