Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai polis asuransi Industrial All Risk (IAR) yang di dalamnya dilekatkan reinstatement clause yang berkaitan dengan penerapan prinsip indemnitas dalam perhitungan ganti kerugian. Dalam skripsi ini dibahas mengenai asuransi yang terjadi antara PT Lestari Karya Makmur dengan PT Asuransi Rama Satria Wibawa Cabang Surabaya dan PT Asuransi Wahana Tata yang berkaitan dengan perhitungan ganti kerugian dengan pokok permasalahan sebagai berikut: 1. Bagaimana prinsip indemnitas diterapkan dalam perhitungan ganti kerugian yang dilakukan oleh loss adjuster dalam kasus ini, 2. Apakah pertimbangan hukum dari Majelis Hakim pada pada Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 216/Pdt.G/2011/Sby sudah sesuai dengan prinsip indemnitas dalamasuransi. Penelitian ini menggunakan metode normatif yuridis. Tujuandilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan prinsip indemnitas dalam perhitungan ganti kerugian dalam kasus ini dan menganalisis apakah pertimbangan Majelis Hakim pada Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 216/Pdt.G/2011/Sby sudah sesuai dengan prinsip indemnitas dalam asuransi. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, penerapan prinsipindemnitas telah dilakukan dalam perhitungan ganti kerugian dalam kasus ini. Akan tetapi, Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 216/Pdt.G/2011/Sby belum sepenuhnya memenuhi prinsip indemnitas dalam perjanjian asuransi.

---

ABSTRACTThis thesis discusses about the Industrial All Risk (IAR) insurance policy in which the reinstatement clause is attached of which this clause is related to the application of indemnity principle in compensation calculation. This thesis discussed about the insurance agreement between PT Lestari Karya Makmur with PT Asuransi Rama Satria Wibawa Cabang Surabaya and PT Asuransi Wahana Tata concerning the compensation calculation with the following issues: 1. How was the principle of indemnitas applied in the calculation of compensation by loss adjuster in this case, 2. What is the legal consideration of the Panel of Judges in the Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 216/Pdt.G/2011/Sby is in accordance with the indemnity principle in insurance. This research uses normative juridical method. The purpose of this study is to find out how the application of indemnity principle in compensation calculation in this case and analyze whether The Judges consideration in the Putusan Pengadilan Negeri Surabaya. 216/Pdt.G/2011/Sby is in accordance with the indemnity principle in insurance. Based on research conducted, the application of indemnity principle has been applied in the calculation of compensation in this case. In addition, Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 216/Pdt.G/2011/Sby has not fully fulfilled the indemnity principle in the insurance agreement."

"Asuransi Alat Berat merupakan asuransi yang melindungi alat-alat berat yang pada umumnya berada pada lokasi-lokasi konstruksi atau pekerjaan yang membutuhkan alat berat. Skripsi ini membahas mengenai 2 (dua) permasalahan yaitu: 1 mengenai pengaturan Prinsip Indemnitas dalam Hukum Asuransi di Indonesia, dan 2 penerapan Prinsip Indemnitas dalam penggantian kerugian pada putusan pengadilan No. 236/PDT/2020/PT DKI. Permasalahan dalam putusan pengadilan No. 236/PDT/2020/PT DKI merupakan terjadi perselisihan pendapat antara PT Kartika Jemaja Jaya dengan PT Asuransi Jasa Tania, Tbk dikarenakan perbedaan perhitungan jumlah ganti kerugian antara Tertanggung dan pihak Penanggung. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan bentuk penelitian yuridis-normatif dengan menggunakan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan mengenai Prinsip Indemnitas telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dalam beberapa pasal. Selanjutnya, dalam kasus yang diuraikan dalam putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 236/PDT/2020/PT DKI, Prinsip Indemnitas telah diterapkan dalam kasus ini, namun demikian, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta mengabulkan gugatan tersebut tidak berdasarkan pemahaman Prinsip Indemnitas. Saran yang diberikan, agar dilakukan pelatihan kepada hakim yang materi dari perlatihan tersebut termasuk tentang hukum asuransi termasuk prinsip-prinsip asuransi termasuk Prinsip Indemnitas.

