Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPertumbuhan ekonomi di mana seluruh lapisan masyarakat menikmati manfaatnya adalah tujuan pembangunan negara-negara di dunia. Berawal dari krisis Asia tahun 1997-1998 yang meningkatkan kemiskinan dan ketimpangan, semakin penting konsep pertumbuhan inklusif di Indonesia untuk pemerataan manfaat pertumbuhan ekonomi. Salah satu cara meningkatkan pertumbuhan inklusif adalah dengan meningkatkan daya saing setiap daerah di Indonesia. Studi ini mencoba melihat hubungan antara daya saing regional dan pertumbuhan inklusif di Indonesia dalam model ekonometri dengan metode Instrumental Variable 2 SLS. Hasil dari studi ini menunjukkan daya saing regional positif mempengaruhi pertumbuhan inklusif. Kebijakan setiap daerah untuk meningkatkan daya saing regional menjadi penting untuk meningkatkan pertumbuhan inklusif di Indonesia.

---

ABSTRACTInclusive growth has been the main objective of economic development for countries in the world. From Asian crisis in 1998 that Indonesia faced where poverty and inequality rose sharply, the inclusive growth concept gained importance in the country rsquo s development planning. One of the ways to achieve inclusive growth is by encouraging provinces to increase their competitiveness to reduce regional disparity. This study aims to find relationship between regional competitiveness and inclusiveness, using Instrumental Variable 2 SLS method. The result is they both have positive relationship. Policy taken by each local government to increase competitiveness becomes more important as it also increases inclusiveness growth."

"Pertumbuhan ekonomi sangat penting baik bagi negara berkembang maupun bagi negara maju. Ketika pertumbuhan ekonomi pada suatu negara mengalami peningkatan, maka kesejahteraan masyarakat juga akan semakin meningkat sehingga ketimpangan dan kemiskinan akan semakin berkurang. Pertumbuhan ekonomi yang diiringi oleh meningkatnya ketimpangan dan kemiskinan berarti bahwa pertumbuhan ekonomi tersebut hanya dinikmati oleh sebagian kelompok masyarakat karena hanya mementingkatn pertumbuhan ekonomi berdasarkan Produk Domestik Bruto (PDB). Oleh karena itu, hal ini memerlukan arah kebijakan baru dari pemerintah yang dapat mengurangi tingkat ketimpangan dan kemiskinan seiring dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi. Hal ini disebut sebagai pertumbuhan ekonomi inklusif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis hubungan belanja daerah dan pertumbuhan ekonomi inklusif di Indonesia dengan data sekunder dari 34 Provinsi di Indonesia dari tahun 2011-2021. Jika dapat dibuktikan bahwa variabel belanja daerah berupa rasio belanja modal dan rasio belanja bantuan sosial memiliki hubungan positif dengan pertumbuhan ekonomi inklusif, maka dapat disimpulkan bahwa dengan percepatan inklusivitas pertumbuhan ekonomi dapat menurunkan tingkat ketimpangan dan kemiskinan di Indonesia. Untuk mengetahui hubungan belanja daerah dan pertumbuhan ekonomi inklusif, digunakan analisis data panel statis yaitu model fixed effect karena dapat mengurangi bias dibandingkan dengan model data panel yang lain, terutama bias yang disebabkan oleh variabel yang sifatnya unobservable time invariant. Hasil analisis dari penelitian ini menjelaskan bahwa belanja daerah berupa belanja modal dan belanja bantuan sosial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif di Indonesia.­ Belanja modal memiliki hubungan negatif dengan pertumbuhan ekonomi inklusif, sementara belanja bantuan sosial memiliki hubungan positif dengan pertumbuhan ekonomi inklusif.

---

Economic growth is very important for both developing and developed countries. When economic growth in a country increases, social welfare will also increase so that inequality and poverty will decrease. Economic growth accompanied by increasing inequality and poverty means that this economic growth is only enjoyed by some groups of people because it only increases economic growth based on Gross Domestic Product (GDP). Therefore, this requires a new policy direction from the government that can reduce the level of inequality and poverty along with increasing economic growth. This is referred to as inclusive economic growth. The purpose of this research is to analyze the relationship between regional spending and inclusive economic growth in Indonesia with secondary data from 34 provinces in Indonesia from 2011-2021. If it can be proven that regional expenditure variables in the form of capital expenditure ratio and social assistance expenditure ratio have a positive relationship with inclusive economic growth, it can be concluded that accelerating economic growth inclusiveness can reduce inequality and poverty levels in Indonesia. To find out the relationship between regional spending and inclusive economic growth, static panel data analysis is used, namely the fixed effect model because it can reduce bias compared to other panel data models, especially bias caused by variables that are unobservable time invariant. The results of the analysis of this study explain that regional expenditures in the form of capital expenditures and social assistance expenditures have a significant influence on inclusive economic growth in Indonesia. Capital spending has a negative relationship with inclusive economic growth, while social assistance spending has a positive relationship with inclusive economic growth."

