Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah SAKIP merupakan sistem manajemen kinerja yang ada di Indonesia. Hasil evaluasi SAKIP masih rendah tingkat akuntabilitas kota dikarenakan empat permasalahan utama yang berkaitan dengan perencanaan. Pemerintah Kota Depok adalah salah satu yang mendapatkan hasil evaluasi rendah yaitu CC pada tahun 2016. Hasil ini dapat diinterpretasikan bahwa ukuran kinerja belum sepenuhnya menggambarkan hasil, sebagian ukuran kinerja masih berupa keluaran kegiatan, beberapa instansi data capaian kinerja belum sepenuhnya dapat diandalkan. Oleh karena itu penelitian ini membahas mengenai implementasi SAKIP Pemerintah Kota Depok pada tahun 2016 dan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah post-positivist dan hasil penelitian ini adalah pelaksanaan SAKIP di Kota Depok masih perlu diperbaiki yaitu clarity about objective, indikator, setting target dan korelasi program dan tujuan. Selain itu faktor yang mempengaruhi pelaksanaan SAKIP di Kota Depok yang paling terlihat adalah dimensi risk taking and attitude.

---

Government agency performance accountability system SAKIP is an existing performance management system in Indonesia. SAKIP evaluation results are still low level of city accountability due to four main issues related to planning. Depok City Government is one that gets low evaluation result that is CC in 2016. This result can be interpreted that performance measure not yet fully describe result, some performance measure still in the form of activity output, some performance data performance agency not yet fully reliable. Therefore this study discusses the implementation of SAKIP Depok City Government in 2016 and the factors that affect the implementation. The method used in this research is post positivist and the result of this research is the implementation of SAKIP in Depok City still needs to be improved that is clarity about objective, indicator, target setting and correlation of program and purpose. Besides the factors that influence the implementation of SAKIP in Depok City is most visible is the dimension of risk taking and attitude."

"Skripsi ini membahas mengenai akuntabilitas kinerja di Kementerian BUMN yang saat ini dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). SAKIP merupakan sistem yang mengatur mengenai pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah, yang dalam pelaksanaannya masih terdapat berbagai kelemahan. Penelitian ini melihat penerapan SAKIP di Kementerian BUMN dengan menggunakan teori akuntabilitas kinerja berdasarkan pengukuran dan pelaporan kinerja. Penelitian ini dilakukan secara Post Positivist. Hasil penelitian menunjukan secara keseluruhan penerapan SAKIP di Kementerian BUMN masih terdapat kelemahan yang dilihat dari pengukuran maupun pelaporan kinerja, masih terdapat komponen yang belum dilaksanakan sehingga perlu dilakukan perbaikan dengan melibatkan seluruh pihak.

---

This thesis discusses about the performance accountability in the Ministry of SOEs that are currently implemented by Presidential Regulation No. 29 Year 2014 about Government Performance Accountability System (SAKIP). SAKIP is an accountability system that regulates the performance of government institutions, which in practice there are still many weaknesses. The research looks at the implementation SAKIP in the Ministry of SOEs by using a theory that sees the accountability of performance based measurement and reporting of performance. This research is conducted in the Post Positivist. The results show an overall implementation SAKIP in the Ministry of SOEs there are still weaknesses as seen from the measurement and reporting of performance there are components that have not been implemented, so it needs to be improved by involving all parties."

"Akuntabilitas kinerja merupakan salah satu bentuk upaya pemerintah Indonesia dalam melakukan reformasi birokrasi. Pemerintah Kota Depok merupakan salah satu instansi pemerintah yang telah mendapatkan predikat baik dalam akuntabilitas kinerjanya jika mengacu pada penilaian dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Namun demikian, masih terdapat beberapa kekurangan dalam akuntabilitas kinerja Pemerintah Kota Depok, seperti road map reformasi birokrasi yang baru dibuat dan dilaksanakan, program-program yang tidak dirancang khusus untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja, hingga penurunan pencapaian kinerja dari tahun 2017 hingga 2018. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan tentang implementasi akuntabilitas kinerja pada Pemerintah Kota Depok, dengan menggunakan teori akuntabilitas kinerja Artley (2001) beserta indikator-indikatornya. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivis dengan pengumpulan data berupa wawancara mendalam dan studi pustaka. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akuntabilitas kinerja pada Pemerintah Kota Depok belum terlaksana secara optimal, dimana beberapa indikator akuntabilitas kinerja telah dilaksanakan, tetapi belum dilaksanakan secara konsisten. Inkonsistensi pelaksanaan akuntabilitas kinerja dapat menjadi kendala bagi Pemerintah Kota Depok dalam mencapai target kinerjanya. Untuk itu, Pemerintah Kota Depok diharapkan dapat meningkatkan pelaksanaan akuntabilitas kinerjanya untuk memberikan hasil kinerja yang terbaik bagi stakeholders.

