Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRACTThis study aims to determine the nature of tax disputes in Indonesia and the characteristics of companies that have disputes. The tax dispute is indicated by the tax assessment letter as a result of tax auditing due to the tax gap between the taxpayer and the directorate general of tax. The sample used in this study is companies listed in IDX in 2015. Based on the content analysis of companies in the 2015 annual reports, we found that 73.17 of the companies in the sample were involved with the tax dispute and most of the disputes come from corporate income tax and value added tax. Most of these cases came from tax returns in 2012 which is 26.30 . However, 71.1 of companies chose to accept the results of their tax audit. We also found that the characteristics of the companies having dispute are from property, real estate and building construction for 91 of total sample for its category, 51.67 of companies using non big four auditors, 56.67 of companies in the 26 50 year age category, 56.56 of companies in the category of assets totaling 1 5 trillion, 75 of companies having profits of less than 1 billion, 41.67 of companies having a liquidity above 0.2 and 46.67 of companies having 0 20 foreign ownership.

---

ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui keadaan sengketa pajak di Indonesia dan karakteristik perusahaan yang memiliki sengketa. Sengketa pajak tersebut ditunjukkan oleh SKP sebagai hasil pemeriksaan pajak karena adanya perbedaan penghitungan pajak antara wajib pajak dan direktorat jenderal pajak. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan yang terdaftar di BEI pada tahun 2015. Berdasarkan analisis isi perusahaan pada laporan tahunan 2015, ditemukan bahwa 73,17 perusahaan dalam sampel terlibat dalam sengketa pajak dan sebagian besar perselisihan berasal dari pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai. Kebanyakan kasus berasal dari SPT di tahun 2012 yaitu sebesar 26.30 daro total kasus yang ada. Namun, 71,1 perusahaan memilih untuk menerima hasil pemeriksaan pajak tersebut. Penelitian ini juga menemukan bahwa karakteristik perusahaan yang terlibat dalam sengketa berasal dari sektor properti, real estat dan konstruksi bangunan sebesar 91 dari total sampel untuk kategori tersebut, 51,67 perusahaan yang menggunakan auditor bukan berasal dari Big 4, 56,67 perusahaan di kategori umur 26-50 tahun, 56,56 perusahaan di kategori aset sebesar 1-5 triliun, 75 perusahaan memiliki laba kurang dari 1 milyar, 41,67 perusahaan memiliki likuiditas di atas 0,2 dan 46,67 perusahaan memiliki kepemilikan asing sebesar 0-20."

"Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh pressure, opportunity, rationalization, capability, dan arrogance elemen-elemen fraud pentagon terhadap terjadinya financial statement fraud. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linear berganda menggunakan data panel dengan populasi pada penelitian ini adalah perusahaan publik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2007-2015. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa pressure, rationalization, dan arrogance berpengaruh positif dan signifikan terhadap financial statement fraud, sementara capability berpengaruh negatif dan opportunity tidak berpengaruh signifikan terhadap financial statement fraud.

---

The purpose of this study is to obtain empirical evidence about the effect of pressure, opportunity, rationalization, capability, and arrogance the elements of fraud pentagon on the occurrence of financial statement fraud. The research method used in this study is multiple linear regression using panel data with population of this study comes from publicly listed companies in Indonesia Stock Exchange during 2007 2015. The result of this study proves that pressure, rationalization, and arrogance positively impact financial statement fraud, while capability has negative effect and opportunity does not have significant effect on the financial statement fraud."

"Skripsi ini membahas praktik Alternative Dispute Resolution ADR dalam penyelesaian sengketa pajak di Indonesia dan hambatannya Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode deskriptif Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat praktik ADR dalam penyelesaian sengketa pajak di Indonesia berupa Arbitrase dalam kerangka MAP dalam P3B Indonesia ndash Meksiko dan Pembahasan dengan Tim Quality Assurance Pemeriksaan Tim QAP Hambatan dalam praktik arbitrase yaitu sifatnya yang optional posisinya dalam MAP biaya yang timbul dan tidak adanya ketentuan lebih lanjut Hambatan dalam pembahasan dengan Tim QAP yaitu konflik peran yang mempengaruhi impartiality dan neutrality Hasil penelitian menyarankan adanya ketentuan lebih lanjut mengenai arbitrase penambahan klausul arbitrase dalam P3B Indonesia dengan negara lainnya pergantian sumber daya Tim QAP perubahan dalam Undang undang KUP serta pengadopsian Accelerated Issue Resolution AIR dan Dispute Resolution Panel DRP sebagai ADR di Indonesia

