Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Indonesia merupakan penghasil rumput laut tropis terbesar dan peringkat ke dua sebagai eksportir rumput laut dunia. Dalam UU PPN Pasal 16B, rumput laut termasuk Barang Kena Pajak yang diberikan fasilitas berupa pembebasan PPN. Penelitian ini mengevaluasi kebijakan pembebasan Pajak Pertambahan Nilai dan Implikasi kebijakannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan studi lapangan dengan cara wawancara dan studi literatur. Hasil penelitian ini, evaluasi kebijakan pembebasan PPN atas penyerahan rumput laut memenuhi kriteria efektifitas, efisiensi, responsivitas, simplicity, dan neutrality namun tidak memenuhi kriteria ketepatan. Saran dari penulis seyogyanya pemerintah melakukan perbaharuan peraturan mengenai rumput laut dengan hasil ikan karena memiliki perbedaan proses penyerahan barang sampai ketangan konsumen yang akan berpengaruh pada implikasi PPN-nya.

---

Indonesia is the largest producer of tropical seaweed in the world and the second exporter of seaweed in the world. In VAT Law article 16B, seaweed include Taxable Goods that grant facilities VAT exemption. This study evaluates the VAT exemption policies and the policy implication.

This research uses qualitative approach. The data collection techniques used field study and literature study.

The result of this study, evaluation of VAT exemption policy on seaweed suitable with criteria of effectiveness, efficiency, responsivness, simplicity, and neutrality. But, it is not suit criteria of appropiateness.

Reccommendation from reasercher, government should change the definition of seaweed and fish because it has a process of delivering goods to consumers who it will be affect the implication of VAT."

"Penelitian ini membahas mengenai Evaluasi Kebijakan Insentif pembebasan Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Rumah Susun Sederhana Milik di Jakarta pada tahun 2008 ndash; 2015, melalui pendekatan Effectiveness or impact evaluation. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisa hasil evaluasi kebijakan insentif tersebut dengan memberi gambaran mengenai pelaksanaannya yang ditinjau berdasarkan kriteria efektivitas insentif pajak. Metode yang digunakan adalah adalah metode kualitatif dengan cara berpikir induktif dengan melihat pola yang khusus ke umum. Hasil penelitian ini yaitu ketentuan dalam pemberian insentif pembebasan PPN atas penyerahan Rusunami menyebabkan pelaksanaan insentif tidak memenuhi kriteria efektivitas insentif pajak di Jakarta. Ketentuan tersebut terutama dalam hal batasan harga jual/unit yang tidak sesuai dengan kondisi di Jakarta pada tahun 2008 ndash; 2015 sehingga menyebabkan insentif tersebut tidak dapat dimanfaatkan.

---

This research discuss about evaluation of tax incentives policy for VAT exemptions on the delivery of basic flats owned in Jakarta for year 2008 ndash 2015 through Effectiveness or impact evaluations approach. The purpose of this study is to describe about implementation of tax incentives for vat exemption on the delivery of basic flats with characteristics of effective tax incentives. This research use qualitative method with inductive approach to see things from particular to general.

The result of this research show that the tax incentives is not work effectively, specially in Jakarta. This is caused by the threshold for sale price of basic flats that did not comply with Jakarta rsquo s condition, so the tax incentives can not be used in Jakarta."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Implikasi Kebijakan Pembebasan Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan air bersih dan Alternatif Kebijakan Pembebasan Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan air bersih. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implikasi dari kebijakan pembebasan PPN atas penyerahan air bersih adalah :

• Perusahaan membebankan pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan pada harga pokok produksi sehingga mempengaruhi harga jual. Dampak PPN yang ditanggung perusahaan menjadi lebih besar akibat sejumlah pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan yang ditanggung oleh perusahaan. Sedangkan laba kena pajak perusahaan menurun sehingga kewajiban PPh Badan perusahaan juga menurun.
• Perusahaan membebankan pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan pada biaya dalam laporan laba rugi perusahaan sehingga mengurangkan profit perusahaan.