---

Performance accountability is one form of the Indonesian government's efforts to reform the bureaucracy. Depok City Government is one of the government agencies that has received a good title in its performance accountability when referring to the assessment from the Ministry of Administrative Reform and Bureaucratic Reform. However, there are still some deficiencies in the performance accountability of the Depok City Government, such as the newly created and implemented bureaucratic reform road map, programs that are not specifically designed to increase performance accountability, to a decrease in performance achievement from 2017 to 2018. to explain about the implementation of performance accountability in the Depok City Government, using the performance accountability theory of Artley (2001) and its indicators. This study uses a post-positivist approach with data collection in the form of in-depth interviews and literature study. The results of this study indicate that the performance accountability in the Depok City Government has not been implemented optimally, where several performance accountability indicators have been implemented, but have not been implemented consistently. Inconsistency in the implementation of performance accountability can become an obstacle for the Depok City Government in achieving its performance targets. For this reason, the City Government of Depok is expected to increase the implementation of its performance accountability to provide the best performance results for stakeholders."

"Tesis ini meneliti efektivitas penerapan Sistcm Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) dengan dikeluarkannya Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) pada tahun 2003. Tujuan pertama tesis ini adalah meneliti pengaruh penerapan SAKIP - sebagai alat rnanajemen stratcgis dan laporan akuntabilitas - terhadap kinelja pemerintah Kabupaten Tasikmalaya yang diwakili oich Dinas-dinas Pendidikan, Kesehatan, Pertanian, dan Pekerjaan Umum. Pengaruh penerapan SAKIP sesudah diterapkannya Pedoman LAKTP diuji menggunakan data time series dengan metode uji beda berpasangan terhadap efektivitas kinerja pencapaian sasaran Renstra yang dilaporkan dalam LAKIP tahun 2003, 2004, 2005, dan 2006. Hasilnya, SAKIP secara signifikan berpengaruh terhadap peningkatan efektivitas kinerja pencapaian sasaran secara keseluruhan. SAKIP berpengaruh berbeda tcrhadap peningkatan kinerja bidang pendidikan, kesehatan, pertanian, dan pekemjaan umum. SAKIP secara signifikan meningkatkan kinerja bidang pendidikan dalam periode 2003-2006 pada taraf signifikansi >=90%. SAKIP juga secara signifikan meingkatkan kinexja bidang-bidang Iainnya tetapi pada tingkat signiiikansi yang lebih rendah (85-90%) dan hanya pada sebagian tahun diantara tahun 2004, 2005 dan 2006. Tujuan kedua adalah untuk meprediksi faktor-falctor yang mempengaxuhi efcktivitas penerapan SAI-(IP. Empat variahel utama atau variabel laten digunakan dalarn penelitian ini, yaitu: tiga variabel bebas yang terdiri atas: Pcdoman LAKIP (L), Komitrnen Pemerintah Daerah (K), dan Dukungan Pemexintah Pusat (D), serta satu variabel tidak bebas, yaitu: Efektivitas Penerapan SAKIP (P). Setiap variabei laten diamati melalui indikator-indikator atau variabel-variabel pengukuran yang terdiri alas 20 item yang diidentifikasi dan diuji sebagai faktor-faktor efcktivilas penerapan SAKIP. Penelitian ini mcnggunakan data primer dari persepsi responden yang dihasilkan dari pengumpulan data menggunakan kuisioner dengan metode angket. Metode analisis yang digunakan untuk menguji hipotuesis adalah PLS (Partial Least Square) yang merupakan salah satu metode dalam Structural Equation Modeling (SEM). Kesimpulan yang dihasilkan adalah: Pedoman LAKLP, Komitmen Pemedntah Daerah, dan Dukungan Pemerintah Pusat secara signifikan berpengaruh terhadap Efektivitas Penerapan SAKJP. Melalui analisis model struktural dengan program Smart PLS faktor-faktor lebih detil dapat dipilih untuk keperluan pembuatan kebiiakan dan pengambilan keputusan untuk memperbaiki penerapan SAKIP selanjutnya,;This thesis assessed effectiveness of Government Performance Accountability System (Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerimah - SAKIP) in Kabupaten Tasikmalaya.

