Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas penerapan kebijakan Amerika Serikat dalam menyelesaikan permasalahan pengungsi Vietnam di kamp Pulau Galang pada tahun 1977 sampai dengan 1981 atau pada masa Presiden Jimmy Carter. Tujuan dari penelitian ini adalah menjadi bahan penyelesaaian pengungsi pada masa sekarang. Penulisan skripsi ini menggunakan metode sejarah dan menggunakan penulisan eksplanatif-deskriptif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Amerika Serikat menerapkan kebijakannya atas adanya tekanan dan mewujudkan nilai-nilai HAM yang diperjuangkannya.

---

This thesis explains about the role of United States of America in solving the issues of Vietnamese refugees at Galang Island camp during 1977 until 1981 or the period of Presidency Jimmy Carter. The purpose of this thesis is to become a solving material of refugee problems these days. This thesis uses the method of historical writing and explanative descriptive. The conclusion of this thesis is United States apply its policy because of the pressure and to manifest the values of human rights."

"Skripsi ini membahas tentang peran Indonesia dalam menyelesaikan masalah banjir pengungsi Vietnam di Asia Tenggara dengan cara menampung pengungsi tersebut di Pulau Galang selama kurun waktu 1979-1996. Penulisan skripsi ini menggunakan metode sejarah dan ditulis secara eksplanatif-deskriptif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pemerintah Indonesia bersedia menampung pengungsi Vietnam karena Indonesia adalah negara yang kebijakan luar negerinya berdasarkan politik bebas dan aktif. Selain itu, sebagai upaya untuk melahirkan citra positif di mata dunia internasional bahwa Indonesia peduli dengan masalah hak asasi manusia.

---

The focus of this study is to explain the Indonesia role to solve Vietnamese refugees problem in South East Asia countries with accommodate them at Galang Island during 1979-1996. The process of writing this study is base on historical method and write seize on explanative-descriptive. This research has conclusion that Indonesian Government willing to accommodate the Vietnamese refugees because basically Indonesia is a country with free and active foreign policy. In addition Indonesia makes serious effort to create positive image in international community with pay attention in the human rights problem."

"Penelitian ini mengkaji peran Tim Penanggulangan dan Pengelolaan Pengungsi Vietnam (P3V) dalam pengelolaan Kamp Pengungsi Vietnam di Pulau Galang Kepulauan Riau pada tahun 1979-1989. Kedatangan pengungsi Indocina di Indonesia telah membawa berbagai masalah yang berpotensi mengganggu stabilitas keamanan. Dalam upaya menangani para pengungsi, Indonesia menjalin kerjasama dengan UNHCR dan merumuskan solusi resettlement untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Untuk mempermudah proses resettlement, Indonesia membangun kamp pengungsi di Pulau Galang yang dilengkapi dengan berbagai fasilitas dan layanan untuk mendukung proses pemeriksaan, penempatan, dan persiapan para pengungsi sebelum direlokasi ke negara tujuan. Kegiatan pengelolaan kamp pengungsi di Pulau Galang diselenggarakan di bawah koordinasi Tim P3V yang dibentuk oleh Departemen Pertahanan dan Keamanan, sebagai perwakilan Pemerintah Indonesia, yang berwenang dalam mengambil keputusan dan bekerjasama dengan berbagai pihak, termasuk UNHCR dan lembaga lainnya. Penelitian ini menerapkan metode sejarah yang meliputi heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi dengan sumber data yang digunakan berasal dari media massa sezaman seperti surat kabar dan majalah, serta buku dan artikel jurnal yang membahas topik serupa. Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu, telah dijelaskan mengenai kebijakan Pemerintah Indonesia untuk menyelesaikan masalah pengungsi Indocina dengan membangun kamp pengungsian yang berfungsi sebagai tempat pemrosesan, namun belum ada pembahasan yang lebih detail mengenai tim yang berperan penting dalam mengelola kamp tersebut, yaitu Tim P3V. Hasil penelitian ini mengungkap peran Tim P3V sebagai tim operasional dalam penanganan pengungsi Indocina di Indonesia. Peran mereka meliputi koordinasi antar lembaga pemerintah dan non-pemerintah, serta pengelolaan kamp pengungsian di Pulau Galang.