---

Heavy Equipment Insurance is insurance that protects heavy equipment that is generally located at construction sites or jobs that require heavy equipment. This thesis discusses 2 (two) issues, namely: 1. the regulation of the Principle of Indemnity in Indonesian Insurance Law, and 2. the application of the Principle of Indemnity in compensation for losses in court decision No. 236/PDT/2020/PT DKI. The problem in court decision No. 236/PDT/2020/PT DKI is a dispute of opinion between PT Kartika Jemaja Jaya and PT Asuransi Jasa Tania, Tbk due to differences in the calculation of the amount of compensation between the Insured and the Insurer party. The research method used is qualitative with a form of juridical-normative research using secondary data. The results showed that the regulation of the Indemnity Principle has been regulated in the Commercial Code under several articles. Furthermore, in the case described in the DKI Jakarta High Court decision No. 236/PDT/2020/PT DKI, the Indemnity Principle has been applied in this case, however, the DKI Jakarta High Court Panel of Judges granted the lawsuit not based on an understanding of the Indemnity Principle. The suggestion is that training be conducted for judges whose material from the training includes insurance law including insurance principles including the Principle of Indemnity."

"ABSTRAKPrinsip indemnitas dan subrogasi merupakan prinsip utama dalam asuransi,terutama asuransi kerugian, yang harus dipegang teguh agar asuransi dapatberjalan sesuai dengan tujuannya, yaitu ganti rugi. Salah satu jenis asuransikerugian yang berkembang pesat seiring meningkatnya jumlah kendaraanbermotor dan risiko atasnya adalah asuransi kendaraan bermotor. Sebagian besarkendaraan bermotor ternyata tidak dibeli secara tunai tetapi dengan menggunakanfasilitas pembiayaan, seperti perjanjian pembiayaan konsumen (PPK), yang tidakdapat dipisahkan dari perjanjian asuransi kendaraan bermotor. Skripsi ini akanmembahas pengaturan prinsip indemnitas dan subrogasi di Indonesia, (termasukperbandingannya dengan beberapa negara lain), serta penerapannya dalamputusan Pengadilan Negeri No. 176/Pdt.G/2011/Jkt.Ut yaitu putusan atas gugatanganti rugi kepada pihak ketiga atas sebuah mobil, yang masih berada dalam masaPPK dan pertanggungan. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif,dimana penulis menggunakan tiga pendekatan yaitu undang-undang, konseptualdan studi kasus. Selain itu, penulis menggunakan metode analisis kualitatif.Setelah melakukan perbandingan dan analisis, ternyata pengaturan prinsipindemnitas dan subrogasi masih belum baik dan Majelis Hakim pada kasustersebut, belum memahami dan menerapkan kedua prinsip tersebut. Agar dapatdilaksanakan dengan baik, maka pengaturan kedua prinsip tersebut harusdiperbaharui, diatur lebih lanjut atau diperjanjikan secara jelas dalam polis, sertapengetahuan hakim dalam bidang hukum asuransi harus terus ditingkatkan.