---

The first objective is to investigate the effect of SAKIP - as a strategic management tool and accountability report - on the local govemment performance of Kabupatcn Tasikmalaya represented by education, health, agriculture, and public works sectors. The effect of SAKIP implementation within period of 2003-2006 since LAKIP guideline issuance in 2003 is tested using paired sample test using time series data of effectiveness of Renstra?s goal achievement reported in the LAKIP of 2003, 2004, 2005 and 2006. The result shows that SAKIP is significantly affecting Renstra?s goal achievement of the whole sectors, and is also significantly affecting Renstra?s goal achievement by sector in different weight of effect. By sector, SAKIP is significantly increasing education performance within the period of 2003-2006 at significance level of >=90%, and is also significantly increasing the other sectors? performance but at lower significance level (85-90%) and only at partial year amongst 2004, 2005 and 2006. The second objective is to predict the affecting factors of effectiveness of SAKIP. Four types of main or latent variables involved in this research are: three independent or exogenous variables consisting of: L (LAKIP Guideline - Pedoman LAKIP), K (Local Government Commitment - Komitmen Pemerinfah Daerah), and D (Central Government Support - Dukungan Pemerintah Pusat); and one dependent or endogenous variable namely P (Effectiveness of SAKIP - Efékrivitas Penerapan SAKIP). Each latent variable is observed by measurement indicators/variables consisting of 20 items which are identified and tested as factors of effectiveness of SAKIP. This research used primary data of respondents perception resulted ti-om data collection using questionnaire with envelope method. Analytical method used for testing hypothesis is Smart PLS (Partial Least Square) one of Sfruclural Equation Modeling (SEM) methods. Conclusions resulted from this research is: LAKIP Guideline, Local Government Commitment, and Central Government Support are significantly affecting the effectiveness of SAKIP. Through Smart PLS analysis, detailed factors affecting effectiveness of SAKIP can be selected for purpose of policy and decision making for improvement of SAKIP implementation in the future."

"Laporan ini membahas mengenai proses penyusunan serta proses reviu laporan kinerja Kementerian Perhubungan RI tahun 2016. Analisis penyusunan terbatas pada laporan kinerja Inspektorat Jenderal Kemenhub. Proses penyusunan dan reviu berpedoman pada PermenPAN nomor 53 tahun 2014 tentang petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Pembahasan dilakukan dengan membandingkan konsep serta peraturan yang ada dengan praktik yang dilakukan oleh Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan. Hasil dari laporan magang ini menemukan bahwa proses penyusunan laporan kinerja Itjen sudah sesuai dengan prosedur, hanya saja terdapat perbedaan rumus antara peraturan dan laporan yang disusun. Sedangkan untuk prosedur reviu juga sudah sesuai dengan peraturan yang ada.

---

The focus of this internship report is to discuss the process of composition and review of performance report in Ministry of Transportation year 2016. Analysist of composition in this report is limited to Ministry of Transportation General Inspectorate rsquo s performance report. The process composition and review based on PermenPAN no 53 year 2014 about technical guidance, performance agreement, performance reporting, and performance report review procedures. This report compared theory and regulation with practice done by Ministry of Transportation General Inspectorate. This internship report finds that process of composition performance report have complied to regulation, but there are a different formulation that used in performance report and in the regulation. Meanwhile for review procedure have complied to regulation."

"ABSTRAKTesis ini bertujuan untuk menganalisis implementasi SAKIP pada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, baik dalam perencanaan, pengukuran, serta pelaporan, evaluasi dan capaian kinerja instansi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini bersifat kualitatif dengan studi kasus analisis deskriptif pada masing-masing tahapan SAKIP. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi SAKIP pada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sudah dapat mewujudkan prinsip-prinsip good governance, namun masih harus dilakukan banyak perbaikan, terutama terkait aspek akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas.

---

ABSTRACTThe objective of this thesis is to analyze the implementation of SAKIP at Coordinating Ministry for Economic Affairs, relate to planning, measuring, reporting, evaluating, as well as performance achieving. This research uses an analysis of case study method and descriptive analysis for all of part of SAKIP. The result is that the implementation of SAKIP has could established the principles of good governance at Coordinating Ministry for Economic Affairs, however all of those still have to do a lot of improvement, especially about accountability, efficiency and effetivity aspects."

