Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKIndonesia dan Filipina yang sama-sama merupakan negara demokrasi memiliki respons yang berbeda dalam menghadapi isu terorisme. Indonesia melihat isu terorisme sebagai suatu tindak pidana yang direspons dengan penggunaan kekuatan unit khusus kepolisian. Filipina di satu sisi menggunakan respons operasional yang cenderung agresif dengan penggunaan kekuatan militer. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap faktor yang menyebabkan terjadinya perbedaan dalam respons yang terjadi, khususnya dengan melihat dari studi kasus Jemaah Islamiyah JI di Indonesia dan Filipina yang memiliki hubungan dengan jaringan Al-Qaeda. Penelitian ini melihat dari pengaruh persepsi ancaman terhadap tingkat respons negara. Beberapa faktor yang akan digunakan untuk melihat perbedaan respons ini adalah: 1 faktor ideologi, melihat karakteristik kelompok JI 2 target serangan karakter serangan , 3 karakteristik negara. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan dalam karakteristik kelompok terorisme dalam hal ideologi dan target serangan di kedua negara yang mempengaruhi persepsi ancaman negara. Adanya hubungan JI dengan kelompok separatis merubah karakter serangan dan aktivitasnya di Filipina. Karakter ini berbeda dengan aktivitas JI di Indonesia sehingga hal ini lah yang menyebabkan Filipina memilih untuk menggunakan militer. Lebih lanjut, pemilihan penggunaan aktor dalam kebijakan kontra terorisme di Indonesia besar dipengaruhi oleh karakter negara, khususnya hubungan sipil-militer di kedua negara. Filipina menunjukkan tingkat hubungan sipil-militer yang lebih kuat dibandingkan Indonesia, hubungan sipil militer di Filipina ini telah dikuatkan sejak pemerintahan Marcos.

---

ABSTRAKIndonesia and the Philippines are both democratic countries, but each has different responses to terrorism. Indonesia perceives terrorism as crime and responds to it through due process of law and the use of special police force. On the other hand, the Philippines responses to terrorism tend to be aggressive with the use of the military. This research aims to reveal the factors that cause differences in those responses, by comparing the response of the two states to the presence of Al Qaeda linked Jemaah Islamiyah JI and its affiliation in the respective territories. This research test the hypothesis that different threat perceptions to a terrorist group affect the character of their responses. Such threat perception is built by 1 ideological factors, 2 attack targets, and 3 states characteristics and these are factors that will be analyzed in this research. The findings indicate differences in the characteristics of terrorist groups in terms of ideology and attacks in both countries. JI affiliation with the rebel group in the Philippines has changed their character of attacks and activities in the Philippine, while Indonesia is still affected by ideology. Furthermore, the choice of actors in the counter terrorism measures is also affected by civil military relations in both states, where civil military relations have been strengthened since after Marcos administration. While Indonesia civil military relations is heavily affected by Soekarno era causing certain sentiment in the use of the military in counter terrorism measures. "

"ABSTRAKDesistensi teroris telah menjadi gagasan yang dikaji oleh para praktisi dan peneliti dalam waktu yang cukup lama, namun masih menjadi salah satu studi yang kurang dikembangkan dalam ranah Kriminologi. Secara kualitatif, penelitian ini menjelaskan proses desistensi pada tiga mantan teroris anggota ISIS dan Jemaah Islamiyah serta alasan-alasan yang mendasari keputusan mereka. Data primer didapatkan melalui wawancara mendalam dengan tiga narasumber dan dianalisis menggunakan teori differential association Sutherland dan Cressey, cognitive transformation Giordano dkk dan theory of self-help dari Donald Black. Penelitian ini menemukan bahwa (1) ada kesenjangan antara realita yang dipersepsikan oleh teroris dengan realita yang sesungguhnya, (2) aksi teror merupakan perwujudan dari grievance, dan (3) desistensi tercapai ketika individu mengalami pergeseran kognitif yang menghapus kesenjangan dan grievance yang tadinya dimiliki."