---

This study examines the role of the Vietnamese Refugee Response and Management Team (P3V) in the management of the Vietnamese Refugee Camp on Galang Island, Riau Islands in 1979-1989. The arrival of Indochinese refugees in Indonesia has brought various problems that have the potential to disrupt security stability. In an attempt to deal with the refugees, Indonesia cooperated with UNHCR and formulated a resettlement solution to solve the problem. To facilitate the resettlement process, Indonesia built a refugee camp on Galang Island equipped with various facilities and services to support the process of examining, placing, and preparing refugees before being relocated to the destination country. The management activities of the refugee camp on Galang Island are organized under the coordination of the P3V Team formed by the Department of Defense and Security, as a representative of the Indonesian Government, which is authorized to make decisions and cooperate with various parties, including UNHCR and other institutions. This study applies the historical method which includes heuristics, criticism, interpretation, and historiography with the data sources used coming from contemporary mass media such as newspapers and magazines, as well as books and journal articles that discuss similar topics. Based on previous studies, it has been explained about the Indonesian Government's policy to solve the problem of Indochinese refugees by building refugee camps that serve as processing places, but there has been no more detailed discussion of the team that plays a significant role in managing the camp, namely the P3V Team. The results of this study reveal the P3V Team's role as an operational team in handling Indochinese refugees in Indonesia. Their role includes coordination between government and non-government institutions, as well as management of the refugee camp on Galang Island. "

"ABSTRAKSektor Pariwisata semakin menjadi andalan, harapan dan primadona bagi pemerintah setelah minyak dan gas. Kunjungan wisatawan mancanegara dan perolehan devisa dari sektor ini semakin meningkat dari tahun ke tahun, dan menduduki peringkat ketiga dalam menghasilkan devisa nonmigas setelah kayu lapis, tekstil dan garmen (Yoeti,1997).Tujuan wisata di Indonesia masih tergantung pada 3 (tiga) pintu gerbang wisata utama, yaitu: Bali, Jakarta dan Barelang (Batam-Rempang-Galang) (BOB & FT-UGM, 2002). Barelang mempunyai kedudukan yang sangat strategis karena berbatasan langsung dengan Singapura dan Malaysia. Dengan adanya kerjasama pengembangan SIJORI (Singapura-Johor-Riau) dalam bidang perdagangan, industri dan pariwisata.Pulau Galang sebagai salah satu di antara pulau-pulau besar yang berada di bawah kawasan industri Otorita Batam merniliki beberapa lokasi yang diharapkan dapat dikembangkan sebagai obyek wisata yang memiliki daya tarik bagi wisatawan lokal maupun mancanegara,seperti: situs kawasan bekas kamp pengungsi Vietnam sebagai wisata sejarah, dan wisata alamnya yang terdiri dari kekayaan flora dan fauna serta obyek wisata Pantai Melur, serta ditunjang dengan wisata spiritual seperti tempat-tempat beribadah.Masalah yang ditemui dalam upaya pengembangan pariwisata Pulau Galang adalah: pertama, belum teridentifikasinya secara rinci potensi dan hambatan yang akan dikembangkan sebagai obyek wisata, kedua, belum terfokusnya arah pengembangan Pulau Galang sebagai obyek wisata.Penelitian ini bersifat deskriptif yang dilakukan dengan tujuan: pertama, mengkaji potensi dan hambatan yang ada dalam upaya pengembangan Pulau Galang sebagai obyek wisata, kedua, menentukan strategi prioritas dalam upaya pengembangan Pulau Galang sebagai obyek wisata.Penelitian dilaksanakan pada bulan Mei sampai dengan bulan Juli 2002 di beberapa lokasi wisata yang ada di Pulau Galang - Batam, Provinsi Riau. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah melalui observasi lapangan, wawancara dengan beberapa wisatawan yang berkunjung dan pihak yang berkompeten, serta studi pustaka. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah melalui pendekatan Analisis SWOT (strengths, weaknesses, opportunities, dan threats) dan Proses Analisis Berjenjang (Analytical Hierarchi Process = AHP) yang menggunakan pendapat expert sebagai responden.Sedangkan sasaran strategis yang terpilih yang diperkirakan akan mencapai hasil yang signifikan dalam upaya pengembangannya adalah: mengatasi minimnya amenitas dalam rangka meningkatkan daya saing dengan DTW sekitarnya.Berdasarkan pendapat expert yang dianalisis menggunakan Proses Analisis Berjenjang (AHP) terpilih isu strategis yang memiliki skor tertinggi (0,549), yaitu : "Mengatasi minimnya fasilitas amenitas dalam rangka meningkatkan daya saing dengan daerah tujuan wisata (DTW) sekitarnya" Kesimpulan yang dapat diambil melalui penelitian ini adalah:1 . Palau Galang memiliki potensi yang dapat dikembangkan sebagai obyek wisata dengan obyek andalannya adalah situs bekas kamp pengungsi Vietnam sebagai obyek wisata sejarah.2. Peningkatan amenitas merupakan faktor utama pendorong pencapaian tujuan dalam upaya pengembangan Pulau Galang sebagai obyek wisata.ABSTRACT

