Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penerimaan pajak parkir di Kota Bekasi belum sesuai dengan potensi yang sesungguhnya. Salah satu penyebabnya adalah adanya indikasi kebocoran, terdapat beberapa wajib pajak tidak melaporkan dan menyetorkan pajaknya sesuai dengan omset yang mereka terima sebenarnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengawasan pemungutan pajak parkir yang dilakukan oleh pemerintah Kota Bekasi dan kendala-kendala yang dihadapi serta upaya mengatasinya. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data wawancara mendalam dan observasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Bekasi telah melakukan pengawasan pemungutan pajak parkir. Terdapat berbagai kendala dalam melakukan pengawasan pemungutan pajak parkir yang berasal dari wajib pajak, aparatur daerah, dan peraturan daerah. Beberapa kendala tersebut telah diatasi dengan meningkatkan koordinasi antara aparatur daerah dan wajib pajak, pembinaan dan pelatihan bagi aparatur daerah, serta penyempurnaan regulasi sehingga dapat mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah.

---

Parking tax revenue in Bekasi is not in accordance with the actual potential. One of the causes is there was parking tax evasion indicated in Bekasi, there are several taxpayers who didn rsquo t report and pay tax based on their real profits. This thesis aims to analyze the control of parking tax which collected by Bekasi governance, constraints faced and how to resolve them. This research uses qualitative approach with in depth interview and observation as data collection technique.

The result of this research shows that Bekasi governance has been controlling parking tax collection. There are many constraints in contolling parking tax collection, emerge from taxpayers, local tax staffs, and local tax law. Some of those have been resolved with improving coordination between local tax staffs and taxpayers, training and coaching for local tax staffs, and improving regulation so local revenue could be optimized as well. "

"Penelitian tentang Analisis Penetapan Tarif Pajak Hiburan atas Jasa Hiburan Karaoke dalam Rangka Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah di Kota Depok bertujuan untuk menggambarkan hal yang melatarbelakangi pemerintah dalam membuat kebijakan kenaikan tarif pajak hiburan atas jasa karaoke, serta menganalisis dampak yang ditimbulkan atas kebijakan tersebut dengan tingkat kunjungan ke tempat karaoke dan terhadap perekonomian daerah. Dengan pendekatan penelitian kualitatif, peneliti dapat mengetahui dan menganalisis rangkaian penyusunan kebijakan ini, masalah publik yang melatarbelakangi formulasi, dan dampak yang mungkin muncul dengan ditetapkannya kebijakan kenaikan tarif pajak hiburan atas jasa karaoke dalam Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 07 Tahun 2010.

---

The research is about Analysis determination of Entertainment Tax Tariff about karaoke entertaiment services in order to optimize revenue in Depok City has a purpose to describe the underlying government in making policy rate increase karaoke entertainment tax on service, and analyze the impact of the policy with the visit to the karaoke and the regional economy. With the qualitative research approach, researchers can find out and analyze a series of policy making is, issues underlying the public formulation, and the impact that may araise with the establishment of policy rate increases karaoke entertainment tax on services in Depok City Local Legislation Number 07 Year 2010."

"Pajak reklame merupakan salah satu objek pajak daerah yang menjadi sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Bekasi. Potensi yang ada dari pajak reklame di Kota Bekasi jumlahnya cukup besar, dalam beberapa tahun terakhir penerimaan pajak reklame di Kota Bekasi tidak pernah mencapai target penerimaan yang diharapkan. Kondisi ini masih tetap terjadi sampai dengan tahun ini Tidak tercapainya target realisasi pajak reklame di Kota Bekasi didasari karena adanya faktor penghambat dalam melakukan penerimaan pajak reklame secara optimal.Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor penyebab rendahnya realisasi penerimaan pajak reklame serta menganalisis strategi yang dilakukan pemerintah dalam upaya optimalisasi penerimaan pajak reklame. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif. Dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak reklame tersebut, pemerintah Kota Bekasi memiliki beberapa strategi yang digunakan untuk membantu melakukan pencapaian target pajak reklame. Strategi yang akan dilakukan disesuaikan dengan faktor faktor yang menghambat proses penerimaan selama ini di Kota Bekasi.

---

Advertisement Billboard Tax is one of the Local Tax object which is become the source of the original local revenue. The potency from this entertainment tax have such a big potency in Bekasi City, however in this last few years the tax revenue in Bekasi City can never achieve the revenue target as expected. This condition still happening until this year. The unfulfilled target of this advertisement tax in Bekasi City is based on some factors in taxing the advertisement tax revenue optimally.