Dampak PPN yang ditanggung perusahaan menjadi lebih besar akibat sejumlah pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan yang ditanggung oleh perusahaan. Sedangkan akibat perusahaan membebankan pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan pada biaya perusahaan mengakibatkan laba kena pajak perusahaan menurun sehingga kewajiban PPh Badan perusahaan juga menurun. Terdapat beberapa alternatif kebijakan pembebasan PPN atas penyerahan air bersih.

---

This research focus on analyze the Implications of the Value Added Tax Exemption Policy on the delivery of water suply and the Alternative Value Added Tax Exemption Policy on the delivery of water supply. This research uses qualitative approach with descriptive research type.

The results of this study indicate that the implications of the VAT exemption policy on the delivery of clean water are:

• The Company imposes a non credible input tax on cost of goods sold so as to influence the selling price. The impact of VAT on the part of the company is greater due to a number of non creditable input taxes borne by the company. While the company's taxable profit decreased so that corporate tax liabilities also decreased.
• The company imposes a non credible input tax on expenses in the income statement of the company thus reducing the company's profit.

The impact of VAT on the part of the company is greater due to a number of non creditable input taxes borne by the company. Meanwhile, due to the company impose a tax input that can not be credited to the cost of the company resulting in corporate taxable profits decreased so that corporate tax liabilities also decreased. There are several alternative VAT exemption policies on clean water delivery."

"Sektor perikanan yang merupakan sektor strategis di Indonesia keberadaannya perlu didukung oleh pemerintah Indonesia melalui kebijakan pajak salah satunya kebijakan fasilitas pembebasan Pajak Pertambahan Nilai PPN atas hasil perikanan termasuk komoditas udang. Penelitian ini bertujuan untuk melihat keselarasan antara tujuan kebijakan dengan dampak yang dihasilkan berdasarkan teori implementasi kebijakan dan dikaitkan dengan konsep perpajakan yang relevan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat ketidakselarasan antara tujuan kebijakan yang bertujuan untuk meringankan beban konsumen dengan dampak yang dihasilkan oleh kebijakan yang berdampak pada adanya beban tambahan yang dibebankan oleh industri atas pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan kepada harga pokok penjualan yang berakibat pada peningkatan harga jual produk udang sehingga menimbulkan cascading effect yang berujung pada distorsi. Untuk menekan cascading effect, penulis menyarankan agar sebaiknya pihak industri memaksimalkan fasilitas pembebasan atas faktor masukan produksi.

---

The existence of fishery sector which is the strategic sector in Indonesia need to be supported by the Indonesian government through tax policy which one of them is Value Added Tax VAT exemption policy on fishery product including shrimp commodity. This research aims to see the alignment between policy objectives with the impact generated by policies based on the theory of policy implementation and associated with the relevant taxation concept. This research uses qualitative approach. The results of this research indicate that there is a discrepancy between the policy objectives to relieve the consumer burden with the impact generated by the policy that affects the additional burden charged by the industry on the disallowed input tax to cost of goods sold which resulted in increasing of shrimp product prices that causing cascading effect that leads to distortion. To minimize the cascading effect, the authors suggest that the industry should maximize the use of VAT exemption on the production input factors."

"Batubara adalah komoditas yang krusial dalam pemenuhan kebutuhan energi Indonesia. Statusnya sebagai Barang Tidak Kena Pajak berubah sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja sehingga menghapus batubara dari daftar barang tidak kena PPN. Tujuan dari penelitian ini adalah melakukan evaluasi terkait implementasi kebijakan ini yang sudah berlangsung 2 tahun. Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif dimana pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam dan studi literatur. Fokus penelitian ini adalah mengevaluasi Kebijakan PPN atas penyerahan batubara berdasarkan teori evaluasi kebijakan Dunn. Hasil penelitian menunjukkan terdapat tiga dimensi yang terpenuhi dalam kebijakan PPN atas penyerahan batubara yaitu perataan, responsivitas, dan ketepatan. Dimensi yang tidak terpenuhi dalam kebijakan PPN atas penyerahan batubara yaitu efektivitas dan efisiensi. Kebijakan PPN atas penyerahan batubara perlu diperbaiki agar bisa mencapai tujuan awal kebijakan ini bisa tercapai. Cara yang bisa dilakukan adalah dengan melakukan negosiasi antara pemerintah dengan perusahaan batubara untuk mengamandemen kontrak yang berlaku agar otomatis mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, perlu dilakukan perencanaan matang untuk mempersiapkan potensi restitusi di masa depan.