Tourism Development In Galang Island - Batam (A Case Study of Strategic Planning to Develop Eco-Cultural Tourism of Vietnamese Camp Refugee in Galang Island)

Tourism sector progressively becoming pledge and excellent sector to government after gas and oil. Foreign countries tourist visit and acquirement of foreign exchange from this sector progressively increase from year to year, and take third rank in yielding non-oil and gas foreign exchange after plywood, garment and textile (Yoeti, 1997).

Tourism destination in Indonesia still depends on 3 (three) special main gate, that is: Bali, Jakarta and Barelang (Batam-Rempang-Galang) (BOB & FT-UGM, 2002). Barelang have a very strategic location because of its direct verging with Singapore and Malaysia. With the existence of SIJORI development cooperation (Singapura-Johor-Riau) in commerce, industrial and tourism.

Galang Island as one of the island among other big islands which under Otorita Batarn industrial area have some expected locations that can be developed as tourism objects which attract local and foreign country tourists, such as: ex-Vietnamese refugees camp area as historical tourism, its natural tourism which consist of fauna and flora, Melur Beach as coastal tourism object, and also supported with religious places as spiritual tourism objects.

The problems which facing to Galang Island tourism development efforts is: first, there is no potencies and resistances detailed identification yet to be developed as tourism objects, second, not focused enough to develop Galang Island as tourism destination.

The aims of descriptive research are: first, analyze the existing resistances and potencies in the Galang Island development efforts as tourism destination, second, determine the priority strategies in the Galang Island development efforts as tourism object.

This research operated in May up to July 2002 in some existing tourism locations in Galang Island-Batam, Riau Province. Data collection techniques are: field observation, interviewing some tourists and competence parties, and also literature studies. Data analyze technique used is SWOT (strengths, weaknesses, opportunities, and threats) and Analytical Hierarchy Process (AHP) which use an expert as the respondent

The chosen strategic target, which estimated reach significant result in it?s the development effort, is: overcome the minimum amenity in order to improve its competitiveness with surrounding DTW (Daerah Tujuan Wisata/Tourism Destination Area).

Based on an expert opinion analysis using AHP had chosen strategic issue with highest score (0,549), is: "to minimize the facilities of amenities in order to increase competition with other tourist destination surrounding"

The conclusions of this research are:

1. Galang Island has some potential area that can be developed as objects of tourism with its pledge object: the sites of ex Vietnamese refugees camp as historical tourism object.

2. The improvement of tourism amenity is a primary factor to push attaining the goal of the effort of Galang Island development as tourism object."

"ABSTRAKDisaster can give different impacts for different community members. In the case below, a concept of sensitivity and capacity explains the different risks faced by the diffabel community members. Unlike other community members in a disaster situation, they face double threats. This situation is caused partly by the social construction to the diffabel members. However, some finding in this small research shows that in their limited condition, their volunteerism that are visible in post Yogya earthquake situation 27 May 2006."

"Modernisasi militer China adalah bagian dari kekuatan militer yang terus dikembangkan oleh militer China. Kekuatan militer China ditujukan untuk menjaga kedaulatan negara, menjaga kepentingan nasional, menjaga sumber-sumber energi dan berfungsi sebagai kekuatan regional.Untuk mencapai tujuan tersebut, China memerlukan strategi militer guna menghadapi kekhawatiran akan persepsi ancaman China dengan melakukan diplomasi bahwa China merupakan kekuatan damai, militer China juga aktif dalam peran internasionalnya.Tesis ini mencoba membahas pengaruh modernisasi militer China terhadap kebijakan Amerika Serikat di Asia Pasifik. Dengan memakai pendekatan realis, penulis berusaha memahami strategi pertahanan dan militer China dalam menjaga kepentingan nasionalnya. Metode penelitian yang digunakan penulis adalah deskriptif analistis melalui penelitian kepustakaan. Kekuatan militer AS yang dominan menebabkan strategi yang digunakan oleh China tidak konfrontatif tetapi bersikap low profile. Dengan terus menaikan anggaran militernya pertahunnya dan melakukan modernisasi militer China, China dapat menjadi kekuatan regional mengimbangi dominasi pertahanan AS dan aliansinya di Asia Pasifik.

