Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKMasalah kemiskinan menjadi sebuah persoalan yang sangat kompleks tetapi bukan berarti tidak dapat ditangani. Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk menurunkan jumlah penduduk miskin di Indonesia adalah dengan memberikan bantuan modal usaha. Kondisi tersebut memberikan peluang bagi lembaga keuangan mikro LKM untuk memberikan modal usaha dalam bentuk pembiayaan mikro. Grameen Bank telah terbukti berhasil membangkitkan kegiatan ekonomi perempuan miskin di Bangladesh melalui pembiayaan mikro sehingga dapat menurunkan tingkat kemiskikan sekaligus memberdayakan perempuan. Penelitian ini bertujuan untuk melihat efektivitas program pembiayaan mikro di Indonesia yang disediakan oleh lembaga keuangan mikro syariah dalam mengentaskan kemiskinan dan pemberdayaan perempuan. Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif, analisis crosstab, logit model dan Linear Probability Model LPM dalam mengolah data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan mikro yang diberikan kepada nasabah tanggung renteng BPRS Al Salaam Bogor belum dapat membantu mereka keluar dari kelompok miskin serta keikutsertaannya dalam program pemberdayaan membuka peluang untuk berpartisipasi dalam membuat keputusan didalam rumah tangga.

---

ABSTRACTThe problem of poverty becomes a very complex issue but it does not mean it can rsquo t be handled. One way that can be done to reduce the number of poor people in Indonesia is to provide seed money. These conditions provide an opportunity for microfinance institutions MFIs to provide seed money in the form of microfinance. Grameen Bank has proven successful in generating economic activity of poor women in Bangladesh through micro finance so as to reduce the poverty level while empowering women. This study aims to examine the effectiveness of microfinance programs in Indonesia provided by Islamic microfinance institutions in alleviating poverty and women 39 s empowerment. The results show that microfinance program given to BPRS Al Salaam Bogor client can not help them out of the poverty and their participation in the empowerment program opens the opportunity to participate in making decisions in the household. "

"Feminisasi kemiskinan memperlihatkan lebih besarnya jumlah perempuan penyandang kemiskinan dibandingkan dengan laki-laki. Sayangnya, fenomena ini masih terjadi di Indonesia dilihat dari ketidaksetaraan gender dan ketimpangan kemiskinan antara perempuan dan laki-laki. Berbeda dengan negara tetangganya, Filipina telah berada di peringkat 10 besar dunia dalam hal kesetaraan gender tahun 2018. Indonesia dan Filipina sama-sama telah mengadopsi model kuangan dan usaha mikro untuk memberdayakan perempuan dan meminimalisir feminisasi kemiskinan perempuan. Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan faktor sosial dan budaya yang memunculkan feminisasi kemiskinan di Indonesia dan Filipina, serta membandingkan program keuangan dan usaha mikro di Indonesia dan Filipina dalam pengaruhnya menanggulangi feminisasi kemiskinan. Urgensi dari penelitian ini adalah terungkapnya persamaan dan perbedaan feminisasi kemiskinan serta keuangan mikro di Indonesia dan Filipina agar dapat menjadi pembelajaran bagi lembaga keuangan mikro Indonesia untuk kesejahteraan perempuan di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah tinjauan pustaka, dimana penulis meninjau berbagai literatur seperti jurnal, buku, laporan terkait dengan rentang waktu publikasi tidak terbatas. Penelitian membandingkan faktor sosial budaya berdasarkan penyebab feminisasi kemiskinan yaitu kemiskinan kultural dan struktural. Secara kultural Indonesia dan Filipina memiliki budaya tradisional yang merugikan perempuan. Namun, kedua negara ini telah menuju pada pembangunan yang setara gender, terlebih Filipina dalam kebijakannya yang bersifat Gender Mainstreaming. Hasil komparasi selanjutnya adalah perbandingan program keuangan mikro, yaitu PNM Mekaar dari Indonesia berusia 6 tahun dan Proyek Dungganon dari Filipina yang berusia lebih dari 30 tahun menggunakan aspek-aspek dari buku Microfinance handbook: An institutional and financial perspective oleh Joanna Ledgerwood, yaitu tujuan program, penargetan program, intermediasi sosial, serta analisis dampak. Hasil menunjukkan bahwa kedua program sama-sama memiliki tujuan pembangunan khas serta sama-sama bersifat penargetan tidak langsung. Intermediasi sosial PNM Mekaar berupa sistem tanggung renteng sementara Proyek Dungganon berupa sistem kelompok dengan metode 2-2-1. Demikian pula dengan dampak yang berbeda dari masing-masing program namun telah sejalan dengan tujuan pembangunan yang mereka punya. Jadi kesimpulan dari penelitian ini dapat diketahui bahwa baik PNM Mekaar dan Proyek Dungganon memberi dampak positif terhadap perekonomian nasabahnya meskipun dengan proses peminjaman dan intermediasi sosial yang berbeda dan memiliki ciri khas unik. Penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan kepada lembaga keuangan dan usaha mikro untuk pemberdayaan perempuan di Indonesia. Selain itu, menjadi sumbangsih bagi mata kuliah Dimensi Sosial dan Ekonomi bagi Kesejahteraan Sosial serta mata kuliah Masalah Kemiskinan.

