Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai permasalahan yang terjadi dalam penyelenggaraan program pemagangan di Indonesia, baik dari segi peraturan maupun dalam penerapannya. Magang dalam hukum positif di Indonesia merupakan bagian dari sistem pelatihan kerja yang pada dasarnya bertujuan untuk memberikan pengalaman dan kompetensi tertentu kepada para pesertanya melalui pemberian sertifikat. Pada kenyataannya, peserta magang seringkali tidak mendapatkan hak dan kewajiban selayaknya peserta magang sehingga terjadi beberapa kasus pelanggaran dalam program pemagangan yang naik ke permukaan. Peraturan mengenai magang sendiri dirasa tidak terlalu kuat sehingga terjadi banyak pelanggaran dalam penerapannya. Penelitian ini merupakan penelitian yang berbentuk penelitian yuridis normatif dengan cara studi kepustakaan yang dilakukan terhadap data sekunder dan dilengkapi dengan wawancara terhadap informan. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil yang didapatkan oleh penulis melalui penelitian ini adalah mengetahui bahwa peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mengatur mengenai magang masih kurang lengkap dan didapatkan beberapa faktor untuk menentukan apakah suatu hubungan dapat diklasifikasikan sebagai skema pemagangan atau skema pemekerjaan.

---

ABSTRACTThis thesis analyzes about the problems that occur in the apprenticeship program in Indonesia, both in terms of regulation and implementation. An apprentice, refer to Indonesian Labour Regulation, is part of cooperative job training basically aims of gaining experience and certain competence for the participants through the provision of certificates. In fact, apprentices do not get their rights and duty like the ordinary apprentices frequently, thus there are some cases about the breach in apprenticeship program which rise to the surface. The regulation on apprenticeship is not too strong that cause many breaches in the implementation. The research method is normative juridical by means of literature study conducted of secondary data and equipped with interviewing informants. This research is descriptive analytical using a qualitative approach. The results obtained by writers through research is knowing that regulations governing about apprenticeship in Indonesia is still weak and the writers obtained several factors to determine whether a relationship can be classified as apprenticeship scheme or work scheme. "

"Pemagangan di dalam negeri merupakan suatu program yang diselenggarakan oleh pemerintah Indonesia untuk meningkatkan keterampilan tenaga kerja Indonesia. Adapun skripsi ini membahas mengenai ketentuan penyelenggaraan program pemagangan yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan Indonesia serta penerapannya yang dikaji berdasarkan studi kasus putusan Pengadilan Hubungan Industrial. Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang memuat norma hukum tertulis. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yang dilakukan dengan menganalisa data secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, dapat diidentifikasi bahwa peraturan-peraturan yang mengatur mengenai penyelenggaraan pemagangan di dalam negeri belum memadai untuk melindungi peserta pemagangan. Hal ini menyebabkan banyaknya terjadi pelanggaran dalam menyelenggarakan pemagangan di dalam negeri. Oleh karena itu, perlu adanya pengaturan yang lebih lengkap termasuk sanksi bagi bentuk-bentuk pelanggaran terhadap penyelenggaraan pemagangan di dalam negeri.

---

Domestic apprenticeship system is a program held by Indonesian government which aims to improve the skills of Indonesian labours. The thesis discusses the provisions of the implementation of apprenticeship programs that are regulated in Indonesian legislation and its applications which was analized based on case studies of the Industrial Relations Court verdicts. This research used normative legal research method by examining literatures or other secondary data related to law and any form of written legal norms. This is an analytical descriptive research which is done by analyzing the data qualitatively. Based on the results of the study, it can be identified that the regulations governing the implementation of domestic apprenticeship are not sufficient to protect apprentices. This led to many violations of the implementation of domestic apprenticeship. Therefore, there needs to be a more comrehensive regulation which includes punishments for violation of the conduct of domestic apprenticeship."