This research aims to analyze the factors causes low level of billboard tax revenue and what strategy that government do The approach that was used in this research that is a qualitative approach The approach that used in this research it is a qualitative approach In order to optimize the advertisement tax revenue, Bekasi City government has several strategies used to achieve the target of advertisement tax. The strategy that government choose will be adjusted to the factors that hamper the administration process of advertisement tax in the city of Bekasi."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mendasari ditetapkannya target penerimaan Pajak Parkir tahun 2014 di DKI Jakarta dan strategi-strategi yang diterapkan untuk mencapai target penerimaan tersebut. Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif dan termasuk dalam penelitian cross sectional dengan teknik pengumpulan data berupa studi literatur dan studi lapangan. Data tersebut dianalisis menggunakan teknik analisis data kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor-faktor yang menjadi dasar ditetapkannya target penerimaan Pajak Parkir tahun 2014 di DKI Jakarta ada 8 (delapan) macam, 7 (tujuh) macam adalah faktor-faktor objektif dengan satu faktor paling dominan adalah berdasarkan potensi pajak riil dan 1 (satu) faktor subjektif berupa faktor berdasarkan kepentingan-kepentingan politis aktor-aktor perumus kebijakan. Strategi yang digunakan untuk meningkatkan Pajak Parkir adalah strategi dengan meningkatkan pelayanan terhadap wajib pajak melalui penyederhanaan sistem administrasi dan peningkatan mutu fiskus, strategi meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak melalui sosialisasi/penyuluhan, penagihan, pemeriksaan dan pengawasan serta strategi koordinasi antar instansi yang terkait dengan pemungutan Pajak Parkir.

---

This research aims to analyze the background factors to set Parking Tax revenue target in DKI Jakarta and implemented strategies to reach that revenue target. This research was conducted by using a qualitative approach with descriptive type and cross sectional study with the literature review and field research as the data collection techniques. That datas was analyzed using qualitative data analysis techniques.

The result of this research shows there are 8 (eight) kinds of factors which became the background of DKI Jakarta Parking Tax revenue target in 2014, 7 (seven) kinds are objective factors with one of the most dominant factor is the real tax potential and 1 (one) is subjective factor based on the political interests of the policy formulator.

The implemented strategies to increase Parking Tax are with strategies to upgrading the services to taxable person through administration system simplification and the enhancement of fiscus quality, strategies to upgrading tax consciousness and voluntary tax compliance of taxable person through socialization, tax billing, tax audit and tax oversight, then strategies about coordination among institutions who related with the parking tax collection."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis potensi dan kendala serta optimalisasi pajak parkir terhadap penerimaan pajak daerah di Provinsi DKI Jakarta. Penerimaan pajak parkir di Provinsi DKI Jakarta selama tiga tahun tidak mencapai target maka penulis ingin melihat bagaimanakah potensi pajak parkir dan upaya optimalisasi pajak parkir di Provinsi DKI Jakarta. Analisis dilakukan dengan menghitung potensi pajak parkir dari tahun 2010 sampai dengan 2012. Penilaian potensi pajak parkir menunjukkan hasil bahwa pajak parkir di Jakarta adalah pajak yang cukup potensial untuk meningkatkan penerimaan daerah. Peneliti menyarankan agar Dinas Pelayanan Pajak melakukan sosialisasi kepada wajib pajak, mengintensifkan online system kepada wajib pajak, mengintensifkan pemeriksaan pajak parkir, dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

---

This study purposed to analyze the potential and problem and optimization of the parking tax to the local tax revenue in Jakarta. Parking tax revenue in Jakarta for three years did not reach the target, the authors wanted to see how the potential tax and parking tax optimization efforts parking in Jakarta. Analysis is performed by calculating the potential of the parking tax from 2010 to 2012. Potential assessment results show that the parking tax parking tax in Jakarta is considerable potential for tax revenue generation. Researchers suggested that the Tax Agency outreach to taxpayers, intensifying the online system to taxpayers, intensifying the parking tax audit, and improve services to the public."

"Penelitian ini membahas implementasi pemungutan pajak hotel di Kabupaten Blora. Perkembangan industri perhotelan di Kabupaten Blora, tidak diimbangi dengan peningkatan penerimaan pajak hotel sehingga kurang berkontribusi terhadap pendapatan asli daerah. Permasalahan dalam penelitian, yaitu: implementasi pelaksanaan pemungutan pajak hotel di Kabupaten Blora dan faktor penghambat pemungutan pajak hotel di Kabupaten Blora. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi pemungutan pajak hotel di Kabupaten Blora mengalami beberapa kendala diantaranya adalah penerapan sistem self assessment tidak berjalan sesuai ketentuan, kepatuhan wajib pajak hotel masih rendah, kurangnya sumber daya manusia, dan sanksi yang masih belum tegas oleh otoritas pajak setempat.