---

Coal is a crucial commodity in meeting Indonesia's energy needs. Its status as Non-Taxable Goods has changed since the promulgation of Law Number 11 Year 2020 of Cipta Kerja, thereby removing coal from the list of non-VAT subject goods. The purpose of this study is to evaluate the implementation of this policy which has been going on for 2 years. The research was carried out using a qualitative approach with a descriptive research type where data collection was carried out by in-depth interviews and literature studies. The focus of this research is to evaluate the VAT policy on coal delivery based on Dunn's policy evaluation theory. The results of the study show that there are three dimensions that are fulfilled in the VAT policy on coal delivery, namely equity, responsiveness, and accuracy. The dimensions that are not fulfilled in the VAT policy on the delivery of coal are effectiveness and efficiency. The VAT policy on the delivery of coal needs to be improved in order to achieve the initial objectives of this policy. The way that can be done is by negotiating between the government and coal companies to amend the applicable contract so that it automatically complies with statutory provisions. In addition, careful planning is necessary to prepare for potential restitution in the future.

"

"Penelitian ini membahas Evaluasi Kebijakan Fasilitas Pembebasan Pajak Pertambahan Nilai Atas Buku Pelajaran Umum yang diamanahkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.011/2013. Alasan dibuatnya peraturan ini karena harga buku yang masih tinggi. Evaluasi akan ditinjau dari melalui empat prinsip kebijakan pajak yang baik yaitu kepastian, kenyamanan, netralitas dan kesesuaian sebagai penerimaan negara. Selain itu, penelitian ini juga membahas mengenai latar belakang suatu Barang Kena Pajak diberikan fasilitas, alasan pemilihan fasilitas pembebasan serta alternatif pemberian subsidi atas buku pelajaran umum. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif.Hasil penelitian menunjukkan bahwa alasan dipilihnya fasilitas pembebasan PPN atas buku pelajaran umum karena buku dinilai sebagai salah satu media dalam mencerdaskan bangsa dan sasaran pemberian fasilitas ini adalah konsumen. Jika dilihat dari prinsip tersebut, kebijakan ini masih dinilai kurang dari segi kepastian dan kenyamanan dalam penerapan peraturannya.

---

The focus of this thesis is Evaluation For Value Added Tax Exemption Policy Facilities For Books within the mandated in the regulation of the Minister of Finance No. 122/PMK. 011/2013. This regulation was made because of the price of the books is still high. The evaluation will be reviewed through four of principles of good tax policy, i.e. certainty, convenience, neutrality and apporpiate government revenue. In addition, the research also discusses the background of a Taxable Goods provided with facilities, the reason for the exemption facility of text books, as well as an alternative to the granting of subsidies over the text book. This research is a descriptive research by using qualitative approach.

The result showed that reason book being the object exemption because the valued as one of the media in to educate nation and consumers is the target of this facility. This policy if seen from some of the principles of good tax policy this policy is still considered less in terms of rules certainty and convenience in the implementation of this policy."

"ABSTRACTPenelitian ini merupakan evaluasi terhadap kebijakan pembebasan Pajak Pertambahan Nilai atas impor mesin panel surya sebagai bentuk dorongan dari pemerintah demi perkembangan industri energi surya. Evaluasi kebijakan ini dilakukan dengan metode dan pendekatan kualitatif dengan dimensi waktu cross sectional. Manfaat penelitian ini adalah penelitian murni dengan teknik pengumpulan data kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahkan kebijakan pembebasan Pajak Pertambahan Nilai atas impor mesin panel surya tidak menunjukkan efektivitas, responsivitas dan ketepatan yang sesuai dengan tujuan awal kebijakan tersebut. Peneliti menyarankan perlu adanya penelitian secara khusus dan mendalam pada sektor industri energi surya agar dapat memberikan kebijakan fasilitas yang sesuai dengan kebutuhan sektor tersebut.