---

This study discusses practice of Alternative Dispute Resolution ADR and its issues in Indonesia rsquo s tax dispute resolution system The approach used is qualitative decsriptive method The result indicates arbitration in MAP framework contained in Indonesia ndash Mexico Tax Treaty and the Discussion with Examination Quality Assurance Team QAP Team as pratice of ADR in Indonesia Issues relating arbitration are its optional nature its position in MAP costs arised and lack of further regulation Issue in QAP Team is its lack of impartiality and neutrality The researcher suggests that further regulation of arbitration should be made additional arbitration clause in other Indonesia Tax Treaties is needed change of QAP Team should be considered change in General Tax Provision and Procedure Law should be made and AIR and DRP should be adopted as ADR in Indonesia "

"Paper ini meneliti hubungan antara kepemilikan publik dan komposisi dewan terhadap agresivitas pajak perusahaan publik di Indonesia. Sampel penelitian terdiri dari 2062 observasi selama periode 2005-2019. Dengan menggunakan metode System GMM dan proksi penghindaran pajak Henry & Sansing (2018), hasil studi menunjukkan kepemilikan publik secara empiris tidak terbukti berhubungan dengan tindakan agresif pajak pada full sample. Sementara pada profitable subsample hubungan kepemilikan publik terhadap agresivitas pajak menunjukkan hasil negatif signifikan dengan magnitude yang relatif kecil atau secara ekonomi tidak signifikan. Studi ini juga membuktikan bahwa proporsi dewan independen terbukti tidak berpengaruh terhadap perilaku perencanaan pajak agresif.

---

This paper examines the association between public ownership and boards composition on tax aggressiveness of public listed companies in Indonesia. We take sample consists of 2062 observations from 2005-2019. Utilizing System GMM method and Henry & Sansing (2018)measure for tax aggressivess, the result shows empirically there is no correlation evidence between public ownership and aggressive tax behaviour in the full sample. While there is negative relationship result between public ownership and tax aggressiveness for profitable subsample but the magnitude relatively small or economically insignificant. This study also proves that proportion of independent boards does not influence aggressive tax planning behaviour. "

"Salah satu strategi manajemen perpajakan yang umumnya dilakukan antar intra grup perusahaan multinasional adalah transfer pricing, tetapi seringkali memiliki konotasi negatif karena erat kaitannya dengan penghindaran pajak. Perkembangan teknologi dan industri berbasis know-how juga mendorong peningkatan transaksi yang berupa intangible asset dan jasa. Kedua jenis transaksi tersebut seringkali menimbulkan sengketa antara Wajib Pajak dan Direktorat Jenderal Pajak sehingga dapat menimbulkan koreksi atas pelaporan pajak perusahaan dan mendorong Wajib Pajak untuk mengajukan keberatan dan kemudian permohonan banding ke Pengadilan Pajak. Penulisan karya ilmiah ini menganalisis kasus banding transfer pricing atas intangible property dan jasa intra grup untuk menemukan faktor penyebab sengketa dan kemudian mendeskripsikan kajian yang dilakukan Majelis Hakim dalam memutus sengketa. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif-deskriptif melalui analisis 7 (tujuh) kasus banding tahun 2005-2012. Setelah dilakukan analisis terhadap kasus-kasus tersebut, Penulis menemukan bahwa terdapat beberapa faktor penyebab sengketa, yaitu perbedaan data, perbedaan interpretasi data, dan perbedaan interpretasi hukum. Selain itu, ditemukan pula bahwa terdapat beberapa aspek yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus sengketa, yaitu kelengkapan dan kualitas dokumen pendukung, keterangan dari tiap pihak, dan pengetahuan Hakim.

---

One of the strategies commonly practiced by MNC groups internally is transfer pricing, which primary purpose is to enhance the efficiency of business process. However, this method often causes negative impression since it is closely related to tax avoidance issue. The rapid growth of technology and know-how based industry also boost transactions involving intangible assets and services. Disputes between Tax Payer and Directorate General of Tax (DGT) may arise when determining the nature of those transactions. Corrections made by DGT may lead to objection by Tax Payer and will be proceeded to Tax Court if remains unsatisfied with the result.