---

Feminization of poverty is an observation that the number of women living in poverty is greater than that of men. Unfortunately, this phenomenon still occurs in Indonesia, which can be seen from the prevalent gender inequality and poverty inequality between women and men. However, unlike its neighbors, the Philippines has been ranked in the top 10 in the world in terms of gender equality. Indonesia and the Philippines have both adopted financial and micro-enterprise models to empower women and minimize the feminization of poverty. This study aims to describe the social and cultural factors that influence the feminization of poverty in Indonesia and the Philippines. Furthermore, the author aims to analyze and compare the financial and micro-enterprise programs in Indonesia and the Philippines and their influence in overcoming the feminization of poverty in these two countries. The urgency of this research is to reveal the similarities and differences in the feminization of poverty and microfinance in Indonesia and the Philippines so that it can be a lesson for Indonesian microfinance institutions for the welfare of women in Indonesia. The research method used is a literature review, where the author reviews various literatures such as journals, books, reports on related issues, with an unlimited publication time span.. This is done so that the authors can reach various data on a wider scale from abroad, specifically from the Philippines. Research reveals that socio-cultural factors that lead to the feminization of poverty are based on cultural and structural poverty. Culturally, Indonesia and the Philippines have traditional cultures that marginalize women's potential. However, these two countries have been heading towards gender-equal development, especially the Philippines in its Gender Mainstreaming policy. The result of the next comparison is a comparison of microfinance programs, namely PNM Mekaar from Indonesia who is 6 years old and Project Dungganon from the Philippines which is more than 30 years old. The comparison was carried out using aspects from the Microfinance handbook: An institutional and financial perspective by Joanna Ledgerwood, which are: program objectives, program targeting, social intermediation, and impact analysis. Both programs share specific development goals and are both implementing indirect targeting. PNM Mekaar's social intermediation is in the form of a joint responsibility system, while the Dungganon Project is a group system using the 2-2-1 method. Likewise, the different impacts of each program but have been in line with their development goals. So the conclusion of this study can be seen that both PNM Mekaar and the Dungganon Project have a positive impact on the economy of their customers, even though the lending and social intermediation processes are different and have unique characteristics. This research is expected to provide input to financial institutions and micro-enterprises for women's empowerment in Indonesia. In addition, it is a contribution to the Social and Economic Dimensions for Social Welfare courses and the Poverty Problems course."

"ABSTRAKPemberdayaan dan pengembangan ekonomi masyarakat harus terus dilakukan, salah satunya adalah dengan memajukan sektor riil yaitu dengan memberi kesempatan seluasnya bagi masyarakat untuk membuka unit-unit usaha baik skala kecil maupun menengah yang Iebih dkenal dengan UKM. Peran UKM dalam perekonomian sangat panting, terutama untuk memperluas penyerapan tenaga kerja dan peningkatan distribudi pendapatan sehingga diharapkan dapat mengurangi kemiskinan.Kendala kebanyakan UKM adalah terletak pada kurangnya modal untuk memperluas usaha mereka. Untuk itulah diperlukan sekali peran BPRS dalam memeberikan pembiayaan kepada UKM.Kebanyakan UKM memiliki produktivitas yang rendah sehingga hal tersebut menjadi kendala bagi BPRS dalam menyalurkan dananya kepada UKM. Untuk itulah, penelitian ini dilakukan guna melihat peran pembiayaan BPRS terhadap peningkatan produktivitas UKM dengan menggunakan anlisis regresi Linier Sederhana dan Uji Beda. Analisis tersebut menunjukkan bahwa peran pembiayaan BPRS berbeda antara UKM yang memiliki karyawan dan yang tidak.