"Penelitian ini bertujuan meneliti secara komprehensif faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan dampaknya terhadap kinerja pemerintah daerah di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan budaya organisasi, kejelasan kontrak kinerja, serta pembinaan dan pengawasan berpengaruh positif secara langsung terhadap penggunaan sistem pengukuran kinerja. Gaya kepemimpinan tidak berpengaruh secara langsung terhadap penggunaan sistem pengukuran kinerja, tetapi berpengaruh positif secara tidak langsung terhadap penggunaan sistem pengukuran kinerja melalui budaya organisasi. Gaya kepemimpinan juga berpengaruh positif secara tidak langsung terhadap penggunaan sistem pengukuran kinerja melalui kejelasan kontrak kinerja. Intervensi berpengaruh secara tidak langsung terhadap penggunaan sistem pengukuran kinerja melalui budaya organisasi. Intervensi berpengaruh negatif terhadap budaya. Penggunaan sistem pengukuran kinerja memiliki pengaruh positif terhadap kinerja pemda. Gaya kepemimpinan dan kejelasan kontrak kinerja berpengaruh positif terhadap kinerja pemda secara langsung. Gaya kepemimpinan berpengaruh positif secara tidak langsung terhadap kinerja pemda melalui budaya organisasi dan penggunaan sistem pengukuran kinerja. Gaya kepemimpinan juga berpengaruh terhadap kinerja pemda melalui kejelasan kontrak kinerja. Pembinaan dan pengawasan berpengaruh positif secara tidak langsung terhadap kinerja pemda melalui penggunaan sistem pengukuran kinerja. Budaya organisasi berpengaruh positif secara tidak langsung terhadap kinerja pemda melalui penggunaan sistem pengukuran kinerja.

---

This study comprehensively examine the impact of the implementation of government performance accountability system (SAKIP) and contextual variables on the performance of local governments in Indonesia. The result show that the organizational culture, the clarity of performance contract, assistance and supervision have positive effect on the use of performance measurement system. Leadership style does not directly affect the use of performance measurement system, but has positive indirect effect on the use of performance measurement system through organizational culture. Leadership style has positive indirect effect to the use of performance measurement system through the clarity of performance contract. Intervention indirectly affect the use of performance measurement system through organizational culture.

Intervention has negative effect on organizational culture. The use of performance measurement system has a positive effect on the performance of local government. Leadership style and the clarity of performance contract have positive direct effect on the performance of the local government. Leadership style also has positive indirect effect on the performance of the local government through organizational culture and the use of performance measurement system. Leadership style also has positive indirect effect on the performance of local government through the clarity of performance contract and the use of performance measurement system. Assistance and supervision have positive indirect effect on the performance of local government through the use of performance measurement system. Organizational culture has positive indirect effect on the performance of local government through the use of performance measurement system."