"Penelitian ini berupaya memberikan penjelasan tentang bagaimana ekonomi dalam konteks upaya atau metode untuk memenuhi kebutuhan, melekat pada perilaku kelompok-kelompok teroris di Indonesia disandarkan pada komitment terhadap kekerasan yang bersembunyi dibalik dogma ideologi religius. Keterlekatan ekonomi sebagaimana dikemukakan oleh Karl Polanyi, mendefinisikan ekonomi sebagai produk dari relasi sosial berbasis pada nilai-nilai kebijaksanaan dan relasi timbal balik yang saling mencukupi antar individu dan kelompok dibawah naungan kearifan lokal. Ternyata ada atribut lain yang melekat pada eksistensi keterlekatan (embedded) ekonomi selain dari nilai-nilai etika, yaitu komitment kelompok sosial pada jalan kekerasan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif bersifat analisa secara kritis mengenai permasalahan aktual yang terjadi di masyarakat, yaitu adanya modus ekonomi dalam gerakan kelompok teroris Jamaah Islamiyah (JI) di Indonesia. Adapun hasil penelitian ditemukan bahwa motif ekonomi berperan dalam tindakan yang dilakukan oleh kelompok terorisme, dalam konteks JI, mata uang sosial digunakan dalam pertukaran ekonomi. Pemerintah Indonesia telah menerapkan prinsip redistribusi dengan pendekatan multidimensi dalam penanggulangan terorisme, salah satunya adalah pendekatan Keterlekatan Ekonomi Karl Polanyi yang melibatkan redistribusi sumber daya dan integrasi kelompok teroris ke dalam masyarakat yang lebih luas, serta pemutusan pendanaan terorisme.

---

This research seeks to provide an explanation of how economics, in the context of efforts or methods to meet needs, is embedded in the behavior of terrorist groups in Indonesia based on a commitment to violence that hides behind the dogma of religious ideology. As Karl Polanyi proposed, economic embeddedness defines the economy as a product of social relations based on wisdom values and mutually sufficient mutual relations between individuals and groups under the auspices of local wisdom. It turns out that other attributes are attached to embedded economics apart from ethical values, namely the commitment of social groups to the path of violence. This research uses a qualitative approach that is a critical analysis of actual problems occurring in society, namely the existence of an economic mode in the movement of the terrorist group Jemaah Islamiyah (JI) in Indonesia. The research results found that economic motives play a role in the actions carried out by terrorist groups, in the context of JI, social currency is used in economic exchange. The Indonesian government has implemented the principle of redistribution with a multidimensional approach in dealing with terrorism, one of which is Karl Polanyi's Economic Embeddedness approach which involves the redistribution of resources and integration of terrorist groups into wider society, as well as the termination of terrorism funding."

"Tindakan sosial sangat dipengaruhi oleh ideologi, termasuk kekerasan. Fakta sosial menunjukan bahwa ideologi-ideologi tertentu memahami bahwa jalan menyesaikan perbedaan dalam keyakinan yakni dengan melakukan kekerasan.Berdasarkan itu, kemudian penulis memilih judul tesis Analisis Ideologi Transnasional Wahabi-Salafi (Wahdah Islamiyah) dan Ketahanan Nasional Kota Makassar. Ideologi Transnasional merupakan Ideologi yang sifatnya lintas negara yang membawa kepentingan khusus. Ideologi transnasional Wahabi-Islam (Wahdah Islamiyah) tidak hanya mengajarkan doktrin akan tetapi juga kadang membawa agenda-agenda politik tertentu.Penelitian tesis ini menggunakan penelitian deskritif kualitatif. Lokasi penilitian di kota Makassar dengan subjek ormas Wahdah Islamiyah. Dalam penarikan sampling penulis menggunakan snowball sampling. Teknik dalam pengambilan data yang digunakan adalah wawancara mendalam, catatan observasi serta studi dokumen. Adapun informan dalam penelitian ini adalah pengurus dan simpatisan Wahdah Islamiyah. Ada tiga metode analisis data yang digunakan di antaranya metode induktif, deduktif, komparatif.Hasil Penelitian ini, menyimpulkan bahwa Wahdah Islamiyah memiliki persinggungan dengan Ideologi Transnasional Wahabi-Salafi pada wilayah akidah atau teologis. Perihal Ketahanan Nasional dalam hal ini keutuhan bangsa, Namun, Wahdah Islamiyah memiliki bibit ancaman terhadap ketahanan nasional ini ditandai dengan sikap Wahdah Islamiyah yang tidak mau menerima perbedaan pahaman atau mazhab dalam Islam.