---

ABSTRAKThe Social economic measurement and development must keep going of the activity is improving yhe real sector with giving the large opportunity for people to open the small or middle business units that is more popular with UKM. The role of UKM is very important in economic system, especially to enlarge the employees absorbing and the increasing of incoming distribution, therefore , it can decrease the proverty hopely. The problem of UK NI is mostly have low capital for support their business. That's wahy, the role of BPRS is needed in order to give the more capital for them.Most UKM have Iow productivity which make the difficulties for BPRS in case of distribute their fund to UKM. However, this research is done in addition to see how important the role of BPRS in facing the increase of UKM productivity. Using the simple Linier Regression and the different test. The Analysis result show that financing role of BPRS is different from the UKM which has employ and not."

"ABSTRAKKredit mikro merupakan salah satu strategi yang muncul akibat adanyakesenjangan antara pemberi modal dan calon penerima modal. Program kreditmikro diharapkan dapat menjadi sebuah tangan panjang dari para pemilik modalkepada penerima modal. Program kredit mikro diharapkan dapat menjadi sebuahalternatif dalam usaha pemberdayaan masyarakat. Di negara-negara berkembang,kredit mikro merupakan salah satu strategi yang komprehensif dalam usahanyamemberdayakan perempuan dan penanggulangan kemiskinan. Salah satumekanisme kredit mikro adalah Grameen Bank , yang diadopsi serta diadaptasioleh lembaga keuangan di Indonesia Meskipun telah ada mekanisme serupa diIndonesia, adopsi dan adaptasi sistem Grameen Bank dilakukan pemberdayadalam upaya menerapkan program?program kredit mikro yang telah berhasildilakukan sebelumnya di negara lain. Pengadopsian program kredit mikro dinegara lain tentu memiliki perbedaan terutama dalam pemaknaan terhadap visimisipemberdayaan itu sendiri terkait dengan budaya profit oriented yang lebihdulu ada. Tulisan ini merupakan sebuah analisa deskriptif menggunakan metodekualitatif dengan kerangka sosiologi ekonomi dan jender . Tulisan inimenekankan pada beberapa hal yang perlu dilihat dari program pemberdayaanperempuan melalui kredit mikro yang diadopsi dari negara lain yakni : perbedaankarakter lembaga keuangan, aplikasi dari sistem kredit yang diadopsi dandiadaptasi oleh lembaga keuangan dan pengetahuan makna pemberdayaanmelalui kredit mikro yang dimiliki pemberdaya dalam upaya mendukungkeberlangsungan program pemberdayaan perempuan melalui kredit mikro.

---

AbstractMicrocredit is one of the strategies arising from the gap between financiersand prospective recipients of capital. Microcredit program is expected to be along hand of the owners of capital to the recipient of capital. Microcredit programis expected to be an alternative in the community empowerment efforts. Indeveloping countries, microcredit is one of a comprehensive strategy in its effortsto empower women and reduce poverty. One mechanism is the Grameen Bankmicro-credit, which was adopted and adapted by financial institutions in IndonesiaAlthough there has been a similar mechanism in Indonesia, adoption andadaptation of the Grameen Bank system performed empowerment in an effort toimplement microcredit programs that have successfully done before in othercountries . Adoption of microcredit programs in other countries certainly differmainly in the interpretation of the vision-mission of empowerment itself is relatedto profit-oriented culture is much older then. This paper is a descriptive analysisusing qualitative methods with a framework of economic sociology and gender.This paper emphasizes on some things that need to be viewed from women'sempowerment through micro credit are adopted from other countries namely:differences in the character of financial institutions, the application of the creditsystem was adopted and adapted by financial institutions and knowledge of themeaning of empowerment through microcredit owned empowerment in efforts tosupport the sustainability empowerment of women through microcredit."

"Tesis ini membahas proses pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Koperasi BAIK Program Pembiayaan Mikro khusus Ibu Rumah Tangga miskin pedesaan di Kabupaten Bogor. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan jenis penelitian Deskriptif-Analitik. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa program pembiayaan mikro yang dilakukan oleh Koperasi BAIK sejalan dengan implementasi kebijakan Pemerintah Kabupaten Bogor namun belum sepenuhnya dipahami sebagai proses dalam konteks teoritiknya. Faktor-faktor yang mempengaruhi proses pemberdayaan masyarakat, yaitu : a) Faktor penghambat : Penyaluran pembiayaan usaha produktif belum maksimal sehingga menambah beban hutang anggota yang mengakibatkan tingkat keaktifan anggota menurun; b). Faktor pendukung : Partisipasi anggota relatif tinggi untuk diberdayakan.