---

ABSTRACTThis study is an evaluation of the Value Added Tax exemption policy on the import of solar panel machinery as a form of support from the government for the development of the solar energy industry. This policy evaluation is done by qualitative method and qualitative approach with cross sectional time dimension. The benefits of this research are pure research with qualitative data collection techniques. The results of this study indicate that the Value Added Tax exemption policy on the import of solar panel machinery does not show effectiveness, responsiveness and accuracy in accordance with the policy 39 s initial objectives. Researcher suggest the need for special and in depth research on the solar energy industry sector in order to provide facility policies that suit the needs of the sector. "

"[ABSTRAKKebijakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas barang hasil pertanian telah mengalami pergeseran, dari yang semula tidak dikenakan PPN menjadi dikenakan PPN. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif diskriptif bertujuan untuk mengevaluasi kebijakan PPN atas barang hasil pertanian, menganalisis implikasi perubahan kebijakan PPN berdasarkan asas revenue productivity, dan menganalisis pertimbangan kebijakan barang hasil pertanian menjadi barang kena pajak (BKP) atau non BKP. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan kebijakan atas barang hasil pertanian menjadi dikenakan PPN, telah sesuai dengan legal character PPN yaitu general, namun karena sektor pertanian termasuk dalam kategori hard to tax maka perlu adanya desain kebijakan khusus atas Pajak Masukannya dikarenakan implikasi dari perubahan kebijakan tersebut, petani dan pengusaha barang pertanian harus menanggung biaya administrasi, daya saing menurun dan terganggunya cash flow. Hasil analisis prinsip revenue productivity, menunjukkan bahwa terdapat kenaikan penerimaan pajak akibat perubahan kebijakan PPN atas barang hasil pertanian. Sementara berdasarkan hasil penelitian juga diperoleh data bahwa 30 negara memberikan fasilitas khusus berupa zero rated, exemption atau reduced rate terhadap barang hasil pertanian yang dapat menjadi pilihan kebijakan.

---

ABSTRACTThe Value Added Tax (VAT) Policy on agricultural products has shifted agricultural products from non-taxable to taxable goods. This study applies descriptive-qualitative method in order to, evaluate the appropriateness the VAT Policy on agricultural products, analyse the implication of the VAT Policy on national tax revenue using revenue-productivity principle and analyse government?s consideration in determining agricultural products as either taxable (BKP) or non-taxable goods (non-BKP). The result shows that the new Value Added Tax (VAT) Policy on agricultural products has been on the right path in accordance with the legal character of VAT, general. However, as the agricultural sector is hard to tax, a certain policy is required in stipulating VAT-in crediting mechanism. In fact, this new policy has lowered local farmers and entrepreneurs? competitiveness and significantly disrupted their cash flow. The result of revenue- productivity analysis shows that the new VAT Policy increases national tax revenue. Eventually, data obtained reveals that 30 nations offer VAT facilities on agricultural products such as zero-rate, exemption or reduced-rate policy; these could be solution to this problem., The Value Added Tax (VAT) Policy on agricultural products has shifted agricultural products from non-taxable to taxable goods. This study applies descriptive-qualitative method in order to, evaluate the appropriateness the VAT Policy on agricultural products, analyse the implication of the VAT Policy on national tax revenue using revenue-productivity principle and analyse government’s consideration in determining agricultural products as either taxable (BKP) or non-taxable goods (non-BKP). The result shows that the new Value Added Tax (VAT) Policy on agricultural products has been on the right path in accordance with the legal character of VAT, general. However, as the agricultural sector is hard to tax, a certain policy is required in stipulating VAT-in crediting mechanism. In fact, this new policy has lowered local farmers and entrepreneurs’ competitiveness and significantly disrupted their cash flow. The result of revenue- productivity analysis shows that the new VAT Policy increases national tax revenue. Eventually, data obtained reveals that 30 nations offer VAT facilities on agricultural products such as zero-rate, exemption or reduced-rate policy; these could be solution to this problem.]"