---

Social action very influenced by ideology including violence. the social fact show that some ideologies understand that the path to solve differences in faith is doing violence. based on that, the writer choose the title of thesis ?The Analysis of Transnational of Wahaby-Salafy And National Resilience (Case Study Wahdah Islamyah in Makassar. transnational ideology is kind of ideology which has unique movement among nations which bring special necessity. transnational ideology sometime brings political agenda.This research is using descriptive qualitative method. it located in Makassar and Wahdah Islamyah as a subject. for sampling the writer using snowball sampling. techniques in takin data use in depth interview, observation notes and document study. informant in this research is the committee of Wahdah Islamiyah. there are three analysis data method, inductive, deductive and comparative.The result of this research conclude that Wahdah Islamyah has correlation with Transnational ideology Wahaby Salafy in faith or theology. about national resilience in the term of nation unity, although it signed in Wahdah Islamyah behave which doesn?t accept differences in understanding of Islamic Mazhab."

"Tesis ini membandingkan upaya penanggulangan terorisme di Singapura, Malaysia, Filipina, dan Indonesia pasca-serangan 9/11 untuk mengetahui faktorfaktor di tingkat negara yang menjadikan Indonesia target serangan teroris transnasional terbanyak di Asia Tenggara dalam satu dekade terakhir. Data mengenai penanggulangan terorisme di keempat negara dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan kerangka teori penggentaran. Hasil penelitian menyarankan bahwa agar tidak secara default menjadi target serangan yang paling menarik, Indonesia perlu memperkuat instrumen tumpul penanggulangan terorismenya, terutama dalam hal kontrol perbatasan maritim, kontrol imigrasi, mitigasi dampak serangan, dan regulasi finansial, sembari memperbaiki instrumen tajamnya melalui revisi bersyarat UU Anti-Terorisme dan penguatan sistem penahanan serta pengawasan pasca-penahanan.

---

This study compares post-9/11 counter-terrorism efforts in Singapore, Malaysia, the Philippines, and Indonesia to understand factors at the state level, which allows Indonesia to become the most attractive target of transnational terrorist attacks in Southeast Asia during the last decade. Data in this study are analyzed through the lens of deterrence theory using qualitative-comparative approach. This study suggests that in order to prevent Indonesia from becoming a default site for transnational terrorist attacks, it must strengthen its blunt counterterrorism instruments, especially with regards to maritime borders security, immigration control, impact mitigation, and financial regulation. Meanwhile, it must improve its sharp instrument, namely intelligence-driven law operation, by cautiously strengthening its anti-terrorism legislation and improving its detention and post-detention system."