"Program Pemagangan yang terselenggara atas kerjasama antara Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Association for International Manpower Development of Medium and Small Enterprises Japan (IMM Japan) bertujuan untuk membina sumber daya manusia, serta pertukaran tenaga teknik, terampil dalam menghadapi internasionalisasi perusahaan kecil dan menengah dengan tujuan mengembangkan perusahaan kecil dan menengah Jepang serta ikut berperan dalam masyarakat internasional. Berangkat dari keinginan untuk menciptakan strategi meningkatkan kualitas peserta pemagangan di. Jepang dengan melihat bahwa pentingnya untuk meningkatkan kompetensi keterampilan teknis pesona dan meningkatkan etos kerja yang nantinya menjadi pilihan untuk meminimalisir sistem pelatihan pemagangan yang belum sesuai dengan kondisi di Jepang dan sistem rekrut yang belum sempurna. Oleh karena itu, adalah penting atas dukungan dari pemerintah pusat (Depnakertrans) selaku regulator bagi pelaksanaan program pemagangan di Indonesia untuk bisa mcmbuat regulasi yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas peserta pemagangan di Jepang dengan meningkatkan kompctcnsi keterampilan teknis peserta dengan menanamkan motivasi dan tanggung jawab peserta pemagangan, meningkatkan keterampilan teknis yang sesuai dengan jenis kerja dan melakmnakan system rekrut yang ketat dan transparan. Dengan adanya regulasi yang jelas dari pemerintah pusat, maka pemerintah daerah dang pihak swasla sebagai pelaksana tinggal menerapkannya pada proses pelaksanaan program pemagangan.

---

Apprenticeship program which cooperation between Department of Manpower and Transmigration and Association for lntemational Manpower Development of Medium and Small Enterprises Japan (IMM Japan) intent to build man resource, and technical resources interchange, capable in face little limi intemationalizing and intermediate with aim develops little firm and Japan intermediate and abreast get role in international society.

Starting to create the strategic to develop apprenticeship participant quality in Japan with how the importance to improve participant technical skill competency and improve the workplace ethics which will be the choice to minimize the apprenticeship training system that is not suitable yet with Japan condition and recruitment system is not perfect yet.

So, it is important to have the central government support as regulator in apprenticeship program implementation in Indonesia to create the regulation to improve the apprenticeship participant quality in Japan with to improve the participant technical competency with to embed the motivation and responsibility of apprenticeship participant, to improve the technical skill which suitable to work type and to apply the recruitment system with strict and transparent. With the clearly regulation from central government, regional govemment and private party as implementor to apply in the apprenticeship program implementation."

"Program pemagangan ke Jepang merupakan bagian dari program pelatihan kerja yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Program ini bertujuan untuk memberikan pembekalan keahlian dan kemampuan pada sumber daya manusia di Indonesia agar terserap pasar kerja dan memiliki daya saing di era globalisasi. Studi tentang implementasi kebijakan program ini dilakukan untuk melihat implementasi program pemagangan ke Jepang yang telah dilaksanakan sejak tahun 1993 namun masih memiliki berbagai persoalan terkait partisipasi masyarakat untuk mengikuti program, serta peserta pemagangan yang melarikan diri saat berada di Jepang. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dan menggunakan pendekatan deskriptif, serta teknik pengambilan data melalui wawancara mendalam, studi kepustakaan, dan observasi lapangan. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa, dalam implementasi program pemagangan ke Jepang masih memiliki berbagai permasalahan yang harus diselesaikan, yaitu yang terkait dengan sosialisasi, permasalahan pihak pelaksana mencakup keterbatasan jumlah pihak pelaksana dan komitmen pihak pelaksana dalam menjalankan program, kesiapan mental dan tindakan indisipliner peserta pemagangan, serta ketersediaan fasilitas penunjang program.

---

Apprenticeship program to Japan is a part of job training program implemented by the Directorate General of Training and Productivity Ministry of Labour of the Republic of Indonesia. This program aims to provide training skills and abilities of human resources in Indonesia to be absorbed by the labor market and competitiveness in the globalization.

Studies on the implementation of program policies is done to see the implementation of apprenticeship program to Japan that have been implemented since 1993. However, the program still has many problems related to the participation of the society in the program, and the trainee who escaped while in Japan. This research uses qualitative and descriptive approach. Data collection uses techniques through in-depth interviews, literature study, and field observations.

Results of this study concludes that the implementation of the apprenticeship program to Japan still has several problems to be solved, which is related with socialization, problems of implementers includes a limited number of implementers and implementing the commitments to implement the program, mental readiness and undisciplined trainee, as well as the availability of facilities supporting program."

"Setiap organisasi atau lembaga memiliki budaya tersendiri untuk membangun kinerja yang baik dalam mencapai tujuannya. Budaya organisasi yang diterapkan di setiap lembaga memiliki ciri dan pola yang berbeda. Dalam tulisan ini saya mencoba mendeskripsikan pengalaman magang saya dengan berfokus pada budaya organisasi dan relasi yang ada di lembaga Sukabumi Creative Hub. Penulisan tugas akhir ini menggunakan teknik pengumpulan data kualitatif dengan metode deskriptif. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan selama 3 bulan periode magang, budaya organisasi yang ada di Sukabumi Creative Hub dapat dikatakan sebagai budaya organisasi kekeluargaan. Hal tersebut didasarkan pada sistem nilai yang diterapkan dengan menekankan pentingnya kesetaraan dan hubungan sosial.