---

ABSTRACTIndemnity and Subrogation Principles are two main principles in insurancelaw that have to be implemented so the purpose of insurance, indemnification, canbe achieved. These principles are also applied in Automobile Insurance. InIndonesia, a lot of people bought their vehicles using a Counsumer FinancingAgreement, which cannot be separated from Insurance Agreement. In this􀁕􀁈􀁖􀁈􀁄􀁕􀁆􀁋􀀏􀀃 􀀬􀀃 􀁚􀁌􀁏􀁏􀀃 􀁊􀁌􀁙􀁈􀀃 􀁄􀁑􀀃 􀁈􀁛􀁓􀁏􀁄􀁑􀁄􀁗􀁌􀁒􀁑􀀃 􀁄􀁅􀁒􀁘􀁗􀀃 􀁋􀁒􀁚􀀃 􀁌􀁑􀁇􀁈􀁐􀁑􀁌􀁗􀁜􀀃 􀁄􀁑􀁇􀀃 􀁖􀁘􀁅􀁕􀁒􀁊􀁄􀁗􀁌􀁒􀁑􀂶􀁖􀀃principle regulation is in Indonesia, including comparison 􀁚􀁌􀁗􀁋􀀃 􀁒􀁗􀁋􀁈􀁕􀀃 􀁆􀁒􀁘􀁑􀁗􀁕􀁌􀁈􀁖􀂶􀀃regulation, and whether The Judges have already implemented those twoprinciples in their decision or not (Court Decision No. 176/Pdt.G/2011/Jkt.Ut).The decision itself is related to Insurance Agreement and Consumer FinancingAgreement. This research is a normative and qualitative research. After analyzingthe problem in this research, I came to the conclusion that the regulation aboutindemnity and subrogation principles is still not good enough, and the judges still􀁋􀁄􀁇􀁑􀂶􀁗􀀃􀁘􀁑􀁇􀁈􀁕􀁖tood and didn􀂶t implement those two principles in their decision. Inmy opinion, the government should make a new and a better regulation and theinsurer and the insured have to make detailed regulations on insurance policyregarding indemnity and subrogation principles and lastly, the judges have toimprove their knowledge in Insurance Law, so the two principles can be wellimplemented in court."

"Tesis ini membahas permasalahan mengenai penerapan subrogasi dan pertimbangan hukum majelis hakim pada Putusan Nomor 570/PDT.G/2020/PN.SBY antara PT. Asuransi Tokio Marine Indonesia melawan PT. Arkanjaya Lestari Abadi yang dalam hal ini PT. Asuransi Tokio Marine menuntut hak subrogasinya terhadap PT. Arkanjaya Lestari selaku pihak ketiga penyebab kerugian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yurdis normatif dengan teori pengalihan risiko. Data yang digunakan adalah data sekunder, yaitu Undang-Undang Perasuransian, Putusan Pengadilan, buku-buku dan data sekunder lainnya. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah penerapan dan pelaksanaan hak subrogasi yang dimiliki oleh perusahaan asuransi sangat tidak efektif dilihat dari bagaimana majelis hakim mempertimbangkan putusannya dengan menyatakan bahwa pihak penanggung tidak berhak untuk memperoleh ganti rugi atas kerugian yang disebabkan oleh pihak ketiga. Saran yang dapat disampaikan yakni sebaiknya pengaturan mengenai subrogasi dalam perasuransian ini dimuat dalam polis asuransi agar memudahkan para pihak khususnya tertanggung untuk memahami mengenai apa itu hak subrogasi.

---

This Thesis discusses the issues regarding the implementation of subrogation and the legal considerations of the panel of judges in Decision Number 570/PDT.G/2020/PN.SBY between PT. Asuransi Tokio Marine Indonesia against PT. Arkanjaya Lestari Abadi, which in this case PT. Tokio Marine Insurance claims its subrogation rights to PT. Arkanjaya Lestari as the third party who caused the loss in the incident. The method used in this study is a normative juridical method with the theory of risk transfer. The data used is secondary data, namely Insurance Law, Court Decisions, books, and other secondary data. The conclusion of this study explains the application and exercise of subrogation rights owned by insurance companies is not very effective in terms of how the panel of judges considers their decision by stating that the insurer has no right to obtain compensation for losses caused by third parties. Suggestions to be conveyed that it would be better if the subrogation in insurance is added to in an insurance policy in order to make it easier for the parties, especially the insured, to understand what subrogation rights is."