---

This research discusses about the implementation of hotel tax collection in Blora Regency. The hotel industries are growing significantly in Blora Regency but the receipts in hotel tax is less contribute to the local revenues. The research problems are the implementation of hotel tax collection in Blora Regency and the factors that hinder in implementing the hotel tax collection. This research uses a qualitative approach.

The result of this study presents that implementation of hotel tax collection in Blora Regency still have some problems including self assessment system which is not correctly implemented according to tax regulations, low tax compliance, lack of human resources, and weak in imposition of sanctions by the local tax authorities."

"Skripsi ini membahas mengenai analisis implementasi pemungutan Pajak Reklame di kota Bekasi. Fungsi budgetair dan fungsi regulerend dibutuhkan dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Reklame. Kenaikan pemasukan PAD kota Bekasi dari sektor Pajak Reklame seiring dengan pesatnya pertumbuhan reklame yang diselenggarakan di kota Bekasi, maka diperlukan pengawasan terhadap standar teknis reklame agar reklame tidak mengganggu estetika kota, keamanan dan ketertiban kota Bekasi. Skripsi ini mengangkat dua permasalahan yaitu implementasi pemungutan Pajak Reklame di kota Bekasi dan faktor penghambat pemungutan Pajak Reklame di kota Bekasi.Penelitian ini menggunakan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik analisis data kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pelayanan Pajak Reklame pada instansi-instansi pemerintah daerah yang terkait masih terdapat berbagai kendala dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Reklame di kota Bekasi, diantaranya adalah pelaksanaannya tidak sesuai dengan Standard Operating Procedure dan konsep Pajak Reklame.

---

This thesis discusses implementation of Advertising Tax collection in Bekasi. Budgetair functions and regulerend functions needed in the implementation Advertising Tax collection. The increase of revenue Bekasi from Advertisement Tax sector along with the rapid growth by held advertisement in Bekasi, it is necessary to supervise the technical standard of advertisement in order to does not interfere the aesthetics of the city, security and discipline in Bekasi. This thesis raised two issues, namely the implementation of Advertising Tax collection in Bekasi and obstacle factors of Advertising Tax collection in Bekasi.

This research`s approach that being used is qualitative approach, analyze the data with qualitative method. And the result of this research stated that the Advertising Tax services in government agencies related areas is still many obstacles in the implementation of the Advertising Tax collection in Bekasi, the implementation of which is not in accordance with the Standard Operating Procedures and the concept of Advertising Tax."

"Skripsi ini membahas tentang Analisis Administrasi Pemungutan Pajak Hiburan Di Kota Bekasi. Pembahasan berdasarkan pada latar belakang perencanaan penetapan target penerimaan pajak hiburan, mekanisme administrasi pemungutan pajak hiburan, dan hambatan dalam administrasi pemungutan pegak hiburan. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif.Hasil penelitian menyebutkan bahwa perencanaan penetapan target penerimaan pajak hiburan di Kota Bekasi masih menggunakan metode incremental dan belum berdasarkan pada potensi sesungguhnya, adanya tiga tahapan dalam adrninistrasi pemungutan pajak hiburan di Kota Bekasi, serta terdapat kendala dalam administrasi pemungutan pajak hiburan di Kota Bekasi yaitu terkait peraturan perpajakan, aparatur pajak, Wajib pajak, serta kendala lainnya.This thesis discusses about Analysis Administration Tax Collection Entertainment in Bekasi. The discussion Was based on background planning tax revenue target-setting entertainment, entertainment tax collection administration mechanism, and barriers in tax collection administration. This research is qualitative research with descriptive design.

Research results suggest that the determination of tax revenue planning target entertainment in Bekasi still using incremental method and not based on the real potential, the existence of three phases in the administration of tax collection in entertainment, as well as Bekasi constraints in the administration of tax collection constraint related taxation, tax agencies, tax payers, as well as other barriers."