"Para pemimpin Negara-negara ASEAN dan 6 negara mitra FTA ASEAN (Australia, Cina, India, Japan, Korea dan Selandia Baru) meluncurkan negosisasi Regional Economic Comprehensive Partnership (RCEP) pada Akhir November 2012 dengan tujuan untuk mencapai kesepakatan kemitraan ekonomi yang modern, komprehensif, bermutu tinggi, dan saling menguntungkan antara Negara-negara Anggota ASEAN dan mitra FTA ASEAN. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis daya saing dan prediksi dampak keikutsertaan Indonesia dalam RCEP. Dengan menggunakan analisis Revelead Comparative Advantage (RCA), penelitian ini fokus menganalisis daya saing produk ekspor di antara anggota RCEP termasuk Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan daya saing produk Indonesia masih termasuk lemah dibandingkan dengan sebagian besar Negara-negara anggota RCEP lainnya. Di sisi makro, hasil simulasi menggunakan aplikasi Global Trade Analysis Project (GTAP)  dengan agregasi 17 negara/ regional dan 43 produk menunjukkan  bahwa dengan diberlakukannya kesepakatan RCEP, diperkirakan akan meningkatkan kinerja perdagangan, GDP dan kesejahtaraan sebagian besar Negara-negara anggota RCEP termasuk Indonesia.

---

The leaders of ASEAN countries and the six partner countries of the ASEAN FTA (Australia, China, India, Japan, Republic of Korea and New Zealand) launched the Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) negotiations in November 2012 with the aim of reaching a modern, comprehensive, high-quality, beneficial among ASEAN Member States and ASEAN FTA partners. This study aims to analyze the competitiveness and impact prediction of Indonesia's participation in the RCEP. Using Revealed Comparative Advantage (RCA) analysis, this study focused on analyzing of competitiveness of the export products among RCEP members including Indonesia. The results of this study show that the competitiveness of Indonesian products is still weak compared to most other RCEP member countries. Therefore, the Government of Indonesia should enhance the competitiveness of products in order to compete and take advantage of its participation in the RCEP. Furthermore, impact prediction analysis uses Global Trade Analysis Project (GTAP) application, with 17 countries/regional and 43 products aggregations. The simulation results show that with the enforcement of the RCEP agreement, it is predicted to increase trade performance, GDP and the welfare of most Member States including Indonesia."

"ABSTRAKPengeluaran sektor publik di daerah dikatakan produktif jika mempunyai efek multiplier yang pada akhirnya berkontribusi positif pada pertumbuhan ekonomi. Salah satu penjelasan mengenai produktivitas tersebut adalah peningkatan daya saing daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat efisiensi pengeluaran sektor publik di daerah dalam menghasilkan daya saing daerah pada 19 wilayah di Indonesia. Skor efisiensi pengeluaran di wilayah-wilayah tersebut diukur menggunakan metode Data Envelopment Analysis DEA , kemudian ditentukan jumlah pengeluaran yang optimal pada tingkat output berupa daya saing yang dihasilkan saat ini. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pada periode yang diteliti, di sebagian besar wilayah di Indonesia belum optimal dalam hal kinerja efisiensi alokasi pengeluaran dengan output daya saing daerah. Masih terdapat ruang untuk meningkatkan kinerja efisiensi pengeluaran sektor publik di daerah.

---

ABSTRACTLocal government spendings are productive provided that they have multiplier effect, which in turn contribute positively to economic growth. In this case, productivity can be defined as spending performance to increase the level of regional competitiveness. This study aims to determine the efficiency level of nineteen regions rsquo public sector expenditure in generating regional competitiveness. The efficiency score of expenditure and the optimal level of total regional public spending in generating regional competitiveness of these regions is measured and calculated using Data Envelopment Analysis DEA method. It is concluded that in most regions, there is opportunities to be more efficient in alocating public sector expenditure to obtain the current output level in the form of regional competitiveness."

"Penelitian ini berfokus pada aktivitas sektor pariwisata dan pertumbuhan ekonomi regional provinsi di Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah pertama-tama untuk membuktikan adanya efek spatial spillover dalam aktivitas pariwisata dan kemudian untuk memahami faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi aktivitas pariwisata pada tingkat provinsi di Indonesia. Penelitian ini juga mengidentifikasi keberadaan efek konvergensi beta absolut pada pertumbuhan ekonomi setiap provinsi di Indonesia, dan kemudian menguji apabila aktivitas sektor pariwisata dapat mempengaruhi tingkat steady state dari konvergensi tersebut. Memahami fakta-fakta ini dapat membantu pembuat kebijakan untuk membuat kebijakan pembangunan yang tepat dan juga memahami dampak yang dihasilkan dari kebijakan tersebut. Peneliti menyimpulkan bahwa pertumbuhan sektor pariwisata menghasilkan efek spatial spillover dan berdampak positif terhadap kecepatan konvergensi pertumbuhan ekonomi regional antar provinsi di Indonesia.

