Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKSkripsi ini membahas upaya pemerintah kolonial terhadap pelestarian lingkungan di Hindia Belanda. Perusakan hutan dan perburuan hewan liar, merupakan masalah krusial yang mengancam kelestarian lingkungan hidup pada awal abad di Hindia Belanda. Hal tersebut dibuktikan dari musim pancaroba dan hujan yang tidak turun pada musim basah. Pada awal abad ke-20, pemerintah kolonial Hindia Belanda membuat beberapa landasan kebijakan untuk membatasi kerusakan dan melestarikan alam. Landasan kebijakan tersebut merupakan hasil dari masukan dan aksi sekelompok ilmuwan yang peduli terhadap lingkungan. Ide pemikiran Ilmuwan di Hindia Belanda tidak terlepas dari upaya pelestarian alam yang ada di Belanda. Sebagai negara induk, Belanda mempunyai peran penting sebagai pemicu dari beridirinya gerakan pelestarian alam di Hindia Belanda. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode sejarah, yaitu: melalui tahap heuristik, dengan menelusuri Staatsblad lembaran negara , dan statuten yang melalui tahapan kritik. Sehingga dapat di interpretasi dan menghasilkan penulisan sejarah. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah kolonial Hindia Belanda telah membangun landasan kebijakan dalam pengelolaan lingkungan yang konstruktif dengan membangun cagar alam dan suaka margasatwa.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the efforts of the colonial government towards environmental conservation in the Dutch East Indies. The destruction of forests and the hunting of wild animals, was a crucial issue that threatened the preservation of the environment at the beginning of the century in the Dutch East Indies. This is evident during the transition season when the rain did not fall in the wet season. At the beginning of the 20th century, the Dutch East Indies colonial government made several policy platforms to limit environmental damage and preserve nature. The foundation of the policy is the result of input and action of a group of scientists who care about the environment. The ideas and thoughts of the scientists in the Dutch East Indies cannot be separated from the efforts of nature conservation in the Netherlands. As a mother country, the Netherlands had an important role as a trigger of the establishment of nature conservation movement in the Dutch East Indies. The method used in this research is the historical method, namely through the heuristic stage, by tracing the Staatsblad, and statuten through criticism stage. So that, can be interpreted and be writed as history. The results of this study indicate that the Dutch East Indies colonial government has built a constructive policy regarding environmental management by establishing nature reserves and wildlife sanctuaries. "

"Pemerintah Hindia-Belanda pada masa kolonial, tahun 1900-1942, atas tuntutan para tokoh perempuan pribumi (Raden Ajeng Kartini dan Raden Dewi Sartika), dalam usaha mengangkat derajat dan harkat kaum perempuan serta melepaskan dari ikatan adat dan kebiasaan yang merugikan, diminta agar membuka sekolah khusus bagi kaum perempuan. J.H. Abendanon dengan alasan lain, seperti kecilnya jumlah anak perempuan pribumi yang bersekolah, dan hambatan adat yang melarang anak perempuan bersekolah bersama (ko-edukasi) dengan anak laki-laki pada usia dewasa, meminta agar pemerintah membuka sekolah khusus bagi kaum perempuan pribumi, agar mereka tidak "terbelakang". Tetapi pemerintah belum dapat mengabulkan tuntutan dan permintaan tersebut karena waktunya belum tepat. Dewi Sartika atas prakarsa dan swadaya, pada tahun 1904 mendirikan "sekolah isteri" sekolah pertama untuk kaum perempuan pribumi. Usaha ini diikuti oleh masyarakat lainnya sehingga penyelenggaraan sekolah perempuan meningkat jumlahnya. Tetapi walaupun telah ada usaha masyarakat tersebut, masalah keterbelakangan dan kemiskinan kaum perempuan pribumi belum teratasi. Masyarakat mengharapkan Pemerintah mengulurkan tangan melalui pendidikan, memberi bekal pada kaum perempuan untuk bisa mandiri. Langkah pertama yang dilakukan Pemerintah adalah memberikan subsidi pada sekolah-sekolah perempuan yang ada, kemudian menata program pada sekolah dasar umum, selanjutnya membuka kesempatan bagi kaum perempuan untuk menjadi guru, dengan membuka sekolah guru perempuan, dan akhirnya membuka sekolah dasar khusus bagi perempuan pribumi yang sekaligus digunakan untuk latihan oleh murid sekolah guru. Hasil kebijaksanaan tersebut, cukup memuaskan, karena selain meningkatnya jumlah murid perempuan pada sekolah umum, juga jumlah sekolah perempuan meningkat lagi. Dari segi prestasi siswa perempuan yang lulus dari sekolah tidak mengecewakan sehingga diterima di masyarakat untuk menduduki jabatan tertentu, seperti guru, perawat, pemegang buku dan lainnya, sehingga kebijaksanaan tersebut juga mengakibatkan mobilitas dan perubahan sosial, ekonomi serta kebudayaan. "