---

Every organization or institution has its own culture to build good performance in achieving its goals. The organizational culture applied in each institution has dif erent characteristics and patterns. In this paper I try to describe my internship experience by focusing on the organizational culture and relationships that exist at the Sukabumi Creative Hub institution. Writing this final project using qualitative data collection techniques with descriptive methods. Based on observations made during the 3 month internship period, the organizational culture in Sukabumi Creative Hub can be said to be a family organizational culture. It is based on a value system that is applied by emphasizing the importance of equality and social relations."

"ABSTRAKAngka pengangguran yang cukup tinggi terutama dari lulusan SMK di Indonesia dapat diatasi salah satunya melalui program CSR pemagangan terhadap siswa SMK ataupun alumninya agar kompeten dan mampu bersaing di dunia kerja. Tidak banyak industri yang melakukan program CSR di bidang pendidikan dalam bentuk pemagangan yang terstuktur dan komprehensif. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi aspek input dan proses dari program tersebut yang dilakukan oleh PT. Citra Tubindo Tbk, perusahaan manufaktur Oil & Gas di Indonesia. Hasil penelitian menemukan aspek input yang menjadi sumber kesuksesan program dan aspek proses yang menentukan kualitas program. Kedua aspek tersebut mengarahkan pencapaian outcome yang melebihi ekspektasi dan menyediakan informasi untuk dapat direplikasi.

---

ABSTRACTThe high unemployment rate in Indonesia, especially derived from vocational school graduates, could be overcome through Corporate Social Responsibility program of internship and apprenticeship to equip recipients with set of competences therefore they will be competent and able to compete in the job market. Only few industries carry out the program in the educational form of structured and comprehensive internship or apprenticeship. This study aimed to evaluate the input and process of the program deployed by PT. Citra Tubindo Tbk, an Oil & Gas manufacturing company in Indonesia. The results of this revealed some inputs that were the source of program success and processes that determined the quality of the program. Both aspects resulted the achievement of outcome that exceeded expectation and provide information to be replicated."

"Analisis kualitas penyelenggaraan program pemagangan ke Jepang (Studi Kasus Program Kerjasama Depnakertrans RI dengan IMM Jepang) Pada 1994, Departemen Tenaga Kerja melalui Sub.Dit.Jen Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas telah menandatangani kerjasama dengan Asosiasi Pengembangan Tenaga Kerja untuk Perusahaan Berskala Kecil - Menengah Jepang (IMM) mengenai program pemagangan bagi tenaga kerja muda Indonesia di Jepang. Tujuan program ini adalah meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan tenaga kerja Indonesia melalui pemagangan. Diharapkan dari hasil permagangan pemuda-pemuda Indonesia memiliki bekal pengalaman, alih teknologi, etos kerja dan ide-ide baru yang cukup untuk membuka peluang usaha baru. Namun sejak tahun 2000, kuota pengiriman tenaga kerja Indonesia ke Jepang terus menurun. Peserta yang gagal menyelesaikan program sesuai kontrak selama 3 tahun pun mencapai rata-rata 15%. Banyak hal yang menjadi penyebab kegagalan, antara lain karena alasan pribadi peserta atau karena permasalahan dalam program. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui kualitas penyelenggaraan program pcmagangan melalui analisis kesenjangan antara ekspektasi dan persepsi peserta magang setelah menyelesaikan kontrak selama 3 tahun dengan menggunakan metode servqual Parasuraman et.aI. Data dikumpulkan melalui observasi, penelitian terdahulu dan kuesioner yang terbagi atas 5 tahap penyelenggaraan program tersebut, yaitu 1)Sosialisasi, rekrutmen dan seleksi; 2) Pelatihan Tahap I; 3) Pelatihan tahap II; 4) Pemagangan di Jepang; dan 5) Pasca Pemagangan. Dari pengolahan data sccara statistik diperoleh hasil bahwa seluruh dimensi servqual pada setiap tahap penyelenggaraan bernilai kurang dari 0 (nol). Artinya kualitas penyelenggaraan secara keseluruhan menurut responden masih belum memuaskan. Penggambaran secara deskriptif dengan diagram kartesius menunjukkan beberapa atribut-atribut yang mendapat prioritas perbaikan ditinjau dari tingkat kepentingannya menurut peserta magang.