"Badan Pendapatan Daerah sebagai perangkat daerah dibentuk untuk mengolah, mengumpulkan pendapatan asli daerah dalam berbagai jenisnya. Salah satu diantaranya, adalah BPHTB. Berdasarkan data yang diperoleh maka pengawasan pemungutan pajak BPHTB belum efektif. Rata-rata realisasi BPHTB dalam kurun waktu lima (5) tahun diangka 37,71%. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh Bapenda dalam pemungutan pajak BPHTB. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist. Data yang digunakan dalam penelitian ini diambil melalui wawancara mendalam dan studi kepustakaan sebagai data sekunder. Hasil penelitian ini, memperlihatkan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh Bapenda Kota padang pada pajak BPHTB belum efektif. Hal ini disebabkan dalam perencanaan target BPHTB disusun tidak sesuai dengan kemampuan pendapatan.  Sedangkan dari segi sumber daya manusia perlu penguatan dari segi keahlian. Pegawai Bapenda yang mengurusi pajak BPHTB belum mempunyai sertifikat keahlian sebagai petugas penilaian pajak BPHTB dan perlu peningkatan kualitas dengan pelaksanaan pelatihan dan sertifikasi sebagai penilai khusus bagi pegawai yang mengurusi pajak BPHTB.

---

The Regional Revenue Agency, as a regional apparatus, was established to process and collect various types of regional original revenue. One of them is the BPHTB. Based on the data obtained, the supervision of collection tax BPHTB collection has not been effective. The average realization of BPHTB over a period of five (5) years is 37.71%. This study aims to determine how the supervision carried out by the Regional Revenue Agency (Bapenda) in the collection of BPHTB tax. This study uses a post-positivist approach. The data used in this study were obtained through in-depth interviews and literature study as secondary data. The results of this study indicate that the supervision carried out by the Padang City Bapenda on the BPHTB tax has not been effective. This is because the planning of the BPHTB target is not compiled in accordance with the revenue capacity. Meanwhile, in terms of human resources, there is a need for strengthening in terms of expertise. Bapenda employees who handle BPHTB tax do not yet have a certificate of expertise as BPHTB tax assessment officers and need to improve the quality through the implementation of training and certification as special assessors for employees who handle BPHTB tax."

"Festival musik merupakan salah satu jenis hiburan insidental yang banyak digelar di DKI Jakarta. Dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, festival musik telah mengalami perkembangan yang pesat. Hal tersebut membuat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memanfaatkan potensi yang dimiliki oleh festival musik. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 mengatur tentang Pajak Hiburan, khususnya tentang penyelenggaraan festival musik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan pengawasan dan proses pemungutan pajak hiburan sebagai upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah DKI Jakarta. Pengawasan dan proses pemungutan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terhadap pihak penyelenggara festival musik sudah maksimal atau belum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil penelitian ini adalah pengawasan yang dilakukan oleh Suku Badan Pendapatan Kota bersama UPPPD masih terdapat kendala. Kendalanya ada pada proses pengawasan dan proses pemungutan pajak hiburan atas penyelenggaraan festival musik. Pajak hiburan atas penyelenggaraan festival musik yang dikenakan terhadap tiket yang telah di porporasi masih berpotensi menimbulkan kecurangan. Kecurangan yang dimanfaatkan oknum yang tidak bertanggung jawab merugikan banyak pihak. Penerimaan pajak hiburan atas penyelenggaraan festival musik seharusnya dapat melebihi dari apa yang ditargetkan. Namun pelaksanaannya yang tidak maksimal dapat mempengaruhi penerimaan pajak hiburan yang berimbas pada turunnya penerimaan Pendapatan Asli Daerah DKI Jakarta.

---

Music festival is one type of incidental entertainment that is often held in DKI Jakarta. In the past 10 years, the music festival has experienced rapid development. This makes the DKI Jakarta Provincial Government utilize the potential of the music festival. Law No. 28/2009 regulates Entertainment Taxes, specifically regarding music festivals. This study aims to analyze the implementation of supervision and entertainment tax collection processes as an effort to increase the Original Revenue of DKI Jakarta. The supervision and collection process carried out by the DKI Jakarta Provincial Government of the organizers of the music festival is maximal or not. This research uses qualitative research methods with data collection techniques through in-depth interviews and literature studies. The results of this study are the supervision conducted by Badan Pendapatan Daerah of DKI Jakarta with UPPPD there are a lot of obstacles. The obstacle lies in the process of supervision and the process of collecting entertainment tax for organizing music festivals. Entertainment tax for organizing music festivals that are levied on tickets validation still has the potential to cause fraud. Fraud used by irresponsible people is detrimental to many parties. The entertainment tax revenue for organizing a music festival should be more than what is targeted. However, the implementation that is not optimal can affect entertainment tax revenue which has an impact on the decline in revenue from DKI Jakarta Regional Revenue.

"