"Prinsip subrogasi merupakan salah satu prinsip yang terdapat dalam hukum asuransi yang ketentuannya terdapat dalam pasal 284 KUHD. Skripsi ini membahas mengenai penerapan prinsip subrogasi dalam Charterer rsquo;s Liability Protection Indemnity Insurance pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 1210 K/Pdt/2014. Pada putusan tingkat kasasi Majelis Hakim telah keliru dengan menyatakan penggugat tidak memiliki hak untuk menggugat sesuai dengan Pasal 284 KUHD.Metode penelitian yang dipakai adalah yuridis normatif dengan mendasarkan pada ketentuan undang-undang dan teori mengenai subrogasi dalam asuransi. Pada akhirnya, penulis memperoleh kesimpulan bahwa diperlukan penambahan materi tentang subrogasi dalam asuransi sebagai muatan pelatihan bagi para hakim supaya tidak terjadi kekeliruan dalam melakukan pertimbangan hukum dalam kasus yang berkaitan dengan subrogasi dalam asuransi.

---

The principle of subrogation is one of the principles contained in the law of insurance of which provision is in article 284 KUHD. This thesis discusses the implementation of subrogation principle in Charterer 39s Liability Protection Indemnity Insurance on Supreme Court Decision Number 1210 K Pdt 2014. In the appeal verdict, the judges have been mistaken by stating that the plaintiff has no right to sue in accordance with Article 284 KUHD.

The research method used is normative juridical based on legal and theoretical provisions related to subrogation in insurance. In the end, the authors come to a conclusion that it is necessary to add material about subrogation in insurance as a training content for judges to avoid mistakes in doing legal considerations in cases related to subrogation in insurance."

"Deductible, atau yang dikenal juga sebagai risiko sendiri, pada dasarnya membuat pemegang polis membayar biaya tambahan dari kantong untuk mendapatkan kompensasi kerugian dari perusahaan asuransi diatas premi yang sudah dibayar. Prinsip indemnitas, sebagai salah satu prinsip dasar perjanjian asuransi, pada dasarnya mengatakan bahwa kompensasi kerugian yang diterima pemegang polis seharusnya memiliki proporsi sama dengan kerugian yang dialami. Deductible dan prinsip indemnitas keduanya terkandung dalam asuransi mobil komprehensif. Asuransi mobil komprehensif itu sendiri merupakan salah satu jenis polis yang menanggung kerugian dari hampir semua penyebab. Namun, dengan adanya deductible, kerugian kecil yang nilainya sama dengan atau kurang dari deductible itu sendiri tidak akan ditanggung oleh perusahaan asuransi. Jika kerugiannya lebih dari nilai deductible, perusahaan asuransi hanya akan memberi kompensasi yang nilainya selisih dari nilai kerugian dengan deductible. Dapat dilihat bahwa deductible memiliki pengaruh terhadap prinsip indemnitas dalam polis asuransi mobil komprehensif. Penelitian lebih lanjut mengenai pengaruh apa yang deductible miliki terhadap prinsip indemnitas dalam polis asuransi mobil komprehensif perlu dilakukan. Penulis menggunakan metode penelitian normatif yuridis dalam melakukan penelitian. Setelah melakukan penelitian, penulis menemukan bahwa pengaruh yang deductible miliki terhadap prinsip indemnitas adalah bahwa deductible membatasi prinsip indemnitas. Saran dari penulis adalah kepada perusahaan asuransi untuk lebih menjelaskan mengenai deductible ketika mengiklankan polis agar pemegang polis lebih paham mengenai deductible.

---

Deductible, or also known as own risk, basically makes the insured pay additional out of pocket money in order to receive the loss compensation from the insurer on top of the premium that has already been paid. Indemnity principle, as one of the basic principles of insurance agreement on the other hand, basically states that the compensation of the loss received by the insured should be in the same proportion as the loss suffered. Both deductible and indemnity principle are contained within a comprehensive car insurance. Comprehensive car insurance itself is one type of policy that covers losses from almost all causes. However, with the existence of deductible, minor losses that are equal to or less than the deductible, will not be covered by the insurer. If the loss is more than the deductible, the insurer will only compensate for the remaining excess amount of loss. It can be seen that deductible has an effect towards indemnity principle in comprehensive car insurance policy. Further research on what kind of effect deductible has with indemnity principle must be conducted. The writer uses normative juridical approach in order to find the answer. After conducting such research, the writer finds that the effect of deductible has towards indemnity principle in comprehensive car insurance policy is that deductible limits indemnity principle. The suggestion from the writer is for Insurance Companies to explain more clearly about deductible when advertising the policy terms and conditions so that the policy holder has better understanding about deductible."