---

This research focuses on tourism activity and regional economic growth in provinces of Indonesia. The purpose of the research is to firstly prove the existence of spatial spillover effect from tourism activity, and then to identify the factors that is affecting tourism activity in Indonesia at the provincial level. This research also tests the existence of absolute beta convergence between the economic growth of each province of Indonesia, and then seek to test whether tourism activity can affect the steady state to which the economic growth convergence heading. Understanding these facts could help policy makers in make the right development policy and also to better understand the effects of the policy. This research concluded that development in tourism produces spatial spillover effect and positively increase the speed of convergence of regional economic growth between provinces in Indonesia."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ada tidaknya perbedaan pengaruh ukuran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi pada kualitas institusi yang berbeda. Adapun penelitian ini menggunakan level analisis pada 491 kabupaten/kota di Indonesia pada periode tahun 2011-2017. Dengan menggunakan metode estimasi Ordinary Least Square (OLS), hasil empiris menunjukkan bahwa ukuran pemerintah berpengaruh negatif dan signifikan pada pertumbuhan ekonomi regional. Dengan menggunakan indikator kualitas institusi yakni indeks demokrasi, hasil empiris studi ini menunjukkan perbedaan pengaruh ukuran pemerintah bergantung pada kualitas institusi. Pengaruh negatif ukuran pemerintah cenderung lebih besar pada daerah dengan kualitas institusi yang rendah.

---

This study aims to determine whether the influence of government size on economic growth depends on the quality of the institution. The study uses the level of analysis in 491 districts/municipalities in Indonesia during 2011-2017. Using Ordinary Least Square (OLS) estimation method, empirical results show that government size has a negative and significant effect on regional economic growth. By using an indicator of institutional quality, namely the democracy index, the empirical results of this study show the difference in the effect of government size depending on the quality of the institution. The negative effect of government size tends to be greater in regions with low institutional quality."

"Penelitian ini mengidentifikasi dampak desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi regional di Sumatera, Indonesia. Digunakan tiga model regresi untuk menganalisa data panel lima indikator utama desentralisasi fiskal periode 2007-2013 yaitu: OLS, Fixed  Effect Model dan Random Effect Model. Data yang digunakan pada penelitian ini merupakan data sekunder yang bersumber dari Badan Pusat Dtatistik (BPS) dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementrian Keuangan Republik Indonesia. Temuan empiris penelitian ini menunjukkan bahwa tiga indikator berupa pendapatan daerah, pengeluaran daerah dan jumlah penduduk memiliki dampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi, sementara tingkat pendidikan dan tingkat serapan tenaga kerja berkorelasi positif terhdap pertumbuhan ekonomi di Sumatera, Indonesia.

---

This paper analyzes the impact of fiscal decentralization on regional economic growth in Sumatera, Indonesia.  Within the framework of an OLS, Fixed Effect Model and Random Effect Model was employed in this thesis on a set of dynamic panel data models with latent variables over a period 2007 – 2013.  Two indicators of fiscal decentralization, local revenue, and local expenditure were used to measure impact of fiscal decentralization in Sumatera. Data for this study comes from secondary sources; BPS and DJAPK ministry of Finance Republic of Indonesia. The empirical finding of this study suggests that two fiscal decentralization indicators and number of population have a negative significant impact on regional economic growth. However, number of education and employment rate are positively correlated with economic growth. Finally, there is a little consensus on the relationship between fiscal decentralization and economic growth in Sumatera, Indonesia."