This study examines 7 (seven) appeals of transfer pricing case from 2005-2012 related to intangible property and intra-group service to find the factors causing the dispute and describe considerations taken by Judges to make the decision by using qualitative-descriptive approach.

The result shows that using different data and having different interpretation on data and law may have caused the disputes. Apart from that, there are several aspects that may affect Judges consideration, such as the completeness and quality of proof documents, arguments from each party, and Judges knowledge."

"ABSTRAKHingga saat ini, realisasi penerimaan perpajakan masih belum mencapai target. Hal ini sering dikaitkan dengan penghindaran pajak maupun penggelapan pajak yang dilakukan oleh Wajib Pajak. DJP yang bertugas untuk memenuhi penerimaan pajak seringkali bersengketa dengan Wajib Pajak mengenai Kepatuhan Wajib Pajak tersebut. Salah satu jenis pajak yang disengketakan adalah mengenai Pajak Pertambahan Nilai. Skripsi ini menganalisis sengketa PPN antara Wajib Pajak dengan DJP yang diselesaikan di Pengadilan Pajak. Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif-deskriptif melalui 10 putusan banding tahun 2012-2016. Setelah dilakukan analisis terhadap kasus-kasus tersebut, Penulis menemukan bahwa terdapat dua pokok sengketa PPN yaitu mengenai Dasar Pengenaan Pajak dan Pajak Masukan yang disebabkan oleh perbedaan interpretasi peraturan, perbedaan penafsiran data, dan perbedaan kepentingan. Selain itu, Pengadilan Pajak menyelesaikan sengketa berdasarkan bukti berupa dokumen, peraturan, pengakuan para pihak, dan keyakinan Hakim.

---

ABSTRACTUntil now, the realization of tax revenue in Indonesia still has not reached the target. However, this issue is often associated with tax avoidance and tax evasion by the Tax Payer. The Directorate General of Tax DGT who has the responsibility to meet the target of tax revenue is often disputed with the Tax Payer regarding the Tax Payer Compliance. One of the disputed types of taxes is on Value Added Tax.This study analyzes 10 ten appeals of Value Added Tax case from 2012 2016 in Indonesia using qualitative descriptive approach. After analyzing these cases, the result shows that there are two main principal of VAT disputes concerning Tax Base and Input Tax due to differences in regulatory interpretations, differences in interpretation of data, and different interests. In addition, the Tax Court resolves disputes based on evidence in the form of documents, regulations, confessions of the parties, and the judge 39 s conviction."

"Go Public atau Penawaran Umum Perdana (IPO) telah menjadi pilihan prioritas oleh bisnis keluarga dan start-up untuk mengumpulkan dana dan meningkatkan likuiditas. Pada tahap perencanaan, pemangku kepentingan harus merumuskan tujuan “mengapa go public” dan melakukan penilaian diagnostik IPO untuk menilai tingkat kesiapan internal di bidang keuangan, akuntansi dan perpajakan, hukum dan administrasi, tata kelola perusahaan, dan sumber daya internal yang akan melaksanakan semua rencana untuk go public. Pertanyaan penelitian difokuskan untuk menganalisis masalah akuntansi dan tantangan yang dihadapi oleh Perusahaan dalam persiapan untuk go public. Tujuan utamanya adalah untuk memberikan kesadaran dan solusi tentang bagaimana menyusun laporan keuangan berkualitas tinggi yang akan direview oleh investor, profesional pendukung pasar modal (auditor, konsultan hukum, penjamin emisi), dan regulator (Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia). Studi ini dibagi menjadi 3 bagian: (i) menganalisis masalah dan tantangan akuntansi selama penyusunan laporan keuangan sebelum IPO (ii) restrukturisasi keuangan; dan (iii) hal-hal internal lainnya selama tahap persiapan IPO. Metode penelitian dilakukan dengan mempelajari literatur dari Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia (PSAK), peraturan Pasar Modal dan wawancara dengan manajemen kunci pada satu perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yaitu PT Avia Avian Tbk (Avian) yang telah dipilih sebagai studi kasus setelah berhasil mencatatkan sahamnya di papan utama BEI pada November 2021. Analisis dan pembahasan dilakukan dengan mengaitkan hasil wawancara dengan literatur yang disebutkan di atas dan membandingkan laporan keuangan dan prospektus penawaran umum Avian. Kesimpulan tersebut menyatakan bahwa Avian mengalami berbagai masalah dan tantangan selama tahap persiapan go public, namun Avian mampu menyelesaikan masalah dan tantangan dalam waktu yang cukup, setelah sebelumnya melakukan penilaian kesiapan IPO sebagai road-map dan membentuk tim internal yang kompeten untuk melaksanakan rencana IPO.