---

The focus this study is the process of community empowerment conducted by Koperasi BAIK on Microfinance Program, specifically Housewife poor in rural Bogor Regency. This research is qualitative descriptive-analytic. The data were collected by means of deep interview. The study concluded that implementation of microfinance program in line with government policy but has not been fully understood as a process in theoretical context. Factors that influence the process : a) Blockage Factors: Distribution of financing productive enterprises is not yet maximized and increase the debt burden of the members; b). Supporting factors: Participation of the members could be empowered."

"Mahalnya harga rumah merupakan permasalahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Program perumahan bersubsidi diharapkan dapat mengurangi kekurangan suplai perumahan (backlog) terhadap permintaan dan kebutuhan di masyarakat. Seiring berjalannya program, ternyata masih banyak masyarakat yang masih kesulitan untuk mendapatkan fasilitas subsidi tersebut. Kabupaten Bogor memiliki jumlah penduduk paling banyak di Jawa Barat mencapai 4,7 juta jiwa dan diprediksi akan meningkat 127% pada tahun 2030. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisa apakah program Fasilitas Likuiditas Perumahan Bersubsidi (FLPP) telah berjalan efektif, kemudian mengidentifikasi faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi keberhasilan program Fasilitas Likuiditas Perumahan Bersubsidi (FLPP) agar kebijakan program dapat berjalan efektif dalam implementasinya. Metode yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif dengan menggunakan tabulasi silang untuk melihat faktor yang mempengaruhi. Hasil penelitian didapatkan bahwa ketepatan sasaran pada program perumahan bersubsidi FLPP di Kabupaten Bogor masih dibawah 75% yang artinya tidak efektif, serta aktor yang mempengaruhi ketepatan tersebut adalah gaji pokok, pendidikan dan usia.

---

The high price of the house is a problem for low-income communities. Subsidized housing program is expected to reduce the shortage of housing supply (backlog) of the demand and need in the community. Over the program, there are still many people who are still difficult to obtain the subsidy facility. Bogor Regency has the most population in West Java reached 4.7 million people and is predicted to increase by 127% in 2030. The purpose of this study is to analyze whether the subsidized housing program Finance Housing Liquidity Facility (FLPP) are effective, then to identified the factors that influence the success of subsidized housing program Finance Housing Liquidity Facility (FLPP) so that policies can be effective program in implementation. The method used is descriptive quantitative by using cross tabulation to look at the factors that influence. The results showed that the targeting accuracy in subsidized housing programs FLPP in Bogor still below 75% which means ineffective, and the actors that influence the accuracy is the basic salary, education and age."

"Penelitian ini ditujukan untuk menganalisis dan mengevaluasi Program Pengampunan Pajak terkait dengan efektivitas dan kesulitan yang dihadapi selama periode berlangsung di tahun 2016 dan 2017. Analisis dilakukan dengan melihat efektivitas tujuan Program Pengampunan Pajak di antaranya perluasan basis data perpajakan yang valid, komprehensif, dan terintegrasi, pengalihan harta luar negeri, dan peningkatan penerimaan pajak. Selain itu penelitian ini pula melihat tujuan utama Direktorat Jenderal Pajak secara umum, yaitu peningkatan kepatuhan Wajib Pajak.Indikator efektivitas masing-masing tujuan tersebut tidak terbatas pada ketentuan peraturan perpajakan melainkan teori yang berlaku secara umum. Penggunaan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data observasi, dokumentasi, wawancara, dan forum group discussion akan digunakan untuk melihat efektivitas dari masing-masing tujuan Pengampunan Pajak yang sekaligus menjadi rumusan masalah penelitian pelaksanaan Pengampunan Pajak.Berdasarkan hasil penelitian, tidak semua tujuan pengampunan pajak dapat tercapai khususnya dalam jangka pendek. Di KPP Pratama Bogor, Pengampunan Pajak hanya efektif dalam meningkatkan penerimaan pajak dan kepatuhan pembayaran Wajib Pajak. Sedangkan untuk pencapaian tujuan dalam jangka panjang memerlukan konsistensi pemerintah untuk melaksanakan ketentuan perpajakan yang berlaku.

---

This research wants to analyze and evaluate the Tax Amnesty Program related to the effectiveness and difficulties encountered during the period taking place in 2016 and 2017. The analysis is done by looking at the effectiveness of the purpose of the Tax Amnesty Program including the extension of a valid, comprehensive, and integrated tax database, foreign assets, and increased tax revenues. In addition, this study also sees the main purpose of the General Directorate of Taxes in general, namely the improvement of taxpayer compliance.