"Kinerja administratif pada instansi pemerintah banyak menjadi sorotan akhir-akhir ini, terutama sejak timbulnya iklim yang lebih demokratis dalam pemerintahan. Rakyat mulai mempertanyakan akan nilai yang mereka peroleh atas pelayanan yang dilakukan oleh instansi pemerintah.Dinas Kesehatan sebagai salah satu perangkat pemerintah daerah adalah dinas otonom yang merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah di bidang kesehatan perlu kiranya memberikan informasi tentang gambaran kinerja administratif. Untuk itu dilakukan pengukuran kinerja yang memberikan informasi atas keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan/program/kebijaksanaan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi Dinas Kesehatan.Analisis ini dilakukan melalui penelitian dengan pendekatan kualitatif terhadap 31 orang pejabat struktural eselon III dan IV, yaitu terdiri dari 5 Kepala Sub Dinas, 22 Kepala Seksi, dan 4 Kepala Sub Bagian untuk ditelaah faktor-faktor yang menyebabkan penampilan kinerja dari segi input dan proses manajemen Dinas Kesehatan melalui wawancara mendalam dan fokus grup diskusi, sedangkan pengukuran kinerja melalui penilaian sendiri (self assesment). Berdasarkan Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) .Secara faktual dari segi input (SDM, Dana, Sarana/prasarana) masih kurang memadai. Sumber Daya Manusia masih terbatas jumlahnya bagi pejabat struktural (26 orang) sedangkan jumlah pegawai seluruhnya adalah 92 orang, namun dalam penempatannya masih terdapat ketidaksesuaian antara latar belakang pendidikan dengan tugas pokok, sedangkan faktor input lainnya yang mendukung dalam keberhasilan kinerja adalah Kepemimpinan Kepala Dinas cukup baik, motivasi cukup tinggi, sikap kerja positif dan mendukung.Selanjutnya proses manajeman Dinas Kesehatan sejak dari perencanaan, pelaksanaan sehingga pengawasan dan pengendalian cukup balk.Kesimpulan dari penelitian ini, bahwa output yaitu Kinerja Dinas Kesehatan termasuk kategori baik karena didukung oleh proses manajemen yang cukup baik, walaupun input (SDM dari segi jumlah dan jenisnya, dana, dan sarana/prasarana) secara umum masih kurang, namun dari segi motivasi, sikap kerja dan kepemimpinan Kepala Dinas cukup baik ternyata mampu meningkatkan kinerja.Karena itu untuk Dinas Kesehatan disarankan: menata kembali pegawai berdasarkan latar belakang pendidikan dan pengalaman kerja dengan tugas dan fungsi yang sesuai, agar melakukan pembinaan secara rutin 1 bulan 1 kali, menyediakan sarana pendukung yang cukup bagi kelancaran pelaksanaan kegiatan, meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pegawai melalui pendidikan formal atau pelatihan-pelatihan dan memberikan reward kepada yang berprestasi serta punishment kepada yang indisipliner. Perlu juga meningkatkan kerjasama dengan lintas program dan lintas sektoral. Pada Perencanaan Strategik agar dirumuskan kembali sasaran secara spesifik, terukur, dapat direalisasikan dan ditentukan waktunya.Saran untuk Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta yaitu agar pemerintah daerah lebih memprioritaskan anggaran untuk kesehatan minimal 10 % dari APBD Kabupaten dan diharapkan dapat merekrut pegawai pasca PTT seperti Dokter, perawat dan bidan.Saran untuk LAN RI yaitu meningkatkan sosialisasi dan implementasi LAKIP, menambahkan Indikator Kinerja Sasaran, dan dalam penilaian atau pengukuran kinerja tidak menggunakan satu metode (self assesment/LAKIP), sebaiknya digabung dengan metode penilaian 360 derajat. Teknik ini akan memberikan data yang lebih baik dan dapat dipercaya karena dilakukan penilaian silang oleh bawahan, mitra, dan atasan personal (Beatty, 1993).Untuk peneliti lainnya agar dapat mempergunakan informasi kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta ini sebagai bahan penelitian lebih lanjut.Daftar bacaan : 30 (1983 - 2001)

---

Analysis on Administrative Performance Accountability, of Government Institution at Local Health Service of Purwakarta District, 2001Administrative performance of some Government Institutions became focussing recently, especially since the emerging of atmosphere that tend more democratic at the Government. People beginning to ask the value that they obtain from their services.Local Health Service as one of Local Government tools, it means that as implementer's element of local government in the field of health, he should give information on the description of their performance and the factors that related to their performance. The objective of this study is to assess the performance of them in order to get information on how their success or fail in implementing the service/program/policy, based on vision and mission that stated by the Local Health Center.This study used qualitative approach; it was conducted to 31 structural officers of echelon III and IV. Those are consisting of 5 Heads of Sub-Head of Local Health Service, 22 Section Heads, and 4 Heads of Sub-Department. They are reviewed on the factors that related to their performance from the side of input and process Local Health Service Management through in-depth interview and Focus Group Discussion, while to the performance assessment used self-assessment, it based on the report of Accountability of Government Institution.Based on the fact, input side showed (human resources, fund, means and infrastructure) is still insufficient. The number of human resources is limited, example for structural officers (26 people), while the total number of employees are 92 people. However, in placing of them showed inappropriate between education background and main task, while other input factor that support to the success of their performance is the leadership of head of Local Health Office show enough good, motivation is enough high, work attitude is positive and supported. And then management process of Local Health Service starting from planning, implementing up to controlling are enough good.The conclusion of this study showed that the output, i.e. the performance of Local Health Center is. good category, because it is supported by good process of management. Even the input (human resources based on number and its kind, fund, and means and infrastructures) in general is still lack, however the motivation, and attitude sides also the leadership of the Local Health Service is enough good, he capable to improve his performance. .It is recommended to Local Health Service to re-arrange their employees based on their education background and work experience with task and appropriate function. It should give guidance routinely once per month, also provides means that enough to rim their activity. It should increase their knowledge and skill of their employees through formal education or training and giving reward to whose good performance and punishment to who in-discipline. It also needs to increase the cooperation with cross program and sector. On strategic planning should be formulated the target specifically, measurable, it can be implemented and the time should be determined.Recommendation to Local Government of Purwakarta District, he should give priority on the budget of health, minimum 10% of Regional Budget, and it is hoped could recruit Post- PTT such as medical doctor, nurse, and midwife.Recommendation to the National Institute for Administration RI, that is to improve socialization and implementation of LAMP, adding target performance indicator, and in assessment or performance measurement is not used one method (self-assessment/LAKIP), it should be combined with assessment of 360 degrees. This technique is providing data more complete and accurate, because it conducted cross check by subordinate, colleague, and superior officers, (Beatty, 1993).To other researchers, they could use the information on performance of Local Health Service of Purwakarta District as reference material for further study.References: 30 (1983-2001)"