"Pertumbuhan ekonomi yang terjadi dalam satu dekade terakhir di sejumlah negara Muslim menggambarkan suatu pertumbuhan yang tidak berkualitas akibat meningkatnya kesenjangan. Penerapan kebijakan fiskal dan moneter yang efektif dan efisien dapat mendukung pertumbuhan yang lebih inklusif, yaitu memberikan kesempatan yang sama bagi masyarakat untuk menikmati pertumbuhan. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pengaruh kebijakan fiskal meliputi pengeluaran pemerintah di sektor kesehatan dan pendidikan serta kebijakan moneter meliputi sasaran akhirnya yaitu inflasi dan kredit domestik perbankan terhadap pertumbuhan inklusif di 4 negara OKI yaitu Indonesia, Malaysia, Qatar dan Saudi Arabia dengan menggunakan pengukuran yang diformulasikan oleh Hakimian. Hasil estimasi dengan menggunakan ECM Error Correction Model menunjukkan bahwa baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang pengeluaran pemerintah di sektor kesehatan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap pertumbuhan inklusif di Malaysia dan Qatar, sedangkan pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap pertumbuhan inklusif di Indonesia dan Saudi Arabia. Sementara itu, inflasi ditemukan hanya berpengaruh signifikan dalam jangka panjang baik di Indonesia, Qatar, Malaysia dan Saudi Arabia, sedangkan kredit domestik perbankan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap pertumbuhan inklusif di Saudi Arabia, Malaysia dan Qatar dalam jangka panjang. Berdasarkan hasil penelitian ini, perlu adanya peninjauan ulang porsi pengeluaran pemerintah di sektor kesehatan dan pendidikan dan efisiensi alokasi anggarannya untuk mendukung pertumbuhan inklusif. Selain itu, penguatan kebijakan moneter, stabilitas politik dan keamanan dalam negeri, serta perluasan sektor keuangan financial deepening untuk mencapai kesetaraan masyarakat dalam mendapatkan akses keuangan dapat mendukung tercapainya pertumbuhan inklusif.

---

In the last decade, a number of Muslim countries experience an unqualified economic growth. It is indicated by a high economic growth with less equality. The usage of an effective and efficient fiscal and monetary policy can promote an inclusive growth. This study empirically investigates the impact of fiscal policy government spending on health and education and monetary policy target inflation and domestic credit by banks on inclusive growth in four selected OIC Organization of Islamic Cooperation member countries, namely Indonesia, Malaysia, Qatar and Saudi Arabia by using Hakimian's formulation.

Based on ECM Error Correction Model, the result of this investigation shows that government spending in health positively and significantly influences inclusive growth in Malaysia and Qatar, while government spending on education influences inclusive growth in Indonesia and Saudi Arabia positively and significantly both in the short and long term. In terms of monetary policy, there is a significant effect of inflation towards inclusive growth in Indonesia, Qatar, Malaysia and Saudi Arabia in the long term. Meanwhile, a significant and positive influence of domestic bank credit towards inclusive growth only happens in Malaysia, Qatar and Saudi Arabia in long term.

Based on these results, it is necessary to review the portion of government spending in health and education, to increase the efficiency of budget allocation to support the inclusive growth. In addition, it is also necessary to strengthen monetary policy, maintaining political stability and security of the country, as well as to enhance the finance sector by financial deepening to achieve the equality in access to finance to promote the inclusive growth. "

"ABSTRAKTesis inl dimotivasi dengan adanya perbedaan performa ekonomi yangdicapai provinsi-provinsi di Kawasan Timur Indonesia. Pertumbuhan ekonomlakan terus menjacli tujuan utama pemerintah baik untuk tingkat nasional maupununtuk daerah atau provinsi. Provinsi yang mencapai tingkat pertumbuhanekonomi posiiif menunjukkan bahwa wiiayah tersebui relatif memiliki daya saingekonomi.Keseluruhan data bersifat time series 2000-2006 dengan cross section.Produk Domestik Regional Bruto delapan provinsi dan nasional didekomposisidengan menggunakan model dynamic shift-share analysis untuk mengetahuisektor-sektor ekonomi yang berpotensi menjadi penggerak perekonomian diKawasan Timur Indonesia. Selanjutnya dengan menggunakan metode estimasipooled least squares diketahui pengaruh dari pajak daerah, pendidikan tenegakerja, dan upah terhadap daya saing ekonomi regional Kawasan TimurIndonesia.Hasil penelltian menunjukkan sektor yang berpotensi sebagai penggerakperekonomian provinsi di Kawasan Timur Indonesia adalah sektor keuangan,persewaan dan Iasa perusahaan yang paling menonjol diikuti sektor industripengolahan. kemudian seidor iistrik, gas dan air bersih, dan terakhir sektorperdagangan, hotel dan restoran. Provinsi yang memiliki kemampuan dayasaing ekonomi regional tertinggi provinsi Sulawesi Tengah diikuti SulawesiTenggara kemudian Nusa Tenggara Barat, sedangkan provinsi lainnya memilikidaya saing rendah, secara berurutan Nusa Tenggara Timur, Maluku, SulawesiUtara, Sulawesi Seiatan, Papua. Dari hasil Estimasl menunjukkan pajak daerahdan pendidikan tenaga kerja mempengaruhl daya saing ekonomi regionalKawasan Timur indonesia secara signifikan, sedangkan upah (UMP) walaupunkoefisiennya sesuai dengan apa yang diharapkan yaitu bertanda negatif namuntidak signitikan secara statistik."