Indicators of the effectiveness of each of these objectives are not limited to the provisions of the tax regulations but generally accepted theories. The use of qualitative approaches with observation data collection techniques, documentation, interviews, and group discussion forums will be used to see the effectiveness of each Tax Amnesty goal as well as the formulation of research problems for the implementation of Tax Remissions.

Based on the research results, not all Tax Amnesty objectives can be achieved especially in the short term. In KPP Pratama Bogor, Tax Amnesty is only effective in increasing tax revenue and taxpayer compliance payments. As for the achievement of objectives in the long term requires the consistency of government to implement the applicable taxation provisions."

"Kemiskinan merupakan masalah yang timbul akibat pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan kesenjangan sosial di masyarakat. Kemiskinan berdampak pada kesejahteraan ekonomi dan kesejahteraan sosial. Untuk meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat kurang mampu pemerintah melaksanakan P2KP. Penanggulangan kemiskinan dilakukan dengan berbasis pada pengembangan masyarakat. Dalam pengembangan masyarakat, partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program, mulai dari perencanaan kegiatan, pelaksanaan kegiatan: dan kesinainbungan kegiatan sangat panting. Partisipasi masyarakat tidak setalu dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan, karenanya dip erlukan pendamping dan kader untuk memberdayakan kelompok sasaran.Tujuan penelitian adalah menggambarkan proses pendampingan dalam pelaksanaan P2KP Tahap II, menggambarkan faktor pendukung dan penghambat serta cara mengatasinya. Metode penelitian yang digunakan kualitatif dengan memilih informan. Informan adalah prang yang dianggap mengetahui dan memahami kebijakan, proses persiapan penerapan sampai hasilnya. Jangka waktu pelaksanaan P2KP Tahap II selaina 18 bulan, penelitian dilakukan sampai minggu ke kedua bulan Mei 2005. Bulan Mei 2005 merupakan angsuran ke sepuluh bagi peminjam. Pengumpulan data dilakukan dengan telaah dokumen, wawancara dengan pedoman dan pengamatan.Kelurahan Empang merupakan kawasan perkotaan dengan jumlah penduduk 3448 KK, 625 KK miskin dan belum mendapat P2KP maka ditetapkan sebagai lokasi sasaran pelaksanaan P2KP Tahap 11. P2KP Tahap II lebih menekankan pengembangan masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan dengan partisipasi masyarakat. Pelaksanaan P2KP Tahap II di Kelurahan Empang tampaknya dijalankan sesuai pedornan umum dan pedoman teknis, dengan cara mendorong ttunbuh kembangnya partisipasi masyarakat melalui pendekatan kelompok (Community Based Development Approach). , Pelaksanaan kegiatan sesuai PJM Pronangkis, yaitu kegiatan fisik lingkungan dan sosial fisik merupakan bantuan pelayanan sosial untuk keluarga kurang mampu. Sedangkan usaha ekonomi produktif merupakan bantuan pinjaman bergulir, yang harus dikembalikan dalam waktu 10 bulan dengan masa tenggang dua bulan. Dana bantuan dipergunakan untuk mengembangkan usalia warga masyarakat yang telah disetujui. Dari pendapat kelornpok sasaran, basil pengembangan usaha dapat dipergunakan untuk membayar angsuran dana bergulir, membayar SPP sekolah anak, dan memenuhi kebutuhan hidup. Pendamping melaksanakan peran fasilitatif yaitu memberi dukungan dan pemanfaatan sumber daya dan keterampilan, peran edukational yaitu menyampaikan informasi dan pelatihan. Secara singkat 13KM dan UP menggantikan pendampingan ke KSM sesudah berakhimya program.Dalam pelaksanaan P2KP terlihat ada faktor pendu.kung: dukungan pemerintah dan instansi terkait, pendidikan dan pengalaman fasilitator, kader dari kelompok sasaran, partisipasi masyarakat, kemampuan kelompok sasaran. Adapun faktor penghambatnya: ketidaksesuaian konsep dengan lapangan, proses perencanaan kegiatan sangat lama, menurunnya partisipasi masyarakat, penjenjangan proses verifikasi dan ketidaksiapan kader saat terminasi.Dalam kesimpulan dikemukakan P2KP ditetapkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pelaksanaan program mulai perencanaan kegiatan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi oleh kelompok sasaran. Pembangunan berbasis masyarakat yang mengarah pada pengembangan kelembagaan terlihat melalui pembentukan kelompok. Peran pendamping perlu ditingkatkan pada pemberdayaan kelompok sasaran dalam mengembangkan usaha, perubahan wawasan dan nilai.