"[ABSTRAKSkripsi ini menganalisis bagaimana Pemerintah Daerah Kota Padang khususnya pada Dinas Tata Ruang Tata Bangunan dan Perumahan menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) pada periode tahun 2010 hingga tahun 2013 dari sudut pandang penyusunan, pendistribusian internal instansi maupun eksternal instansi, dan juga proses pengevaluasian serta implikasinya terhadap kebijakan pemerintahan dimasa yang akan datang. Analisis dilakukan dengan melihat kesesuaian mekanisme pelaksanaan peraturan denganperaturan yang ditetapkan, dimana yang menjadi acuan adalah Surat KeputusanKepala LAN Nomor 239 Tahun 2003 serta Peraturan Mentri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010.

---

ABSTRACTThis thesis analyzes how the Local Government of Padang , especially at the Department of Building and Spatial Tata Housing preparing Government Performance Accountability Report ( LAKIP ) in the period 2010 to 2013 from the standpoint of preparation , distribution agencies internal and external agencies, and also the process for evaluating and implications for government policy in the future . The analysis is done by looking at the implementation of the mechanism of regulation conformity with the rule set , which is the reference was the Head of the Decree No. 239 LAN Regulations of 2003 and the Minister of State for Administrative Reform and Bureaucratic Reform No. 29 of 2010., This thesis analyzes how the Local Government of Padang , especially at theDepartment of Building and Spatial Tata Housing preparing GovernmentPerformance Accountability Report ( LAKIP ) in the period 2010 to 2013 from thestandpoint of preparation , distribution agencies internal and external agencies ,and also the process for evaluating and implications for government policy in thefuture . The analysis is done by looking at the implementation of the mechanism ofregulation conformity with the rule set , which is the reference was the Head ofthe Decree No. 239 LAN Regulations of 2003 and the Minister of State forAdministrative Reform and Bureaucratic Reform No. 29 of 2010.]"

"Skripsi ini membahas mengenai praktik pengukuran dan pengevaluasian kinerja, penyusunan laporan kinerja, dan pemanfaatan laporan kinerja untuk peningkatan kualitas kinerja dengan perspektif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang ditinjau dari aspek tujuan dan manfaat, proses, indikator yang diukur, serta memaparkan hambatan-hambatan dalam penggunaan dan pelaporan pengukuran kinerja. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus terhadap Kementerian ESDM. Pengumpulan data dilakukan dengan penelaahan dokumen LAKIP dan wawancara. Tujuan utama Kementerian ESDM melakukan penyusunan, pengukuran dan pengevaluasian kinerja adalah untuk pelaporan eksternal dan kepatuhan. Proses pengukuran dan pengevaluasian kinerja serta penyusunan laporan kinerja Kementerian ESDM secara umum telah sesuai dengan peraturan dan perundangan-undangan yang berlaku dan teori langkah teknis penyusunan, pengukuran dan pengevaluasian kinerja yang ada. Namun, untuk pengukuran outcome masih mengalami berbagai kendala yang disebabkan oleh beberapa faktor yang menghambat dalam proses pengukuran dan pelaporan kinerja.

---

This thesis discusses about the practice of measurement and evaluation performance, preparation of performance reports, and use of performance reports for performance improvement with the perspective of Government Accountability Implementation that viewed from aspect of purpose and benefit, process, indicators are measured, and explain the obstacles in the use of performance measurement and reporting. This research use qualitative approach with case study method in Ministry of Energy and Mineral Resources. Data collection use document review and interview.

Main purpose of Ministry of Energy and Mineral Resources doing preparation of performance reports, performance measurement and evaluation is for external reporting and compliance. Generally preparation of performance reports, performance measurement, and performance evaluation process is in line with regulations and legislation applicable and theory. Nevertheless, the measurement of outcome still encounter many problems because several factors that hinder the process of measuring and reporting performance."