"Metamorfosa dalam organisasi teror terjadi sebagai bentuk adaptasi dan regenerasi organisasi tersebut. Organisasi teror Al-Jama`ah Al-Islamiyah (Al-JI) bertanggungjawab atas serangkaian aksi teror yang terjadi di Indonesia pada tahun 2000an. Namun pasca Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menyebutkan bahwa organisasi Al-JI merupakan organisasi terlarang, mereka seolah mati suri. Jika berkaca dari apa yang terjadi pada Darul Islam, pelarangan organisasi tidak menjamin organisasi tersebut akan mati atau merubah ideologinya. Begitupun ketika kehilangan pemimpin, para pengikutnya biasanya akan tetap bertahan untuk mempertahankan ideologinya. Hal ini membuktikan bahwa ideologi tetap bisa bertahan, apapun yang terjadi pada organisasi tersebut. Ideologi dan tujuan mereka untuk mendirikan negara Islam tetap menjadi prioritas utama.Katherine Zimmerman menjelaskan mengenai metamorfosa organisasi teror yang menunjukkan penyesuaian diri dari organisasi teror di semua tingkatan baik itu perubahan keadaan di lapangan, kekalahan yang pernah dialami, juga melihat peluang-peluang baru. Metamorfosa yang terjadi di Al-JI dimulai dari organisasi yang sempat lumpuh hingga akhirnya bisa memiliki ribuan anggota juga sumber pendanaan legal. Al-JI melakukan reorganisasi agar basis organisasi terus berkembang dan memiliki sistem yang adaptif.Untuk kali ini, Al-JI tidak lagi mendahulukan strategi jihad dengan kekerasan seperti dulu. Mereka menggunakan cara yang lebih lunak dengan mengedepankan dakwah dan mulai menyusup pada dunia politik. Menunda aksi jihad kekerasan ini bertujuan untuk bisa membangun basis yang aman di masyarakat agar mendapatkan dukungan penuh. Sehingga perjuangan pendirian Negara Islam bisa tercapai dengan dukungan dari masyarakat.

---

Metamorphosis in terror organizations occurs as a form of adaptation and regeneration of the organization. The Al-Jama`ah Al-Islamiyah (Al-JI) terror organization was responsible for a series of terrorist acts that occurred in Indonesia in the 2000s. However, after the verdict of the South Jakarta District Court mentioning that the Al-JI organization was a banned organization, they seemed to have been suspended. If we look from what happened to Darul Islam, banning an organization does not guarantee that the organization will die or change its ideology. Likewise when losing a leader, their followers will usually remain to defend their ideology. This proves that ideology can survive, whatever happens to the organization. Their ideology and purpose for establishing an Islamic state remain top priorities.

Katherine Zimmerman explained about the metamorphosis of terror organizations which showed the adaptation of terror organizations at all levels, whether it was changing circumstances on the ground, defeats that had been experienced, also saw new opportunities. The metamorphosis that occurred in Al-JI started from an organization that was paralyzed until finally it could have thousands of members as well as legal funding sources. Al-JI reorganized so that the organizational base continues to grow and have an adaptive system.

For now, Al-JI no longer prioritizes the strategy of jihad with violence as before. They use a softer method by promoting da`wah and starting to infiltrate the political world. Delaying this violent jihad is aimed at building a secure base in the community to get full support. So that the struggle for the establishment of an Islamic State can be achieved with the support of the community."

"Menurut lembaga survei Wealth Health Organization (WHO), Indonesia menduduki peringkat ketiga di dunia sebagai jumlah perokok terbanyak. Untuk mengurangi eksternalitas negatif yang timbul dari penggunaan rokok elektrik, pemerintah mengeluarkan kebijakan cukai rokok elektrik pada tahun 2018. Peningkatan konsumsi rokok elektrik di Indonesia membuat pemerintah melakukan penyesuaian kebijakan berupa kenaikan cukai rokok elektrik pada tahun 2023 dan 2024. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui perbandingan cukai rokok elektrik di Indonesia dengan negara Filipina dan Malaysia, dan evaluasi dari kebijakan kenaikan cukai rokok elektrik di Indonesia. Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan post positivis. Metode penelitian dari penelitian ini adalah metode kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa negara Filipina memiliki kebijakan cukai rokok elektrik berdasarkan kandungan nikotin, sementara di Indonesia berdasarkan jenis. Negara Malaysia memiliki tarif tetap atas liquid, sementara di Indonesia tarif spesifik berdasarkan jenis. Negara Filipina dan Malaysia masing-masing memiliki tarif cukai atas liquid yang lebih tinggi dibandingkan dengan Indonesia. Terdapat empat pilar kebijakan cukai rokok elektrik di Indonesia, yaitu pengendalian konsumsi, penerimaan negara, keberlangsungan tenaga kerja, dan pengendalian rokok elektrik ilegal. Kebijakan kenaikan cukai rokok elektrik menurut evaluasi kebijakan Dunn, sudah memenuhi kriteria efisiensi dan keadilan. Namun, belum memenuhi kriteria evaluasi efektifitas, kecukupan, responsivitas, dan ketepatan.