---

The modernisation of the China military was part of the strength of the military that continued to be developed by the China military. The strength of the China military was aimed to maintain the sovereignty of the country, maintain the national interests, maintain sources of energy and function as the regional strength. To achieve this aim, China needed the military strategy in order to faces the concern would the perception of the Chinese threat by carrying out diplomacy that China was the strength of peace, the China military was also active in his international role.This thesis tried to explain the impact of the China?s military modernization towards United States policies in the Asia Pacific region. By using the realist's approach, the writer tried to understand the defence strategy and the China military in maintaining his national interests. The research method that was used by the writer was descriptive analistis through the bibliography research. The strength of the US military that was dominant so the strategy that was used by China not confrontational but have an attitude low profile. China also developed the strategy peaceful rising countering the perception of the China Threat. By continue rising the budget of his military every year and carried out the modernisation of the China military, China could become the regional strength matched the domination of the US defence and his alliance."

"Sepanjang tahun 2006 hingga 2010 Iran didera dengan lima sanksi dari Dewan Keamanan PBB yang disponsori oleh Amerika Serikat (AS) dan sekutunya. Hal ini diakibatkan dari sikap Iran yang terus mengembangkan program nuklirnya tanpa mematuhi resolusi DK PBB dan mengabaikan arahan badan atom internasional (IAEA). Dengan kebijakan luar negerinya, Iran berusaha menjelaskan bahwa program nuklirnya adalah untuk tujuan damai dan sesuai dengan ketentuan Traktak Non-Proliferasi Nuklir (NPT).Menariknya, di tengah deraan sanksi tersebut, dukungan dunia internasional semakin meningkat. Salah satunya terlihat dari penurunan dukungan negara-negara anggota DK-PBB terhadap sanksi Iran. Dengan demikian muncul permasalahan bagaimana kebijakan luar negeri Iran terhadap AS dan pengaruhnya terhadap resolusi DK PBB.Dengan pendekatan kualitatif dan mengadopsi penelitian model studi kasus, penulis menemukan bahwa kebijakan luar negeri Iran secara umum terhadap AS bersifat konfrontatif dan responsif. Iran selalu menentang kebijakan luar negeri AS yang dominatif terhadap kestabilan dalam negeri dan kawasan. Sedangkan secara khusus, Iran memfokuskan diri untuk mengedepankan negoisasi dan diplomasi dalam rangka kerjasama mengembangkan program nuklir ke berbagai negara anggota DK PBB maupun ke negara-negara kawasan.Kebijakan luar negeri Iran ditentukan oleh beberapa faktor, yaitu kepentingan pengembangan energi listrik sebagai antisipasi keterbatasan sumber daya alam lainnya (minyak dan gas), posisi geopolitik dan geostrategis Iran di jantung dunia, ideologi revolusi Islam para penguasanya yang selalu dijaga dan dilestarikan, dominasi ulama dan kelompok konservatif di dalam struktur pemerintahan, dan dukungan mayoritas masyarakat Iran terhadap kebijakan pemerintahan Ahmadinejad yang pro rakyat miskin.Dikarenakan kebijakan luar negeri ini, Iran mendapatkan sanksi secara berturut. Sanksi melalui resolusi DK PBB yang semakin berat. Tercatat dari resolusi dengan sanksi yang hanya sebatas penundaan (no. 1696), pembekuan aset (no. 1737), larangan bantuan keuangan dari negara lain (no. 1747), pembatasan hubungan negara lain terhadap Iran (no. 1803) dan embargo ekonomi dan senjata (no. 1929). Akan tetapi hingga saat ini Iran tetap bertahan untuk terus melakukan pengembangan program nuklirnya.

---

Since 2006 until 2010 Iran has been the subject of five UN sanctions sponsored by the United States and its allies. These sanctions resulted from the Iranian policy to continue their nuclear program despite of UN Security Council?s resolution and international atom agency (IAEA)?s advice. Iran continues to state that their nuclear program is for peace keeping purposes and is in accordance with Nuclear Non-Proliferation Treaty.Interestingly, in this unfortunate blow of sanctions, international support increases. One of them is the decreasing support of member countries of UN Security Council toward the sanctions; this lead to the question on US foreign policy against Iran and their implications on the Security Council resolutions.By using qualitative approach and by adopting case study model of research, the writer assumes that Iranian foreign policy is generally confrontative and responsive. Iran is always against US foreign policy which is dominative to domestic and regional stability. On the other hand, Iran focuses on negotiation and diplomacy to promote cooperation to develop nuclear program with the members of UN Security Council and with neighboring countries in the region.There are several key elements that give shape to Iranian foreign policy; development of electricity alternative energy, in an anticipation of the depletion of other natural resources (oil and gas), Iranian geopolitics and geocenties in the world, preserved Iranian Islamic Revolution ideology, ulama and conservative domination in the administration, and Iranian people?s support of Ahmadinejad administration policy which is in favor of the poor.Iranian foreign policy has led to multiple sanctions. UN Security council releases tougher resolutions day to day. The sanctions range from suspension (no. 1696), freezing of the assets (no. 1737), prohibition on foreign aid (no. 1803), to economic and weaponry embargo (no. 1929). However, Iran survives them and continues to develop its nuclear program."