"Dalam skripsi ini dibahas tentang prinsip kehati-hatian yang pada transaksi SKBDN yang dilakukan oleh Bank X. SKBDN itu sendiri merupakan suatu janji bayar yang diberikan oleh bank penerbit kepada penerima. SKBDN akan digunakan utuk transaksi perdagangan yang memiliki nilai besar. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana prinsip kehati-hatian yang diterapkan oleh Bank X pada transaksi SKBDN. Selain itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implikasi yang terjadi apabila Bank X melakukan pelanggaran SKBDN. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif-analitis, yaitu penelitian yang memberikan gambaran dan penjelasan berdasarkan analisis yang dilakukan dalam penelitian ini. Hasil dari penelitian ini adalah Bank X telah melakukan prinsip kehati-hatian yang diatur di dalam Undang-undang dan Peraturan Bank Indonesia, akan tetapi Bank X melanggar salah satu aturan Bank Indonesia dikarenakan pemohon adalah salah satu nasabah terbesar pada Bank X.

---

This minor thesis is about the implementation of prudential principle on Domestic Letter of Credit (SKBDN) in Bank X. A Domestic Letter of Credit is any arrangement of the issuing bank to honor a complying presentation. Domestic Letter of Credit is one of payment method for goods transaction which used for a huge transaction. The purposes of this minor thesis are to know the implementation of prudential principle on Domestic Letter of Credit and to know the implication for party who breaks the regulation. Research method which is used in this study is a qualitative method and the shape of the research is descriptive-analytical, which is empirically gives an overview and explanation based on the analysis conducted in this research. Results from this research are Bank X was followed the regulation and Bank of Indonesia regulations, but Bank X broke on of Bank of Indonesia regulation because the applicant is one of the majority customer."

"Penghimpunan dana dari masyarakat luas atau dana pihak ketiga memegang peranan penting terhadap pertumbuhan suatu bank disebabkan dana dari masyarakat adalah sumber dana yang paling utama bagi bank. Sehingga Bank harus menerapkan Prinsip Kehati-Hatian dalam menjalankan kegiatan usahanya. Penerapan Prinsip Kehati-Hatian juga untuk menghindarkan adanya kelalaian yang dilakukan oleh Bank & Petugas Bank, dalam hal ini, Bank X, yang dapat menimbulkan risiko-risiko dalam hal ini risiko hukum. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Kesimpulannya, prinsip kehati-hatian bank diimplementasikan dalam peraturan internal bank namun ditemukannya kelalaian bank dan petugas bank dalam hal mengimplementasikan prinsip kehatihatian pada kegiatan operasional yang menyebabkan risiko hukum bagi bank.

---

Funding from public or a third party fund plays an important role on the growth of a Bank due to funding from the public is the most important source of funds for Bank. Because of that, the Bank must apply the Prudential Banking Principle in carrying out all its business activities and implementing the prudential banking principle to the Bank?s internal regulation. Implementing Prudential Banking Principle is also to avoid any breach by the Bank and Bank Officer, in this case, Bank X, that could arouse risks for bank, for this matter, legal risk.

This thesis uses normative juridical method. As a conclusion, the prudential banking principle is implemented in the Bank X's internal regulations but its been found out that there is a breach by the bank officers in terms of implementing the prudential banking principle in the operations that led to legal risks for Bank X."