---

According to the Wealth Health Organization (WHO) survey institute, Indonesia is ranked third in the world with the highest number of smokers. To reduce negative externalities arising from the use of e-cigarettes, the government issued an e-cigarette excise policy in 2018. The increasing consumption of e-cigarettes in Indonesia prompted the government to make policy adjustments in the form of an increase in excise duty. on electronic cigarettes in 2023 and 2024. This research was conducted to determine the comparison of excise taxes. e-cigarettes in Indonesia with the Philippines and Malaysia, as well as an evaluation of the policy to increase excise duty on e-cigarettes in Indonesia. This research was conducted using a post positivist approach. The research method used in this research is a qualitative method. The results of this research show that the Philippines has an excise policy on e-cigarettes based on the nicotine content, while in Indonesia it is based on the type. Malaysia has a fixed tariff for liquids, while in Indonesia the tariff is specific based on the type. The Philippines and Malaysia each have higher liquid excise rates than Indonesia. There are four pillars of e-cigarette excise policy in Indonesia, namely controlling consumption, state revenue, workforce sustainability, and controlling illegal e-cigarettes. According to Dunn's policy evaluation, the policy to increase excise tax on e-cigarettes meets the criteria of efficiency and fairness. However, it does not meet the evaluation criteria of effectiveness, adequacy, responsiveness and accuracy."

"ABSTRAKSkripsi ini berisi penelitian yang bertujuan untuk menemukan bukti empiris mengenai pengaruh kepemilikan signifikan pemerintah terhadap biaya audit pada perusahaan-perusahaan non keuangan yang terdaftar pada bursa efek di Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina dan Thailand. Untuk membedakan karakteristik masing-masing negara maka dimasukkan sistem hukum sebagai variabel pemoderasi. Kepemilikan yang dianggap berpengaruh signifikan dan memiliki pengendalian diasumsikan adalah kepemilikan dengan persentase lebih dari 20%. Penelitian ini dilakukan dengan melakukan regresi data panel untuk data yang diambil selama periode 2011 hingga 2014.Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kepemilikan signifikan pemerintah berpengaruh positif signifikan terhadap biaya audit pada negara-negara yang menganut civil law dan berpengaruh negatif signifikan pada negara-negara yang menganut common law. Namun kepemilikan signifikan pemerintah tidak berpengaruh signifikan terhadap biaya audit pada sampel keseluruhan yang menggabungkan negara-negara yang menganut sistem hukum common law dan civil law.

---

ABSTRACT

Purpose of the research in this thesis is to find empirical evidence on the effect of significant government ownership on audit fees paid by listed companies in Indonesia, Malaysia, Singapore, Philippines and Thailand. Legal system was inputted as moderating variable to differ character of each countries. Assumed that ownership with significant influence and controlling was more than 20% held by government. This research was conducted with data panel regression on data collected since 2011 until 2014.

The result of this research suggests that significant government ownership has positive significant effect on audit fees in civil law countries and negative significant effect in common law countries. But significant government ownership has no significant effect on audit fees when the sample is mixed between common law and civil law countries."

"Perkawinan adalah ikatan yang kokoh bertujuan untuk membangun dan mewujudkan keluarga yang bahagia dan kekal. Namun, dalam berjalannya perkawinan dapat terjadinya  hal-hal yang mengakhiri ikatan perkawinan, seperti Pembatalan perkawinan. Pembatalan perkawinan dalam penelitian ini terjadi atas dasar penipuan atau salah sangka. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan-alasan pembatalan perkawinan, para pihak yang berhak mengajukan, jangka waktu, dan akibat dari pembatalan perkawinan di Filipina dan Indonesia dan membandingan hukum pembatalan perkawinan kedua negara tersebut. Berdasarkan hasil dari penelitian dan pembahasan maka Pembatalan perkawinan merupakan salah satu cara untuk memutus ikatan perkawinan dengan cara mengajukan pembatalan dan perkawinan tersebut dianggap batal sejak perkawinan tersebut berlangsung atau tidak pernah ada. Alasan yang dapat menjadi dasar untuk mengajukan pembatalan perkawinan adalah salah sangka atas identitas dan terjadi perkawinan di bawah ancaman. Dalam pembatalan perkawinan pihak yang dapat mengajukan pembatalan adalah suami, istri, dan keluarga garis lurus, serta petugas yang memiliki kewenangan.