"

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab bagaimana terjadinya perubahan kebijakan luar negeri Amerika Serikat terhadap program nuklir Iran pada periode pemerintahan Obama. Amerika Serikat lebih terbuka untuk berdiplomasi dengan Iran, tetapi masih mempertahankan pendekatan koersifnya. Guna memahami perubahan tersebut, penelitian ini menggunakan konsep perubahan kebijakan luar negeri oleh Jakob Gustavsson. Metodologi yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat tujuh perubahan kebijakan luar negeri yang merupakan konsekuensi dari empat hal. Pertama, pelemahan power militer Amerika Serikat dan perubahan fokus wilayah Amerika Serikat ke Asia. Kedua, polarisasi politik domestik dan penguatan perekonomian Amerika Serikat. Ketiga, keinginan Obama untuk membatasi penggunaan militer di luar negeri dan menyelesaikan isu nuklir Iran melalui diplomasi. Keempat, dinamika pengambilan keputusan di Gedung Putih. Maka dari itu, penelitian ini menyimpulkan bahwa keempat faktor ini berkontribusi terhadap tujuh perubahan kebijakan luar negeri Amerika Serikat terhadap program nuklir Iran pada periode pemerintahan Obama. 

---

This research aims to answer how United States foreign policy towards Irans Nuclear Program change during the Obamas administration. United States is more open to diplomacy with Iran yet still maintain its coercive postures. In order to understand this problem, this research uses the concept of foreign policy change by Jakob Gustavsson. The methodology used on this research is a qualitative approach with descriptive analysis. This research shows there are seven foreign policy changes that are the results of four factors. First, United States declining military power and the shift of United States regional focus to Asia. Second, the polarized domestic politic situation and United States strengthening economic power. Third, Obamas personal preference in limiting the use of United States military power abroad and solve the Iran nuclear issue through diplomacy. Fourth, the decision-making process at the White House. Therefore, this research concludes that these four factors contribute to the seven changes of United States foreign policy towards Irans nuclear program. 

"

"ABSTRAKTesis ini membahas mengenai politik luar negeri Venezuela terhadap AmerikaSerikat pada 1999 – 2010. Politik luar negeri Venezuela bertolak belakang denganhubungan perdagangan dengan Amerika Serikat. Di balik kerjasama pada sektorperdagangan tersebut, Venezuela kerap melontarkan sikap dan tindakan yangkonfrontatif terhadap Amerika Serikat. Venezuela juga menjalin kerjasamadengan negara yang memiliki latar belakang sebagai rival dengan Amerika Serikat.Kedua negara memiliki hubungan dagang terbesar pada sektor minyak. Isu keduanegara dianalisa menggunakan pendekatan kualitatif berdasarkan periode waktutertentu. Pemerintahan Presiden Chávez membawa revolusi bagi Venezuela. Hasilpenelitian berupa politik kontradiktif yang dijalankan Presiden Chávez terhadapAmerika Serikat. Venezuela pun menjalankan strategi diversifikasi mitra gunamenangkal ketergantungannya terhadap Amerika Serikat

---

ABSTRACTThis thesis discusses the foreign policy of Venezuela to the United States in 1999-2010. Venezuelan foreign policy contrary to the trade relationship with the UnitedStates. Behind cooperation in the trade sector, Venezuela often catapult aconfrontational attitude and actions against the United States. Venezuela alsocooperates with the country that have a contrary philosopy with the United States.Both countries have the largest trading relationship in the oil sector. The methodto analyzed this problems using qualitatif approach which based on a specific timeperiod. Chávez government was brought a revolution for Venezuela. The result iscontradictive Venezuelan’s foreign policy against the United States. Venezuelawas run in order to ward off efforts to diversify its dependence on the UnitedStates."