---

Poverty is s result of high economy development and social disparity within the society itself. Poverty affects to economy welfare and social welfare. In order to improve the quality of people's life, the government is conducting P2KP or urban poverty reduction program. This poverty reduction program is conducted based on community development.

The community participation in this program is very important, starting from the planning stage, implementation to the continuity of the program. However, the community participation is not always as expected by the government. In this case, existence of an assisting group is very important.

The purpose of this study is to overview the assistance program in the second round of P2KP; to overview the supporting factors and the obstacles of the program. It this study also aims to find out how to overcome the problems. Qualitative method used in this research; an infomnant used in the research in order to obtain all the infonnation about the program, for example the regulations on the preparation and implementation stages.

The second round P2KP is conducted in 18 months and the study was conducted until the second week of May 2005. The month of May 2005 was payment time for those who granted the P2KP revolving funds. The data used in this study was acquired through study of document, guided interview and field observation.

Kelurahan Empang is an urban area with 3448 families living in the area. Of the number, 625 families are classified as poor family and have yet granted the P2KP. The second round P2KP emphasizes on developing the community with local community participation. The program was conducted based on both general and technical guidance. It was also conducted supporting the community involvement through the Community Based Development Approach.

The program according to PJM Pronangkis, consisted of community physic activity and physic social, is actually a kind social help for poor families. Productive economy business is a revolving fund that has to be returned within ten months with 2 months toleration time. The revolving fund is-used to develop the approved community's activities. The money gained from the business is used to pay the revolving funds, school tuition and other living needs. The functions of assistant in this program are facilitative role, supporting and utilizing resources and skill, educational roles and, giving information and training, In short, BKM and UP exchange the existence of the spouses after the program finished.

The support given from government and other related institution was obvious during the program. The program also showed the skill and ability of the facilitators, community participation and ability of the targeted group. The obstacle factors of the program are the unconformity between concept and site condition, excessive time of planning, receding of community's interest, verification process and unready committed volunteer on the termination program.

In summary, the central and the local government authorize P2KP. The program started from planning, implementation and evaluation by the targeted group. Community based development towards a developed institution is seen through the forming of group. It is important to increase the role of assistant in utilizing the targeted group in developing the business, widening the horizon and value of living."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh pembiayaan mikro syariah yang diberikan oleh BMT terhadap status kemiskian nasabah yang berdomisili di wilayah Jabodetabek dengan menggunakan standar kemiskinan multidimensi. Untuk menjawab tujuan penelitian, digunakan analisis perbandingan kondisi dimensi-dimensi kemiskinan nasabah sebelum dan sesudah bergabung dengan BMT dan analisis hubungan kausalitas antara pembiayaan mikro syariah dan kemiskinan nasabah dengan menggunakan regresi logit. Berdasarkan perbandingan kondisi dimensi-dimensi kemiskinan nasabah sebelum dan setelah bergabung dengan BMT, terjadi perbaikan kondisi dari indikator nutrisi dan kepemilikan aset. Berdasarkan hasil regresi logit, keikutsertaan dalam pembiayaan mikro syariah dari BMT signifikan mempengaruhi kemiskinan multidimensi nasabah. Sedangkan, jumlah pembiayaan rata-rata yang diambil tidak signifikan mempengaruhi kemiskinan multdimensi nasabah. Hal ini dapat dipengaruhi oleh proses seleksi nasabah, kondisi nasabah, pengawasan penggunaan dana pembiayaan yang diberikan, dan fasilitas pelatihan dari BMT.

---

ABSTRACTThis study aims to analyze the impact of Islamic micro finance from BMT to member rsquo s poverty status in Jabodetabek area using multidimensional poverty standard. To answer the purpose of the study, this study analyzed the condition of BMT members before and after joining the Islamic microfinance program as well as analyzed causal relationship between Islamic microfinance and member poverty status. This study found that member rsquo s condition are better after joining Islamic microfinance program from BMT in terms of nutritional indicator and asset ownership indicator. Using logistic regression, this study found a significant relationship between membership duration and member rsquo s multidimensional poverty status. Meanwhile, this study finds no causal relationship between the average amount of loans taken by member and poverty. This can be explained by member selection, member condition, monitoring of funds by BMT, and training facility from BMT."