"Kebijakan pemerintah kolonial terhadap perfilman di Hindia Belanda tergantung kepada satu hal. Yaitu, semakin menguatnya penonton pribumi memasuki pasaran perfilman, dalam arti pengkonsumsi bentuk film. Bila film-film itu secara _nuansa_ dapat memberikan hasil relatif positif terhadap pemerintah kolonial tentulah kebijakan pemerintah kolonial tidak akan mengutak-katik keberadaan bentuk perfilman ini. Yang terjadi adalah, penonton pribumi yang ketika itu menjadi penonton aktif di bioskop banyak mengkonsumsi film-film keluaran Hollywood yang jelas-jelas memperlihatkan kebrutalan orang barat, ketidak efektifan hukum yang dipergunakan. Kesemuanya ini jelas-jelas akan mengaburkan pandangan orang pribumi terhadap orang barat. Citra yang kemudian ditakutkan oleh pemerintah kolonial adalah orang pribumi melihat orang baratbukan sebagaimana yang telah diracik oleh pemerintah kolonial dengan ujudnya menjadikan orang barat orang nomor satu di Hindia Belanda yang secara tak tertulis menyiratkan bahwa orang baratlah yang harus dicontoh dalam hidup sehari-hari orang pribumi. Ketidak sinkronan ini menyebabkan pemerintah kolonial mengambil kebijakan. Kebijakan menghentikan masuknya film import amat mustahil, karena bentuk hiburan film ketika itu bisa dikatakan menjadi mata pencaharian cukup baik bagi beberapa orang Belanda dan Indo Belanda. Untuk itulah pemerintah kolonial mengambil dua kebijakan. Pertama, kebijakan memperketat jaringan perluasan pemutaran film import. Ini ditempuh dengan pembentukan komisi sensor serta hak dan wewenang anggota komisi sensor. Sayangnya, komisi sensor ini tidaklah terikat dengan lembaga apapun dalam birokrasi kolonial. Sehingga anggota komisi sensorpun tidak bertanggung jawab secara formal terhadap kekuasaan pemerintah. Hal ini tercermin dengan direvisinya beberapa kali kebijakan pemerintah kolonial akan komisi sensor film ini. Kebijakan kedua adalah membantu dasar hukum peredarannya serta menyokong fasilitas pembuatannya. Namun konsekuensi yang harus dibuat adalah film-film produksi di Hindia Belanda haruslah dapat menyiratkan pula bagaimana rendahnya moral dan tidak taatnya orang pribumi dengan hukum yang ada. Hal ini dikaitkan dengan keinginan pemerintah kolonial untuk menyemakan citra buruk orang barat dalam fil Genre Hollywood dengan film produksi dalam negeri. Kondisi inilah yang tidak disadari oleh pemerintah Indonesia setelah tampuk kedaulatan diakui oleh seluruh bangsa di muka ini. Jadilah kemudian persinggungan yang ada adalah monopoli film dalam kerangka mengindonesiakan film Indonesia. Bukan berupaya memberikan alternatif citra lain terhadap film-film buatan dalam negeri."

"ABSTRAKRevolusi telah berkontribusi dalam pembentukan masyarakat di dunia. Fenomena tersebut mengubah nilai-nilai fundamental dan memberikan suatu pandangan baru di dalam masyarakat. Dengan berubahnya nilai fundamental, masyarakat pun berubah, dan hal hal yang sebelumnya diterima sebelum revolusi, menjadi kurang menarik ataupun tidak lagi diterima di dalam masyarakat. Pandangan baru ini membentuk sebuah selera dan kebutuhan baru, seperti halnya sebuah tren. Hal ini tampak pada perubahan di dalam dunia seni dan arsitektur. Arsitektur dan Revolusi: Perkembangan Arsitektur di Hindia Belanda dan Perubahan dalam Masyarakat Kolonial tidak membahas revolusi kemerdekaan Indonesia, melainkan membahas bagaimana konteks dan isu sosial, politik, dan ekonomi yang terjadi di Hindia Belanda membentuk sebuah revolusi dalam masyarakat kolonial pada periode akhir kolonial Belanda. Dimulai dengan analisis mengenai revolusi yang terjadi di Eropa, kemudian dilanjutkan dengan menganalisis korelasi antara revolusi tersebut dan perubahan di dalam gaya arsitektur di Eropa dan Rusia setelah revolusi. Akan tetapi, keadaan masyarakat kolonial di Hindia Belanda memiliki konteks yang berbeda dengan masyarakat Eropa. Oleh karena itu, saya menganalisis konteks tersebut dan bagaimana sebuah revolusi terbentuk. Pembahasan kemudian saya akhiri dengan menganalisis perubahan Arsitektur di Hindia Belanda untuk menekankan adanya sebuah upaya dalam merepresentasikan ide baru yang terbentuk pasca revolusi melalui sebuah bentuk yang konkrit, yaitu arsitektur.

---

ABSTRACT

Revolution changes the fundamental values in the society. As the fundamental values change, the society also changes, and things that were used to be agreeable before the revolution may become less appealing, or no longer accepted. This new value formed a new taste and necessity in the society. As a result, the process of designing will be influenced by this newfound value. This writing does not discuss the revolution of Indonesian Independence. It discusses how the social, economy and political context and issues in the Dutch East Indies formed a revolution within the colonial society during the late colonial era. It starts with the analysis of revolutions throughout Europe & Russia, then continues to analyze changes in the Architectural Styles in Europe after the revolutions. However, the European and Russian society were essentially different than the Dutch East Indies society, which was, a colonial society. Therefore, I analyze the context of the Dutch East Indies society and how the revolution was formed. The discussion subsequently analyzes the changes in the Indies Architecture to further emphasize an effort to represent the new ideas that formed after the revolution into a concrete form, which is architecture.

"