---

Service Quality Analysis of Apprenticeship Program to Japan (Case Study of Cooperation Program of Dep. Manpower RI and IMM Japan) In 1994, a Memorandum of Understanding between Department of Manpower under Sub. Dit.Jen Training and Productivity and The Association of Medium and Small Enterprises (EMM) Japan is made regarding apprenticeship program where by it is agreed that Indonesia is given opportunity to send its manpower for technical training and industrial practice. This program known as “Program Pemagangan ke Jepang”. The objective of this program is to help developing skill and knowledge of Indonesian manpower. Hopefully the successors could create new ideas, new job opportunities and entrepreneurship.

Unfortunately, since the year of 2000 the sending quota keeps declining. About 15 percent of the participants fail to finish this program up to 3 years as contract. There are a lot of problems caused. Most of them are because of personal affairs and the program it self. This research focuses to find out the apprenticeship program quality through participants’ perception and expectation gap analysis after finished 3 years’ contract by using Servqual Method of Parasuraman et.a1. The data is obtained by using observation, exploring previous researches and questionnaires which are divided into 5 service steps as the apprenticeship program set (Socialization, recruitment and selection ; Preparatory Training I, Preparatory Training II, Apprenticeship in Japan and After Apprenticeship).

The result indicated that based on statistic count, all dimensions of Servqual in every service steps is less than 0. This means that the quality of service as a whole is still unsatisied. The description using Kartesius Diagram showing some attributes that requires priority to enhance the performance due to it is considered as the most important. "

"Perjanjian magang Notaris Di Indonesia belum diatur secara terperinci dalam Undang-Undang atau suatu peraturan. pelaksanaan perjanjian magang Notaris harus mendapatkan pengaturan secara khusus, sehingga kepentingan serta hak dan kewajiban dari masing-masing pihak mendapatkan perlindungan secara Hukum. sehubungan dengan adanya kerahasiaan akta Notaris dengan keberadaan pekerja magang pada kantor Notaris tersebut menurut juga merupakan hal yang harus diperhatikan. Selama ini pelaksanaan perjanjian magang Notaris sebagian besar hanya dituangkan dalam bentuk perjanjian magang secara lisan, akan tetapi menurut Ikatan Notaris Indonesia ( INI ) dan pekerja magang seharusnya perjanjian magang dituangkan dalam bentuk tertulis. Kewajiban Notaris untuk merahasiakan isi akta dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta juga merupakan suatu kewajiban yang harus diemban oleh para pekerjanya. Karena pada praktiknya, kewajiban tersebut adalah kewajiban untuk merahasiakan dari pihak lain yang berada di luar kantor atau pekerjaan Notaris yang tidak mempunyai kepentingan dengan akta. pada kantor Notaris seharusnya dibuat perjanjian secara tertulis, termasuk perjanjian magang. Adanya perjanjian magang secara tertulis akan lebih menegaskan kedudukannya pada kantor notaris, yang dapat membedakan hak dan kewajibannya dari pekerja lain di kantor Notaris, serta perlu terus ditingkatkan peranan Ikatan Notaris Indonesia untuk mengusahakan agar pengaturan mengenai kerja magang pada kantor Notaris diatur secara jelas dalam Undang-Undang Jabatan Notaris atau dalam suatu perundang-undangan tersendiri. Dan seharusnya perjanjian magang Notaris dituangkan dalam bentuk perjanjian secara tertulis.

---

Notary apprenticeship agreement in Indonesia has not been regulated in detail in the Act or a regulation. Implementation of the internship agreement notary must obtain a special arrangement, so that the interests and the rights and obligations of each party to have protection in law. Relation to the confidentiality of notary deed in the presence of apprentices at the Notary's office is also according to that must be considered.

During this apprenticeship agreement Notary implementation largely takes the form of an internship in oral agreement, but according to the Indonesian Notaries Association (INI) and apprentices apprenticeship agreement should set forth in written form. Notary obligation to keep confidential the contents of the deed and any information obtained in order to manufacture deed is also an obligation that must be borne by the workers.

Because in practice, Public Notary has a compulsory to keep confidential from other parties outside the notary's office or employment that does not have an interest in the deed. At the Notary's office should have made an agreement in writing, including an internship agreement. The existence of a written internship agreement will further affirm its position on the notary's office, which can distinguish the rights and obligations of other workers in the office of notary, and need to be increased role of the Indonesian Notaries Association to work to make arrangements regarding internships at Notary's office be clearly defined in the Act Notary Act or in a separate legislation. And Deed of apprenticeship agreement should set forth in the form of a written agreement."