"Prinsip Kehati-hatian Perbankan merupakan aspek penting yang perlu diterapkan di Perbankan Indonesia untuk menjaga stabilitas dan kesinambungan kegiatan perbankan. Prinsip Kehati- hatian Perbankan melibatkan pendekatan proaktif dalam mengelola risiko pinjaman dengan tujuan untuk mengidentifikasi, mengukur dan mengendalikan risiko yang terkait dengan pinjaman. Dalam rangka mencegah terjadinya kredit bermasalah, bank melakukan proses analisis risiko kredit secara cermat, menerapkan kebijakan kredit yang ketat, dan melakukan pemantauan kondisi debitur secara berkala. Dengan manajemen risiko yang efektif, bank dapat meminimalkan risiko kredit bermasalah, menjaga kesehatan keuangan, serta menjaga kepercayaan nasabah dan stabilitas sistem perbankan secara keseluruhan. Penulis akan melakukan penelitian yang secara khusus ditujukan untuk penerapan Prinsip Kehati-hatian Perbankan sebagai cara untuk mencegah kredit macet. Skripsi ini merupakan Penelitian Hukum Doktrin karena menitikberatkan pada Analisis Deskriptif. Dengan menelaah penerapan kebijakan yang ketat dan manajemen risiko yang komprehensif, Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam untuk pengembangan dan penerapan Prinsip Kehati-hatian dalam mencegah terjadinya kredit bermasalah.

---

The Prudent Banking Principle is a crucial aspect that needs to be implemented in Indonesian Banks for maintaining the stability and sustainability of banking activities. The Prudent Banking Principle involves a proactive approach in managing loan risk with the aim of identifying, measuring and controlling the risks associated with loan. In the context of preventing the occurrence of non-performing loan, banks carry out a process of careful loan risk analysis, apply strict loan policies, and conduct regular monitoring of debtor’s conditions. With effective risk management, banks can minimize the risk of non-performing loan, maintain financial health, and maintain customer confidence and stability of the banking system as a whole. The Author will conduct a rLoan servicing esearch specifically aimed towards the implementation of the Prudent Banking Principle as a way to prevent non-performing loan. This Thesis is Doctrinal Legal Research as it emphasis on a Descriptive Analysis. By analyzing the implementation of strict policies and comprehensive risk management, the Author hopes that this thesis will be able to provide deeper insight for the development and implementation of Prudent Banking Principle in preventing the occurrence of non-performing loan."

"Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual HKI adalah bagian dari upaya mengatasi penyalahgunaan HKI itu sendiri. Penerapan prinsip National Treatment Perlakuan Nasional adalah salah satu upaya untuk melindungi HKI secara internasional dimana setiap warga negara anggota WTO/WIPO diperlakukan sama dengan warga negara domestik didalam pendaftaran dan perlindungan HKI di masing-masing negara. Namun demikian, penerapan prinsip perlakuan nasional dalam gugatan pembatalan HKI khususnya merek harus disesuaikan dengan hukum internasional dan hukum nasional yang berlaku di negara-negara anggota WTO/WIPO tersebut. Kasus Gugatan pembatalan merek Cap Kaki Tiga oleh warga negara Inggris Russel Vince melawan Wen Ken Drug, perusahaan Singapura di Indonesia dikarenakan merek Cap Kaki Tiga diabnggap peniruan emblem atau simbol bendera negara koloni Inggris yang disebut isle of man. Russel Vince menggugat dalam kapasitasnya sebagai warag negara Inggris dengan menggunakan prinsip national treatment perlakuan nasional.

---

Protection of Intellectual Property Rights IPR is part of the effort to resolve the misuse of IPR itself. The application of the National Treatment principle is one of the efforts to internationally protect the IPR where every citizen of WTO WIPO member is treated the same with domestic citizen in the registration and protection of intellectual property rights in each country. However, the application of the national treatment principle in the lawsuit of IPR revocation, in particular the brand, must be in accordance with international law and national law that apply in the WTO WIPO member countries. symbols or emblems are merely symbols emblems of countries that are registered as WTO WIPO members while the Isle of Man is not a country and there is no notification from the United Kingdom as a WIPO WTO member of the Isle of Man flag symbol. Moreover, the principle of national treatment applies only to brand registration not to conduct a lawsuit of the brand revocation in the court."