"Dalam usaha mengembangkan sektor-sekto rekonomi berskala nasional, mendorong perkembangan usaha, meningkatkan daya saing dan memperlancar pembangunan nasional, pemerintah memberikan kemudahan berupa pembebasan PPN atas Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak tertentu, serta barang strategis. Bahan baku pakan ternak masuk dalam kategori barang strategis yang mendapatkan fasilitas pembebasan Pajak PertambahanNilai. Penelitian ini mengevaluasi kebijakan Pajak Pertambahan Nilai atas feed additive. Permasalahan utama dalam tesis ini adalah: pertama adalah mengapa terjadi perbedaan penafsiran perlakuan Pajak Pertamabahan Nilai atas feed additive, kedua adalah bagaimana implikasi dari PPN dibebaskan atau dikenakan atas feed additive terhadap profit Pengusaha Kena Pajak. Penelitian ini adalah penelitian qualitative dengan analisa deskriptif. Perbedaan penafsiran perlakuan Pajak Pertambahan Nilai atas feed additive terjadi karena Pengusaha Kena Pajak menafsirkan bahwa feed additive merupakan bagian dari bahan baku pakan ternak, dimana bahan baku baku pakan ternak merupakan barang yang mendapatkan fasilitas Pajak Pertambahan Nilai yang dibebaskan, sementara fiskus menafsirkan bahwa feed additive bukan merupakan bagian dari bahan baku pakan ternak sehingga dikenakan Pajak Pertambahan Nilai. Kemudian implikasi dari PPN dibebaskan atas impor feed additive menyebabkan tidak ada pajak masukan yang harus dibebankan ke dalam harga pokok penjualan sehingga penghasilan kena pajak perusahaan tinggi dan pajak penghasilan yang terutang juga tinggi. Namun jika PPN impor dikenakan atas feed additive, menyebabkan Pajak Masukan tersebut tidak dapat dikreditkan karena barang hasil produksi yang dijual merupakan pakan ternak yang mendapatkan fasilitas pembebasan PPN. Akibatnya Pajak Masukan akan dibebankan kedalam harga pokok penjualan sehingga menyebabkan penghasilan kena pajak menurun dan pajak penghasilan yang terutang juga menurun.

---

In the effort to develop national scale in economy, business, and competitiveness, government produceVAT exemption policy for strategic goods and services. Feed additive can be included as a strategic good which is VAT exempted. This research is made to evaluate the VAT policy of feed additive.

The main problem in this thesis are: first, why does different interpretation happen between tax officer and tax payer of feed additive, second, what is the implication if feed additive is exempted from VAT and if it is VAT-able to the profit of tax payer. This research is qualitative research with descriptive analysis.

Different interpretation on feed additive between tax officer and tax payer happens because tax officer see that feed additive can not be included as material for animal feed so that can not be included as a strategic good which is exempted from VAT but tax payer see that feed additive is part of material for animal feed so that can be included as a strategic good additive will make VAT IN do not have to be put in COGS so that the tax income will increase and tax payable will increase too. But if VAT IN on feed additive isn?t exempted because the sale goods are exempted then will make VAT IN on feed additive included in COGS then the taxable income will decrease and tax payable will decrease too."

"Implementasi kebijakan pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan kakao berpengaruh terhadap keberlangsungan operasional industri kakao. Penelitian ini menggunakan pendekatan post positivist, jenis penelitian deskriptif, dengan tujuan menganalisis proses dan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi. Hasil penelitian dari ketiga faktor menunjukan bahwa implementasi kebijakan pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan kakao memiliki beberapa permasalahan yaitu luasnya wilayah indonesia, kurangnya sumber daya manusia, dan mengganggu ekonomi industri. Selain itu, dalam proses implementasi memunculkan output kebijakan baru, kepatuhan Pengusaha Kena Pajak menimbulkan penerimaan pajak, dan terganggunya cashflow industri kakao.

---

The implementation of Value Added Tax policy for the supplies of cocoa gives impact to the operational activities in that current industry. This research conducted by post positivist approach with descriptive purpose, it is to analyze the implementation process and factors that influance the implementation. The result of this are among the three factors shows the policy impelementation has some problems, there are the wide of area, lack of human resource, and distract economy condition of the industry. Besides, in implementation process issued new policy output, voluntary compliance of taxable person increases tax revenue and disruption of the cocoa industry's cash flow."