---

Marriage is a strong bond that aims to build and create a happy and eternal family. However, in the course of the marriage, things can happen that end the marriage bond, such as an annulment of marriage. The annulment of marriages in this study occurred   on the basis of fraud or misjudgement. This study aims to find out the reasons for annulment of marriages, the parties entitled to apply, the time period, and the consequences of annulment of marriages in the Philippines and Indonesia and to compare the laws of annulment of marriages of the two countries. Based on the results of the research and discussion, the annulment of a marriage is one way to break the marriage bond by submitting an annulment and the marriage is considered null and void since the marriage took place or never existed. The reasons that can be the basis for submitting an annulment of the marriage are mistaken assumptions about identity and the marriage taking place under threat. In an annulment of a marriage, the parties that can apply for an annulment are the husband, wife, and straight-line family, as well as officers who have authority. "

"Kegiatan komunikasi krisis selama pandemi dilakukan oleh Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan COVID-19. Kegagalan dalam mengelola kegiatan ini dapat mengakibatkan kerugian serius bagi pemangku kepentingan (masyarakat) dan pemerintah. Untuk mencegah kegagalan ini, komunikasi yang efektif dari pemerintah selaku sumber pesan perlu dilakukan agar menciptakan perubahan perilaku yang efektif bagi masyarakat selaku penerima pesan sehingga tidak mudah teralihkan oleh fenomena infodemik. Terdapat empat elemen komunikasi yang dapat dikontrol oleh pemerintah demi mencapai komunikasi yang efektif, yakni pemilihan sumber pesan (source), pembentukan isi pesan (message), pemilihan saluran pesan (channel), dan strategi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan strategi studi kasus dan paradigma post-positivis. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengevaluasi kegiatan komunikasi krisis pemerintah yang dilakukan oleh Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan COVID-19, selaku sumber pesan tertinggi di dalam penanganan krisis. Hasil dari penelitian ini adalah, berdasaran elemen komunikasi yang diteliti dan kerangka konseptual yang disajikan, juru bicara pemerintah Indonesia sudah melakukan kegiatan komunikasi krisis sesuai dengan rekomendasi para pakar krisis. Akan tetapi, terdapat satu hal yang kontradiktif bila dibandingkan dengan undang-undang yang berlaku, di mana seharusnya krisis kesehatan masyarakat ditangani oleh Kementerian Kesehatan. Walaupun begitu, hal ini tidak mengurangi keefektifan kegiatan komunikasi krisis juru bicara pemerintah.

---

The Government Spokesperson for COVID-19 response carries out crisis communication activities during the pandemic. Failure to manage these activities can result in severe losses for stakeholders (community) and the government. To prevent this failure, effective communication from the government as a source of messages needs to be done to create effective behavioral changes for the community as message recipients so that they are not easily distracted by the infodemic. There are four elements of communication that the government can control to achieve effective communication, they are the selection of the source, the construction of the message, the selection of the channel, and the strategy. This study uses a qualitative research method with a case study strategy and a post-positivist paradigm. This study aims to analyze and evaluate the government's crisis communication activities carried out by the Government Spokesperson for COVID-19 response as the highest source of messages in handling the crisis. The result of this study is, based on the elements of communication carried out and the conceptual framework presented, the spokesperson for the Indonesian government has carried out crisis communications by the recommendations of crisis experts. However, one thing is contradictory when compared to the applicable law, where the Ministry of Health should handle public health crises. Nevertheless, this does not reduce the effectiveness of the government spokesman's crisis communication activities."