---

Go Public or Initial Public Offering (IPO) has become a priority choice by family businesses and start up to raise funds and increase liquidity. At the planning stage, stakeholders must formulate the objectives of “why go public” and conduct IPO diagnostic assessment to assess internal readiness level on the area of finance, accounting and taxation, law and administration, corporate governance, and internal resources that will carry out all plans to go public. The research question is to analyse accounting issues and challenges faced by the Company in preparation for go public. The ultimate goal is to give awareness and solution on how to prepare high quality financial reports which will be reviewed by the investors, capital market supporting professionals (the auditors, legal consultants, underwriters), and the regulators (Financial Services Authority and Indonesian Stock Exchange). This study is divided into 3 parts: (i) analyse accounting issues and challenges during preparation of financial statements before IPO (ii) financial restructuring; and (iii) other internal matters during IPO preparation stage. The research method was conducted by studying literatures from the Statement of Indonesian Financial Accounting Standard (PSAK), Capital Market regulations and interview with the key management of one listed company in Indonesian Stock Exchange namely PT Avia Avian Tbk (Avian) which has been chosen as the case study after successfully listed its shares on the main board of IDX in November 2021. The analysis and discussion are carried out by linking the results of interviews with the literatures stated above and comparing to the financial statements and public offering prospectus of Avian. The conclusion stated that Avian experienced various issues and challenges during the preparation stage of go public, but Avian was able to resolve the issues and challenges in sufficient time, after previously conducted IPO readiness assessments as the road-map and forming competent internal to execute IPO plan."

"Penelitian ini menguji pengaruh koneksi politik terhadap agresivitas pajak perusahaan. Sampel yang digunakan dalam penelitian yaitu perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2013. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan antara koneksi politik dengan agresivitas pajak yang diukur dengan menggunakan proksi Book Tax Difference. Sedangkan koneksi politik tidak terbukti signifikan berpengaruh terhadap agresivitas pajak yang diukur dengan menggunakan proksi diskresi perbedaan permanen.

---

This Research examines the influence of political connections on tax aggresiveness of a company. The sample used for this research are the company listed in Indonesian Stock Exchange in 2013. This research shows that there is a positive relationship between a firm's political connections and tax aggresiveness, and proven to affect significantly measured with the Book Tax Difference proxy However, the political connections are not proven significantly to affect the tax aggresiveness measured with the discretionary permanent differences proxy."

"Penelitian ini menggunakan metode studi peristiwa dengan tujuan mengetahui adanya perbedaan rata-rata yield spread. Sampel yang dipergunakan adalah perusahaan terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 1 Januari 2014 – 31 Desember 2018 yang menerbitkan obligasi dan mengalami perubahan peringkat yang dikeluarkan oleh PT Pefindo. Analisis yang digunakan dengan menggunakan uji t berpasangan, dan Wilcoxon Signed Rank Test . Hasil penelitian menunjukan bahwa : 1) Di hari pengumuman perubahan peringkat upgrade terjadi pelebaran average yield spread obligasi pada sampel upgrade, 2) Di hari pengumuman perubahan peringkat downgrade terjadi pelebaran average yield spread obligasi pada sampel downgrade. 3) Tidak terdapat perbedaan yang signifikan di sub sampel upgrade. 4) Terdapat perbedaan signifikan di sub sampel downgrade antara t dan t-2; t dan t-1; t dan t+1; t dan t+2, 5) Tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara t-1 dan t+1 baik sub sampel upgrade maupun sub sampel downgrade.

---

This research uses event study method with the aim of knowing the difference in average yield spread. The sample used was a company listed on the Indonesia Stock Exchange for the period January 1, 2014 - December 31, 2018, which issued bonds and experienced a change in rankings issued by PT Pefindo. The analysis used was the paired t test, and the Wilcoxon Signed Rank Test. The results of the study show that: 1) On the day of announcement of upgrade rating upgrade, the average yield spread widening on the upgrade sample, 2) On the day of announcement of the downgrade rating change, the average yield spread widening on the downgrade sample. 3) There is no significant difference in the upgrade sub-sample. 4) There is a significant difference in the downgrade sub-sample between t and t-2; t and t-1; t and t + 1; t and t + 2, 5) There is no significant difference between t-1 and t + 1 in both the upgrade sub-sample and the downgrade sub-sample."

"Sengketa pajak merupakan hal yang tidak dapat dihindari, namun dapat diminimalisir. Dalam kurun waktu 6 tahun terakhir, jumlah sengketa pajak pada proses Banding mengalami peningkatan. Selain jumlah yang meningkat, 98,5% dari sengketa dalam proses Banding dimenangkan oleh Wajib Pajak. Direktorat Jenderal Pajak menanggapi isu ini dengan membentuk Quality Assurance yang bertujuan meminimalisir sengketa pajak. Tetapi, setelah Quality Assurance telah diterapkan, angka sengketa pajak tidak mengalami penurunan. Oleh karena itu, Quality Assurance perlu dianalisis penerapannya berdasarkan teori alternative dispute resolution dalam meminimalisasi sengketa pajak di Indonesia. Tujuan penelitian ini yaitu menganalisis penerapan Quality Assurance sebagai alternatif penyelesaian sengketa dalam meminimalisasi sengketa pajak di Indonesia beserta dengan faktor penghambatnya dan menganalisis perbandingan penerapan Quality Assurance di negara lain (khusunya Amerika Serikat) dengan penerapan di Indonesia. Penelitian ini dilakukan melalui pendekatan kualitatif, dengan didukung data dari studi lapangan dan wawancara mendalam dengan Direktorat Jenderal Pajak, Akademisi, Komite Pengawas Perpajakan, DDTC, dan CITA. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sebenarnya Quality Assurance merupakan jawaban atas permasalahan yang ada di Direktorat Jenderal Pajak, namun, dalam penerapannya Quality Assurance masih belum dapat mencapai tujuannya yaitu mengurangi angka sengketa pajak karena ketidakselarasan antara tugas, fungsi, mekanisme dan tujuan. Selain itu, faktor penghambat secara substansial menjadi faktor penghambat terbanyak dalam penerapan Quality Assurance. Dalam hal perbandingan dengan negara lain, Indonesia dapat menerapkan paradigm cooperative compliance yang telah diterapkan oleh Amerika Serikat dalam penyelesaian sengketa pajak.

---

Tax disputes cannot be avoided but can be minimized. In the last 6 years, the numbers of tax disputes in the appeal process has increased. Furthermore, 98,5% of the disputes in the appeal process were won by the Taxpayer. The Directorate General of Taxes responds to this issue by establishing Quality Assurance which aims to minimize tax disputes. However, after Quality Assurance has been implemented, the number of tax disputes has not decreased. Therefore, it is important to analyze the application of Quality Assurance based on the theory of Alternative Dispute Resolution in minimizing tax disputes in Indonesia. This study aims to analyze the application of Quality Assurance as an Alternative for Dispute Resolution in minimizing tax disputes in Indonesia along with its inhibiting factors and to analyze the comparison of the application of Quality Assurance in other countries (especially the United States) with the application in Indonesia. This research was conducted through a qualitative approach, supported by data from field studies and in-depth interviews with the Directorate General of Taxes, academics, Tax Omnbudsman, DDTC, and CITA. The results of this study indicate that Quality Assurance is the answer to the low quality of examination did by the Directorate General of Taxes, however, the feasibility of Quality Assurance has not been able to achieve its goal due to inconsistencies between its duties, function, mechanism, and aim. Moreover, the inhibiting factors were substantially the most inhibiting factor. Besides, in comparison with the United States, Indonesia can adopt the cooperative paradigm that has been applied by the United States to tackle tax disputes."